160210 Pilot Lion Air Dilarang Terbang

JAKARTA—Pilot Lion Air yang terlibat tergelincirnya pesawat  Boeing 737-900 ER nomor penerbangan JT 392 di  Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru  pada Senin (14/2) malam, pukul 21.10 WIB dilarag terbang untuk sementara hingga penyelidikan oleh regulator selesai terkait insiden yang terjadi.

“Kami mengambil keputusan untuk melarang Pilot dengan nama Habaoran Adriansyah tidak terbang dulu hingga penyelidikan terkait insiden di Pekanbaru selesai. Jika pun nanti bisa terbang lagi, harus melewati pengujian kembali,” tegas Juru Bicara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan di Jakarta, Selasa (15/2).

Diungkapkannya, dari hasil penyelidikan awal diindikasikan pesawat Lion Air terperosok saat melakukan truning (membelok) setelah melakukan pendaratan. “Pilot melakukan belokan melebihi landasan sehingga roda terperosok ke tanah,” jelasnya.

Ditegaskannya, insiden yang dialami oleh Lion Air ini akan menjadi catatan bagi regulator. “Setiap insiden atau accident ada poin yang dipakai untuk menilai tingkat keselamatan masing-masing maskapai,” tegasnya.

Sebelumnya,  pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PK-LFI tersebut tergelincir dan terperosok di ujung landasan (runway) 36 saat melakukan pendaratan (overshoot) di Bandara SSK II, Pekanbaru, Senin (14/2/2011) malam, pukul 21.10 WIB.

Tak ada korban jiwa maupun terluka akibat peristiwa tersebut. Pesawat yang dipiloti Capt. Habaoran Adriansyah ini merupakan pesawat terakhir yang dijadwalkan melakukan pendaratan di Bandara SSK II. Berdasarkan laporan petugas ATC, sebelum mendarat, pesawat sempat holding atau berputar di udara sebanyak dua kali. Kejadian nyaris mirip seperti ini dialami Lion Air pada tahun lalu di bandara Supadio. Sedangkan pada 2009 di Cengkareng.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Hari Cahyono mengungkapkan bandara SSK II sudah  beroperasi normal kembali, Selasa (15/02/2011).  Proses evakuasi pesawat dari lokasi kejadian selesai Selasa (15/02/2011) dinihari, pukul 03.55 WIB dengan menggunakan sling baja dan towing car. Evakuasi dilakukan dilakukan personel PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara SSK II yang melibatkan perwakilan Lion Air, serta dibantu penuh anggota TNI AU Lanud Pekanbaru. Pukul 06.00 WIB tadi, pendaratan pertama dilakukan pesawat Lion Air yang dijadwalkan akan mengangkut penumpang dari Pekanbaru menuju Jakarta,” jelasnya.

Hari menambahkan, proses evakuasi pesawat dari runway dilakukan setelah tim mendapatkan izin dari KNKT selaku institusi yang berkewenangan penuh menangani penyelidikan terhadap segala bentuk insiden maupun accident transportasi di Indonesia.

”Sebelum mendapatkan izin dari KNKT, kami tidak berani melakukan apa-apa kecuali untuk melakukan penyelamatan terhadap penumpang dan kru. Setelah itu, kami menunggu. Karena sejak insiden ini terjadi, area tergelincirnya pesawat otomatis menjadi kewenangan penuh KNKT,” imbuhnya.

Hari menegaskan, meski diketahui bahwa kondisi cuaca di Pekanbaru antara pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB mengalami hujan lebat yang disertai angin kencang, pihak Angkasa Pura II tak dapat menyimpulkan apa penyebab yang membuat tergelincir dan terjerembabnya pesawat. ”Itu kewenangan KNKT. Tetapi dapat kami laporkan bahwa sebelum kejadian, tepatnya pukul 21.06 WIB, pesawat Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ 041 bisa take off dengan aman dan lancar menuju Jakarta,” ungkapnya.

Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berada di wilayah administrasi Kepulauan Riau, merupakan satu di antara 12 Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) di wilayah bagian barat Indonesia. Bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 2250 x 35 meter ini merupakan bandara tersibuk kedua di Pulau Sumatera setelah bandara Polonia Medan, melayani penerbangan rute nasional maupun internasional.

Bandara yang memiliki kapasitas melayani pergerakan hingga 2 juta penumpang per tahun ini juga berfungsi sebagai salah satu Pangkalan Udara TNI AU. Saat ini Angkasa Pura II sedang melakukan pengembangan, baik terminal penumpang maupun runway agar bisa didarati pesawat yang lebih besar lagi.[dni]

160210 Revisi UU Pelayaran Picu Pengurangan Kapal Lokal

JAKARTA—Wacana untuk melakukan revisi  Undang-undang Pelayaran ternyata memicu berkurangnya kapal berbendera Indonesia dalam melayani pengangkutan komoditi.

“Sudah mulai terjadi gejala adanya penukaran bendera dari Merah Putih ke asing karena tidak jelasnya dukungan pemerintah terhadap azas cabotage,” ungkap Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Paulis A. Djohan di Jakarta, Selasa (15/2).

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.

Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD tTugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.

Paulis mengungkapkan, awalnya banyak kapal asing yang beredar di Indonesia menggandeng mitra lokal untuk menukar benderanya menjadi Merah Putih atau investor lokal yang berinvestasi untuk pengadaan kapal.

“Namun wacana revisi UU Pelayaran yang merupakan kitab suci industri ingin diubah oleh pemerintah tanpa ada contingency plan  memicu ketidakpastian investasi sehingga mereka yang tadinya sudah mau menjalankan azas cabotage kembali menggunakan kapal berbendera asing,” keluhnya.

Dijelaskannya,  beroperasinya kapal berbendera asing justru merugikan  terutama dari sisi devisa karena tidak ada pajak yang masuk ke kas  negara. “Belum lagi posisi pemain lokal yang kian terjepit karena pasar angkutan untuk ekspor semakin dikuasai asing,” katanya.

Selanjutnya diungkapkan, pemain lokal pun kian terjepit dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 241/2010 soal bea masuk 5 persen  dari harga kapal sejak 22 Desember lalu.

“Kebijakan penarikan bea masuk itu sangat tidak pro industri. Harusnya pemerintah melihat kapal itu sebagai moda yang memindahkan barang atau orang untuk menggerakkan perekonomian. Kami ini butuh insentif bukan malah diperberat dengan pungutan,” keluhnya.

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto mengungkapkan,  banyak sektor usaha yang meminta agar pemberlakuan KMK yang mengenakan bea masuk atas impor barang modal ditunda atau dibatalkan.

Secara terpisah, Anggota DPR RI dari Komisi V KH Abdul Hakim menilai banyak kebijakan pemerintah di sektor pelayaran yang tidak sesuai dengan amanat UU No 17/2008.

“Masing-masing kementrian memiliki agenda masing-masing dan tidak mengacu pada UU Pelayaran dan azas cabotage. Presiden harus turun tangan mengatasi tarik menarik kepentingan ini untuk kepentingan bangsa,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo meminta semua pihak untuk menahan diri terkait revisi UU Pelayaran dan melihat kepentingan bangsa yang lebih besar.

“ Hanya pasal 341 yang minta direvisi. Jadi baiknya jangan suudzon. Ini untuk menyelematkan lifting minyak nasional,” tegasnya.

Berdasarkan Pasal 341 UU Pelayaran disebutkan bahwa kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukannya kegiatannya paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya UU ini yaitu tanggal 7 Mei 2008.

Nantinya  dalam pasal itu ada kalimat tambahan kecuali kapal tertentu. Kapal tertentu yang dimaksud untuk konstruksi, survei, dan penunjang. Pengaturan jenis kapal itu akan diatur dalam peraturan menteri.[dni]

140210 Garuda Inginkan Armada yang Segar

JAKARTA–PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda) menginginkan armada yang lebih segar usianya ketimbang yang ada saat ini dalam waktu empat tahun mendatang.

“Kami terus melakukan revitalisasi armada  untuk menurunkan rata-rata usia pesawat dari sekarang sekitar 8,5 tahun menjadi 4,5 sampai 5,5 tahun pada 2015 nanti,” ungkap Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, pada 2015 Garuda akan mengoperasikan 153 pesawat, terdiri dari B737-800NG, A330-300/200, dan B777-300ER.  Saat ini, maskapai pelat merah itu telah mengoperasikan sebanyak 87 pesawat.

Selain itu pada 2015, juga berencana  menambah frekuensi domestik menjadi dua kali lipat dan internasional sebanyak tiga kali dari yang ada saat ini.

Dijelaskannya, langkah meremajakan armada telah dimulai salah satunya bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan aviasi dan leasor milik Royal Bank of Scotland (RBS), RBS Aviation Capital, dalam penyediaan empat unit pesawat tipe Boeing 737-800 NG.

Keempat pesawat tersebut merupakan bagian dari 25 unit pesawat yang dipesan maskapai plat merah itu pada 2009.

Kerjasama dengan RBS Aviation Capital,  dilakukan dengan pola operating lease (sewa untuk operasional) untuk keempat pesawat tersebut dalam jangka waktu 10 tahun. Dua unit pertama sudah didatangkan pada Juli 2010 dan Januari 2011, sedangkan dua unit lainnya akan diserahkan pada Mei dan Juli 2013.

“Perseroan sudah meneken kesepakatan penyewaan dan pembiayaan untuk pengadaan pesawat hingga 2012. Saat ini  tinggal fokus untuk mencari komitmen pembiayaan maupun kesepakatan operating leasing untuk pengadaan armada pada 2013-2015. Ini berarti pengadaan 66 pesawat hingga 2015 terjamin,” jelasnya.

Diungkapkannya, dari 87 unit pesawat yang ada, sekitar dua pertiganya dioperasikan dengan pola operating lease, sementara sisanya milik sendiri.

Menurutnya, operating lease merupakan opsi terbaik yang dimiliki perseroan untuk memenuhi target pengadaan pesawat hingga 2015 melalui dana hasil penawaran saham perdananya.

“Opsi ini menjadikan kita hanya gunakan sampai akhir periode sewa. Kalau punya sendiri bisa 20 tahun. Dengan begitu, armada yang kita gunakan akan selalu baru. Dari sisi kenyamanan tentu terpenuhi, karena interior baru. Ini sejalan juga dengan komitmen kami, setiap lima tahun interior pesawat harus didekor ulang untuk kenyamanan penumpang,” katanya.

Selain itu, dengan menggunakan armada baru, perseroan akan diuntungkan dengan murahnya biaya perawatan. Pesawat dengan usia lima tahun ke bawah, menurutnya, tidak memerlukan dana perawatan sebesar pesawat yang telah berusia lebih dari lima tahun.

Armada baru, lanjutnya, juga mengonsumsi bahan bakar lebih efektif karena menggunakan teknologi mesin terbaru.

Senior VP Airlines Marketing RBS Aviation Capital Nicholas Cloet menyatakan, kerjasama dengan Garuda merupakan yang pertama kali dilakukan pihaknya di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan dan potensi industri aviasi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi faktor pendorong perusahaan untuk melakukan kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay menyatakan, setiap tahun industri penerbangan dunia bertumbuh sekitar 15-20 persen dan wilayah Asia Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan itu.

“Garuda perlu mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang ada.  Apalagi pada 2015, kebijakan Open Sky akan dimulai. Pengadaan pesawat baru diharapkan membuat  Garuda bisa bersaing dengan maskapai regional,” jelasnya.

Menurut Pengamat transportasi Ruth Hanna Simatupang revitalisasi armada sudah biasa dilakukan maskapai internasional. “Sudah saatnya Indonesia melakukan itu sebagai penguatan armada jika tidak ingin menghadapi kendala teknis dan operasional di lapangan,” katanya.

Berdasarkan catatan, salah satu maskapai asing yang memiliki armada muda adalah Singapore Airlines (SIA)  dengan rata-rata usia pesawat 6 tahun. SIA memiliki 108 armada yang mengangkasa  dan 94 dalam pemesanan.[Dni]

120210 Mandala Airlines Ajukan Rencana Perdamaian

JAKARTA–Mandala Airlines mengajukan rencana perdamaian agar  investor baru dapat segera masuk dan memulai proses restrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan.

“Manajemen meyakini bahwa rencana ini merupakan pilihan terbaik bagi para kreditur,” ungkap  Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin di Jakarta, Jumat (11/2).

Dijelaskannya, secara garis besar, rencana perdamaian mencakup tiga hal yakni masuknya investor baru untuk menyuntikkan modal bagi perusahaan, pengajuan konversi sebagian besar hutang kreditur konkuren menjadi saham, dan masuknya pengelola baru untuk memulai kembali operasi perusahaan.

Dikatakannya, secara hukum, perusahaan akan dilikuidasi jika para kreditur tidak menyepakati Rencana Perdamaian ini. Jika hal ini terjadi, kreditur konkuren hanya akan menerima kompensasi dengan jumlah yang sangat kecil, dengan syarat jika dana masih tersedia.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari para kreditur atas Rencana Perdamaian ini, agar kita semua dapat segera memulai proses restrukturisasi perusahaan,” ujarnya.

Untuk diketahui, seiring dengan peraturan yang pengatur proses restrukturisasi, pada tanggal 18 Februari 2011, Pengadilan Niaga akan mengadakan pemungutan suara bagi para kreditur untuk menentukan apakah Rencana Perdamaian tersebut disetujui.

Total aset Mandala  sebagai aset riil hanya sekitar  120 miliar rupiah  terdiri dari aset tetap berupa gedung kantor pusat dan sejumlah cabang senilai  110 miliar rupiah serta aset lancar berupa saldo kas  10 miliar rupiah.

Sementara total tagihan sementara yang didaftarkan oleh kreditur lebih dari  300 miliar rupiah.

Sebelumnya, beberapa kreditor dalam negeri Mandala seperti PT Angkasa Pura I dan II (Persero), PT Pertamina (Persero), dan 83 perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan Indonesia sepakat untuk menolak tawaran konversi piutang menjadi saham di maskapai tersebut.[Dni]