040311 Pemerintah Diminta Obyektif Kaji Kepemilikan Pesawat

JAKARTA–Pemerintah diminta obyektif untuk mengaji masalah kepemilikan pesawat sehingga tidak memberatkan pelaku usaha dan mengabaikan aspek keselamatan bagi penumpang.

“Pemerintah dalam menerapkan 5 pesawat harus milik dan 5 pesawat dikuasai itu harus obyektif dan realistis melihat kondisi di lapangan. Jika dipaksakan, bisa jadi nantinya 5 pesawat yang menjadi milik maskapai sudah tua-tua dan membahayakan keselamatan penumpang,” kata Advisor Indonesia Air Asia (IAA) Suratman di Jakarta, Kamis (3/3).

Dijelaskannya, sebagian besar maskapai di Indonesia menerapkan sistem operating leased atau leased to purchased untuk pengadaan pesawat agar armada yang didapat tetap dalam usia muda sehingga aspek keselamatan terjaga.

“Soalnya pola leasing itu ringan dari sisi pemodalan. Jika dipaksa harus memiliki 5 pesawat pada 2012 nanti, bisa saja itu  dilakukan dengan membeli pesawat tua berharga murah, tetapi resikonya pada aspek keselamatan,” jelasnya.

Presiden Direktur IAA Dharmadi menyarankan, untuk mengatasi masalah kemampuan pengadaan pesawat itu Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bisa memberikan solusi dengan mengeluarkan regulasi tentang Bill of Sales (Faktur Penjualan) yang asli tidak diberikan saat pendaftaran pesawat. “Cukup dengan melihatkan saja perjanjian jual-beli. Soalnya tidak lazim bill of sales dikeluarkan di awal,” katanya.

Dharmadi pun menegaskan, perseroan tidak ada masalah sama sekali dengan pengadaan 5 pesawat menjadi milik, karena armada Boeing sebanyak 4 unit bisa diubah kepemilikan. “Kami kan mau Initial Public Offering (IPO) pada kuartal III atau keempat. Ada dana untuk membeli pesawat karena targetnya ada uang masuk 150-200 juta dollar AS,” tegasnya.

Sedangkan juru bicara Sriwijaya Air Agus Soedjono menegaskan, tidak ada masalah dengan aturan kepemilikan pesawat itu karena sudah memiliki 8 unit armada sendiri.

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan mengungkapkan memiliki Boeing B747-400 sebanyak dua unit,  Boeing B737-300 (10 unit), Boeing B737-400 ( 5 unit), dan Boeing B737-500 (5 unit).

Sedangkan armada dalam  leased to purchase 6 Airbus 330-300 dan sisanya adalah operation leased.

Ketua Komite Tetap Angkutan Udara Kadin Indonesia Chandra Lie mengakui  regulasi yang mengharuskan lima unit pesawat dimiliki  sendiri merupakan hal yang sehat bagi industri penerbangan. “Dari sisi likuiditas itu bisa dijual jika maskapai bangkrut guna membayar hutang ke pihak ketiga. Ini juga bisa menjadi seleksi alam maskapai mana yang serius bermain di industri ini,” tegasnya.

Namun, Chandra meminta, pemerintah pun membantu hadirnya ekosistem pembiayaan yang mendukung industri penerbangan dalam pegadaan pesawat. “Sekarang untuk pinjam uang ke bank bunganya tinggi. Harusnya dilihat pesawat itu sebagai alat transportasi yang mendorong perekonomian bangsa,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay mengklaim seluruh maskapai yang dibinanya akan mampu memiliki lima armada milik sendiri sesuai dengan amanh UU Penerbangan No 1/2009.

Sesuai UU Penerbangan maskapai niaga berjadwal harus mengoperasikan 10 unit pesawat dan lima di antaranya berstatus milik, sedangkan maskapai tidak berjadwal harus mengoperasikan tiga pesawat dan satu di antaranya berstatus milik.

UU Penerbangan yang diberlakukan 12 Januari 2009 dan diberi masa transisi tiga tahun.  Artinya,  pada  2 Januari 2012 regulasi ini sudah dimplementasikan  sepenuhnya.

Realita di lapangan terungkap  untuk maskapai berjadwal  saat ini ada 16 maskapai, hanya tujuh maskapai berjadwal yang sudah memenuhi ketentuan  tersebut.

Dikatakannya, tujuan adanya kewajiban kepemilikan pesawat tersebut untuk menjaga kapasitas angkutan udara jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan berupa terganggunya perekonomian nasional yang membuat investor asing menarik diri dari dalam negeri.
“Kalau pesawatnya milik sendiri  tentu kapasitas angkutan udara masih bisa terjaga. Selain itu,  ini untuk menjaga likuiditas maskapai jika bangkrut bisa menjual asetnya,” tegasnya.

Kemenhub dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan akan mengeluarkan keputusan menteri terkait implementasi teknis dari masalah kepemilikan pesawat tersebut. Dalam regulasi tersebut masalah leased to purchase (sewa untuk beli) dan purchased by installment akan ditetapkan sebagai kondisi  maskapai memiliki pesawat.
Sedangkan leasing murni tidak masuk dalam kategori kepemilikan tetapi hanya menguasai.

“Nantinya akan ada pengaturan jangka waktu penyelesaian angsuran kepemilikan pesawat itu agar dalam perjalanan tidak ada lessor yang mendadak menarik pesawatnya,” katanya.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s