030311 Rencana Perdamaian Mandala Disahkan Pengadilan

JAKARTA—Rencana perdamaian PT Mandala Airlines (Mandala) disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  setelah sebelumnya para kreditur  menyetujui  pada 24 Februari 2011.

“Rencana perdamaian sudah disahkan oleh majelis hakim hari ini ( 2/3). Selanjutnya, kami menunggu dalam waktu dekat untuk pembahasan dengan investor. Kami optimistis bisa segera terbang kembali,” ungkap Dirut  Mandala Airlines, Diono Nurjadin di Jakarta  Rabu (2/3).

Berkaitan dengan adanya kreditur yang berkeberatan dengan rencana tersebut,  pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.

Kuasa Hukum Mandala, James Purba  menjelaskan dengan pengesahan (homologasi) terhadap hasil voting tersebut maka proposal rencana perdamaian Mandala terhadap para krediturnya, sudah diterima majelis hakim. “Sebenarnya terdapat tiga pengajuan keberatan dari kreditur, namun tidak ditanggapi oleh majelis hakim,” jelasnya.

Dijelaskannya, Ketua Majelis Hakim, Pramodhana Kumara KA menyampaikan pertimbangan bahwa pertama, pada rapat manajemen Mandala dengan kreditur (24/2), sebanyak 304 dari 345 kreditur atau 70,58 persen dari total tagihan Mandala menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Mandala termasuk menukar utang dengan saham.

Kedua, setelah memeriksa laporan hasil rapat kreditur dan perjanjian perdamaian, setiap kreditur konkuren diperlakukan sama sehingga tuduhan ada persengkongkolan dalam rapat kreditur tidak terbukti. “Keberatan yang diajukan tiga kreditur, di antaranya Malaysia Airlines tidak beralasan dan harus dikesampingkan,” katanya.

Total kewajiban Mandala Airlines saat ini mencapai 2,45 triliun rupiah kepada kreditur konkuren yang jumlahnya ratusan dan utang ke kreditur separatis yaitu Bank Victoria 54,14 miliar rupiah.

Sebelumnya untuk menghindari likuidasi, secara garis besar Mandala mengajukan rencana perdamaian yang mencakup ketiga hal berikut yakni pertama, masuknya investor baru untuk menyuntikkan modal bagi perusahaan.

Kedua, mengajukan konversi sebagian besar utang kreditur konkuren menjadi saham dan ketiga, masuknya pengelola baru untuk memulai kembali operasi perusahaan.

Sedangkan  Kuasa hukum Malaysia Airlines  Thedy Malau meminta  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan keputusan rencana perdamaian Mandala yang pekan lalu dalam voting memenangkan usulan Mandala yaitu utang dikonversi menjadi saham karena proses tidak transparan dengan melibatkan para pemegang tiket Mandala.

Mandala menyertakan sebanyak 247 pemegang tiket dari 376 yang berhak mengambil suara. Dari para pengambil suara sebanyak 304 menyetujui opsi yang diajukan Mandala.

“Ada yang tidak fair dengan  Mandala. Mandala memberikan perlakuan khusus, yaitu 72.000 calon penumpang akan dibayar, sementara kami tidak dijanjikan akan dibayar,” kata Thedy.

Dijelaskan 72.000 tiket tersebut diwakili oleh sebanyak 274 pemberi suara dari agen-agen tiket di Indonesia. Karena dijanjikan bakal di bayar, maka mereka memilih setuju saat voting.  “Padahal jumlah kreditor sebenarnya hanya 173 pemberi suara,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Angkutan Udara Kemenhub Edward A Silooy menegaskan, jika terjadi perubahan komposisi pemegang saham di maskapai itu wajib melapor ke regulator.[dni]

030311 Kemenhub Dukung Pemilik Kapal Tipe C Ganti Bendera

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mendukung pemilik kapal lepas pantai (Off Shore) tipe C untuk berganti bendera menjadi Merah Putih guna mendukung azas cabotage.

“Kalau ada yang mau ganti bendera itu bagus, cuma faktanya di lapangan, belum ada. Karena itu digulirkan revisi Undang-undang Pelayaran untuk menyelamatkan lifting minyak nasional ” ungkap  Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo di Jakarta, Rabu (2/3).

Dijelaskannya,  dalam menata sektor pelayaran pemerintah  tidak harus bersikap  kaku  agar kegiatan  offshore tidak terganggu. “Pemilik mayoritas  kapal-kapal tipe C itu masih pihak asing. Dan itu realitas,”katanya.

Ditegaskannya,  revisi UU nomor 17 ini merupakan amanat presiden (ampres) kepada Kementerian Perhubungan, yang menindaklanjutinya dengan mengajukan draft tersebut ke DPR. “Karena UU itu produk DPR yang kita harus kembalikan lagi kepada DPR,”katanya.

Amandemen itu sendiri diharapkan sudah terealisasi sebelum 7 Mei 2011, dimana berakhirnya perpanjangan penggunaan kapal asing untuk kegiatan offshore.

“Kalau nanti kita sudah mampu membeli kapal sendiri, dengan sendiri posisi itu digantikan dengan kapal merah putihj. Untuk sementara karena belum ada kita berikan perlakukannlhusus untuk offshore,”katanya.

Sunaryo juga membantah, kalau amandemen UU Pelayaran tersebut mematahkan semangat perusahaan pelayaran  membangun industri pelayaran nasional. Azas cabotage yang telah diamanatkan UU dan Inpres 5/2005 tetap jalan, dan tidak ada yang berubah.

Selanjutnya  Sunaryo membantah  pihaknya tidak mendukung program pariwisata Indonesia terkait dilarangnya kapal Cruise Legend of The  Sea tidak diijinkan berlabuh di Pelabuhan Benoa, Bali, karena ukuran kapal terlalu besar.

Menurutnya, ukuran kapal pesiar Legend of The Sea terlalu besar, sehingga tidak bisa merapat ke Pelabuhan Benoa. “ Jika ini dipaksakan kapal akan kandas dan bisa memakan waktu tiga sampai empat bulan untuk mengatasinya,” katanya.

Dia meminta pihak  insan pariwisata agar tidak memaksakan kehendak memaksan kapal Legend of The Sea merapat ke dermaga Pelabuhan Benoa untuk menurnkan sekitar 1.400 penumpang yang akan berwisata ke Pulau Bali.

Kapal pesiar Legend of The Sea berbendera Bahama milik Royal Carabia Cuise Line yang mengangkut 1.400 wisatawan asing tak bisa berlabuh di Pelabuhan Laut Benoa, Denpasar. Penumpang pun diangkut dengan boat menuju dermaga.

Kapal cruise dengan nama Legend of The Seas tiba di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali pukul 17.20 Wita, Selasa (1/3). Karena tak bisa bersandar, kapal besar ini hanya bisa buang jangkar di laut. Akibanya, para wisatawan asing yang turun ke daratan Pulau Bali diangkut dengan boat kecil.

Akomodasi Asing
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Riswan Tony mencurigai  amandemen UU No.17/2008 tentang Pelayaran  mengakomodir kepentingan asing, ketimbang  melindungi perusahaan pelayaran nasional.

Menurutnya, kalau hanya persoalan satu jenis kapal untuk kepentingan pengeboran di lepas pantai (offshore), pemerintah tidak harus membayar mahal dengan revisi UU. Tapi  cukup  diterbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) atau Peraturan Pemerintah untuk  operasional kapal tipe C seperti jack up rig, seismic 2D, seismic 3D, drill ship, MODU, dan construction ship.

Dia mengakui, beberapa jenis kapal itu belum bisa dimiliki perusahaan pelayaran nasional, namun pemerintah harusnya mengakomodir dengan membeli kapal itu untuk melindungi peruasaan pelayaran nasional.

Riswan mengaku kurang yakin dengan alasan pemerintah, yang menyebutkan ketidak mampuannya menyiapkan kapal jenis itu. “Indonesia ini negara kaya, negara besar. Kalau memang ada keinginan, sangat mampu membeli kapal jenis itu,”katanya, dicelah-celah RDP.

Menurut Riswan operator pelayaran nasional juga memiliki kemampuan menyediakan kapal jenis itu, asalkan ada jaminan dari pemerintah. Karena selama ini, pemerintah lebih mengedepankan kepentingan asing untuk proyek offshore. Misalnya saja, kepastian kontrak jangka panjang, untuk kepentingan investasi.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena  mendukung revisi UU  Pelayaran  mengingat ada persoalan prinsipal yakni  banyak kapal yang belum tersedia.

Dia menjelaskan hingga kini sudah ada kapal yang memilih hengkang ke luar negeri akibat kebijakan asas cabotage sehingga dikhawatirkan memengaruhi produksi migas.

“Belum Mei 2011, sudah satu kapal meninggalkan perairan Indonesia sehingga ini akan memengaruhi industri migas kita. Kalau sampai kesitu, akan berimplikasi kepada kontribusi ke APBN,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas), jumlah kapal offshore di Tanah Air mencapai 531 unit. Hingga akhir 2009, kapal Merah Putih tercatat 468 unit, sedangkan asing 63 unit Dari 63 kapal asing itu, 47 di antaranya memiliki kontrak yang berakhir 1 Januari 2011, sisanya 16 kapal memiliki kontrak melampaui 1 Januari 2011.[dni]

030311 Seluler Topang Kinerja Indosat

JAKARTA—Jasa seluler masih menjadi penopang pertumbuhan kinerja PT Indosat Tbk (Indosat) pada tahun lalu.

Indosat sebagai penyelenggara telekomunikasi terintegrasi memiliki tiga layanan, yaitu jasa seluler yang memberikan kontribusi 80 persen terhadap pendapatan, data dan multimedia (MIDI) menyumbang 12 persen, dan jasa telepon tetap menyumbang 8 persen.

“Pada 2010 pertumbuhan pendapatan usaha seluler tumbuh 12.1 persen  dibandingkan periode yang sama 2009.  Keberhasilan ini meningkatkan marjin Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EMBITDA)  sebesar 2 persen dibandingkan persentase pada tahun 2009,” ungkap Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko di Jakarta, Rabu (2/3).

Diungkapkannya, pada 2010  jasa seluler dengan 44,3 juta pelanggan berhasil meraup pendapatan 16,0271 triliun rupiah alias naik 12,1 persen dibandingkan 2009 sebesar 14.3002 triliun rupiah. Jumlah pelanggan seluler itu  naik 34,3 persen jika dibandingkan periode 2009 sebanyak  33 juta nomor.

Sedangkan jasa non seluler memiliki omset 3.769,4 triliun rupiah atau turun 16,7 persen dibandingkan periode 2009 sebesar 4.524 trilun rupiah.
Sementara itu, pendapatan usaha  perseroan pada 2010  naik tipis sebesar 5,2 persen menjadi  19,8 triliun rupiah  dibandingkan 2009 sebelumnya sebesar 18,8 triliun rupiah.

Sayangnya, walau  top line dari anak usaha Qatar Telecom ini mengalami pertumbuhan, tidak demikian dengan bottom line yang terlihat dengan anjloknya laba bersih  sepanjang 2010. Tercatat pada 2010, laba bersih emiten kode ISAT ini sebesar  647,2 miliar rupiah atau anjlok 56,8 persen dibandingkan periode 2009  senilai  1,498 triliun rupiah.

Dijelaskannya, penurunan laba tersebut akibat menurunnya laba atas kurs serta meningkatnya jumlah beban pendanaan dan peningkatan beban penyusutan dan amortisasi. “Kami belum bisa ekplorasi lebih dalam terkait penurunan laba ini karena belum selesainya audit laporan keuangan secara penuh. Rencananya pada akhir bulan ini akan ada penjelasan lebih dalam,” katanya.

Terkait dengan jumlah utang yang dimiliki perseroan, Harry mengungkapkan, mengalami penurunan sebesar 5,5 persen menjadi  24 triliun  rupiah dari sebelumnya  25,5 triliun rupiah . Perseroan telah melakukan pembayaran utang dipercepat atas fasilitas kredit BCA  1,3 triliun rupiah, fasilitas kredit DBS  400 miliar rupiah, dan fasilitas kredit Mandiri  900 miliar rupiah.

Pelunasan obligasi dollar perseroan jatuh tempo 2010 sebesar 234 juta dollar AS, pelunasan awal obligasi dollar jatuh tempo pada 2012 sebesar 109 juta dollar, dan pembayaran obligasi jatuh tempo pada 2010 sebesar  640 miliar rupiah.

Secara terpisah, Analis dari BNI Securities Ahmad Nurcahyadi  meski laba bersih Indosat  sepanjang  2010 mengalami penurunan  diyakini operator itu  masih memiliki prospek yang bagus ke depan karena pertumbuhan EBITDA mencerminkan keberhasilan pertumbuhan perusahaaan.

Menurutnya, EBITDA merupakan salah satu faktor penting bagi pasar dalam melihat kinerja dan prospek suatu perusahaan, selain laba bersih.

Indikator EBITDA menggambarkan aliran kas operasional tanpa memperhitungkan beban non-operasional, sehingga bisa lebih memperlihatkan kinerja operasional perusahaan yang sesungguhnya. Biaya bunga dan pajak merupakan beban non-operasional, sementara depresiasi dan amortisasi termasuk beban non-kas yang tidak mengeluarkan dana tunai.

Disarankannya,  Indosat mesti melakukan terobosan dalam meningkatkan penetrasi layanan non-suara, sehingga selain EBITDA laba bersih juga akan mengalami pertumbuhan. “Penurunan laba bersih Indosat saat ini lebih disebabkan meningkatnya beban non-operasional dan non-cash yang belum jatuh tempo,” katanya.

Sebelumnya, Telkom sebagai pemain yang memiliki lisensi  seperti Indosat (seluler dan non seluler) memperkirakan  selama 2010 meraih omset senilai 65,89 triliun hingga 67,18 triliun rupiah atau tumb uh dua hingga empat persen dibandingkan periode 2009 sebesar 64,6 triliun triliun rupiah. Sedangkan khusus jasa selulernya (Telkomsel) pada 2010 pertumbuhan omset hanya di bawah 4 persen atau sekitar 41,6 triliun rupiah dengan raihan 95 juta pelanggan.

Sementara PT XL Axiata Tbk (XL) yang hanya memiliki lisensi seluler sepanjang tahun 2010,  membukukan laba bersih 2,9 triliun rupiah  meningkat 69 persen ketimbang tahun 2009 dengan posisi jumlah pelanggan 2010 sebanyak 40,4 juta nomor.  Pendapatan usaha perusahaan juga meningkat 27 persen menjadi 17,6 triliun  rupiah sementara  EBITDA  mencapai 9,3 triliun rupiah.[dni]

030311 Telkomsel Hadirkan Purnajual 24 jam

JAKARTA—Pemimpin pasar seluler, Telkomsel, menghadirkan layanan purnajual yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam semingggu (24/7) untuk memberikan kenyamanan bagi pelangannya di Wisma Alia Lt.1-2, Jl. M. Ridwan Rais 10-18 Jakarta Pusat.

“Sebagai perusahaan yang mengedepankan pelayanan Telkomsel memahami betul akan kebutuhan pelanggan. Kami menyadari bahwa tingkat mobilitas masyarakat di Jabotabek sangatlah tinggi, hal ini menyebabkan adanya kebutuhan pelanggan dalam pelayanan di malam hari dan di luar hari kerja. Untuk itu kami berusaha mengakomodir kebutuhan pelanggan tersebut dengan membuka pelayanan GraPARI 24/7 sebagai alternatif layanan dari total 8 GraPARI dan 39 GeraiHALO yang ada di Jabotabek,” jelas Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Rabu (2/3).

Diharapkannya, kehadiran GraPARI 24/7 ini  mampu menjadi solusi disela-sela kesibukan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan di jam-jam yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. GraPARI 24/7  akan melayani seluruh pelanggan yang berada di Jabotabek maupun pelanggan Non Jabotabek yang sedang berada di wilayah  Jabotabek.

Diungkapkannya, perseroan  terus meningkatkan pelayanan dari GraPARI. Selain menikmati layanan 24 Jam, GraPARI ini juga telah memperoleh sertifikasi mutu International Organisation for Standardization (ISO) 9001:2008. Pelayanan kelas dunia berstandar ISO merupakan komitmen  untuk menjaga mutu pelayan, yang diawasi secara berkala oleh pihak ketiga yakni perusahaan pemeringkat mutu.

“Sertifikasi ISO ini nantinya akan semakin memberikan keuntungan yang dirasakan langsung oleh pelanggan, seperti kecepatan layanan maximal 15 menit, serta First Visit Resolution yaitu solusi pada kunjungan pertama pelanggan,” katanya.

Menurutnya, akses layanan walk-in GraPARI 24 jam ini tentunya juga menambah kemudahan pelanggan dalam mengakses layanan Telkomsel, setelah sebelumnya juga tersedia Call Center 24 Jam bagi pelanggan melalui akses 111 kartuHALO dan 116 simPATI dan Kartu As.[dni]

030311 Tri Klaim Operasikan BTS Hidrogen Terbanyak di Asia Tenggara

JAKARTA—PT Hutchison CP Telecommunication (HCPT) mengklaim mengoperasikan BTS berbahan bakar hydrogen terbanyak di Asia Tenggara untuk mendukung kelangsungan lingkungan hidup yang hijau.

Presiden Direktur Tri Manjot Mann  mengungkapkan, telah  memperluas penggunaan bahan bakar hidrogen hingga ke 472 BTS miliknya, melengkapi 210 BTS Hidrogen yang telah lebih dahulu dioperasikan sejak bulan November 2009.

”Tri konsisten menegaskan komitmen  membantu memperlambat dampak dari pemanasan global dengan memperluas pengoperasian BTS bertenaga Hidrogen hingga 472 BTS di Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok. Proses konvergensi penggunaannya sudah 80 persen berjalan dan diperkirakan akhir bulan ini akan selesai,” jelasnyadi Jakarta, Rabu (2/3).

Dijelaskannya, teknologi energi alternatif yang digunakan untuk BTS ini menggunakan energi sel energi Hidrogen yang bersih, bebas polusi, hemat energi, dan ramah lingkungan. Penggunaan Sel Hidrogen ini membuat BTS-BTS milik Tri menjadi lebih ramah lingkungan karena hasil pembuangan dari sel energi Hidrogen ini hanya menghasilkan air yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

Keuntungan lain yang didapat dari pengoperasian BTS Sel Energi Hidrogen ini adalah peningkatan daya listrik, memberikan cadangan listrik yang lebih tahan lama, dan juga menghemat biaya perawatan. Sel Energi Hidrogen sendiri pertama kali digunakan oleh NASA (National Aeronautics and Space Administrasion) dan terus berkembang sampai dengan saat ini. “kami juga akan terus memperluas penggunaan bahan bakar Hidrogen di BTS-BTS hingga kuartal III nanti,| katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Marketing XL Axiata Nicanor V Santiago mengungkapkan, perseroan memberikan sejumlah hadiah bagi 150 ribu mitra retailernya yang selama ini mendukung penjualannya.

“Kami menyadari pentingnya peran para retailer sebagai mitra strategis XL dalam menyediakan produk layanan hingga sampai ke tangan pelanggan dan masyarakat. Hingga saat ini peranan mereka tidak tergantikan. Karena itu, XL akan selalu menyelenggarakan program-program apresiasi yang bukan saja akan semakin menyemangati mereka, namun sekaligus akan meningkatkan kinerja serta produktifitas,” jelasnya.

Untuk melayani pelanggan sebanyak 40,4 juta per akhir 2010, saat XL didukung oleh setidaknya 300ribu retailer di seluruh Indonesia menjalin kerjasama dengan XL. Mereka terbagi dalam 150 Depo/Area di 5 region XL, yaitu West (Sumatera dan kepulauan), Jabodetabek, Central (Jabar, Jateng, DIY), East (Jatim, Bali, NTB, NTT), dan North (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua). [dni]

030311 Menjawab Kegelisahan Pasar

Kemunculan IPTV  banyak diharapkan oleh operator telekomunikasi yang masih memliki bisnis telepon kabel  sebagai senjata yang mematikan untuk menaikkan pendapatannya dan menjawab kegelisahan pasar tentang hal baru yang bisa dipenuhi oleh teknologi.

Menurut laporan dari Telecommunications Management Group Inc,  IPTV  dianggap sebagai The Killer Broadband Application dan sejak diluncurkan sembilan tahun silam  memiliki pertumbuhan pelanggan hampir dua kali lipat setiap tahunnya.

Di awal  2008 tercatat sudah memliki total pelanggan sebanyak 9,9 juta di seluruh dunia. Diperkirakan pada hingga sekarang  jumlah pelanggan sekitar 45-50  juta tersebar di  seluruh dunia.

Beberapa operator kelas dunia yang telah bermain di IPTV adalah  France Telecom dan  PCCW Ltd (Hongkong). Dominannya operator telekomunikasi yang menjadi pemain utama karena  memiliki dukungan infrastruktur paling komplit.

Revenue stream bisnis dari IPTV bisa datang melalui  beberapa cara, antara lain  iuran pelanggan (subscription fee) yang dapat dibuat bervariatif, sesuai dengan variasi layanan yang diberikan, misalnya jumlah, tipe dan kualitas program yang dapat disajikan kepada  pelanggan. Cara lainnya adalah melalui jenis layanan yang bisa dibuat sesuai keinginan pelanggan (on demand).

Disamping itu ada pilihan Pay Per View (PPV). Bahkan, karena sifatnya yang interaktif,  dimungkinkan datangnya pendapatan dari layanan lainnya berupa home shopping, game  interaktif, atau tutorial, course.

Dari sisi pelanggan, kemudahan yang dirasakan adalah  mengakses jasa berbasis Quadruple Play dimana suara (VoIP),  Video (film, snetron, TV dll), layanan data, dan broadband internet berada  dalam satu operator, sehingga  memudahkan dalam membayar biaya langganan dan jaminan purnajualnya.

Praktisi pemasaran Hermawan Kertajaya mengungkapkan, dalam dunia pemasaran terdapat tiga tahap yang dilalui oleh produsen untuk memenangkan hati konsumen. Pertama, mengetahui kebutuhan dan keinginan. Kedua, memenuhi ekspektasi dan persepsi. Ketiga, menjawab kegelisahan dan mimpi dari konsumen.

”IPTV ini masuk ke tahap menjawab kegelisahan konsumen. Memang. Telkom sebagai pionir harus melakukan ini agar bisa mempertahankan bisnisnya. Sekarang bagaimana caranya mensinkronkan kegelisahan itu dengan produk ini,” katanya.

Disarankannya, jika Telkom ingin layanan ini sukses maka harus bisa membuat antar pelanggan IPTV ”berbicara” atau connected sehingga ada ikatan. ”Jangan hanya memberikan layanan yang satu arah. Jika ini bisa dibuat ”berbicara” maka terwujud society credibel, connected dan creatif,” tuturnya.

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo mengungkapkan, perseroan juga akan segera  meuncurkan  over the top (OTT) IPTV atau SpeedyTV yang akan co-opetition dengan GoogleTV agar bisa menjangkau  pelanggan  lebih luas, terutama anak muda yang terbiasa mengakses informasi dengan layar kecil (ponsel atau monitor komputer).

”Kami akan habis-habisan menggarap bisnis ini. Jasa ini tidak hanya berkontribusi bagi perseroan juga  mendorong makin tumbuhnya industri kreatif karena kebutuhan konten yang menarik kian tinggi,” jelasnya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengungkapkan, sebenarnya Telkom agak terlambat masuk ke IPTV karena sejak enam tahun lalu ujicoba internal dilakukan. “Kalau pasar selalu siap dengan perubahan. Sekarang tinggal edukasi saja terutama untuk segmen premium,” jelasnya.

Secara terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Sukri Batubara mengungkapkan, sejauh ini baru ada dua pemain yang mengajukan lisensi IPTV. “Pemberian lisensi melalui evaluasi. Satu pemain kami suruh melengkapi dokumen. Sedangkan yang lainnya sudah siap,” jelasnya.[dni]

030311 Layanan IPTV Evolusi Akhir Bisnis “Warisan”

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya mulai berani melakukan ujicoba terbatas layanan  TV berbasis internet protocol (IPTV) pada  awal pekan ini untuk 100 pelanggan di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ujicoba terbatas ini bisa dikatakan penantian panjang  mengingat rencana untuk mengomersialkan layanan yang dianggap evolusi terakhir dari bisnis warisan alias telepon kabel itu seringkali molor sejak dua tahun lalu.

“Pada bulan Mei nanti IPTV akan dikomersialkan  guna menghadirkan triple play (Internet, TV, dan Telepon). Ini bagian dari mengangkat legacy (telepon kabel) yang cenderung turun sejak hadirnya seluler” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah.

Diungkapkannya, untuk menggelar layanan tayangan televisi interaktif beresolusi tinggi (High Definition/HDTV) itu perseroan menggelontorkan dana sebesar 50 miliar rupiah untuk membeli perangkat pendukung seperti Set top box dan lainnya. Sedangkan untuk penggantian kabel tembaga ke serat optik dilakukan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) dibantu oleh LEN.

Untuk diketahui, Telkom memiliki  9 juta sambungan kabel tembaga dimana  telah diukur sepanjang 5 juta siap  untuk  IPTV. Sebanyak 60 persen dari yang diukur itu siap dengan kemampuan menghantar data sebesar  4 Mbps. Sedangkan proyek pergantian seluruh kabel diperkirakan mencapai 3,5 triliun rupiah dan butuh waktu 10 tahun.

Digandengnya Inti untuk mengganti kabel membuat belanja modal untuk menggelar infrastruktur IPTV menjadi terpangkas. Awalnya, perseroan menyiapkan dana  sebesar satu triliun rupiah untuk mengembangkan jaringan telepon kabelnya demi IPTV.  Angka tersebut di luar  pengembangan konten yang menelan biaya  sekitar 10 hingga 15 juta dollar AS. Kabar terakhir, PCCW (Hong Kong) yang dibatalkan sebagai mitra dan lebih memilih anak usaha Indonusa Telemedia (Telkomvision) sebagai penyedia konten.

Rinaldi mengungkapkan, saat ini jaringan milik 300 ribu pelanggan di Jakarta telah siap dihantarkan oleh data sebesar 10 Mbps sesuai standar layanan IPTV ketika Mei nanti dikomersialkan. Sedangkan hingga akhir tahun ini diperkirakan ada satu juta jaringan di Jakarta yang siap menghantarkan data sebsesar 6 Mbps.

Diharapkannya, selain memberikan sesuatu yang baru bagi pelanggan, pendapatan peseroan juga terangkat karena  jasa ini dalam pencatatan keuangan dimasukkan ke  bisnis new wave.  “Pada tahun lalu New Wave di laporan keuangan belum dikonsolidasi menyumbang 23 persen bagi total pendapata. Sedangkan yang terkonsolidasi sekitar 10 persen. Kita harapkan tahun ini bsia naik jadi 11 persen,” katanya.

Matangkan Strategi
Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata menambahkan, layanan IPTV tidak akan menggerus pasar TV kabel yang dimiliki oleh anak usaha Telkomvision karena keduanya memiliki segmen dan karakteristik berbeda.

“IPTV ini layanannya interaktif dimana pelanggan bisa melakukan content on demand, karaoke, dan game online. Ini berbeda dengan TV kabel biasa yang searah dan jadwal tayang ditentukan oleh broadcaster,” katanya.

Nyoman menegaskan,  perseroan sudah melakukan studi yang mendalam kala mempersiapkan layanan ini. “Kami sudah menyiapkan beberapa paket pemasaran sesuai best practice yang terjadi di luar negeri. Gunanya uji coba ini untuk mengetahui respons pasar dari setiap layanan yang diberikan,” katanya.

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo menngungkapkan, telah menyiapkan berbagai strategi untuk menyukseskan mercu suar ini. Pertama,  merangkul kreator lokal untuk memproduksi  video edutainment dan  talkshow pendek. Kedua,  Telkom grup akan memproduksi  film dan video sendiri untuk positioning. Ketiga,  difasilitasi tumbuhnya user generated content yang saling di-shared di media TV termasuk foto dan video. Keempat, adanyanya layanan jejaring sosial,  gaming, e-Sport competition untuk  menciptakan networking di antara keluarga, teman, dan kerabat.

”Kunci berhasilnya IPTV terletak pada konten. Karena itu biaya  pengadaan konten itu besar. Ini dibereskan dulu baru kami bicara skala ekonomis dan Average Revenue Per user (ARPU). Saat ini akan berinvestasi dulu untuk mengedukasi pasar dengan menawarkan harga berlangganan yang rendah. Satu hal yang pasti, jasa ini tak bisa berdiri sendir, harus dibundel dengan internet dan komunikasi ,” jelasnya.

Perhatikan Infrastruktur
Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Suryatin Setiawan menyarankan terdapat beberapa hal yang harus disiapkan secara matang oleh Telkom jika ingin IPTV sukses.

”Jaringan harus siap, kalau bisa serat optik digunakan secara end to end. Pemetaan jaringan yang siap ini harus sesuai dengan target pasar. Selanjutnya masalah  penagihan harus terintegrasi dengan layanan lainnya dan semua sumber daya manusia (SDM) baik penjualan atau teknisi harus memiliki pemahaman yang komplit tentang layanan ini,” katanya.

Selanjutnya,  diperlukan  strategi dan program pemasaran yang  fokus dengan segmen pasar, distriusi perangkat dan strategi harga. ”Mengambil benchmark  lingkungan pasar TV berbayar sangat tepat untuk positioning produk,” sarannya.

Praktisi lainnya, Mochammad James Falahuddin menyarankan, Telkom harus meningkatkan kualitas konten dan tidak menelan mentah-mentah pasokan dari pihak ketiga. ”Jika kontennya sama dengan Telkomvision, siapa yang mau lihat,” ketusnya.

Menurutnya, Telkom jangan terjebak dengan menawarkan tarif murah untuk berlangganan karena segmen ideal untuk IPTV adalah kelas premium. ”Segmen ini tidak sensitif harga tetapi mengutamakan konten,” tegasnya.

Diingatkannya, jika Telkom memilih untuk membanting harga layanan akan susah bermain di program pemasaran untuk trading up. “Mulailah dari segmen premium, setelah itu baru mainkan harga dengan diskon atau paket spesial untuk segmen bawah,” jelasnya.[dni]

020311 Kompetisi di Industri Penerbangan Sudah Ketat

JAKARTA—Kompetisi di industri penerbangan lokal sudah ketat sehingga tipis kemungkinan terjadinya kesepakatan harga antar pemain (Kartel).

”Kalau melihat yang terjadi di pasar, kompetisi di industri penerbangan lokal demikian ketat, sehingga margin yang dimiliki tipis. Harga tiket yang ditawarkan antar pemain saja bersaing ketat sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan berupa angkutan udara dengan tarif terjangkau,” ungkap Pengamat persaingan usaha Rikrik Rizkiyana di Jakarta, Selasa (1/3).

Dijelaskannya, jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ingin membuktikan adanya praktik kartel dalam  menetapkan harga untuk biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) maka harus bekerja keras dengan menghadirkan bukti tertulis atau lisan adanya kesepakatan antar pemain dalam hal itu.

”Dalam kasus kartel fuel surcharge ada cara pandang berbeda antara  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan KPPU. Jika KPPU ingin kasasi atas putusan  Senin (28/2) kemarin, harus bekerja lebih keras,” jelasnya.

Menurutnya, dalam kacamata KPPU indikasi kartel berhembus keras karena harga avtur hanya naik dua kali, namun para pelaku usaha menaikkan fuel surcharge sebanyak 26 kali dengan besaran harga sama.

Sementara dari kacamata PN Jakpus menyatakan adanya kesamaan harga (Paralism) tidak identik dengan menunjukkan terdapat kartel. ”Kedua sudut pandang ini tidak ada yang salah. Sekarang tinggal di KPPU, jika mau kasasi bekerja keras mencari bukti tertulis atau lisan soal kesepakatan harga itu,” katanya.

Sebelumnya, sembilan  dinyatakan tidak terbukti melakukan kartel oleh PN Jakpus. KPPU sendiri pada  Mei 2010 menghukum 9  maskapai nasional  dan harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya fuel surcharge)selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan  adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar). Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah.

PN Jakpus menyatakan  banyak faktor yang menentukan harga fuel surcharga yaitu harga internasional dan nilai tukar rupiah tetapi mereka membeli ke satu produsen yaitu Pertamina. Hal ini membuat  tidak dapat dipastikan sebagai kesepakatan yang memenuhi unsur monopoli sesuai diatur dalam Pasal 5 UU No 5/2009

Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU Zaki Zein Badroen mengatakan, harus mempelajari terlebih dahulu putusan yang dibuat oleh PN Jakpus sebelum menentukan langkah selanjutnya. “Opsi untuk melakukan kasasi ada di Komisi. Kami tunggu dulu putusan itu dikirim untuk dipelajari,” katanya.

Direktur Niaga Travel Express Harry Priyono menilai putusan pengadilan menguatkan bukti-bukti yang diajukan maskapai selama sidang komisi bahwa sembilan maskapai tersebut tidak pernah melakukan kartel. “Kami secara terbuka sudah menyampaikan kepada komisi, bahwa avtur yang kami beli itu semuanya berasal dari satu sumber yakni  Pertamina. Sehingga tidak mungkin kami mendapatkan harga yang lebih rendah dibanding maskapai lain,” ujarnya.

Direktur Keuangan Garuda Elisa Lumbantoruan mengungkapkan keluarnya putusan dari PN Jakpus  membuat perseroan  bisa menekan pengeluaran dari biaya lain-lain dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan lainnya tahun ini.

Sedangkan Direktur Niaga Sriwijaya Toto Nursatyo mengaku maskapainya sudah menjelaskan logika tuduhan kartel yang disampaikan komisi saat persidangan tahun lalu. “Kartel itu kan bertujuan untuk sama-sama mendapatkan gain lebihbesar dari menaikkan harga tiket, tetapi yang terjadi di lapangan justru semua maskapai bersaing untuk bisa menurunkan harga tiket sehingga jumlah penumpangnya bertambah,” jelas Toto.[dni]