240211 Penghentian SMS Spam : Menanti Komitmen Menjaga Kenyamanan Berkomunikasi

Maraknya pengiriman SMS sampah alias informasi yang tidak diinginkan oleh penerima (SMS Spam) ternyata tidak hanya membuat gerah masyarakat, tetapi juga para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Hal itu terlihat dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar awal pekan ini yang dihadiri Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan para operator telekomunikasi.

Para wakil rakyat yang tergabung di Komisi I DPR-RI mendesak BRTI untuk bisa menghentikan pengiriman SMS Spam dan menyelidiki isu kebocoran 25 juta data pengguna telekomunikasi karena tidak saja mengancam kenyamanan berkomunikasi, tetapi melanggar regulasi seperti UU No 36/99 Pasal 42 ayat 1 dan  Peraturan Menteri Kominfo No. 23/2005 yang benang merahnya menyatakan  data pelanggan tidak bisa disirkulasikan tanpa ada izin.

”Kami memberikan batas waktu sebulan bagi  BRTI untuk berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI) menyelesaikan kasus ini. Pembuatan call center dan situs pengaduan hal yang harus secepatnya dilakukan regulator agar masyarakat ada tempat mengadu jika SMS Spam datang dan nomor pengirim segera diblokir,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Jakarta, belum lama ini.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta  BRTI  membuat mekanisme yang efisien dan efektif untuk menampung aduan pelanggan terkait SMS spam. “Segera buat call center bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Selanjutnya informasi itu diteruskan ke  BI agar menindak  bank-bank yang selama ini menggunakan SMS Spam untuk berpromosi. Jadi semuanya ditertibkan, operator dan bank,” jelasnya.

Anggota Komisi I lainnya Enggarstiato Lukito menegaskan, jika Ketua BRTI tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut maka sewajarnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. ”Mengurus hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah tidak bisa, bagaimana untuk hal yang rumit. Wajar saja jika ini gagal diminta mundur,” tegasnya.

Tindakan
Ketua BRTI dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Sukri Batubara menegaskan, sejumlah tindakan telah dilakukan lembaganya seperti  memanggil PT Bumikharisma Lininusa pada tanggal 26 Januari 2011 untuk meminta klarifikasi iklan yang dibuatnya khususnya tentang  “menyediakan 25 juta data pelanggan seluler aktif, valid dan legal seluruh Indonesia untuk SMS Promo anda”.

Dalam  klarifikasinya, PT Bumikharisma Lininusa menjelaskan,  hanya sebagai reseller dari produk mobile advertising yang bekerja-sama dengan penyelenggara telekomunikasi dimana SMS di- broadcast dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, sehingga tidak ada nomor-nomor yang keluar dari operator. ”Soal  iklan 25 juta data pengguna itu  data tetap ada di operator,” jelasnya.

Sementara untuk pengiriman SMS Spam BRTI telah meminta  operator  berkomitmen untuk berupaya melakukan filterisasi SMS spam disamping akan berkoordinasi  dengan Bank Indonesia (BI) untuk turut mengatasi promosi kredit bank.

Anggota Komite BRTI Danrivanto Budhijanto mengungkapkan, lembaganya akan mengusulkan kepada Menkominfo untuk mengeluarkan Peraturan Menteri terkait perlindungan data pelanggan. Hal ini mengingat dalam industri telekomunikasi yang berlaku adalah operator bertanggungjawab terbatas sehingga tidak bisa lepas tangan kala terjadi kebocoran data.

”Aturan teknis harus dibuat, dalam beberapa bulan lagi akan dikeluarkan. Aturan ini nantinya akan mencantumkan sanksi dan pembuktian terbalik jika ada indikasi pembocoran data,” tegasnya.

Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi menambahkan, regulator juga sedang mengaji pola penagihan SMS yang selama ini berbasis Sender Keep All (SKA) dimana memicu penawaran SMS gratis lintas operator. ”Isu SMS berbasis interkoneksi dimana penerima dan pengirim dikenakan biaya patut dikaji kembali. SKA itu hanya menguntungkan operator pengirim,” katanya.

Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengakui, masalah mematikan nomor pelanggan yang terindikasi melakukan SMS Spam membutuhkan payung hukum yang jelas. ”Kami tidak mau nanti malah dituntut balik. Soalnya pengiriman itu biasanya person to person. Sedangkan masalah SMS gratis, sebenarnya ini penawaran pemasaran dimana jasa suara, data, SMS dibundel dalam satu paket. Artinya tidak murni gratis semuanya karena ada effort tertentu dilakukan untuk mendapatkan bonus,” jelasnya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menegaskan, perlindungan kepada konsumen telah dilakukan dengan membuka nomor khusus, menjaga data pelanggan, dan membuat filterisasi.

VP Sales and Distribution Axis Syakieb Sungkar menegaskan, penawaran SMS gratis bukanlah pemicu utama adanya SMS Spam. ”Pengiriman SMS Spam sudah ada sejak dulu. Apalagi sekarang ada alat yang dijual bebas untuk mem-broadcast SMS. Kalau pelanggan berkomunikasi dengan normal, sehari itu hanya mengirim 20 SMS,” katanya.

Syakieb menjelaskan, perseroan sudah beberapa kali melakukan pemblokiran terhadap nomor yang terindikasi mengirimkan SMS Spam setelah memenuhi enam tahapan pembuktian.  .

Keenam parameter itu adalah menggunakan 2000 SMS per hari selama lebih dari lima hari,  tidak ada durasi panggilan keluar serta penerimaan telepon masuk (incoming/outgoing call), tidak ada pengeluaran pulsa untuk percakapan suara (charging voice), ketika coba dihubungi Axis untuk verifikasi, selalu tidak menjawab,  nomor tidak termasuk dalam STK (SIM Tools Kit), yang biasanya digunakan untuk pengisian pulsa elektrik, dan penggunaan SMS hanya  500 rupiah  sehari demi mengejar bonus puluhan ribu SMS per hari.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai regulator telekomunikasi sudah gagal melindungi pelanggan. ”BI saja sudah melakukan tindakan dengan mengeluarkan nomor pengaduan dan menegur bank asing yang terlibat menawarkan KTA. Hal yang aneh jika lembaga sekelas BRTI malah sibuk bernegosiasi dengan pemain untuk satu aturan yang sudah jelas,” sesalnya.[dni]

240211 Merindukan Pengawas yang Kuat

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) awalnya dibentuk  berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003. Lembaga ini  terdiri atas Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT)  dan  Ditjen Postel, Depkominfo.

Dilikuidasinya Ditjen Postel untuk diganti dengan  Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, serta Ditjen Sumber Daya Pos dan Informatika, otomatis memaksa BRTI berubah diri.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah  mengeluarkan  Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 36/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan BRTI.

Terbitnya aturan pengganti itu, dilanjutkan  pada April nanti  dilakukan seleksi dari wakil masyarakat untuk melengkapi sembilan anggota BRTI. Tambahan satu anggota baru ini masa baktinya hanya hingga Desember 2011.

Untuk diketahui, BRTI periode  2009-2011 , komposisi dari anggotanya adalah lima wakil masyarakat yang diangkat dan dipilih oleh Menkominfo, serta dua wakil pemerintah. Wakil pemerintah salah satunya adalah Dirjen Postel yang merangkap menjadi ketua BRTI.

Adanya struktur baru di Kemenkominfo membuat BRTI akan terdiri dari  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT).

KRT adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika menjalankan fungsi BRTI.

Anggota Komite berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 6 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Ketua Komite dijabat oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menilai BRTI belum independen dan tangguh

Menurutnya, BRTI seharusnya memiliki kekuatan penuh menjalankan  fungsi regulasi,  untuk itu lembaga ini perlu dilengkapi oleh personalia dan sumber daya yang memadai. Selain itu dalam pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel.

“Kalau perlu harus jelas posisi masing-masing anggota terhadap satu masalah. BRTI harus menjadi lembaga yang independen. Masalah independensi ini kami usulkan juga masuk dalam batang tubuh RUU Konvergensi,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman mengakui industri telekomunikasi membutuhkan regulator yang lebih tangguh ketimbang saat ini. ”Kami sedang menimbang perlukah BRTI diperkuat atau tidak. Semua masukan akan dikaji nanti dalam RUU Konvergensi,” katanya.

Anggota Komite BRTI Danrivanto Budhijanto mengatakan, lembaga super body yang mengawas industri di Indonesia hanya Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) karena memiliki kekuatan menyelidik, menyidik, hingga menyidangkan.

”Industri telekomunikasi ini unik yang terjadi bekerjasama untuk berkompetisi (Koopetasi) mengingat adanya interkoneksi. Jadi, untuk urusan masalah persaingan usaha BRTI selalu koordinasi dengan KPPU,” katanya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala meminta  Menkominfo berani melakukan sesuatu yang inovatif terhadap BRTI dengan tidak memilih wakil masyarakat yang masih “terafiliasi” dengan pemerintah atau dirinya.

”Kemenkominfo  harus mulai secara legowo  melepaskan pengaruhnya di BRTI karena berdasarkan konsensus terdahulu, masuknya unsur pemerintah adalah transisi. Tentunya juga dibutuhkan komitmen dari setiap KRT untuk bekerja penuh di BRTI, bukan menjadikan pekerjaan itu sebagai sambilan dengan tidak rela melepas profesi lamanya,” tegasnya.[dni]

240211 Tri Klaim Pikat 16 Juta Pelanggan

JAKARTA—PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) sebagai pemilik merek dagang Tri mengklaim meraih 16 juta pelanggan selama tahun lalu atau tumbuh 100 persen dibandingkan posisi 2009 sebesar 8 juta pelanggan.

“Pertumbuhan dipicu oleh pembukaan area baru, penawaran tarif yang kompetitif, dan akses data dengan kualitas tinggi,” ungkap Presiden Direktur Tri Manjot Mann di Jakarta, Rabu (23/2).

Diungkapkannya, Tri telah melayani 81 persen populasi penduduk Indonesia dengan hadir di 3.200 kecamatan di 24 provinsi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi dengan dukungan 12.000 BTS yang dilengkapi dengan teknologi Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) secara nasional, 3G High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) di 8 kota besar. Ke depan kota itu adalah Medan, Batam, Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali.

Dijelaskannya, pada tahun ini Tri akan tetap agresif menawarkan tarif yang kompetitif dalam rangka memperbesar pangsa pasar. Program pemasaran terbaru adalah gratis telepon 30 detik berkali-kali ke semua operator selama 24 jam sejak detik pertama. “Fokus kami adalah menumbuhkan jumlah pelanggan. Soal Average Revenue Per User (ARPU) yang harus ditumbuhkan nanti dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mendesak perlunya standarisasi pola perhitungan  pelanggan yang digunakan oleh seluruh operator agar tidak terjadi penggelembungan jumlah pengguna.

“Besaran jumlah pelanggan masih dijadikan senjata untuk memoles nilai satu perusahaan. Baiknya ada standarisasi agar pengambil kebijakan dan investor  tidak salah melangkah,” katanya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menambahkan, dominannya penggunaan kartu prabayar membuat rentan terjadinya nomor semu di pasar.

“Kala dilakukan kajian di lapangan banyak ditemukan kartu perdana yang diaktifkan oleh dealer atau penyedia konten memborong kartu yang menjelang habis masa aktif. Ini artinya pemborosan nomor,” katanya.[dni]

240211 Operator Harus Pintar Kelola Trafik

JAKARTA—Operator telekomunikasi disarankan untuk pintar mengelola trafik data agar tidak menjadi hanya pipa penghantar yang berujung kepada membebani jaringan dan menggerus keuntungan.

“Operator jangan mau menjadi dumb pipe. Jadilah smart pipe di era meningkatkanya pasar data lima tahun mendatang,” ungkap Portfolio Marketing Manager Ericsson Indonesia Pamungkas Trishadiatmoko di Jakarta, Rabu (23/2).

Dijelaskannya, langkah untuk menjadi smart pipe bisa dilakukan dengan memilah-milah pola akses data melalui titik-titik tertentu. “Jika pelanggan dipaksa mengakses melalui titik yang ditentukan, operator mendapatkan keuntungan berupa database dan profiling dari pelanggan. Nantinya ini bisa menjadi alat negosiasi dengan penyedia konten untuk mendapatkan sharing revenue. Selain itu,  pola ini juga akan menekan jaringan tidak terbebani dengan penggunaan data yang berlebihan,” jelasnya.

Head of Marketing Kusuma Lienandjaja mengungkapkan, dalam waktu lima tahun mendatang pengguna broadband di dunia akan mencapai 5 milyar orang. “Mobility, broadband, dan komputasi awan (cloud computing) menjadi landasan dari network society,” katanya.

Dikatakannya, untuk mendukung ketiga kekuatan tersebut perseroan meluncurkan beberapa produk dan layanan seperti Ericsson Device Connection yang akan membantu operator dengan mudah dan cepat dalam meluncurkan solusi mesin ke mesin, antena yang terintegrasi dengan radio, prtofolio jaringan Internet Protocol (IP), dan PC sebagai solusi layanan yang memungkinkan operator untuk membundel aplikasi bagi pelanggan broadband dalam layanan cloud.[dni]

240211 Putusan Rencana Damai Mandala Bakal Alot

JAKARTA—Putusan rencana damai yang ditawarkan oleh PT Mandala Airlines kepada krediturnya dijamin bakal alot esok hari mengingat sebagian peserta mengambil sikap menolak proposal yang ditawarkan maskapai tersebut.

“Kami dalam posisi menolak rencana damai yang ditawarkan oleh Mandala. Tidak mungkin konversi hutang sebesar 200 ribu dollar AS dijadikan saham mengingat sama-sama berbisnis di penerbangan,” tegas Direktur Niaga Merpati Airlines, Toni Aulia Achmad di Jakarta, Rabu (23/2).

Ditegaskannya, posisi Merpati Nusantara sebagai Badan Usaha Milik Negara juga dalam posisi yang sulit jika menyertakan saham ke Mandala yang notabene perusahaan swasta. “Prosedurnya rumit. Karena itu baiknya dibayar sajalah hutangnya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Tiketing  Asosiasi Perusahaan  Agen  Penjual  Tiket  Penerbangan  Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menolak rencana damai yang ditawarkan oleh Mandala karena sebenarnya pembayaran hutang bisa dilakukan dengan pencairan escrow account.

“Hal yang menjadi masalah adalah Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Duma Hutapea menganggap siapa saja yang memiliki hutang dengan Mandala dianggap kreditur. Dalam kasus Mandala ini posisi agen tiket lebih lemah ketimbang pailitnya Adam Air karena kami dianggap kreditur konkuren bukan separatis,” katanya.

Diungkapkannya, agen tiket pun mengalami kesulitan dalam mengurus hutangnya dengan Mandala karena susah mengumpulkan jumlah anggota apalagi belum ada pengacara yang ditunjuk.

Pengacara maskapai asal Jerman Lufthansa Heber Sihombing menegaskan, kliennya menolak rencana damai yang ditawarkan oleh Mandala. “Bagi kami Mandala hanya mengulur-ulur waktu untuk membayar 89,05 miliar rupiah. Jika pun diterima tawaran konversi itu, tidak ada gunanya,” jelasnya.

Jika tiga perusahaan di atas menunjukkan sinyal ketidakpuasan, sikap lain justru diungkapkan oleh BUMN prasarana yang menunjang maskapai seperti Angkasa Pura I (AP I), Angkasa Pura II (AP II), dan Pertamina.

Direktur Utama AP II Tri S Sunoko mengungkapkan, sudah ada komitmen dari Mandala untuk membayar hutangnya melalui surat yang dikirimkan oleh Dirut Mandala Diono Nurjadin.

“Mandala sudah komitmen membayar hutangya dengan restrukturisasi kepada AP I dan AP II. Soalnya kami tidak masuk dalam kreditur konkuren,” katanya.
Juru bicara Pertamina Mochammad Harun juga enggan hutangnya sebesar 400 juta rupiah dikonversi ke saham. “Nilai hutang kita kecil. Selain itu bisnis inti Pertamina bukanlah penerbangan. Sudah ada komitmen dari Mandala untuk membayar hutangnya ke Pertamina,” katanya.

Mendengar nasib baik yang dialami oleh beberapa BUMN, Pauline mengaku kaget. “Jika benar untuk perusahaan yang menunjang bisnisnya secar inti Mandala bisa membayar hutang, harusnya kami sebagai mitra juga diperlakukan sama. Jangan tebang pilih dong,” sesalnya.

Juru bicara Mandala Airlines Nurmaria Sarosa mengungkapkan, besok (Kamis, 24/2) akan dilakukan voting meminta persetujuan dari kreditur untuk mengkonversikan hutangnya menjadi saham. “Kami optimistis rencana damai yang ditawarkan akan disetujui oleh kreditur,” katanya.

Sebelumnya, Mandala menawarkan konversi saham dari hutang senilai 2,4 triliun rupiah yang berasal dari 114 kreditur konkuren.  Terdapat  dua alternatif mekanisme konversi utang menjadi saham yang ditawarkan.
Pertama alternatif penjualan saham, yang akan digunakan jika investor strategis menyediakan armada pesawat terbang dan layanan pendukung lain kepada perseroan.

Dalam alternatif ini, perseroan akan menggunakan usaha terbaik untuk menjamin agar kreditor konkuren memiliki opsi menjual sahamnya ke investor strategis.

Jika tawaran ini diterima, maka komposisi pemegang saham Mandala adalah 15 persen (6,8 juta saham) dipegang kreditor konkuren, 1 persen (459.226 saham) dipegang pemegang saham saat ini yaitu Cardig International Aviation dan Indigo Indonesia Investments S.a.r.l. Sementara, investor keuangan baru akan memegang 51 persen (23,4 juta saham) dan investor strategis baru memegang 33 persen (15,1 juta saham).
Alternatif kedua, jika investor strategis baru menyetor uang tunai kepada Mandala maka yang ditawarkan adalah pendilusian saham.

Pada tahap I pemegang saham saat ini memegang 1 persen saham lalu terdilusi menjadi 0,7 persen pada tahap II. Sementara kreditor konkuren awalnya memegang 22,4 persen , lalu terdilusi menjadi 15 persen. Investor keuangan baru awalnya memegang 76,6 persen menjadi 51,3 persen dan investor strategis memegang 33 persen.

Sejauh ini sudah ada lima investor yang ingin masuk ke Mandala, namun menunggu hasil keputusan rencana damai yang diajukan ke kreditur. Beberapa investor yang tertarik adalah Jetstar, LCNC, dan Manunggal grup.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menegaskan, tidak memberikan toleransi untuk izin rute Mandala jika batas 45 hari yang diberikan terlewati. “Batas waktu terlewati izin rutenya akan dicabut. Sedangkan untuk Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) kita beri waktu satu tahun,” katanya.[dni]

240211 BHP Smart Segera Dituntaskan

JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomifo) segera menuntaskan masalah pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi milik PT Smart Telecom (Smart) yang menggantung sejak empat tahun lalu.

“Sejak 2007 operator Smart tidak menuntaskan pembayaran BHP frekuensi yang mencapai nilai 737 miliar rupiah. Angka itu di luar denda setiap bulannya sebesar dua persen,” ungkap Anggota Komisi I DPR-RI HM Gamari di Jakarta, Rabu (22/2).

Menurutnya, masalah pembayaran BHP harus dituntaskan mengingat angka rupiahnya lumayan besar. ”Jika mau ada penghapusan atau pengurangan nilai, sesuai undang-undang jika di atas 100 miliar rupiah itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Secepatnya Menkominfo membereskan masalah ini karena pungutan BHP masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tegasnya.

Staf Khusus Menkominfo yang juga anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI),  Adiseno mengakui ada pembayaran BHP yang belum dilakukan oleh Smart, tetapi masalah itu dalam tataran BRTI sudah selesai.

”Ada dispute perhitungan antara Kemenkominfo dengan Smart. Operator itu minta dipotong besaran pembayaran 50 persen dari angka yang dihitung pemerintah. Sekarang keputusannya ada di tangan Menkominfo. Harus diingat ini baru potensi kerugian negara karena Smart belum membayar,” jelasnya.

Presiden Direktur Smart Telecom Sutikno Widjaja menolak disebut menunggak setoran ke negara  karena selama ini membayar BHP, jasa telekomunikasi, dan Universal Service Obligation (USO) mencapai 130 miliar rupiah . ”Kami hanya ingin disamakan pola pembayaran dengan operator berbasis Code Division Multiple Access (CDMA) lainnya. Kita juga ingin masalah ini secepatnya diselesaikan,” tegasnya.[dni]