210211 AP I Gandeng GVK Bangun Bandara

JAKARTA—PT Angkasa Pura I (Persero) menggandeng investor dari India, GVK Group, untuk membangun bandara udara baru di Yogyakarta guna meningkatkan kapasitas melayani arus angkutan udara.

”Kami sudah menandatangani kesepakatan dengan GVK Group dari India yang selama ini terlibat dalam modernisasi dan mengelola bandara Mumbai dan Bangalore. Rencananya akan dibangun bandara baru di Yogyakarta yang menelan investasi sebesar 1,5 triliun rupiah dengan daya tampung 5-6 juta penumpang,” ungkap  Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo di Jakarta, Minggu (20/2).

Dijelaskannya, saat ini kedua belah pihak dalam tahap studi kelayakan bisnis dan mencari area yang tepat untuk pendirian bandara di Yogyakarta. Sedangkan komposisi kepemilikan di bandara baru itu nantinya, AP I dalam posisi mayoritas. Pada 2013 nanti bandara di Yogyakarta itu sudah mulai  dibangun.

”Dukungan dari pemerintah setempat sudah didapat. Bandara lama di Yogyakarta itu milik angkatan udara sehingga harus dikembalikan. Belum lagi daya tampungnya kecil. Saat ini melayani 3,5 juta penumpang dengan kapasitas yang dimiliki 1,5 juta penumpang,” katanya.

Dalam laman Times Of India Vice Chairman GVK,  G V Sanjay Reddy mengungkapkan, perseroan akan membangun dua bandara di Indonesia yakni di  Bali dan Jawa.

Reddy memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk kedua proyek itu untuk lima hingga 10 tahun mendatang sekitar  1.5-2 miliar dollar AS.

Dijelaskannya,  untuk kerjasama dengan bandara udara di Bali melibatkan  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  PT Pembangunan Bali Mandiri ( special purpose vehicle (SPV) untuk pembangunan bandara) dan  GVK. Sedangkan  MoU untuk bandara di Jawa antara API I dan  GVK.

Selanjutnya Tommy mengungkapkan,  kondisi dari bandara udara yang dikelola oleh perseroan saat ini  dalam keadaaan kekurangan kapasitas sehingga diperlukan pengembangan secepatnya. ”Kami memiliki rencana hingga 2017 beberapa bandara utama akan terus dibangun. Sedangkan untuk tahun ini ada beberapa proyek yang dikerjakan,” katanya.

Beberapa proyek yang dikerjakan adalah pengembangan bandara internasional Lombok dengan investasi 945,8 miliar rupiah yang diharapkan bisa selesai dan beroperasi pada Juli 2011. perluasan terminal internasional Ngurah Rai dengan investasi 1,944 triliun rupiah, pembangunan terminal II Juanda Surabaya senilai 408 miliar rupiah, pembangunan bandara Sepinggan Baru sebesar 1,57 triliun rupiah. Berikutnya pembangunan bandara udara Ahmad Yani Semarang dengan investasi 150 miliar rupiah, Syamsudin Noor Banjarmasin (Rp 110 miliar), dan El tari Kupang (Rp 50 miliar). Total investasi secara keseluruahn diperkirakan mencapai 5,4 triliun rupiah.

Berkaitan dengan nasib bandara udara lama di Makassar, Tommy mengungkapkan, akan difokuskan sebagai pusat kegiatan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dari bengkel pesawat. ”Kita sudah bicara dengan Garuda Maintenance Facilities (GMF) dan Lion Air. Untuk Lion Air, sebenarnya lebih ideal membangun pusat perawatan di sana ketimbang Menado karena semua fasilitas sudah ada mulai dari apron, runway, dan lainnya,” katanya.

Tommy pun membantah, mempersulit Lion Air untuk membangun pusat perawatan pesawat di Indonesia Timur seperti Menado. “Ini murni masalah negosiasi bisnis. Kami terus bicara dengan Lion Air. Masalahnya, jika keinginan dari Lion Air untuk dibuka akses ke bandara di Menado, itu menyalahi aturan. Dalam regulasi secara jelas dikatakan kawasan bandara dikelola oleh Badan Usaha Pengelola Bandara,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur Lion Air, Rusdi Kirana mengungkapkan, rencananya  membangun hangar perawatan pesawat di Manado batal, lantaran terganjal keinginan AP I  meminta kepemilikan saham mayoritas. Padahal, maskapai itu  sudah membeli tanah seluas 12 hektare (ha) di sebelah Bandara Sam Ratulangi Manado.  Lion  juga telah melakukan pembebasan tanah dari masyarakat untuk pembangunan jalan raya. Kerugian yang diderita Lion  akibat pembatalan itu sekitar  7 miliar rupiah.

Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Edward Alexander Silooy mengakui,  pertumbuhan penumpang pesawat di Indonesia tiap tahun selalu tinggi sehingga  fenomena tersebut harus ditangkap dengan baik oleh seluruh pihak.

”Penyelenggara bandara harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai. Jumlah penumpang hampir di seluruh bandara telah melewati batas kapasitas bandara. Saatnya dilakukan pengembangan dan pembangunan bandara baru,” jelasnya.[dni]

210211 Regulator Wajar Selidiki Investor Penerbangan

JAKARTA—Regulator dinilai wajar menyelidiki investor penerbangan untuk menjaga keberlangsungan industri dan konsumen yang menggunakan jasa angkutan udara.

”Regulator penerbangan wajar mencari tahu hingga mendalam asal-usul investor yang akan bermain di sektor ini. Soalnya sektor ini tidak hanya bisnis, tetapi juga masalah keselamatan dan layanan bagi masyarakat. Jika investor yang bermain tidak memiliki komitmen yang tinggi bisa merugikan industri,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Maskapai Nasional (INACA) Emirsyah Satar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Disarankannya, untuk mengetahui komitmen dari investor yang akan bermain di industri penerbangan bisa dengan melihat rekam jejak dari pelaku usaha serta kemampuan memiliki pesawat sendiri sebanyak lima unit sesuai diamanatkan Undang-undang Penerbangan. ”Semangat mengharuskan punya 5 pesawat itu adalah menguji komitmen investor bermain di sektor ini,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk memiliki lima pesawat itu biasanya maskapai menggunakan pola leased to purchased (sewa untuk membeli). Anggaran yang dikeluarkan untuk jaminan satu pesawat mencapai satu hingga dua juta dollar AS. Sementara untuk mesin sekitar 500 hingga 600 ribu dollar AS. ”Jika maskapai mengeluarkan dana sebesar itu baru terlihat keseriusannya,” tuturnya.

Cara lain adalah, lanjutnya, dengan menyelidiki Special Purpose Vehicle (SPV) yang digunakan oleh investor dalam membentuk perusahaan, khususnya dari pemain asing. ”Pola yang diterapkan oleh Bank Indonesia dengan tidak hanya menyelidiki kepemilikan satu perusahaan sebatas SPV bisa ditiru. Biasanya dibalik SPV itu baru ketahuan investor aslinya. Hal ini sangat dibutuhkan agar jika terjadi sesuatu dengan maskapai yang dikejar adalah investor asli, bukan SPV-nya,” jelasnya.

Secara terpisah, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menegaskan, dalam pemberian Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP), regulator bersikap sangat hati-hati. ”Kami tidak mau gegabah karena ini bisnis dan juga ada aspek keselamatan. Persyaratan minimum harus dipenuhi dulu oleh mereka yang ingin bermain baik dari sisi teknis atau keselamatan,” katanya.

Hal itu ditunjukkan oleh regulator dengan tidak buru-buru memproses SIUP milik dua pemain baru yakni AeroOne dari Malaysia atau Pacific Royale yang merupakan usaha patungan antara pemain lokal dan asing. ”AeroOne masih harus diverifikasi beberapa hal. Sementara Pacific Royale kami minta memperbaiki surat pengajuan SIUP-nya karena tidak lengkap,” katanya.[dni]