220211 ICT Fund : Terobosan Membangun Backbone

Rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengadakan dana membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau ICT Fund sejak dua tahun lalu akhirnya mendapatkan sinyal positif  dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Bappenas sudah mengeluarkan surat menyetujui konsep ICT Fund dengan merekomendasikan ke menteri-menteri terkait. Sekarang tinggal dari Kemenkeu saja,” ungkap Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dalam naskah akademis yang dibuat oleh Kemenkominfo ICT Fund rencananya digunakan untuk membiayai pengembangan penggunaan layanan dan aplikasi TIK agar berdaya guna bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber dana dari ICT Fund rencananya berasal dari  sumbangan Universal Service Obligation (USO) sebesar  1,5 persen dari pendapatan operator. Saat ini saldo dana USO di rekening negara sekitar 3,2 triliun rupiah.

Berdasarkan kajian di naskah akademis Kemenkominfo model bisnis pembangunan jaringa TIK terbagi tiga yakni subsidi belanja modal dimana dana USO diberikan di awal investasi dari total yang disepakati.
Kedua, subsidi belanja modal dan biaya operasi dimana dana USO diberikan di awal investasi dari total investasi yang telah disepakati antara Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang merupakan reinkarnasi dari Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP)  dengan operator pelaksana. BP3TI masih akan mengalokasikan dana USO untuk subsidi biaya operasi.

Ketiga, Guaranted Revenue dimana dana USO diberikan setiap tahun untuk menjamin revenue yang ditargetkan oleh operator pelaksana. Investasi dari dan biaya operasi dari dana internal operator, BP3TI menjamin revenue yang diterima operator sesuai proyeksi.
Rencananya, proyek pertama yang akan dibiayai oleh ICT Fund adalah pembangunan backbone utama yang menyambungkan kawasan barat dan timur Indonesia  beserta jaringan ekstension ke ibukota kabupaten sesuai dengan arahan Presiden dan RPJMN 2010-2014 yang membutuhkan  investasi sekitar 444 juta dollar AS.

Basuki mengungkapkan,  BP3TI akan menjadi  Badan Layana Umum (BLU) pengelola ICT Fund. ”Nanti penggunaan dana akan ditender untuk menjaga transparansi. Sedangkan bentuk kerjasamanya dengan swasta bisa Public Private Partnership (PPP) atau stimulus subsidi belanja modal,” jelasnya.

Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas Mira Tayyiba mengakui, pembentukan dan  operasionalisasi ICT Fund perlu diselesaikan secepatnya. ”Pengembangan ICT Fund perlu dilakukan secara bertahap dimulai dari model yang paling memungkinkan saat ini yaitu sesuai dengan kelembagaan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dapat dikembangkan ke model yang ideal merujuk pada best practice internasional sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Di luar negeri, Singapura dalah salah satu negara yang menerapkan ICT Fund. Singapura memberikan fund berupa grand untuk stage awal pembanguan jaringan serat optik ke seluruh areanya berikut jaringan akses  ke gedung-gedung dan rumah-rumah, juga untuk jairngan broadband wireless
Subsidi

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengatakan,  subsidi belanja modal adalah yang paling ideal jika ICT Fund ingin masuk membiayai pembangunan backbone broadband mengingat tujuan utamanya adalah  membangun di area yang tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga operator enggan menjamah.

“Kalau pemenang tender  membiayai dulu tentunya tidak akan menarik karena akan meminjam uang bank, sedangkan proyeknya sendiri tidak menguntungkan walau  jangka panjangnya akan ada uang datang,” katanya.
Diharapkannya, semua pihak secepatnya merealisasikan ICT Fund karena  sektor TIK beserta turunannya semakin memiliki kontribusi besar  terhadap  perekonomian suatu negara.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, subsidi  biaya operasi ala proyek telepon berdering untuk desa-desa lebih ideal. “Jangan sampai BP3TI malah diberikan belanja modal. Kalau sudah begitu malah nantinya menjadi operator,” katanya.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menyarankan, menimbang rencana percepatan pembangunan infrastruktur, subsidi belanja modal dan biaya operasi adalah yang terbaik. Selain itu sebaiknya dana ICT Fund  tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga menjadi dana penjaminan untuk pinjaman kepada industri kreatif atau konten TIK

“Pemerintah yang membangun dengan menggunakan dana operator melalui dana USO plus. Peran pemerintah itu cukup hanya pembangunan dan pengoperasian. Itupun pengoperasian bisa di-outsource,” katanya.
Sedangkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai pola pemberian dana ICT Fund dengan tiga skenario yang disiapkan oleh Kemenkominfo tidak ideal.

Hal itu karena guaranted revenue sama saja dengan subsidi biaya oeprasi karena backbone dimasa tertentu akan digratiskan. Andai subsidi belanja modal ada resiko backbone tidak akan sanggup disewa oleh rakyat karena yang ditanggung oleh pemerintah hanya sebagian.  Sementara jika  subsidi belanja oeprasi  tidak mungkin operator investasi triliunan rupiah harus berjualan secara gratis tetapi ditanggung oleh pemerintah. ”

”Pola pembangunan konsorsium adalah paling ideal. Dana USO itu cukup untuk membayar pajaknya saja dan subsidi biaya operasi kepada konsorsium sebesar 50 persen. Kalau pola ini digunakan dalam waktu 4 tahun terwujud backbone nusantara itu,” katanya.

Diingatkannya, pungutan USO yang berlaku saat ini sebenarnya melanggar UU 36/99 tentang Telekomunikasi dan PP 52/2000 dimana pungutan USO berlaku bagi operator yang tak mampu membangun di area terpencil.
” Harusnya operator yang menyalurkan trafik ke daerah USO tidak perlu membayar kontribusi. Dan sebaiknya ICT Fund itu tidak hanya mengambil persentase dari dana USO, tetapi iuran USO ditambah Biaya Hak Penyelenggara sektor. Soalnya ini pembiayaan untuk TIK keseluruhan bukan hanya infrastruktur jaringan,” katanya.

Pada kesempatan lain, Dewan Pengawas BP3TI Koesmarihati Koesnowarso mengungkapkan, BP3TI  telah disetujui oleh kemenkeu sebagai  Badan Layanan Umum  penuh dan Tugas Pokok (Tupoksi) diperluas oleh Menpan  tidak hanya menyediakan  akses tetapi juga sarana TIK lainnya yang menuju pemerataan

”Kemenkominfo telah menuangkan perubahan Tupoksi  dalam Permen 18/2010. Tetapi Kemenkeu masih harus mengujinya dulu. Semoga kebijakannya segara ditetapkan Menkeu  sehingga BP3TI segera dpt melaksanakannya,” katanya.
Diungkapkannya, selama ini prosedur yang berjalan adalah  belanja operasi  disubsidi untuk layanan bagi masyarakat.

”Pemberian subsidi ini harus hati-hati,  karena yang langsung disubsidi adalah operator untuk mendapat jaringan murah. Kalau PPP pada akhir kontrak jadi aset pemerintah. Harus diakali sesudah itu diperpanjang kontraknya atau dijual ke operatornya,” jelasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s