250211 Mandala Optimistis Segera Mengudara

JAKARTA—PT Mandala Airlines optimistis bisa menghiasi kembali angkasa Indonesia menyusul disetujuinya rencana damai perseroan oleh mayoritas kreditur konkuren melalui voting yang dilakasanakan pada Kamis (24/2).

“Kami ingin secepatnya beroperasi kembali,” tegas Direktur Utama Mandala Airlines Diono Nurjadin di Jakarta, Kamis (24/2).

Diungkapkannya, hasil pemungutan suara itu menghasilkan dua per tiga atau sebagian besar kreditur setuju dengan opsi konversi saham. Langkah selanjutnya yang dilakukan akan meminta pengesahan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 Maret mendatang.

“Setelah itu, proses restrukturisasi akan diteruskan. Prosesnya simultan antara investor keuangan dengan mitra strategis,” katanya.

Sayangnya, Diono tetap enggan membuka siapa calon investor mitra strategis. “Ada beberapa,” katanya.

Pengurus yang ditunjuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kasus Mandala,
Duma Hutapea, mengatakan, proposal perdamaian Mandala kepada kreditur diterima bila memenuhi kuorum 50 persen ditambah satu kreditur yang hadir pada pertemuan tertutup hari ini (24/2), serta dua pertiga total tagihan menyetujui itu. “Sidang kali ini, kuorum terpenuhi,” katanya.

Duma menjelaskan, dari 345 kreditor yang hadir, 304 di antaranya setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan Mandala, 37 menolak, 3 suara abstain dan satu suara tidak sah.

Sedangkan dari total tagihan kreditur yang hadir sebanyak 2,366 triliun rupiah sekitar 1,67 triliun rupiah yang setuju atau 70,58 persen dari total tagihan. “Voting disetujui dan sesuai dengan undang-undang,” tegas Duma.

Hasil keputusan tersebut akan dibawa ke majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang akan dilaksanakan pada 2 Maret mendatang. “Konsekuensi diputuskan dalam sidang nanti. Jika tidak ada hal yang memberatkan, Mandala dapat terbang kembali,” katanya.

Diungkapkannya, dalam voting beberapa perusahaan penyewaan pesawat yang jumlah utangnya besar menyetujui proposal perdamaian. Lessor itu di antaranya IEA dengan nilai hutang 697 miliar rupiah, Naviter ( Rp 235 miliar), SIAEC, dan Rolls-Royce. Sedangkan lessor yang menolak yaitu AWAS.

Sedangkan untuk kreditor yang termasuk dalam badan usaha miliki negra (BUMN) yaitu PT Pertamina, PT Angkasa Pura II, PT Telkom dan PT Angkas Pura I, tambah Duma, utangnya akan dibayar dalam bentuk non saham.

“Sejumlah BUMN pasti dibayar setelah restrukturisasi selesai karena utang Mandala mancakup penerimaan bukan pajak yang harus disetor kepada pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum salah satu kreditur yang menolak konversi saham, Lufthansa, Heber Sihombing mengungkapkan, pihaknya salah satu dari 37 kreditur yang menolak konversi saham itu karena menawarkan kerjasama lainnya dengan Mandala seperti kemitraan strategis. Hutang
Mandala sendiri kepada Lufthansa sekitar 89 miliar rupiah.

Secara terpisah, Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan mengharapkan Mandala segera beroperasi kembali karena maskapai ini memiliki sejarah yang baik terutama berkaitan dengan aspek keselamatan. “Mandala memiliki modal yang baik untuk berbisnis di sektor penerbangan terutama budaya keselamatan yang telah kental di budaya perusahaannya,” jelasnya.

Mandala menghentikan operasi sementara sejak 13 Januari 2011 karena kesulitan keuangan dan demi mempertahankan layanan prima yakni penerbangan dengan tingkat keselamatan dan keamanan (Safety) yang tinggi.

Mandala salah satu maskapai swasta nasional yang punya hak terbang ke Eropa dan memiliki sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA). Pemilik IOSA lainnya di Indonesia adalah PT Garuda Indonesia Tbk.[dni]

250211 SPM Belum Jaminan Hadirnya Kenyamanan

JAKARTA—Diterbitkannya Peraturan Menteri No 9/2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk angkutan orang dengan kereta api oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) pada awal bulan ini belum menjamin hadirnya kenyamanan bagi penumpang moda tersebut.

“SPM itu memiliki dua prioritas utama yakni peningkatan standar pelayanan dan keselamatan dimana ketepatan waktu ada di dalamnya. Tetapi masalah adanya kenyamanan tentunya itu belum menjadi jaminan karena harga yang dipatok terlalu rendah terutama untuk kereta api ekonomi,” ungkap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan di Jakarta, Kamis (24/2).

Diungkapkannya, selama tarif kereta ekonomi masih ditentukan dengan semangat menimbang aspek sosial dan penggelontoran dana Public Service Obligation (PSO) hanya untuk kecukupan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka susah menhadirkan equalitas dalam bentuk kenyamanan.

“PT KAI masih melakukan subsidi bagi kereta ekonomi walau sudah ada PSO melalui angkutan barang di Sumatera sebesar 200 hingga 250 miliar rupiah. Jika subsidi itu kami hentikan, operasional kereta ekonomi sekitar 30 persen bisa berkurang,” jelasnya.

Namun, walau dari sisi finansial untuk meningkatkan pelayanan masih minim, Jonan menegaskan, persereroan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Hal itu ditunjukkan dengan menerapkan sistem manejemen mutu pada Balai yasa (BY) dan Dipo. Penerapan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008 dilakukan perbaikan terhadap 4 aspek yakni Sistem Manajemen Mutu, Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Sarana dan Prasarana.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perekeretapian Tundjung Inderawan mengatakan, hadirnya SPM untuk moda kereta api merupakan suatu kemajuan di sektor transportasi karena moda lainnya belum memiliki. “SPM itu baru ada untuk kereta api. Ini kan masih dalam tahap belajar. Setiap enam bulan akan ada evaluasi,” kilahnya.

Dijelaskannya, pemenuhan parameter SPSM merupakan bagian dari pertimbangan kenaikan PSO bagi kereta api. “Untuk menghitung PSO itu ada perhitungan tarif, standar pelanggan, frekuensi , dan lainnya. Nah, jika PT KAI merasa PSO itu kurang rasanya tidak adil karena sudah ada margin sebesar 8 persen yang diberikan,” jelasnya.

Berkaitan dengan tidak adanya kompensasi bagi pelanggan jika SPM tidak dipenuhi oleh operator, Tundjung meminta semua pihak untuk melihat secara realistis karena tarif kereta api ekonomi sudah terlalu murah.

“Tarif kereta ekonomi itu ada pertimbangan politiknya. Kemarin implementasi sempat tertunda karena tidak mau daya beli masyarakat terganggu. Kita harapkan semester pertama ini implementasi tarif baru bisa dilaksanakan,” katanya.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta agar penerapan SPM Kereta Api dievaluasi setiap enam bulan sekali mengingat tidak adanya sanksi pemerintah bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut untuk melanggar standar yang diatur.

“SPM ini baru sekali diberlakukan, tujuannya agar layanan terus meningkat. Jadi wajar saja kalo belum menerapkan sanksi. Namun itu harus dilaksanakan oleh PT KAI, kita terus monitor. Kalau tidak dilaksanakan maka kita akan meminta SPM direvisi dan memasukkan pasal sanksi bila tidak dilaksanakan,” katanya.

Sudaryatmo mengatakan tidak adil bagi masyarakat mengadili pemerintah yang tidak memberikan sanksi. “Membuat SPM untuk hal yang dimonopoli oleh satu perusahaan memang sulit dan memakan waktu lama, demikian juga dengan SPM bidang kelistrikan. Karenanya, terima dulu SPM ini, baru kita evaluasi setiap setengah tahun untuk melihat bagaimana improvement-nya dari operator,” tuturnya.

Seperti diketahui, Permen SPM yang dikeluarkan 8 Februari 2011 mengatur standar pelayanan di stasiun dan kereta api. Jenis layanan untuk di stasiun tentang informasi yang jelas dan mudah dibaca, loket, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, tempat parkir, dan lainnya.

Sedangkan standar pelayanan di perjalanan terkait pintu, jendela, tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran, tiolet, lampu penerangan dalam kereta, kipas angin , ketepatan jadwal kereta, dan lainnya. Sayangnya, regulasi ini tidak mencantumkan sanksi jika parameter tidak terpenuhi oleh operator.[dni]