230211 Kemenhub Datangkan Dua Kapal Roro

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendatangkan dua unit kapal roll on roll off (roro) untuk mengurai antrian kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten dalam rangka ingin menyeberang ke  Pelabuhan Bakauheni, Lampung atau sebaliknya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso mengungkapkan,  dalam sebulan terakhir hanya tinggal 25 unit kapal Roro  yang beroperasi.  Sebelumnya terdapat 33 unit kapal roro yang melayani rute tersebut.
“Satu kapal tidak dapat digunakan akibat insiden kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu dan tujuh unit lainnya sedang dalam perbaikan berkala (docking). Sementara pertumbuhan untuk pengguna angkutan penyeberangan dari tahun ke tahun meningkat sekitar 9-10 persen. Pengguna meningkat drastis, tapi tidak diikuti dengan peremajaan pesawat. Akibatnya, terjadi kepadatan selama sebulan terakhir ini,” ujarnya  di Jakarta, Selasa (22/2).
Seperti diketahui, penumpukan kendaraan pribadi maupun truk di dua pelabuhan itu sudah terjadi selama satu bulan belakangan. Antrian disebabkan oleh berkurangnya kapal Roro yang beroperasi untuk melayani penyeberangan antar pelabuhan tersebut.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah solusi jangka pendek untuk mengatasi kepadatan di pelabuhan tersebut. Salah satunya, penambahan dua unit kapal roro yang akan mulai beroperasi pada Jumat, 25 Februari mendatang.

“Satu kapal roro Kirana milik Dharma Lautan Utama (DLU)  berkapasitas 30-an truk akan didatangkan dari Surabaya. Sementara kapal satunya lagi buatan kita yaitu Kalibodri akan didatangkan dari Tanjung Priok. Kapasitasnya 20 kendaraan dengan kecepatan hingga 15 knot. Semuanya mulai beroperasi Jumat pagi,” ungkapnya.

Diungkapkannya, belum lama ini kementerian sudah mengumpulkan para pengusaha kapal penyeberangan dan meminta mereka untuk mengalihkan beberapa unit armadanya untuk melayani lalu lintas antara Merak-Bakauheni.

“Tapi mereka tidak sanggup. Kapal tidak siap karena lalu lintas penyeberangan di luar Merak-Bakauheni pun sedang padat-padatnya. Akhirnya hanya dua unit itu yang bisa kita datangkan sebagai tambahan,” jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengurai antrian, tambah Suroyo, adalah dengan optimalisasi tiga dermaga di Pelabuhan Merak, Banten, dan meningkatkan frekuensi layanan penyeberangan tiap unit kapal yang beroperasi.

Ia mencontohkan, kapal yang biasanya melayani 62-80 trip selama 24 jam diminta untuk menaikkan kecepatan perjalanan hingga 12 knot. Dengan begitu, dalam 24 jam setiap kapal dapat melayani hingga 92 trip. Namun demikian, menurutnya, dari 25 kapal yang ada, hanya 22 kapal yang mampu meningkatkan frekuensi perjalanan.

“Selain itu, kami juga mendorong pengusaha untuk mempercepat proses docking, tapi tentu tanpa meninggalkan standar keselamatan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Diharapkan tujuh kapal itu sudah bisa mulai beroperasi kembali akhir minggu ini,” katanya

Suroyo mengungkapkan, idealnya, waktu tunggu kendaraan untuk masuk kapal berkisar antara 5-6 jam. Namun saat ini, waktu tunggu kendaraan mencapai 12 hingga 48 jam. Adapun setiap satu jam seharusnya ada 120 kendaraan yang dapat terangkut. Kini, hanya 72 kendaraan yang dapat diangkut setiap jamnya.

“Artinya, ada sekitar 48 kendaraan setiap jam yang tidak terangkut. Ini yang sedang kita pacu agar dapat terus berkurang. Makanya, kami coba optimalkan pola 92 trip ini. Nanti pukul 18.00 akan kita evaluasi, apakah itu bisa mengurangi kepadatan,” tukasnya.

Saat ini, antrian kendaraan yang belum dapat diangkut ferry difokuskan di sejumlah lokasi, antara lain area parkir pelabuhan untuk menampung sekitar 1.050 kendaraan, flyover menuju pintu masuk pelabuhan merak, dan ruas tol Jakarta-Merak dari KM 92 hingga KM 98 untuk menampung sekitar 650 lebih kendaraan.

“Operator jalan tol tidak keberatan ada dua lajur untuk pengendapan truk. Selain itu, pengendapan juga dilakukan di flyover. Sementara jalur lama menuju pelabuhan kita amankan untuk pergerakan truk yang mengangkut bahan pokok dan bahan yang cepat rusak supaya diprioritaskan,” katanya.

Terkait potensi kerugian akibat penumpukan kendaraan di pelabuhan, ia mengaku, pihak kementerian belum menghitungnya. “Tapi yang pasti adalah kerugian. Perjalanan yang harusnya satu hari malah jadi tiga hari. Tapi belum dihitunglah itu. Yang penting, masalah ini kita selesaikan dululah,” katanya.[dni]

230211 Aturan Subsidi Kereta Api Berbentuk Perpres

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub)  mengusulkan pengaturan  terkait subsidi untuk moda kereta api berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar kepastian bisnis lebih terjamin.

“Saat ini  aturan terkait subsidi yang selama ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tengah digodok di Kantor Wakil Presiden (Wapres) dan teknisnya dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretapian Asril Syafei di Jakarta, Selasa (21/2).

Diungkapkannya, saat ini tengah dikaji atruran tersebut berbentuk SKB atau Perpres. “Kami meminta bentuknya Perpres karena akan berhubungan dengan komitmen dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana membangun moda kereta api,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, saat ini masalah subsidi untuk moda kereta api menyangkut tiga hal yakni Track Access Charge (TAC), Infrastructure Maintenance and Operations (IMO), dan  Public Service Obligation (PSO).

Ketiga hal ini (PSO, TAC, IMO) masih mengacu kepada SKB 3 Menteri (Menhub, Menkeu dan Kepala Bappenas) yaitu KM 19/1999 tentang PSO, IMO dan TAC.
TAC adalah ongkos yang dibebankan dalam menggunakan infrastruktur negara (jalan rel, sinyal, dll).  PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara Infrastructure Maintenance (IM) saat ini dikerjakan bersama-sama dan tumpang tindih antara PTKAI dan Ditjen KA . Padahal, seharusnya dapat dikerjakan oleh siapa saja yang berkompeten untuk merawat Jalan Rel dan sinyal, melalui lelang oleh Ditjen KA. Sedangkan untuk Infrastructure Operations (IP)  dilakukan PT KAI atas nama negara dan seharusnya menerima bayaran untuk  pengoperasian.

Sedangkan untuk PSO  merupakan kewajiban negara yang harus dibayarkan kepada operator kereta api atas selisih Pedoman Tarif per Km/penumpang dan Tarif per Km/penumpang yang ditentukan pemerintah ditambah margin yang wajar.

Asril mengharapkan, jika dituangkan dalam bentuk Perpres maka dan PSO yang digelentorkan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak hanya semampunya tetapi memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan layanan.

Sementara untuk IMO tidak bisa lagi menggunakan skema dibayar oleh TAC. Diharapkan benar-benar akan ada dana untuk alokasi IMO. Implementasi dari IMO biasanya membangun, merawat, mengoperasikan, dan mengusahakan prasarana.

Pada tahun ini untuk membangun prasarana dialokasikan biaya 4,7 triliun rupiah. Sementara untuk perawatan dan pengoperasian PT KAI memperkirakan membutuhkan panjang rel kereta api 4 ribu KM membutuhkan dana 1,2 triliun rupiah.

“Kenyataan selama ini hanya ada pembangunan prasarana sementara untuk merawat dan pengoperasian oleh PT KAI. PT KAI membayar IMO itu dengan TAC. Ini sangat tidak ideal. Untuk TAC pun nanti akan ada perbedaan untuk lintasan komersil dan kering. Kalau ini terealisasi, investor bisa tertarik menjadi operator ,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Umum PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan mengakui,  konsep bisnis perekeretaapian yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai belum kondusif karena  konsep  PSO, IMO, dan  TAC  belum diatur secara kondusif.

“Kondisi saat ini besaran IMO  sama dengan TAC. Dalam jangka panjang akan bermasalah karena tidak ada yang bertanggungjawab dengan jelas atas infrastruktur perkeretaapian,” jelasnya.

SPM
Lebih lanjut Asril mengungkapkan, berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh PT KAI telah diterbitkan Peraturan Menteri No 9/2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk angkutan orang dengan kereta api.

“Kami harapkan dengan adanya SPM ini PT KAI berani mengeluarkan kebijakan kompensasi bagi pengguna walau aturan ini tidak memberikan sanksi jika parameter tidak dipenuhi. Soalnya operator hanya satu sehingga yang bisa dilakukan sekadar mengeluarkan teguran. Walau  setiap enam bulan implementasi  dari SPM dievaluasi,” jelasnya.

Ditegaskannya, keluarnya Permen SPM tidak ada kaitannya dengan kenaikan tarif moda kereta api. “Jika da kenaikan tarif bukan karena SPM. SPM adalah acuan yang diberikan kepada operator dalam menyelenggarakan pelayanan,” tegasnya.

Dalam SPM yang dikeluarkan 8 Februari 2011 diatur standar pelayanan di stasiun dan kereta api. Jenis layanan untuk di stasiun tentang informasi yang jelas dan mudah dibaca, loket, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, tempat parkir, dan lainnya.

Sedangkan standar pelayanan di perjalanan terkait pintu, jendela, tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran, tiolet, lampu penerangan dalam kereta, kipas angin , ketepatan jadwal kereta, dan lainnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi V DPRI KH Abdul Hakim mengatakan, masalah sanksi dari SPM sebenarnya bsia mengacu pada UU Perkeretapian. Dalam regulasi itu disebutkan sanksi yang diberikan bisa penghentian operasional.

Ketua Forum Perekeretapian Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta SPM diberikan waktu implementasi enam bulan ke depan setelah itu baru dievaluasi. [dni]