070311 Wintermar Gandeng Lanpan

JAKARTA—PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) menggandeng perusahaan pelayaran asal Singapura, Lanpan Private Ltd (Lanpan) untuk memperkuat pasarnya di jasa pelayaran lepas pantai (Offshore).

“Kami dengan Lanpan sepakat membentuk Joint Venture melalui PT Winpan. Di perusahaan patungan tersebut Wintermar menjadi pemilik saham mayoritas dengan kepemilikan 51 persen dan sisanya Lanpan,” ungkap  Managing Director Wintermar Sugiman Layanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, tujuan membentuk perusahaan patungan itu agar perseroan bisa memiliki dan mengoperasikan kapal-kapal offshore untuk pengangkutan jackets and offsore structures pada kontruksi anjungan lepas pantai. Jenis kapal ini biasanya dikenal sebagai tongkang yang bisa mengangkut peralatan berat untuk kegiatan lepas pantai dan di Undang-undang Pelayaran dikenal sebagai kapal offshore tipe C.

“Satu set kapal ini investasinya sekitar 8 juta dollar AS. Kapal saat ini sedang dibangun dan dikirimkan ke perseroan pada pertengahan tahun ini,” ungkapnya.

Diungkapkannya, aktifnya perseroan memperkuat armada karena menyakini kegiatan pengeboran minyak masih tinggi di Indonesia selain Asia seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand dan India. Sedangkan di Indonesia sendiri  Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tahun ini akan membuka tender untuk 50 wilayah kerja migas kepada perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKS). “Wintermar akan aktif mengikuti tender kapal pengirim kargo dan kru pendukung operasi pengeboran lepas pantai di negara-negara  itu,” jelasnya

Investor Relations Manager Wintermar Pek Swan Layanto menambahkan, untuk memperkuat posisi dari perseroan agar bisa mempertahankan pasar dan memenangkan tender-tender bergengsi, berbagai perbaikan terus dilakukan. ”Kami terus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan meraih sertifikasi Sistem Manajemen Pelayanan Pengoperasian Kapal Terpadu yang disahkan oleh Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) dan diakreditasi oleh United Kingdom Accreditation Service (UKAS-UK),” jelasnya.

Dijelaskannya, diraihnya sertifikasi itu akan membuat daya saing perseroan menjadi naik hal ini mengingat kegiatan lepas pantai menuntut jaminan keselamatan dan keamanan. ”Sertifikat ini menunjukkan perseroan bisa menghadirkan kedua hal itu bagi mitranya dan awak kapal. Di bisnis pelayaran ini sangat utama,” katanya.

Berdasarkan catatan, Wintermar menyiapkan belanja modal sebesar 100 juta tahun ini atau naik 42,8 persen dibanding 2010  sebesar 70 juta dollar AS. Sedangkan omset tahun ini ditargetkan sebesar  845 miliar rupiah  dengan laba bersih  140 miliar rupiah. Target pendapatan tersebut naik 30 persen dibandingkan perkiraan realisasi 2010 sebesar  650 miliar rupiah  dengan laba bersih  100 miliar rupiah.

Belanja modal rencananya  digunakan untuk pengadaan enam kapal kategori B pada 2010 dan enam kapal pada 2011.  Kapal yang dipesan Wintermar terdiri dari jenis accomodation barges, crew boat, fast utility vessel, anchor handling tugs, anchor handling tugs supply, ASD tug boats, platform supply vessels, construction vessels, crane barges, serta offshore tugs and barges dengan harga per unit  4 juta- 15 juta dollar AS.[dni]

070311 PMK 241 Hantam Sektor Pelayaran

JAKARTA— Peraturan Menteri Keuangan No. 241/2010 (PMK 241) tentang  bea masuk 5 persen  dari harga kapal sejak 22 Desember lalu menghantam investor di sektor pelayaran terutama dalam pengadaan kapal.

”Hampir 100 unit kapal dengan nilai investasi total sekitar 100 juta dollar AS tertahan masuk ke Indonesia karena adanya PMK 241,” ungkap Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, hingga pekan pertama Maret 2011, diskusi tentang PMK 241 mengalami jalan buntu di antara lembaga kementrian sehingga membuat para pengusaha mengambil sikap menunggu. ”Beberapa waktu lalu ada diskusi lintas kementrian. Kabarnya masih perlu harmonisasi, karena banyak sektor juga keberatan dengan adanya aturan ini,” katanya.

Menurutnya, para pengusaha pelayaran menginginkan agar pemerintah bisa mengembalikan kondisi masalah bea masuk ke kondisi awal sebelum adanya PMK 241 dimana besarannya adalah 0 persen. ”Kita menghimbau pemerintah itu harusnya mendukung moda pelayaran dengan memberikan insentif pembiayaan dengan bunga rendah dan lainnya. Bukan malah diperberat dengan adanya bea masuk,” keluhnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan  INSA Paulis A. Djohan menambahkan,  kebijakan penarikan bea masuk  sangat tidak pro industri. Harusnya pemerintah melihat kapal itu sebagai moda yang memindahkan barang atau orang untuk menggerakkan perekonomian.

Berkaitan dengan rencana pemerintah merevisi Undang-undang Pelayaran, Johnson mengingatkan, regulasi itu dibuat sebagai bentuk kedaulatan Indonesia terhadap angkutan laut, jika ada upaya mengubahnya hal itu berarti mencederai tujuan dibuatnya aturan tersebut.

”Sebaiknya jangan ada revisi. Usulan kami kongkrit yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 20/2010 pasal 5 ayat 2 saja disempurnakan, ketimbang mengubah UU Pelayaran,” jelasnya.

Dalam PP No 20/2010 pasal 5 ayat 2 dinyatakan kapal asing dilarang mengangkut barang  di perairan Indonesia dan kegiatan lainnya yang menggunakan kapal. ”Nah aturan ini direvisi dan diperkuat. Setelah itu dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan yang memagarinya dengan memberikan jaminan bagi pemain lokal ketimbang merevisi UU,” jelasnya.

Sementara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengubah  pasal 341 di UU Pelayaran yang menyatakan  kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukannya kegiatannya paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya UU ini yaitu tanggal 7 Mei 2008.

Nantinya  dalam pasal itu ada kalimat tambahan kecuali kapal tertentu. Kapal tertentu yang dimaksud untuk konstruksi, survei, dan penunjang. Pengaturan jenis kapal itu akan diatur dalam peraturan menteri. 

Azas cabotage sendiri di Indonesia belum terlaksana di  kegiatan lepas pantai  (Offshore) karena  kapal tipe C  belum mampu disediakan oleh pengusaha lokal.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo menjelaskan, dalam menata sektor pelayaran pemerintah  tidak harus bersikap  kaku  agar kegiatan  offshore tidak terganggu. “Pemilik mayoritas  kapal-kapal tipe C itu masih pihak asing. Dan itu realitas,”katanya.

Ditegaskannya,  revisi UU nomor 17 ini merupakan amanat presiden (ampres) kepada Kementerian Perhubungan, yang menindaklanjutinya dengan mengajukan draft tersebut ke DPR. “Karena UU itu produk DPR yang kita harus kembalikan lagi kepada DPR,”katanya.

Amandemen itu sendiri diharapkan sudah terealisasi sebelum 7 Mei 2011, dimana berakhirnya perpanjangan penggunaan kapal asing untuk kegiatan offshore.

“Kalau nanti kita sudah mampu membeli kapal sendiri, dengan sendiri posisi itu digantikan dengan kapal merah putihj. Untuk sementara karena belum ada kita berikan perlakukannlhusus untuk offshore,”katanya.

Sunaryo juga membantah, kalau amandemen UU Pelayaran tersebut mematahkan semangat perusahaan pelayaran  membangun industri pelayaran nasional. ”Azas cabotage yang telah diamanatkan UU dan Inpres 5/2005 tetap jalan, dan tidak ada yang berubah,” tegasnya.[dni]

070311 Regulator Masih Kaji Masalah Nota Pembelian Pesawat

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  masih mengaji masalah penyerahan nota pembelian (Bill of Sales) yang dilakukan maskapai jika Undang-undang (UU) Penerbangan diimplementasikan secara penuh 12 Januari pada tahun depan.

“Masih kita bahas mengenai kewajiban tersebut. Opsinya ada beberapa, tetapi nanti saja lah saya sampaikan kalau sudah final,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, Bill of Sales adalah nota yang dikeluarkan oleh prinsipal pesawat setelah dilakukan pelunasan pembayaran dari maskapai kala pengadaan armada melalui skema sewa lalu beli (leased to purschase) atau membeli dengan mencicil (purchased by installment).

Sementara di  pasal 118 ayat (2) UU Penerbangan  tentang kepemilikan pesawat minimal  mensyaratkan maskapai  harus mengoperasikan 10 pesawat dengan lima diantaranya berstatus milik, dibuktikan dengan menyerahkan nota pembelian (bill of sale) ke pemerintah.

Dalam UU Penerbangan sendiri  tidak  ditegaskan, kapan nota pembelian tersebut harus diserahkan maskapai kepada pemerintah. Apakah diawal ketika ketentuan undang-undang itu resmi berlaku, atau di akhir ketika pesawat yang dibeli maskapai dengan lease to purchase) atau  purchased by installment telah lunas. “Nanti kita lihat, bisa saja di belakang karena secara hukum itu bisa di atur,” katanya.

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Yurlis Hasibuan, mengungkapkan, saat ini dari lima maskapai besar nasional yang beroperasi, tercatat baru tiga maskapai yang sudah memiliki lima dari seluruh pesawat yang dioperasikannya. Tiga perusahaan itu adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki 22 pesawat, PT Sriwijaya Air memiliki delapan pesawat, dan PT Metro Batavia memiliki 13 pesawat.

Sementara PT Lion Mentari Airlines yang menguasai 38,2 persen  pangsa pasar domestik dengan menerbangkan 19,6 juta penumpang dan PT Indonesia AirAsia pemilik 41,1 persen  pangsa pasar internasional dengan 2,7 juta penumpang sama sekali belum memiliki pesawat. Lion mengoperasikan 63 pesawat dan Indonesia AirAsia mengoperasikan 20 pesawat yang berstatus sewa dan lease to purchase.

Presiden Direktur Indonesia AirAsia Dharmadi,  mengakui maskapainya telah meminta pemerintah untuk memperluas definisi kepemilikan pesawat tersebut dengan memasukkan kontrak lease to purchase sebagai bukti kepemilikan pesawat.

Indonesia AirAsia menginginkan agar nota pembelian diserahkan kepada pemerintah ketika pesawat yang didatangkannya tersebut sudah lunas dalam waktu 12 tahun sampai 15 tahun sejak dipesan pada 2005 lalu.

“Jika pemerintah akhirnya menetapkan nota pembelian harus diserahkan diawal, kami akan membeli empat pesawat Boeing yang disewa dan mencari satu pesawat sejenis dengan harga sekitar  3 juta dollar AS per unit. Namun kalau semua maskapai yang belum memenuhi syarat membeli pesawat tua, daya saing maskapai Indonesia di rute internasional akan turun. Serta aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang juga harus diperhatikan,” kilahnya.

Sementara Presiden Direktur Batavia Air Yudiawan Tansari, menegaskan tidak ada masalah dengan UU Penerbangan karena perseroan  langsung menyesuaikan dengan regulasi.

Hal itu terlihat dari  dimilikinya 13 pesawat Boeing dari total 37 pesawat yang dioperasikannya. Pesawat yang dioperasikan Batavia terdiri dari Boeing 737-300, Boeing 737-400, Airbus A319, Airbus A320 dan Airbus A330.

“Batavia tidak akan meminta dispensasi apa pun ke pemerintah karena kami sudah lebih dulu memenuhi ketentuan undang-undang, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus diikuti,” tegasnya.

Pada 2011 ini, Batavia berencana menambah enam pesawat terdiri dari tiga Airbus A320 dan Boeing 737-400. Yudiawan menjelaskan kedatangan enam pesawat tersebut akan digunakan perseroan untuk menambah pangsa pasar domestiknya. Pada 2010, Batavia menerbangkan 6,7 juta penumpang domestik dan 201.055 penumpang internasional.[dni]