180210 Kemenhub Klaim Maskapai Mampu Miliki Armada

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim seluruh maskapai yang dibinanya akan mampu memiliki lima armada milik sendiri sesuai dengan amanh UU Penerbangan No 1/99.
“Kami sudah menanyakan ke seluruh maskapai tentang akan diberlakunya secara penuh UU Penerbangan pada Januari tahun depan. Semuanya menyatakan siap memenuhi ketentuan yang ada di regulasi itu khususnya terkait pengadaan armada,” tegas Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay di Jakarta, Kamis (17/2).
Dijelaskannnya,  sesuai UU Penerbangan maskapai niaga berjadwal harus mengoperasikan 10 unit pesawat dan lima di antaranya berstatus milik, sedangkan maskapai tidak berjadwal harus mengoperasikan tiga pesawat dan satu di antaranya berstatus milik.
UU Penerbangan yang diberlakukan 12 Januari 2009 dan diberi masa transisi tiga tahun.  Artinya,  pada  2 Januari 2012 regulasi ini sudah dimplementasikan  sepenuhnya. Realita di lapangan terungkap  untuk maskapai berjadwal  saat ini ada 16 maskapai, hanya tujuh maskapai berjadwal yang sudah memenuhi ketentuan  tersebut.
Dikatakannya, tujuan adanya kewajiban kepemilikan pesawat tersebut untuk menjaga kapasitas angkutan udara jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan berupa terganggunya perekonomian nasional yang membuat investor asing menarik diri dari dalam negeri. “Kalau pesawatnya milik sendiri  tentu kapasitas angkutan udara masih bisa terjaga. Selain itu,  ini untuk menjaga likuiditas maskapai jika bangkrut bisa menjual asetnya,” tegasnya.
Diungkapkannya, Kemenhub dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan akan mengeluarkan keputusan menteri terkait implementasi teknis dari masalah kepemilikan pesawat tersebut. Dalam regulasi tersebut masalah leased to purchase (sewa untuk beli) dan purchased by installment akan ditetapkan sebagai kondisi  maskapai memiliki pesawat. Sedangkan leasing murni tidak masuk dalam kategori kepemilikan tetapi hanya menguasai.
“Nantinya akan ada pengaturan jangka waktu penyelesaian angsuran kepemilikan pesawat itu agar dalam perjalanan tidak ada lessor yang mendadak menarik pesawatnya,” katanya.
Berkaitan dengan aspek keselamatan, Herry meminta, maskapai untuk bisa memenuhi minimum persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Pemerintah itu memfasilitasi dan mengawasi. Jika ada maskapai yang ingin memiliki IATA Operational Safety Audit (IOSA) tentu kita senang sekali. Satu hal yang pasti, hukuman pasti diberikan bagi maskapai yang lalai. Seperti Lion Air, maskapai itu tidak bisa lolos dari sanksi untuk insiden tertentu yang dialaminya,” ketusnya
Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Angkutan Udara Kadin Indonesia Chandra Lie mengakui  regulasi yang mengharuskan lima unit pesawat dimiliki  sendiri merupakan hal yang sehat bagi industri penerbangan. “Dari sisi likuiditas itu bisa dijual jika maskapai bangkrut guna membayar hutang ke pihak ketiga. Ini juga bisa menjadi seleksi alam maskapai mana yang serius bermain di industri ini,” tegasnya.
Namun, Chandra meminta, pemerintah pun membantu hadirnya ekosistem pembiayaan yang mendukung industri penerbangan dalam pegadaan pesawat. “Sekarang untuk pinjam uang ke bank bunganya tinggi. Harusnya dilihat pesawat itu sebagai alat transportasi yang mendorong perekonomian bangsa,” tegasnya.[dni]

180210 DHL Investasi Rp 36,5 Miliar untuk Gudang Baru

JAKARTA— Perusahaan layanan ekspres dan logistik terkemuka di dunia, DHL, mengumumkan rencana divisi Supply Chain untuk membangun sebuah fasilitas built-to-suit baru senilai 3 juta Euro (Rp 36,5 miliar) di Cililitan, Jakarta Timur, Indonesia.

Managing Director DHL Supply Chain Indonesia, Abdul Rahim Tahir mengungkapkan, saat ini DHL Supply Chain beroperasi di 17 lokasi di seluruh Indonesia dan penambahan fasilitas baru di Cililitan  akan membuat total luas gudang dan perkantoran DHL Supply Chain menjadi lebih dari 140.000 meter persegi pada saat pembangunan selesai di bulan November 2011.

“Indonesia merupakan komponen penting dari strategi pengembangan bisnis kami di Asia Pasifik. Pasar di kawasan ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat di masa lalu dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang kian membaik, DHL Supply Chain berkomitmen untuk melakukan berbagai investasi strategis yang tepat untuk mendukung bisnis pelanggan kami di Indonesia. Pembangunan fasilitas baru kami di Cililitan merupakan sebuah bentuk nyata dari komitmen tersebut,” katanya di Jakarta, Kamis (17/2).

Gudang multi-user seluas 10.000 meter persegi ini, yang dirancang khusus untuk pelanggan DHL Supply Chain di sektor otomotif dan teknologi, akan menggabungkan sarana penanganan barang terbaik untuk mendukung proses pemesanan barang masuk maupun keluar. Gudang ini juga akan didukung oleh komputerisasi sistem manajemen pergudangan yang dengan sempurna menggabungkan proses kegiatan pemesanan ke dalam kegiatan operasional gudang demi kepentingan visibilitas dan pelacakan pengiriman barang pelanggan secara lengkap.

Lokasi fasilitas baru ini memberikan kemudahan akses ke wilayah pusat bisnis, dengan waktu pengiriman tidak lebih dari dua jam. Hal ini sangat penting bagi pelanggan di sektor otomotif dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang mendesak dan berkesinambungan. Fasilitas baru ini juga akan berfungsi sebagai pusat distribusi internasional (hub) untuk mendukung jaringan forward stock locations (FSL) DHL Supply Chain di seluruh Indonesia.

DHL Supply Chain pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 2003 dan sejak saat itu pula telah memposisikan diri sebagai salah satu pemain penting dalam hal penyediaan layanan 3PL (Third Party Logistics), khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, konsumen, ritel/fashion, dan teknologi.

Diungkapkannya, DHL Supply Chain akan menginvestasikan antara 20 sampai dengan 30 juta Euro dalam jangka waktu dua tahun mendatang untuk memperluas jaringannya di Indonesia. Termasuk dalam investasi tersebut adalah pembukaan sembilan lokasi logistik suku cadang lainnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.[dni]