220211 Restrukturisasi Normal di Industri Penerbangan

JAKARTA—Restrukturisasi manajemen dan hutang merupakan hal yang normal terjadi di industri penerbangan mengingat kompetisi yang terjadi lumayan keras.

“Isu restrukturisasi itu hal yang biasa di dunia penerbangan mengingat kerasnya kompetisi. Tidak hanya di Indonesia, lihat saja di luar negeri banyak operator mengalami hal serupa. Jika restrukturisasi berjalan mulus, akan membuat maskapai itu bisa lebih kuat,” tegas Ketua Umum Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Niaga Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA), Emirsyah Satar di Jakarta, Senin (21/2).

Dicontohkannya, kasus terbaru yang dialami oleh Mandala Airlines yang kesulitan akibat ditinggal salah satu investor strategisnya dan sedang berusaha menyelamatkan usaha dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan  merupakan bagian dari strategi restrukturisasi.

”Apa yang dialami Mandala adalah hal biasa. Maskapai melakukan restrukturisasi itu sudah sering. Garuda pun juga pernah mengalaminya,” katanya.

Diungkapkannya,  di negara maju seperti Amerika Serikat langkah ke PKPU itu dikenal  dengan istilah Chapter 11. Chapter 11 merupakan penyelesaian masalah keuangan dengan mengajukan PKPU dan restrukturisasi utang. Dalam UU kebangkrutan AS  Chapter 11 merupakan kebalikan dari Chapter 7. Chapter 7 mewajibkan adanya pailit dan likuidasi.  Alhasil,  apabila sebuah perusahaan mengajukan Chapter 11 maka akan ada restrukturisasi kewajiban dan term pembayaran (semua kreditur bisa mendapatkan pembayaran).

Emirsyah menyebutkan, sudah banyak contoh melalui restrukturisasi tersebut sejumlah maskapai dunia bisa bangkit kembali seperti Continental Airlines (CA) yang berdiri pada 1934 dan menempati posisi nomor lima maskapai dengan jumlah penumpang terbesar di Amerika Serikat.

Namun,  ada juga maskapai yang mengalami kegagalan restrukturisasi. Data IATA menunjukkan  pada 2009 lalu, ada maskapai dunia gagal melakukan restrukturisasi antara lain Swiss Airlines dan SAS. ”Industri ini seperti halnya sektor lainnya, juga mengalami naik dan turun. Yang penting, siapa pun maskapai itu harus mampu berdiri di depan gelombang (wave) naik turunnya industri ini sebab jika di belakang, akan tertinggal,” katanya.

Sayangnya, Emirsyah yang juga Direktur Utama Garuda Indonesia mengaku belum berani menegaskan nasib rencana damai yang diajukan oleh Mandala terkait salah satu unit usahanya Garuda Maintenance Facilities (GMF). ”Kalau soal hutang Mandala ke GMF harus dipelajari terlebih dulu. Apa benar masalah hutang dikonversi ke saham itu yang terbaik,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko yang keberatan dengan hutang perseroan dikonversi menjadi bagian dari 15 persen saham kredit konkuren Mandala. ”AP II itu sahamnya milik pemerintah. Akan rumit prosedurnya jika itu dilakukan,” tegasnya.

Perkuat domestik
Sementara itu, Pengamat penerbangan niaga nasional, Arista Atmadjati mengatakan, proses restrukturisasi adalah hal biasa dalam industri penerbangan. “Saya juga yakin Mandala mampu keluar dari proses restrukturisasi ini dengan baik karena sebenarnya Mandala itu secara brand dan potensi pasar domestiknya juga sudah kuat. Tinggal fokus dan tidak over ekspansif, khususnya di rute-rute regional,” katanya.

Ia juga menyarankan, dalam proses restrukturisasi itu, jika dimungkinkan ada investor baru, akan lebih baik. Saat ini saham Mandala dikuasai oleh Cardig International Aviation sebanyak 51 persen, dan sisanya Indigo Partners.

Mandala mengalami beban utang sebesar Rp 2,45 triliun dan mengajukan  PKPU.
Terakhir, voting penyelesaian utang Mandala Airlines diundur menjadi 24 Februari 2011, antara lain karena beberapa kreditur merasa perlu waktu lebih banyak untuk melakukan pengkajian atas rencana perdamaian yang diberikan oleh Mandala. Rencana damai yang ditawarkan adalah mengkonversi hutang kepada kreditur konkuren senilai 2,4 triliun rupiah menjadi saham sebesar 15-20 persen.[dni]

220211 ICT Fund : Terobosan Membangun Backbone

Rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengadakan dana membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau ICT Fund sejak dua tahun lalu akhirnya mendapatkan sinyal positif  dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Bappenas sudah mengeluarkan surat menyetujui konsep ICT Fund dengan merekomendasikan ke menteri-menteri terkait. Sekarang tinggal dari Kemenkeu saja,” ungkap Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dalam naskah akademis yang dibuat oleh Kemenkominfo ICT Fund rencananya digunakan untuk membiayai pengembangan penggunaan layanan dan aplikasi TIK agar berdaya guna bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber dana dari ICT Fund rencananya berasal dari  sumbangan Universal Service Obligation (USO) sebesar  1,5 persen dari pendapatan operator. Saat ini saldo dana USO di rekening negara sekitar 3,2 triliun rupiah.

Berdasarkan kajian di naskah akademis Kemenkominfo model bisnis pembangunan jaringa TIK terbagi tiga yakni subsidi belanja modal dimana dana USO diberikan di awal investasi dari total yang disepakati.
Kedua, subsidi belanja modal dan biaya operasi dimana dana USO diberikan di awal investasi dari total investasi yang telah disepakati antara Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang merupakan reinkarnasi dari Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP)  dengan operator pelaksana. BP3TI masih akan mengalokasikan dana USO untuk subsidi biaya operasi.

Ketiga, Guaranted Revenue dimana dana USO diberikan setiap tahun untuk menjamin revenue yang ditargetkan oleh operator pelaksana. Investasi dari dan biaya operasi dari dana internal operator, BP3TI menjamin revenue yang diterima operator sesuai proyeksi.
Rencananya, proyek pertama yang akan dibiayai oleh ICT Fund adalah pembangunan backbone utama yang menyambungkan kawasan barat dan timur Indonesia  beserta jaringan ekstension ke ibukota kabupaten sesuai dengan arahan Presiden dan RPJMN 2010-2014 yang membutuhkan  investasi sekitar 444 juta dollar AS.

Basuki mengungkapkan,  BP3TI akan menjadi  Badan Layana Umum (BLU) pengelola ICT Fund. ”Nanti penggunaan dana akan ditender untuk menjaga transparansi. Sedangkan bentuk kerjasamanya dengan swasta bisa Public Private Partnership (PPP) atau stimulus subsidi belanja modal,” jelasnya.

Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas Mira Tayyiba mengakui, pembentukan dan  operasionalisasi ICT Fund perlu diselesaikan secepatnya. ”Pengembangan ICT Fund perlu dilakukan secara bertahap dimulai dari model yang paling memungkinkan saat ini yaitu sesuai dengan kelembagaan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dapat dikembangkan ke model yang ideal merujuk pada best practice internasional sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Di luar negeri, Singapura dalah salah satu negara yang menerapkan ICT Fund. Singapura memberikan fund berupa grand untuk stage awal pembanguan jaringan serat optik ke seluruh areanya berikut jaringan akses  ke gedung-gedung dan rumah-rumah, juga untuk jairngan broadband wireless
Subsidi

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengatakan,  subsidi belanja modal adalah yang paling ideal jika ICT Fund ingin masuk membiayai pembangunan backbone broadband mengingat tujuan utamanya adalah  membangun di area yang tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga operator enggan menjamah.

“Kalau pemenang tender  membiayai dulu tentunya tidak akan menarik karena akan meminjam uang bank, sedangkan proyeknya sendiri tidak menguntungkan walau  jangka panjangnya akan ada uang datang,” katanya.
Diharapkannya, semua pihak secepatnya merealisasikan ICT Fund karena  sektor TIK beserta turunannya semakin memiliki kontribusi besar  terhadap  perekonomian suatu negara.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, subsidi  biaya operasi ala proyek telepon berdering untuk desa-desa lebih ideal. “Jangan sampai BP3TI malah diberikan belanja modal. Kalau sudah begitu malah nantinya menjadi operator,” katanya.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menyarankan, menimbang rencana percepatan pembangunan infrastruktur, subsidi belanja modal dan biaya operasi adalah yang terbaik. Selain itu sebaiknya dana ICT Fund  tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga menjadi dana penjaminan untuk pinjaman kepada industri kreatif atau konten TIK

“Pemerintah yang membangun dengan menggunakan dana operator melalui dana USO plus. Peran pemerintah itu cukup hanya pembangunan dan pengoperasian. Itupun pengoperasian bisa di-outsource,” katanya.
Sedangkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai pola pemberian dana ICT Fund dengan tiga skenario yang disiapkan oleh Kemenkominfo tidak ideal.

Hal itu karena guaranted revenue sama saja dengan subsidi biaya oeprasi karena backbone dimasa tertentu akan digratiskan. Andai subsidi belanja modal ada resiko backbone tidak akan sanggup disewa oleh rakyat karena yang ditanggung oleh pemerintah hanya sebagian.  Sementara jika  subsidi belanja oeprasi  tidak mungkin operator investasi triliunan rupiah harus berjualan secara gratis tetapi ditanggung oleh pemerintah. ”

”Pola pembangunan konsorsium adalah paling ideal. Dana USO itu cukup untuk membayar pajaknya saja dan subsidi biaya operasi kepada konsorsium sebesar 50 persen. Kalau pola ini digunakan dalam waktu 4 tahun terwujud backbone nusantara itu,” katanya.

Diingatkannya, pungutan USO yang berlaku saat ini sebenarnya melanggar UU 36/99 tentang Telekomunikasi dan PP 52/2000 dimana pungutan USO berlaku bagi operator yang tak mampu membangun di area terpencil.
” Harusnya operator yang menyalurkan trafik ke daerah USO tidak perlu membayar kontribusi. Dan sebaiknya ICT Fund itu tidak hanya mengambil persentase dari dana USO, tetapi iuran USO ditambah Biaya Hak Penyelenggara sektor. Soalnya ini pembiayaan untuk TIK keseluruhan bukan hanya infrastruktur jaringan,” katanya.

Pada kesempatan lain, Dewan Pengawas BP3TI Koesmarihati Koesnowarso mengungkapkan, BP3TI  telah disetujui oleh kemenkeu sebagai  Badan Layanan Umum  penuh dan Tugas Pokok (Tupoksi) diperluas oleh Menpan  tidak hanya menyediakan  akses tetapi juga sarana TIK lainnya yang menuju pemerataan

”Kemenkominfo telah menuangkan perubahan Tupoksi  dalam Permen 18/2010. Tetapi Kemenkeu masih harus mengujinya dulu. Semoga kebijakannya segara ditetapkan Menkeu  sehingga BP3TI segera dpt melaksanakannya,” katanya.
Diungkapkannya, selama ini prosedur yang berjalan adalah  belanja operasi  disubsidi untuk layanan bagi masyarakat.

”Pemberian subsidi ini harus hati-hati,  karena yang langsung disubsidi adalah operator untuk mendapat jaringan murah. Kalau PPP pada akhir kontrak jadi aset pemerintah. Harus diakali sesudah itu diperpanjang kontraknya atau dijual ke operatornya,” jelasnya.[dni]

220211 Mercu Suar Belum Terealisasi

Munculnya ide membuat ICT Fund tak bisa dilepaskan dari keinginan hadirnya backbone jaringan Palapa Ring di nusantara.

Palapa Ring merupakan megaproyek pembangunan tulang punggung (backbone) serat optik yang diinisiasi oleh Pemerintah (Cq. Menkominfo), terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable). Kabel backbone yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia.

Proyek ini awalnya  membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar  AS,  Setelah adanya krisis ekonomi, nilai investasi mengerut menjadi 150 juta dollar AS dan panjang dari serta optik yang dibangun pun tinggal setengahnya.

Rencananya  proyek tersebut akan dibangun enam perusahaan yang tergabung dalam suatu konsorsium Palapa Ring. Keenam  perusahaan itu berikut persentasi keikutsertaannya adalah  PT Bakrie Telecom Tbk (13,3 persen), PT Excelcomindo Pratama Tbk (13,3 persen), PT Indosat Tbk (13,3 persen), PT Infokom Elektrindo (termasuk PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar 6,3 persen), PT Powertek Utama Internusa (representasi Linbrooke Worldwide Ltd sebesar 10 persen), dan  porsi sisanya diambil PT Telkom.

Namun, dalam perkembangan, dua perusahaan (Infokom Elektrindo dan Powertek Utama Internusa) mengundurkan diri sehingga menyisakan empat operator telekomunikasi mengerjakan proyek tersebut. Terakhir, dua tahun lalu  manajemen XL mengambil langkah mundur sementara dari konsorsium mengingat belanja modalnya tidak ada dialokasikan untuk proyek tersebut.

Muka pemerintah terselamatkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang memulai pembangunan tahap pertama dua tahun lalu dan menyelesaikannya pada awal Februari ini.

Rute yang diselesaikan Telkom  dengan membangun  Mataram-Kupang Cable System. Pembangunan mencakup rute  Mataram-Kupang, Manado-Sorong, dan Fakfak-Makassar  sepanjang 1.041 km dan  menelan biaya 52 juta dollar AS.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menyesalkan tidak adanya kejelasan sikap dari konsorsium Palapa Ring selama ini terhadap nasib proyek. ”Harusnya konsorsium itu tegas menentukan sikap. Mau membangun atau tidak. Kalau sekarang sepertinya menunggu solusi dari pemerintah dengan ICT Fund,” sesalnya.

Ketua Konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi tak terima dengan tudingan tersebut. ”Pemerintah sebaiknya tidak mendesak konsorsium terus-menerus. Kami meminta insentif keringanan pajak 20 persen saja tidak ada direspons selama setahun ini,” tegasnya.

Lagi-lagi, sepertinya proyek ini akan diselamatkan oleh Telkom melalui sinyal yang diberikan oleh Direktur Utama Rinaldi Firmansyah. ”Kami akan melanjutkan rute berikutnya dari Palapa Ring. Tender akan dimulai tak lama lagi,” katanya.

Dewan Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Koesmarihati Koenowarso menilai, wajar Telkom mendapatkan insentif atas apa yang dilakukannya selama ini sebagai pengikat  komitmen membangun jaringan. ”Itu akan mendorong hadirnya open access dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, kebutuhan bakcbone akan terus tinggi mengingat konsumsi bandwitdh di Indonesia setiap enam bulan terus meningkat. ”Tidak ada gunanya di level akses ke pelanggan menggunakan teknologi yang hebat jika backbone terbatas. Itu ibaratnya memiliki mobil mewah yang memiliki kecepatan tinggi tetapi tidak di jalan tol,” keluhnya.[dni]

220211 BRTI Didesak Selesaikan Kasus SMS Spam

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) didesak untuk menyelesaikan kasus pengiriman SMS Spam (sampah) yang  memicu ketidaknyamanan pengguna jasa telekomunikasi.

”Kami mendesak Ketua BRTI bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya. Kalau bisa dalam waktu seminggu atau sebulan masalah ini sudah selesai atau Ketua BRTI mundur dari jabatannya,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Enggarstiato Lukito di Jakarta, Senin (22/2).

Menurutnya, kasus pengiriman SMS Spam sudah meresahkan masyarakat karena pesan yang dikirimkan berbau promosi dan  dikirimkan tanpa melihat batas waktu. ”Konsumen berada di posisi yang lemah dalam hal ini. Apalagi ada isu pembocoran data pelanggan. Ini harus secepatnya dibereskan,” ketusnya.

Enggar meminta, untuk langkah awal yang bisa dilakukan regulator adalah membuat nomor pusat pengaduan bagi konsumen yang mudah diakses serta keluhan yang masuk diteruskan ke operator untuk diselidiki nomor pengirim. ”Jika benar pengirim bermaksud tidak baik, matikan nomornya,” tandasnya.

Ketua BRTI Syukri Batubara mengungkapkan telah memanggil operator telekomunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. ”Operator mengatakan masalah pembocoran data tidak mereka lakukan. Saya berjanji dalam waktu satu bulan ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Soalnya banyak penawaran dari SMS Spam itu berupa Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari perbankan,” katanya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, perlindungan kepada konsumen telah dilakukan dengan membuka nomor khusus, menjaga data pelanggan, dan membuat filterisasi. ”Semua tindakan pencegahan telah dilakukan. Tetapi ini perlu edukasi,” katanya.

Sementara Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengakui, masalah mematikan nomor pelanggan yang terindikasi melakukan SMS Spam membutuhkan payung hukum yang jelas. ”Kami tidak mau nanti malah dituntut balik. Soalnya pengiriman itu biasanya person to person,” katanya.[dni]

220211 Ponsel Lokal Kembali Bermain Candybar

JAKARTA—Penyedia ponsel lokal mulai melirik kembali design candybar (batangan) setelah QWERTY berjaya selama dua tahun belakangan.

“Pasar candybar itu selalu ada peminatnya. Inilah alasan diluncrukannya  TOOT 202. Ponsel candybar berteknologi dual on GSM  dengan tombol musik khusus dan suara speaker dasyat,” ungkap  Direktur Marketing & Sales TOOT Mobile Salimin di Jakarta, Senin (21/2).

Diungkapkannya, saat ini  ponsel candybar memang tengah menjadi tren. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya vendor lokal yang merilis ponsel candybar. ”Kami telah berkomitmen untuk merilis ponsel-ponsel candybar disetiap bulannya. Dan untuk target penjualan TOOT 202  diharapkan sekitar 10-20 ribu unit  bisa terjual setiap bulannya, “ ujarnya.

Dijelaskannya, keunggulan dari ponsel  yang dibanderol  300 ribuan rupoiah itu pada  tombol khusus musik yang tersedia dibawah layarnya serta speaker dasyat yang terletak dibagian belakang  sehingga mampu memutarkan file MP3 dengan suara yang nyaring, jernih dan keras. Pengguna juga dapat menikmati siaran Radio FM lengkap dengan fasilitas perekam radio yang dapat diatur pengguna untuk merekam siaran radio favorit.

Fitur lainnya yang tersedia adalah kamera VGA  yang dapat dimaksimalkan dengan settingan yang  tersedia seperti white balance, image size, quality size, self timer, flash light, efect dan lain sebagainya.

Kamera tersebut juga bisa difungsikan untuk merekam video dan memutar file video. Sementara untuk koneksinya, teknologi GPRS yang dibenamkannya membuat pengguna dapat dengan mudah mengakses internet maupun mengupdate status situs pertemanan sosial yang tersedia di ponsel ini seperti facebook, twitter dan lain sebagainya.

Secara terpisah, Manager Broadband and Bundling Telkomsel Iwan Darmawan mengatakan, konsep ponsel yang mengusung sistem operasi Android akan berjaya pada tahun ini.

”Android mulai bicara banyak tahun ini. Ponsel Android ini biasanya identik dengan layar sentuh. Itulah alasan Telkomsel menggandeng  Samsung Galaxy mini,” katanya.

Samsung Galaxy Mini merupakan smartphone dengan desain yang unik dan cocok bagi anak muda. Perangkat ini menggunakan sistem operasi Android 2.2 Froyo di dukung prosesor kekuatan 600 MHz. Meski layarnya hanya berukuran 3,14 inci namun dilengkapi dengan teknologi layar sentuh. Di dalamnya sudah dilengkapi juga dengan memori internal 160 MB, kamera 3 megapiksel, radio FM, bluetooth, GPS, koneksi 3G, slot microSD dan wifi.[dni]

220211 First Media Mulai Pasarkan HDTV dan VoD

JAKARTA—Penyedia TV kabel dan internet, First Media mulai memasarkan  tayangan beresolusi tinggi (high definition/HDTV), serta video on demand (VoD) untuk meningkatkan pendapatan perseroan.

Wakil Direktur Utama First Media Dicky Moechtar mengungkapkan, segmen yang disasar pertama adalah hotel-hotel yang membutuhkan hiburan berkualitas bagi pelangganya.

”Kami membidik 40 hotel yang ada untuk menggunakan  layanan internet broadband, HDTV, dan VoD. Tahap pertama,  Hotel Sultan di Jakarta sudah berhasil digaet menjadi mitra,” katanya.

Diungkapkannya, di hotel Sultan disediakan set top box yang selain bisa  mampu untuk HDTV dan VoD, juga bisa mengantarkan koneksi internet 2 Mbps.

Resident Manager Hotel Sultan I Nyoman Sarya mengungkapkan,  694 kamar beserta area di seluruh hotel dan apartemen yang terletak di tengah kota Jakarta itu  akan menyediakan akses internet menggunakan koneksi broadband dari First Media.

“Dari 694 kamar yang kami miliki, 60 persen  sudah bisa menggunakan akses internet, HDTV, dan VoD. Pembangunannya akan kami lakukan secara bertahap tergantung tingkat hunian kamar,” jelasnya.

Sayangnya, I Nyoman tak mau mengungkapkan berapa nilai investasi dari kerja sama penyediaan infrastruktur dengan First Media. Namun ia menegaskan, kerja sama ini akan menguntungkan pihaknya karena bisa meningkatkan standard mutu layanan hotel.

“Saat ini tingkat rata-rata hunian hotel di Jakarta naik 20 persen. Dengan adanya layanan tambahan seperti internet, HDTV, dan VoD, tentu tarif inap kamar terpaksa kami naikkan 10-15 persen untuk menutupi biaya operasional,” jelasnya.

Selain menawarkan HDTV dan VoD, layanan lain yang paling ditunggu oleh masyarakat dari First Media adalah hadirnya teknologi Wimax. Saat ini inovasi itu masih diujicoba terbatas oleh operator itu dengan merek dagang Sitra Wimax di Jabodetabek.[dni]

220211 Kemenhub Inginkan ALKI Dioptimalkan

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menginginkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dioptimalkan untuk menjaga kedaulatan wilayah dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

“ALKI adalah perwujudan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai UNCLOS 82. Indonesia memiliki tiga ALKI yakni Selat Malaka, Sunda, dan Lombok. Selama ini trafik yang berat di Malaka,” ungkap Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Senin (22/2).

Dijelaskannya, untuk Selat Malaka, Indonesia sedang melakukan pembicaraan yang intensif dengan user state lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Sedangkan pihak swasta lainnya juga diajak berembug untuk menjaga area tersebut.

“Sekarang itu dipikirkan bagaimana alur di Lombok dan Sunda juga mengalami peningkatan,” katanya.

Bambang mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan pelayanan di selat Malaka, Indonesia baru saja mendapatkan bantuan dua alat navigasi dari pemerintahan China dengan total investasi 14 juta Yuan. ”Ini bentuknya hibah,” katanya.

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, Indonesia cukup memiliki tiga ALKI agar kapal yang masuk ke wilayah perairan nusantara tidak seenaknya berlayar ke perairan Indonesia. ”Itu untuk memudahkan pengawasan. Semakin tinggi trafik ALKI Indonesia digunakan akan baik untuk bisnis turunan seperti pelayaran dimana kapal asing bisa masuk ke pelabuhan lokal. Kalao masuk ke pelabuhan itu ada biaya rambu, dan lain-lainnya,” jelasnya.

Selanjutnya Sunaryo menegaskan, pemerintah tetap mendukung keberadaan pelayaran lokal walau sedang ada revisi UU Pelayaran diajukan ke DPR. ”Tidak ada itu isu terjadi pemindahan bendera dari Merah puih ke asing. Sebaiknya jangan suudzon dengan keinginan pemerintah. Kami ini melihat kepentingan bangsa bukan sektoral,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana untuk melakukan revisi  Undang-undang Pelayaran ternyata memicu berkurangnya kapal berbendera Indonesia dalam melayani pengangkutan komoditi.

“Sudah mulai terjadi gejala adanya penukaran bendera dari Merah Putih ke asing karena tidak jelasnya dukungan pemerintah terhadap azas cabotage,” ungkap Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Paulis A. Djohan di Jakarta, Selasa (15/2).

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.[dni]