230211 Aturan Subsidi Kereta Api Berbentuk Perpres

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub)  mengusulkan pengaturan  terkait subsidi untuk moda kereta api berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar kepastian bisnis lebih terjamin.

“Saat ini  aturan terkait subsidi yang selama ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tengah digodok di Kantor Wakil Presiden (Wapres) dan teknisnya dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretapian Asril Syafei di Jakarta, Selasa (21/2).

Diungkapkannya, saat ini tengah dikaji atruran tersebut berbentuk SKB atau Perpres. “Kami meminta bentuknya Perpres karena akan berhubungan dengan komitmen dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana membangun moda kereta api,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, saat ini masalah subsidi untuk moda kereta api menyangkut tiga hal yakni Track Access Charge (TAC), Infrastructure Maintenance and Operations (IMO), dan  Public Service Obligation (PSO).

Ketiga hal ini (PSO, TAC, IMO) masih mengacu kepada SKB 3 Menteri (Menhub, Menkeu dan Kepala Bappenas) yaitu KM 19/1999 tentang PSO, IMO dan TAC.
TAC adalah ongkos yang dibebankan dalam menggunakan infrastruktur negara (jalan rel, sinyal, dll).  PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara Infrastructure Maintenance (IM) saat ini dikerjakan bersama-sama dan tumpang tindih antara PTKAI dan Ditjen KA . Padahal, seharusnya dapat dikerjakan oleh siapa saja yang berkompeten untuk merawat Jalan Rel dan sinyal, melalui lelang oleh Ditjen KA. Sedangkan untuk Infrastructure Operations (IP)  dilakukan PT KAI atas nama negara dan seharusnya menerima bayaran untuk  pengoperasian.

Sedangkan untuk PSO  merupakan kewajiban negara yang harus dibayarkan kepada operator kereta api atas selisih Pedoman Tarif per Km/penumpang dan Tarif per Km/penumpang yang ditentukan pemerintah ditambah margin yang wajar.

Asril mengharapkan, jika dituangkan dalam bentuk Perpres maka dan PSO yang digelentorkan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak hanya semampunya tetapi memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan layanan.

Sementara untuk IMO tidak bisa lagi menggunakan skema dibayar oleh TAC. Diharapkan benar-benar akan ada dana untuk alokasi IMO. Implementasi dari IMO biasanya membangun, merawat, mengoperasikan, dan mengusahakan prasarana.

Pada tahun ini untuk membangun prasarana dialokasikan biaya 4,7 triliun rupiah. Sementara untuk perawatan dan pengoperasian PT KAI memperkirakan membutuhkan panjang rel kereta api 4 ribu KM membutuhkan dana 1,2 triliun rupiah.

“Kenyataan selama ini hanya ada pembangunan prasarana sementara untuk merawat dan pengoperasian oleh PT KAI. PT KAI membayar IMO itu dengan TAC. Ini sangat tidak ideal. Untuk TAC pun nanti akan ada perbedaan untuk lintasan komersil dan kering. Kalau ini terealisasi, investor bisa tertarik menjadi operator ,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Umum PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan mengakui,  konsep bisnis perekeretaapian yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai belum kondusif karena  konsep  PSO, IMO, dan  TAC  belum diatur secara kondusif.

“Kondisi saat ini besaran IMO  sama dengan TAC. Dalam jangka panjang akan bermasalah karena tidak ada yang bertanggungjawab dengan jelas atas infrastruktur perkeretaapian,” jelasnya.

SPM
Lebih lanjut Asril mengungkapkan, berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh PT KAI telah diterbitkan Peraturan Menteri No 9/2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk angkutan orang dengan kereta api.

“Kami harapkan dengan adanya SPM ini PT KAI berani mengeluarkan kebijakan kompensasi bagi pengguna walau aturan ini tidak memberikan sanksi jika parameter tidak dipenuhi. Soalnya operator hanya satu sehingga yang bisa dilakukan sekadar mengeluarkan teguran. Walau  setiap enam bulan implementasi  dari SPM dievaluasi,” jelasnya.

Ditegaskannya, keluarnya Permen SPM tidak ada kaitannya dengan kenaikan tarif moda kereta api. “Jika da kenaikan tarif bukan karena SPM. SPM adalah acuan yang diberikan kepada operator dalam menyelenggarakan pelayanan,” tegasnya.

Dalam SPM yang dikeluarkan 8 Februari 2011 diatur standar pelayanan di stasiun dan kereta api. Jenis layanan untuk di stasiun tentang informasi yang jelas dan mudah dibaca, loket, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, tempat parkir, dan lainnya.

Sedangkan standar pelayanan di perjalanan terkait pintu, jendela, tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran, tiolet, lampu penerangan dalam kereta, kipas angin , ketepatan jadwal kereta, dan lainnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi V DPRI KH Abdul Hakim mengatakan, masalah sanksi dari SPM sebenarnya bsia mengacu pada UU Perkeretapian. Dalam regulasi itu disebutkan sanksi yang diberikan bisa penghentian operasional.

Ketua Forum Perekeretapian Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta SPM diberikan waktu implementasi enam bulan ke depan setelah itu baru dievaluasi. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s