180210 Kemenhub Klaim Maskapai Mampu Miliki Armada

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim seluruh maskapai yang dibinanya akan mampu memiliki lima armada milik sendiri sesuai dengan amanh UU Penerbangan No 1/99.
“Kami sudah menanyakan ke seluruh maskapai tentang akan diberlakunya secara penuh UU Penerbangan pada Januari tahun depan. Semuanya menyatakan siap memenuhi ketentuan yang ada di regulasi itu khususnya terkait pengadaan armada,” tegas Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay di Jakarta, Kamis (17/2).
Dijelaskannnya,  sesuai UU Penerbangan maskapai niaga berjadwal harus mengoperasikan 10 unit pesawat dan lima di antaranya berstatus milik, sedangkan maskapai tidak berjadwal harus mengoperasikan tiga pesawat dan satu di antaranya berstatus milik.
UU Penerbangan yang diberlakukan 12 Januari 2009 dan diberi masa transisi tiga tahun.  Artinya,  pada  2 Januari 2012 regulasi ini sudah dimplementasikan  sepenuhnya. Realita di lapangan terungkap  untuk maskapai berjadwal  saat ini ada 16 maskapai, hanya tujuh maskapai berjadwal yang sudah memenuhi ketentuan  tersebut.
Dikatakannya, tujuan adanya kewajiban kepemilikan pesawat tersebut untuk menjaga kapasitas angkutan udara jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan berupa terganggunya perekonomian nasional yang membuat investor asing menarik diri dari dalam negeri. “Kalau pesawatnya milik sendiri  tentu kapasitas angkutan udara masih bisa terjaga. Selain itu,  ini untuk menjaga likuiditas maskapai jika bangkrut bisa menjual asetnya,” tegasnya.
Diungkapkannya, Kemenhub dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan akan mengeluarkan keputusan menteri terkait implementasi teknis dari masalah kepemilikan pesawat tersebut. Dalam regulasi tersebut masalah leased to purchase (sewa untuk beli) dan purchased by installment akan ditetapkan sebagai kondisi  maskapai memiliki pesawat. Sedangkan leasing murni tidak masuk dalam kategori kepemilikan tetapi hanya menguasai.
“Nantinya akan ada pengaturan jangka waktu penyelesaian angsuran kepemilikan pesawat itu agar dalam perjalanan tidak ada lessor yang mendadak menarik pesawatnya,” katanya.
Berkaitan dengan aspek keselamatan, Herry meminta, maskapai untuk bisa memenuhi minimum persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Pemerintah itu memfasilitasi dan mengawasi. Jika ada maskapai yang ingin memiliki IATA Operational Safety Audit (IOSA) tentu kita senang sekali. Satu hal yang pasti, hukuman pasti diberikan bagi maskapai yang lalai. Seperti Lion Air, maskapai itu tidak bisa lolos dari sanksi untuk insiden tertentu yang dialaminya,” ketusnya
Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Angkutan Udara Kadin Indonesia Chandra Lie mengakui  regulasi yang mengharuskan lima unit pesawat dimiliki  sendiri merupakan hal yang sehat bagi industri penerbangan. “Dari sisi likuiditas itu bisa dijual jika maskapai bangkrut guna membayar hutang ke pihak ketiga. Ini juga bisa menjadi seleksi alam maskapai mana yang serius bermain di industri ini,” tegasnya.
Namun, Chandra meminta, pemerintah pun membantu hadirnya ekosistem pembiayaan yang mendukung industri penerbangan dalam pegadaan pesawat. “Sekarang untuk pinjam uang ke bank bunganya tinggi. Harusnya dilihat pesawat itu sebagai alat transportasi yang mendorong perekonomian bangsa,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s