110311 Sriwijaya Air Kuasai Pangsa Pasar Jakarta-Malang

JAKARTA—Maskapai swasta, Sriwijaya Air (Sriwijaya) menguasai pangsa pasar rute Jakarta-Malang sebesar 60 persen dengan  frekuensi penerbangan sebanyak tiga kali sehari.

“Sriwijaya berhasil memperkokoh posisinya sebagai penguasa pasar rute ini setelah enam tahun sejak  sejak pertama kali menerbangi Kota Malang pada tanggal 5 Mei 2005,” jelas Presiden Direktur  Sriwijaya Air Chandra Lie melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/3).

Diungkapkannya, atas komitmen perseroan membangun rute tersebut  Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur memberikan penghargaan tinggi dari pemerintah setempat  sebagai  maskapai penerbangan pelopor  dan penggerak perekonomian di kabupaten tersebut.

Sebagai moda transportasi udara, Sriwijaya Air dinilai memiliki posisi yang strategis dalam mensupply kebutuhan angkutan penumpang maupun barang secara cepat dan tepat.

Selain itu, bila kala itu, pergerakan manusia dan barang hanya dilalui dari dan kota Surabaya, maka dengan masuknya Sriwijaya Air ke Kabupaten Malang, menjadi singkat dibuatnya. Boleh dikatakan, bahwa posisi strategis Kabupaten Malang juga merupakan penghubung kota-kota Kabupaten lainnya yang berdekatan.

Tidak dipungkiri, bahwa semakin hidupnya sektor ekonomi dan pariwisata Kabupaten Malang, akhirnya mejadi daya tarik pula buat maskapai lain untuk ikut berkontribusi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh maskapai lain yang akhirnya juga ikut meramaikan kompetisi transportasi udara di Kabupaten Malang.

“Pada akhir 2010, Sriwijaya mampu mencatat pertumbuhan penumpang sebesar 23 persen dengan total jumlah penumpang yang diangkut selama tahun 2010 sebanyak 99.854 orang untuk rute Jakarta-Malang,” katanya.

Diungkapkannya, atas perhatian dan penghargaan besar ini, maka Sriwijaya Air pun bertekad untuk merencanakan penerbangan tambahannya, tidak saja dari Jakarta ke Malang PP, namun akan dilakukan studi lainnya untuk daerah tujuan selain Jakarta, seperti Denpasar, Mataram, maupun Jogjakarta.[dni]

110311 Kemenhub Kaji Pengadaan ATP Moda Kereta Api

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sedang melakukan pengkajian pengadaan  alat proteksi otomatis keselamatan perkeretaapian (automatic train protection/ATP) untuk moda kereta api.

“Kami sedang melakukan kajian dan studi kelayakan untuk pengadaan ATP di seluruh stasiun dan lokomotif kereta api (KA) di Pulau Jawa. Dari hasil kajian sementara dibutuhkand dana sekitar satu triliun rupiah,” ungkap  Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Kamis (10/3).

Dijelaskannya, untuk tahap awal  rencananya akan dibangun alat ATP di setiap stasiun KA, prioritasnya di wilayah Jabodetabek dan pada lintasan kereta Jakarta-Surabaya, karena tingginya tingkat kecelakaan pada lintasan tersebut.

Ditegaskannya,  kementeriannya telah menetapkan rencana aksi untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan transportasi agar berkurang sebesar 50 persen dalam kurun waktu lima tahun dari 2010-2014 yaitu melalui pemberlakuan teknologi yang memadai seperti pemasangan ATP ini.

Berdasarkan data Kemehub, pada 2010 penyebab kecelakaan KA diluar faktor eksternal dan alam, yang paling dominan yaitu disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) sebesar 21 persen.

“Untuk menghindari kejadian berulang seperti kecelakaan KA akibat human error ini, maka dibutuhkan teknologi maju yang bisa mengantisipasi kelalaian manusia, automatic train protection biasa juga digunakan di negara maju seperti Jepang dan Eropa,” jelasnya.

Dijelaskannya,  alat ini bekerja untuk menghindari kecelakaan KA akbat kelalaian manusia. Pada prinsipnya, ATP adalah alat yang memberi signal alarm kepada masinis apabila masinis melanggar signal untuk berhenti. Dengan demikian, kereta akan otomatis berhenti, meskipun masinis tidak sempat menghentikan laju KA.

“Rencananya akan mulai digunakan pada tahun 2012 mendatang dengan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2011, kalau tidak bisa kami usahakan memasukan dalam APBN 2012,” tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan,  selain pengadaan alat teknologi maju, rencana aksi untuk menekan jumlah kecelakaan yang dilakukan kementeriannya yaitu melalui penyusunan regulasi, peningkatan kualitas SDM perkeretaapian dan juga penegakan hukum.

“Peningkatan keselamatan perkeretaapian  tidak terlepas dari sarana dan prasarananya. Untuk itu kami  kerap melakukan pengujian berkala,” katanya. [dni]

110311 Kemenhub Siapkan Aturan Kapal Khusus Lepas Pantai

JAKARTA—Kementrian Perhubungan  (Kemenhub) akan menyiapkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU)  terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi  lepas pantai (offshore) yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang selambat-lambatnya 7 April 2011.

“Ini adalah salah satu kesepakatan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI yang dihadiri Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili Dirjen Migas Evita Legowo,  Kementrian Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Daerah (DP),” ungkap juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Kamis (11/3).

Dijelaskannya, aturan tersebut nantinya bisa berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri. “Ini masih dikaji bentuknya. Satu hal yang pasti masalah kapal khusus ini sudah mulai menunjukkan titik cerah dalam penerapan azas cabotage,” jelasnya.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.

Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD tTugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO).

Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship. Kapal tipe C inilah yang masuk kategori khusus nantinya. “Nantinya dalam aturan itu juga ditegaskan kegiatan mengangkut  logistik bagi kapal khusus ini harus oleh kapal berbendera Indonesia,” jelasnya.

Berkaitan dengan nasib rencana revisi UU Pelayaran yang diajukan oleh pemerintah, Bambang menjelaskan, Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perlu tidaknya mengubah UU itu.

Sementara itu, lima dari  sembilan fraksi di DPR RI menolak usulan revisi  UU Pelayaran yang menghapus penerapan asas cabotage bagi kapal-kapal asing yang menunjang kegiatan industri minyak dan gas bumi (migas) karena dinilai tidak relevan dan berpihak pada kepentingan asing.

Kelima fraksi itu adalah  Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Gerindra.

Juru bicara FG Yoseph A. Nae Soi menegaskan  penerapan asas cabotage dalam angkutan laut dalam negeri adalah harga mati dan mutlak dilaksanakan pada 7 Mei 2011 sebagaimana diamanatkan UU. Karena itu, fraksinya menolak  usulan pemerintah merevisi pasal 341 UU No.17/2008 karena secara subtansi pasal tersebut mendukung pelaksanaan asas cabotage.

“Bagi Fraksi Golkar pemberlakuan asas cabotage dalam industri angkutan laut dalam negeri yang melayanai angkutan penumpang dan barang antar pelabuhan maupun antar pulau sudah final dada tidak perlu dibahas lagi. “ kata Yoseph.

Juru bicara FPKS KH Abdul Hakim juga mengungkapkan alasannya yang sama. Menurut sekretaris FPKS ini, usulan perubahan pasal 341 UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran tidak relevan dengan kandungan substansi pasal 8, 9, 10 dan pasal 341 UU No. 17 tahun 2008 yang semuanya mengatur tentang kegiatan angkutan laut dalam negeri baik untuk mengangkut penumpang maupun barang antarpulau atau antarpelabuhan dan harus berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berwarnaneragaan Indonesia.

Sementara usulan perubahan pasal 341 yang diajukan pemerintah mengatur tentang kapal tertentu yang notabene tidak melayani kegiatan angkutan penumpang maupun barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia seperti kapal survei minyak dan gas bumi, kapal pengeboran, kapal konstruksi lepas pantai  dan kapal penunjang operasi lepas pantai lainnya.

Menurutnya, dalam kesimpulan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No.17 tahun 2008  yang menyatakan,  ”Untuk menjamin ketersediaan kapal asing penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi migas di perairan lepas pantai agar kelangsungan produksi migas nasional tidak terhenti, maka perlu dilakukan perubahan UU No.17 tahun 2008,”  menunjukan keberpihakan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan kapal-kapal asing.

Juru bicara Fraksi PDIP Lazarus  juga menolak secara tegas usulan revisi UU Pelayaran dan  berpandangan  usulan pemerintah akan menggiring anggapan orang bahwa pemerintah dapat di dikte oleh kepentingan asing

“FPDIP berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan semangat kebangsaan. Jika Indonesia  tidak melakukan politik tutup pintu dengan negara lain, maka negara ini akan dibanjiri oleh tenaga kerja asing sementara bangsa sendiri menganggur,” kata Lazarus,  .

Berbeda dengan fraksi-fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat justru belum dapat memberikan kesimpulan menolak atau menerima. Juru bicara FPD Nova Iriansyah mengatakan fraksinya perlu menkaji lebih dalam usulan revisi yang diajukan pemerintah.

Secara terpisah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Paulis A. Djohan mengakui, usulan membuat aturan tentang kapal khusus itu jalan keluar terbaik untuk menjaga azas cabotage tetap berjalan.

“Nanti dalam pelaksanaannya yang penting kontrol dan asosiasi pelayaran harus dilibatkan khususnya tentang ketersediaan jumlah kapal. Jika tidak ada kontrol, bisa saja ada aturan lain untuk mengakomodasi hal lain,” katanya.[dni]