030311 Kemenhub Dukung Pemilik Kapal Tipe C Ganti Bendera

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mendukung pemilik kapal lepas pantai (Off Shore) tipe C untuk berganti bendera menjadi Merah Putih guna mendukung azas cabotage.

“Kalau ada yang mau ganti bendera itu bagus, cuma faktanya di lapangan, belum ada. Karena itu digulirkan revisi Undang-undang Pelayaran untuk menyelamatkan lifting minyak nasional ” ungkap  Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo di Jakarta, Rabu (2/3).

Dijelaskannya,  dalam menata sektor pelayaran pemerintah  tidak harus bersikap  kaku  agar kegiatan  offshore tidak terganggu. “Pemilik mayoritas  kapal-kapal tipe C itu masih pihak asing. Dan itu realitas,”katanya.

Ditegaskannya,  revisi UU nomor 17 ini merupakan amanat presiden (ampres) kepada Kementerian Perhubungan, yang menindaklanjutinya dengan mengajukan draft tersebut ke DPR. “Karena UU itu produk DPR yang kita harus kembalikan lagi kepada DPR,”katanya.

Amandemen itu sendiri diharapkan sudah terealisasi sebelum 7 Mei 2011, dimana berakhirnya perpanjangan penggunaan kapal asing untuk kegiatan offshore.

“Kalau nanti kita sudah mampu membeli kapal sendiri, dengan sendiri posisi itu digantikan dengan kapal merah putihj. Untuk sementara karena belum ada kita berikan perlakukannlhusus untuk offshore,”katanya.

Sunaryo juga membantah, kalau amandemen UU Pelayaran tersebut mematahkan semangat perusahaan pelayaran  membangun industri pelayaran nasional. Azas cabotage yang telah diamanatkan UU dan Inpres 5/2005 tetap jalan, dan tidak ada yang berubah.

Selanjutnya  Sunaryo membantah  pihaknya tidak mendukung program pariwisata Indonesia terkait dilarangnya kapal Cruise Legend of The  Sea tidak diijinkan berlabuh di Pelabuhan Benoa, Bali, karena ukuran kapal terlalu besar.

Menurutnya, ukuran kapal pesiar Legend of The Sea terlalu besar, sehingga tidak bisa merapat ke Pelabuhan Benoa. “ Jika ini dipaksakan kapal akan kandas dan bisa memakan waktu tiga sampai empat bulan untuk mengatasinya,” katanya.

Dia meminta pihak  insan pariwisata agar tidak memaksakan kehendak memaksan kapal Legend of The Sea merapat ke dermaga Pelabuhan Benoa untuk menurnkan sekitar 1.400 penumpang yang akan berwisata ke Pulau Bali.

Kapal pesiar Legend of The Sea berbendera Bahama milik Royal Carabia Cuise Line yang mengangkut 1.400 wisatawan asing tak bisa berlabuh di Pelabuhan Laut Benoa, Denpasar. Penumpang pun diangkut dengan boat menuju dermaga.

Kapal cruise dengan nama Legend of The Seas tiba di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali pukul 17.20 Wita, Selasa (1/3). Karena tak bisa bersandar, kapal besar ini hanya bisa buang jangkar di laut. Akibanya, para wisatawan asing yang turun ke daratan Pulau Bali diangkut dengan boat kecil.

Akomodasi Asing
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Riswan Tony mencurigai  amandemen UU No.17/2008 tentang Pelayaran  mengakomodir kepentingan asing, ketimbang  melindungi perusahaan pelayaran nasional.

Menurutnya, kalau hanya persoalan satu jenis kapal untuk kepentingan pengeboran di lepas pantai (offshore), pemerintah tidak harus membayar mahal dengan revisi UU. Tapi  cukup  diterbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) atau Peraturan Pemerintah untuk  operasional kapal tipe C seperti jack up rig, seismic 2D, seismic 3D, drill ship, MODU, dan construction ship.

Dia mengakui, beberapa jenis kapal itu belum bisa dimiliki perusahaan pelayaran nasional, namun pemerintah harusnya mengakomodir dengan membeli kapal itu untuk melindungi peruasaan pelayaran nasional.

Riswan mengaku kurang yakin dengan alasan pemerintah, yang menyebutkan ketidak mampuannya menyiapkan kapal jenis itu. “Indonesia ini negara kaya, negara besar. Kalau memang ada keinginan, sangat mampu membeli kapal jenis itu,”katanya, dicelah-celah RDP.

Menurut Riswan operator pelayaran nasional juga memiliki kemampuan menyediakan kapal jenis itu, asalkan ada jaminan dari pemerintah. Karena selama ini, pemerintah lebih mengedepankan kepentingan asing untuk proyek offshore. Misalnya saja, kepastian kontrak jangka panjang, untuk kepentingan investasi.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena  mendukung revisi UU  Pelayaran  mengingat ada persoalan prinsipal yakni  banyak kapal yang belum tersedia.

Dia menjelaskan hingga kini sudah ada kapal yang memilih hengkang ke luar negeri akibat kebijakan asas cabotage sehingga dikhawatirkan memengaruhi produksi migas.

“Belum Mei 2011, sudah satu kapal meninggalkan perairan Indonesia sehingga ini akan memengaruhi industri migas kita. Kalau sampai kesitu, akan berimplikasi kepada kontribusi ke APBN,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas), jumlah kapal offshore di Tanah Air mencapai 531 unit. Hingga akhir 2009, kapal Merah Putih tercatat 468 unit, sedangkan asing 63 unit Dari 63 kapal asing itu, 47 di antaranya memiliki kontrak yang berakhir 1 Januari 2011, sisanya 16 kapal memiliki kontrak melampaui 1 Januari 2011.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s