010311 Sembilan Maskapai Lolos dari Tudingan Kartel

JAKARTA—Sembilan maskapai dalam negeri dinyatakan lolos dari tudingan melakukan kesepakatan menetapkan harga untuk biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) yang dilontarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin (28/2) dalam persidangan menyatakan pelaku usaha tidak terbukti melanggar UU Anti Persaingan Tidak Sehat.

Sembilan maskapai itu antara lain PT Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Mandala Airlines, PT Travel Express Aviation Service, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Kartika Airlines.

“Mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan seluruh putusan KPPU No.25/KPPU-1/2009,” kata ketua majelis Yulman di PN Jakpus di Jakarta, Senin (28/2).

Menurut majelis hakim, banyak faktor yang menentukan harga fuel surcharga yaitu harga internasional dan nilai tukar rupiah tetapi mereka membeli ke satu produsen yaitu Pertamina.

Hal ini membuat tidak dapat dipastikan sebagai kesepakatan yang memenuhi unsur monopoli sesuai diatur dalam Pasal 5 UU No 5/2009

Menanggapi hal itu, Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU Zaki Zein Badroen mengatakan, harus mempelajari terlebih dahulu putusan yang dibuat oleh PN Jakpus sebelum menentukan langkah selanjutnya. “Opsi untuk melakukan kasasi ada di Komisi. Kami tunggu dulu putusan itu dikirim untuk dipelajari,” katanya.

Juru bicara Garuda Indonesia, Pujobroto, mengatakan Garuda dibebaskan karena tidak terbukti melakukan praktek kartel penetapan fuel surcharge. “Keberatan kami diterima majelis hakim dengan salah satu amarnya telah membatalkan putusan KPPU,” ujar Pujo

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S. Gumay mengatakan, putusan tersebut memang sudah seharusnya karena maskapai memang tidak melakukan kartel.

Dijelaskannya, fuel surcharge saat ini sudah termasuk dalam Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Batas Atas untuk Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan perubahan tarif akan terjadi jika avtur mencapai lebih dari 10 ribu rupiah dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut.

Dengan perubahan tersebut, kata dia, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif atau menerapkan surcharge yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan. “Kalau lebih dari Rp 10 ribu, bisa dievaluasi keputusan tersebut,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, Herry mengatakan, kementerian akan melihat kembali apakah bakal merevisi KM Nomor 26 Tahun 2010 atau memasukkan fuel surcharge dalam tarif. “Nanti dilihat lagi hal itu. Ini tergantung situasi harga minyak dunia,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Tengku Burhanuddin, merasa senang dengan putusan pengadilan tersebut. “Memang sudah seharusnya seperti itu,” ujar Tengku.

Untuk saat ini, kata dia, harga minyak dunia yang fluktuatif mempengaruhi harga avtur untuk pesawat. Jika harga minyak melebihi dari ketentuan yang berlaku, yaitu 10 ribu rupiah, pihaknya akan membicarakan kembali dengan pemerintah apakah akan merevisi aturan yang telah diberlakukan sejak 2010 itu.

Kondisi minyak dunia yang fluktuatif seperti saat ini, Tengku mengharapkan, pemerintah mengatur fuel surcharge ketimbang merevisi tarif yang ada di KM Nomor 26 Tahun 2010.

Sebelumnya, KPPU pada Mei 2010 menghukum 9 maskapai nasional harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar). Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s