040311 Pemerintah Diminta Obyektif Kaji Kepemilikan Pesawat

JAKARTA–Pemerintah diminta obyektif untuk mengaji masalah kepemilikan pesawat sehingga tidak memberatkan pelaku usaha dan mengabaikan aspek keselamatan bagi penumpang.

“Pemerintah dalam menerapkan 5 pesawat harus milik dan 5 pesawat dikuasai itu harus obyektif dan realistis melihat kondisi di lapangan. Jika dipaksakan, bisa jadi nantinya 5 pesawat yang menjadi milik maskapai sudah tua-tua dan membahayakan keselamatan penumpang,” kata Advisor Indonesia Air Asia (IAA) Suratman di Jakarta, Kamis (3/3).

Dijelaskannya, sebagian besar maskapai di Indonesia menerapkan sistem operating leased atau leased to purchased untuk pengadaan pesawat agar armada yang didapat tetap dalam usia muda sehingga aspek keselamatan terjaga.

“Soalnya pola leasing itu ringan dari sisi pemodalan. Jika dipaksa harus memiliki 5 pesawat pada 2012 nanti, bisa saja itu  dilakukan dengan membeli pesawat tua berharga murah, tetapi resikonya pada aspek keselamatan,” jelasnya.

Presiden Direktur IAA Dharmadi menyarankan, untuk mengatasi masalah kemampuan pengadaan pesawat itu Kementrian Perhubungan (Kemenhub) bisa memberikan solusi dengan mengeluarkan regulasi tentang Bill of Sales (Faktur Penjualan) yang asli tidak diberikan saat pendaftaran pesawat. “Cukup dengan melihatkan saja perjanjian jual-beli. Soalnya tidak lazim bill of sales dikeluarkan di awal,” katanya.

Dharmadi pun menegaskan, perseroan tidak ada masalah sama sekali dengan pengadaan 5 pesawat menjadi milik, karena armada Boeing sebanyak 4 unit bisa diubah kepemilikan. “Kami kan mau Initial Public Offering (IPO) pada kuartal III atau keempat. Ada dana untuk membeli pesawat karena targetnya ada uang masuk 150-200 juta dollar AS,” tegasnya.

Sedangkan juru bicara Sriwijaya Air Agus Soedjono menegaskan, tidak ada masalah dengan aturan kepemilikan pesawat itu karena sudah memiliki 8 unit armada sendiri.

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan mengungkapkan memiliki Boeing B747-400 sebanyak dua unit,  Boeing B737-300 (10 unit), Boeing B737-400 ( 5 unit), dan Boeing B737-500 (5 unit).

Sedangkan armada dalam  leased to purchase 6 Airbus 330-300 dan sisanya adalah operation leased.

Ketua Komite Tetap Angkutan Udara Kadin Indonesia Chandra Lie mengakui  regulasi yang mengharuskan lima unit pesawat dimiliki  sendiri merupakan hal yang sehat bagi industri penerbangan. “Dari sisi likuiditas itu bisa dijual jika maskapai bangkrut guna membayar hutang ke pihak ketiga. Ini juga bisa menjadi seleksi alam maskapai mana yang serius bermain di industri ini,” tegasnya.

Namun, Chandra meminta, pemerintah pun membantu hadirnya ekosistem pembiayaan yang mendukung industri penerbangan dalam pegadaan pesawat. “Sekarang untuk pinjam uang ke bank bunganya tinggi. Harusnya dilihat pesawat itu sebagai alat transportasi yang mendorong perekonomian bangsa,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay mengklaim seluruh maskapai yang dibinanya akan mampu memiliki lima armada milik sendiri sesuai dengan amanh UU Penerbangan No 1/2009.

Sesuai UU Penerbangan maskapai niaga berjadwal harus mengoperasikan 10 unit pesawat dan lima di antaranya berstatus milik, sedangkan maskapai tidak berjadwal harus mengoperasikan tiga pesawat dan satu di antaranya berstatus milik.

UU Penerbangan yang diberlakukan 12 Januari 2009 dan diberi masa transisi tiga tahun.  Artinya,  pada  2 Januari 2012 regulasi ini sudah dimplementasikan  sepenuhnya.

Realita di lapangan terungkap  untuk maskapai berjadwal  saat ini ada 16 maskapai, hanya tujuh maskapai berjadwal yang sudah memenuhi ketentuan  tersebut.

Dikatakannya, tujuan adanya kewajiban kepemilikan pesawat tersebut untuk menjaga kapasitas angkutan udara jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan berupa terganggunya perekonomian nasional yang membuat investor asing menarik diri dari dalam negeri.
“Kalau pesawatnya milik sendiri  tentu kapasitas angkutan udara masih bisa terjaga. Selain itu,  ini untuk menjaga likuiditas maskapai jika bangkrut bisa menjual asetnya,” tegasnya.

Kemenhub dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan akan mengeluarkan keputusan menteri terkait implementasi teknis dari masalah kepemilikan pesawat tersebut. Dalam regulasi tersebut masalah leased to purchase (sewa untuk beli) dan purchased by installment akan ditetapkan sebagai kondisi  maskapai memiliki pesawat.
Sedangkan leasing murni tidak masuk dalam kategori kepemilikan tetapi hanya menguasai.

“Nantinya akan ada pengaturan jangka waktu penyelesaian angsuran kepemilikan pesawat itu agar dalam perjalanan tidak ada lessor yang mendadak menarik pesawatnya,” katanya.[Dni]

040311 IAA Siap Melantai di Bursa Kuartal IV

JAKARTA–Maskapai berbasis Low Cost Carrier (LCC), Indonesia Air Asia (IAA) siap melantai di bursa saham pada kuartal keempat 2011 melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO).

“Diperkirakan  pada akhir kuartal III atau kuartal IV, IAA akan melantai di bursa. Kami sudah menseleksi underwritter pada 1 Februari lalu dan ditunjuk dua joint lead underwritter CIMB dan Credit Suisse,” ungkap Presiden Direktur IAA Dharmadi di Jakarta, Kamis (3/3).

Diungkapkannya, perseroan akan melepas sekitar 15-20 persen saham ke pasar yang memiliki konsekuensi terdilusinya secara proporsional kepemilikan saham lama. Target dana yang diharapkan dari IPO itu sekitar 150-200 juta dollar AS.

Dijelaskannya, tujuan dari aksi korporasi itu adalah membeli pesawat baru dimana ditargetkan jumlah armada menjadi 30 unit dari 14 unit pada 2015 nanti. Selain itu juga untuk memperkuat modal untuk mendukung operasional jangka panjang dan meningkatkan modal kerja.

Presiden Komisaris IAA Pin Harris menambahkan, perseroan mengharapkan nilai saham kala dilepas ke pasar dibawah seribu rupiah agar likuid. “Idealnya nilainya dibawah seribu rupiah. Masalah berapa jumlah saham yang dilepas persentase pemilik lama yang terdilusi, kita tunggu kalkulasi underwirtter,” katanya.

Diungkapkannya, nantinya para pemegang saham lokal dari maskapai ini juga akan membuat satu entitas baru sehingga aturan single majority dimana pemodal lokal dominan di sektor penerbangan bisa terpenuhi.”Pilihan yang diberikan regulasi penerbangan itu individu atau holding. Kami memilih holding. Pembentukannya tunggu waktu,” jelasnya.

Untuk diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, Pasal 108 ayat (3) mensyaratkan bahwa efektif 1 Januari 2012 badan usaha angkutan udara niaga nasional seluruh atau sebagian besar modalnya (51%) harus dimiliki oleh badan hukum atau warga negara Indonesia. Jika kepemilikan Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, maka salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing

Saat ini saham dalam negeri Indonesia AirAsia dimiliki oleh tiga pihak, yaitu Sendjaja Widjaja sebesar 21 persen, Pin Harris 20 persen, dan PT Fersindo Nusaperkasa 10 persen. Sementara 49 persen  saham asingnya dimiliki oleh AirAsia Berhad melalui AirAsia International Limited (AAIL).

Maskapai menargetkan pendapatan  3,3 triliun rupiah tahun ini, naik 20 persen  dibandingkan realisasi 2010 sebesar  2,7 triliun rupiah. Naiknya target pendapatan, diimbangi dengan menaikkan 14,7 persen  target jumlah penumpang dari 3,92 juta tahun lalu menjadi 4,5 juta pada 2011.

Sedangkan laba bersih 2010 sebesar 474 miliar rupiah atau tumbuh 351 persen dibandingkan periode 2009 yang rugi 189,250 miliar rupiah.

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Angkutan Udara Kementerian Perhubungan
Djoko Murjatmojo, mengaku instansinya sudah mendapat laporan awal mengenai rencana IPO maskapai tersebut.

“Dengan pemegang saham dalam negeri menjadi satu entitas, artinya Indonesia AirAsia sudah memenuhi ketentuan kepemilikan modal menurut Undang-undang. Sehingga kemungkinan besar mereka akan menerbitkan saham baru untuk dijual ke publik. Tetapi sampai saat ini kami belum mendapat laporan rincinya,” ujar Djoko.

Kepala Riset Recapital Securities Pardomuan Sihombing  menyarankan IAA  untuk memperhatikan sejumlah hal terkait pelaksanaan IPO.

“Waktu masuk ke pasar  harus diperhatikan, jangan melakukan ketika pasar sedang bearish seperti saat ini. Kemudian perhatikan kredibilitas penjamin emisinya, karena kesuksesan IPO ditunjang oleh kesuksesan penjualan saham oleh penjamin emisi,” ujarnya.[Dni]