100211 Indonesia Harus Mampu Mengoptimalkan TIK

JAKARTA—Indonesia harus mampu mengoptimalkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar tidak menjadi bangsa konsumen teknologi.

“Kita tidak boleh gagal menangkap peluang yang ditawarkan dunia TIK. Langkah mengoptimalkan itu bisa dimulai dengan tidak memandangnya hanya sektor tetapi bidang di pemerintahan sehingga perhatian yang diberikan lebih besar,” tegas Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu (9/2).

Menurutnya, selama ini masyarakat Indonesia tak lebih dijadikan pasar oleh perusahaan global dalam memasarkan inovasi teknologi. “Kita ini serba salah. Di hulu, manufakturnya mati suri, di hilir utilitas belum optimal. Kalau sudah begini dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak untuk mengembankan TIK,” tegasnya.

Dijelaskannya, dalam pengembangan TIK peran pemerintah dibutuhkan agar tidak semua inovasi dikonsumsi tanpa ada batasan yang jelas. “Lihat saja, semua teknologi mulai dari Global System Mobile Communication (GSM< Code Division Multiple Access (CDMA), hingga Wimax diadopsi. Kalau saya lihat yang rugi justru pelaku usaha karena setiap sebentar mengganti perangkat,” ketusnya.

Sayangnya, ditengah semangat Kemenkominfo mengembangkan TIK, Asdep Telematika dan Utilitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eddy Satriya mengungkapkan, dalam Perpres 24/2010 tentang tugas dan fungsi kementrian, Kemenkominfo justru dimasukkan dalam koordinasi Menkopolhukam. ‘Ini seperti menghilangkan aspek ekonomi dari TIK dan lebih melihat dari sisi asepk sosial budaya,” keluhnya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyesalkan, Kemenkominfo masuk dalam protofolio Menkopolhukam. “Suatu keputusan yang tidak tepat karena sesungguhnya TIK lebih besar bobotnya sebagai infrastruktur ekonomi. Apalagi sekarang sedang heboh tentang broadband ekonomi. Ini kekeliruan terbesar dilakukan pemerintah,” sesalnya.[dni]

100211 Ironi di Dunia Internet Indonesia

Indonesia dalam dua tahun terakhir ini dinasbihkan sebagai salah satu negara yang memiliki pertumbuhan pengguna internet tertinggi di dunia. Saat ini diperkirakan ada 45 juta pengguna internet di nusantara.

Pemerintah pun habis-habisan mendukung majunya internet di Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu mesin perekonomian negara. Konsep Indonesia Connected digaungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai instansi teknis juga serius mendorong pembangunan infrastruktur serta lembaga pendukung.

Salah satunya adalah pembentukan Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII) atau  lembaga pengawas internet empat tahun lalu.  Tugas dari lembaga ini diantaranya melakukan sosialisasi,  koordinasi pencegahan, pemantauan, pendeteksian dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan serta penanganan insiden pada jaringan internet khususnya infrastruktur strategis.

Berikutnya, melakukan pembangunan dan atau penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sistem database, análisis, pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan internet dalam rangka dukungan kegiatan pemantauan, penyimpanan rekaman transaksi (log file) serta dukungan penegakan hukum dan menjadi pusat koordinasi nasional penanganan insiden terkait dengan ancaman dan gangguan keamanan jaringan internet Indonesia.

Tugas boleh mentereng dan bergengsi, tetapi tidak demikian realitas di lapangan. Ironis. Inilah kata yang pantas diucapkan terkait nasib lembaga itu sekarang ini. Walaupun lembaga  ini mendapat pengakuan dari negara lain dan memiliki hak suara untuk pemberantasan cybercrime, sokongan dana dari  Kemenkominfo yang minim membuat lembaga ini kembali diterpa masalah  kekurangan anggaran  untuk operasional layaknya setahun setelah berdiri sehingga mengalami mati suri. Bahkan kabarnya untuk membayar gaji karyawan saja lembaga ini tidak mampu.

Wakil Ketua ID-SIRTII M.S. Manggalany mengakui lembaganya masih beroperasi tetapi secara teoritis memang sedang berhenti. Hal ini karena  personil sudah habis masa kontrak sejak Desember 2010 dan tidak jelas nasibnya hingga sekarang.

“Itu kisruhnya di Kemkominfo karena masalah anggaran, eksekusinya lewat pelelangan proyek sepenuhnya wewenang mereka  Ini dampak reorganisasi yang belum tuntas sehingga pejabat yang seharusnya deliver proyek  termasuk untuk alokasi  lembaga ini statusnya masih Pelaksana Harian (PLH),” jelasnya.

Diungkapkannya, ID-SIRTII  masih ad-hoc  dan berbasis proyek sehingga tidak memiliki anggaran rutin. “Salah satu tugas pelaksana ID-SIRTII  adalah menyusun kajian bentuk lembaga ini ke depan, itu sdh lama  diajukan, sekarang  bolanya  di tangan pemerintah mau diapakan,” keluhnya.

Praktisi Internet Heru Nugroho menyayangkan lembaga sepenting ID-SIRTII terhenti  karena jika ada serangan  secara massif ke jaringan internet, Indonesia dalam posisi tidak berdaya. “Kemenkominfo tidak punya  sense of crisis dalam mengelola internet,” sesalnya.

Menanggapi hal itu,  Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto mengakui,  ada masalah di ID-SIRTII  sebagai imbas dari restrukturisasi organisasi di Kemenkominfo.

“Secara langsung atau tidak, ID-SIRTII  terkena imbas dari re-organisasi. Sebab, seluruh pejabat di Kominfo jadi PLH semua. Kami juga belum bisa membentuk penanggung jawab program seperti  pejabat pembuat komitmen (PPK) karena baru efektif per 25 januari 2011. Ini hanya sementara, sebentar lagi kembali normal ,”  tegasnya.[dni]

100211 Dirgantara Indonesia Gandeng Twin Otter

JAKARTA—PT Dirgantara Indonesia akan menggandeng pabrikan pesawat Twin Otter, De Havilland Canada (DHC), untuk membangun pabrik di Indonesia.

“Kami mendapatkan laporan dari Dirgantara Indonesia sedang ada penjajakan kerjasama dengan Twin Otter untuk memindahkan operasi pabrik asal Kanada itu ke Bandung,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian
Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay di Jakarta, Rabu (9/2).

Diungkapkannya, kedua belah pihak saat ini dalam tahap pengajian  dengan syarat salah  satunya pabrikan itu akan memindahkan pabriknya jika di Indonesia terdapat operator  membeli pesawat Twin Otter minimal 30 unit. Padahal,  kenyataannya pesawat Twin Otter di Indonesia sudah lebih dari itu.

Tercatat, Merpati memiliki Twin Otter jenis  DHC 6-300 dengan kapasitas 18 penumpang  sebanyak  8 unit, PT Pelita Air Service jenis DHC 7-103 sebanyak 6 unit, Trigana Air Service jenis DHC 6-300 dan DHC 4A sebanyak 4 unit.

Secara terpisah Presiden Direktur  Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengakui masih dalam penjajakan dengan pabrikan tersebut. “Kami belum deal soal bagi-bagi untung. Menurut mereka  pasar pesawat Twin Otter  di Indonesia itu sangat besar sedikitnya 60 pesawat,” katanya.

Dijelaskannya,  saat ini di Indonesia ada 20 pesawat Twin Otter yang beroperasi tapi sudah uzur karena dibuat  tahun  1970-an, sementara pemerintah minta segera diremajakan.

“Untuk jumlah investasi belum bisa disebutkan  Kalau disebutkan sekarang  bisa rugi. Pokoknya kita ingin cepat ini direalisasikan,” katanya.

Berdasarkan catatan, untuk membangun satu pabrik Twin Otter dibutuhkan biaya sebesar dua kali lipat harga jual satu pesawat. Twin Otter sendiri dilepas ke  pasar senilai 5-6 juta dollar AS. Hal ini berarti membangun pabrik dibutuhkan dana sekitar 10-12 juta dollar AS.

Menurutnya, dipilihnya Indonesia oleh twin Otter karena  lokasi pabrik  jauh lebih kompetitif dibanding negara lain di dunia. Apalagi,  di negara asalnya Twin Otter akan  tutup.

Sedangkan untuk kemampuan tenaga kerja  indonesia untuk membangun pesawat berbahan aluminium  tak usaha diragukan lagi. “Soal lokasi masih belum ditentukan, kalau mau mudah  di Bandung karena tenaga  di sini semua, tapi kan tanah mahal di sini. Kalau di Papua yang selama ini basis pesawat Twin Otter  sepertinya sulit karena  harus memobilisasi tenaga kerja,” jelasnya.

Eliminir
Secara terpisah,  Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan mengungkapkan, maskapainya tidak akan memilih armada berbasis baling-baling untuk melayani segmen di bawah 100 kursi (Sub-100).

“Salah satu aplikasi dari Sub-100 ini adalah untuk melayani penerbangan pengumpan (feeder) domestik. Misalnya penerbangan langsung Medan-Balikpapan, Medan-Denpasar, bahkan Medan-Ujung Pandang. Jadi kemungkinan kami akan memilih jet,” kata Elisa.

Jika demikian, maka  ATR Aircraft, pabrikan pesawat baling-baling (propeller) asal Blagnac, Perancis tentu tereliminasi sebagai kandidat armada yang digunakan untuk Sub-100.  Hal ini berarti dua  merek pesawat yang masih diseleksi adalah Embraer asal Brasil serta Bombardier dari Jerman.

Elisa mengakui, pesawat baling-baling jauh lebih ekonomis digunakan sebagai feeder. Namun, jika diputuskan untuk menggunakan dua tipe pesawat maka biaya operasional Garuda bisa menjadi boros. “Sampai saat ini kami masih mengevaluasi, perkiraan saya antara pertengahan sampai akhir Maret sudah ada keputusan pesawat Sub-100 yang akan kami datangkan,” katanya.

Sesuai rencana, Garuda akan mengalokasikan dana dari hasil penawaran umum saham perdana (IPO) untuk mendatangkan 36 pesawat. Terdiri dari 10 Boeing 737-800 Next Generation (NG), 10 unit Boeing 777, enam unit Airbus A330-200, lima unit pesawat narrow body untuk digunakan Citilink, serta lima unit pesawat tipe Sub-100. Dalam jangka panjang, jumlah Sub-100 yang dioperasikan Garuda akan bertambah sampai 18 unit.[dni]

100211 Kemenkominfo Lakukan Coklit Sitra Wimax

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berjanji akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) bagi penyedia layanan Broadband Wireless Access (BWA) Sitra Wimax sebelum secara resmi mengkomersialkan jasanya.

“Kami pasti akan melakukan Coklit walau Sitra Wimax sudah memiliki sertifikasi Uji Laik Operasi (ULO). Ini untuk mengklarifikasi isu yang selama ini berkembang kalau operator itu menyelenggarakan Wimax 16e dengan menggunakan perangkat tidak sesuai standar,” tegas Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo M. Budi Setyawan di Jakarta, Rabu (9/2).

Untuk diketahui teknologi  Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan 802.16d (16d) untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).  Kedua, 802.16e (16e)  untuk Mobile dan Nomadic Wimax.

Indonesia mengadopsi 16d untuk membangkitkan manufaktur dalam negeri karena penyedia perangkat global lebih banyak bermain di 16e. Perusahaan lokal yang bermain di perangkat Wimax adalah anak usaha Indonesian Tower, PT Teknologi Riset Global (TRG) dan PT Hariff Daya Tunggal. Sitra Wimax dikabarkan membeli perangkat milik Huawei dan ZTE yang mengusung 16e.

Iwan menjelaskan, sejauh ini untuk pemenang tender BWA pada dua tahun lalu standar yang ditetapkan oleh pemerintah masih 16d. Namun, jika ada pelaku usaha yang berminat bermain di 16e, bisa mengikuti tender spektrum 2,3GHz selebar 60 MHz yang akan dilaksanakan tak lama lagi.

“Sisa frekuensi di spektrum tersebut bisa melalui proses lelang atau price taking,” jelasnya.

Sitra WiMax diketahui telah memberikan uji coba gratis kepada seribu pengguna di Lippo Karawaci, BSD Serpong, Cinere dan Kelapa Gading.

Perusahaan ini menargetkan kala melakukan komersialisasi resmi bisa meraih 150 ribu pengguna.  Rencananya dana sebesar satu triliun rupiah disiapkan untuk pengembangan jaringan.  Pada tahun depan jaringan akn dikembangkan ke Medan dan Aceh.[dni]

100211 Proyek M-PLIK Selesai November

JAKARTA—Badan Layanan Umum Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BLU-BTIP) optimistis para pemenang tender  penyediaan layanan internet kecamatan bersifat  bergerak (M-PLIK) mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam kurun waktu enam hingga sembilan bulan mendatang.

“Maksimal pada November nanti sudah selesai pekerjaannya oleh para pemenang. Terdapat enam pemenang yang ditentukan pada 23 desember 2010 untuk 20 paket pekerjaan,” ungkap Kepala BTIP Santoso Serad kepada Koran Jakarta, Rabu (9/2).

Diungkapkannya, enam pemenang adalah  PT Multidata Rancana Prima (2 paket), PT  AJN Solusindo (3 paket), WIN (1 paket), Lintas Arta (6 paket), Telkom (6 paket), dan Radnet (1 paket). Anggaran yang disediakan untuk proyek ini sekitar 1,4 triliun rupiah dari pagu awal 1,4 triliun rupiah.

Dijelaskannya, terdapat satu paket pengerjaan yakni di wilayah Aceh yang akan diulang tendernya dengan nilai 90 miliar rupiah karena peserta lelang hanya dua perusahaan. “Proyek M-PLIK ini beda dengan Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK). M-PLIK akan berbasis di kabupaten dan nantinya akan mobile mendukung program, sedangkan PLIK di kecamatan dan fixed,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Operasi  Lintasarta Bambang Priantono mengakui, telah mulai melakukan pengerjaan proyek M-PLIK karena PLIK telah diselesaikan. “Kami bahkan siap jika  mengerjakan proyek PLIK yang belum selesai dilakukan oleh pemenang lainnya,” jelasnya.

Tender PLIK sendiri dikerjakan oleh  empat perusahaan yakni  Telkom, Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, serta Aplikanusa Lintasarta.

Pemenang tender akan menyediakan akses jaringan internet untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia yang terbagi atas  11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama  370,5 miliar rupiah atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk jangka waktu lima tahun. Paket pengerjaan yang dilakukan oleh Sarana Insan Muda Selaras hingga sekarang belum selesai[dni]

100211 Pengalamatan IP: Menyelamatkan Eksistensi Dunia Maya

Kabar menganggetkan dirilis oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA) yang menyatakan persediaan alamat IPv4 akan habis di pertengahan 2011.  IANA adalah lembaga yang mengatur alokasi Internet Protocol Address (IP address) di dunia. Di bawahnya ada pembagian 5 wilayah berdasarkan geografi. Indonesia bernaung di bawah  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) yang berpusat di Australia.

IP Address merupakan salah satu sumberdaya internet yang terbatas jumlahnya dan menjadi satu-satunya sistem pengalamatan jaringan internet. Sistem pengalamatan ini memungkinkan komunikasi antar jaringan di dalam Internet. Jika untuk basic telephony, IP address diibaratkan adalah penomoran. Seandainya sumber daya ini habis, maka kiamatlah eksistensi dunia maya di satu negara  karena tidak bisa berkembang.

Sejak 1983, sistem pengalamatan yang digunakan adalah IPv4 dengan jumlah sekitar 4 miliar.  IANA mengungkapkan  alamat IPv4  yang  tersisa 7 persen  atau setara dengan 280 juta IP di seluruh dunia, sehingga harus segera bersiap untuk migrasi ke dalam IPv6. IPv4 yang tersisa akan dibagi untuk kawasan Amerika Utara akan mendapatkan jatah 20 persen, 10 persen untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Rusia, Amerika Latin dan Karibia sebesar 10 persen, sedangkan wilayah Afrika sebanyak 53 persen.
IPv6 merupakan jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 6. Panjang totalnya adalah 128-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 2128=3,4 x 1038 host komputer di seluruh dunia.
IPv6 memiliki kelebihan seperti tingkat keamanan jaringan lebih tinggi, konfigurasi dan routing otomatis serta jumlah pengalamatan yang bisa mencapai jumlah tidak terhingga atau setara setiap inci permukaan bumi.

Operator Siap
Direktur Jaringan XL Axiata Dian Siswarini menegaskan, telah siap menjalankan IPv6 karena persiapan dilakukan sejak 2007. “Sekarang implementasi memakai dual stack mode, hampir semua elemen jaringan sudah siap menjalankan IPv6  mulai dari upstream, core network (Network Access Provider/NAP, ISP POP) dan  server seperti  DNS, Web dan  Mail server,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (9/2).

Dijelaskannya, Dual stack dilakukan agar  transisi  mulus sehingga  perangkat yang menggunakan  IPv4 masih bisa dilayani. “Jika migrasi menggunakan  clean cut, pengguna malah tidak bisa akses ke internet,” katanya.

Wakil Direktur Utama Bidang Jaringan Bakrie Telecom M. Danny Buldansyah memperkirakan masih butuh waktu dua hingga tiga bulan meng-upgrade sistem setelah waktu yang ditetapkan oleh pemerintah agar seluruh jaringannya siap dengan IPv6.
Sementara Direktur Utama  Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengungkapkan, IM2 telah memperluas kesiapan terhadap IPv6 pada Maret tahun lalu yang mencakup perangkat dan router yang melayani pelanggan segmen korporasi.
Rendah
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot Dewo S Broto mengakui di Indonesia masih rendah persiapan untuk migrasi ke IPv6 walau sudah dilakukan berbagai persiapan sejak dua tahun lalu. “Kita sudah lakukan segala upaya, bahkan membuat satuan gugus tugas (Task Force), tetapi persiapannya sekitar 65 persen. Kami ingin migrasi ke IPv6 diakselerasi lebih cepat  karena habisnya IPv4 ternyata lebih cepat. Kita targetkan April persiapan infrastruktur sudah selesai,” tegasnya.

Sayangnya, walau memiliki target yang mepet, pemerintah tidak mau keluar biaya untuk akselerasi dan lebih membatasi diri sebagai  fasilitator melalui edukasi. “Biaya dan tanggungjawab migrasi ini ada di Penyedia jaringan Internet (PJI),” tegasnya.

Anggota Tim Ahli Task Force Migrasi IPv6,  M. S. Manggalanny mengungkapkan, perwakilan dari APNIC di Indonesia adalah Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII). “Proses pengajuan alamat IP ada biaya per tahun. Khusus bagi pengguna yang sdh punya alokasi IPv4 sendiri boleh mengajukan alokasi IPv6 gratis selama beberapa waktu untuk uji coba implementasi,” jelasnya.

Kemungkinan  biaya tambahan akan terjadi kala  implementasi di jaringan dipacu oleh penggunaan sumber daya manusia atau meng-upgrade  upgrade peralatan serta aplikasi. Belum lagi kemungkinan biaya di sisi pelanggan jika  diterapkan di PJI. “Di Indonesia itu masih dual stack alias  IPv6 berjalan di jaringan  IPv4. Sangat sedikit PJI yang murni menjalankan IPv6,” katanya.

Ditegaskannya, pemerintah sudah bekerja keras  namun  antusiasme industri untuk migrasi rendah dan ini terjadi di semua negara.  Hal ini karena  prinsipnya IPv6 sendiri sebenarnya belum sampai tahap yang reasonable untuk diimplementasikan. Apalagi, IPv4 hingga sekarang masih bisa berjalan, sehingga pelaku usaha lebih suka “menunggu” ketimbang dana keluar. Semakin diperparah  adaptasi terhadap IPv6 itu sendiri di kalangan industri penghasil teknologi masih sangat rendah.

Disarankannya, jalan keluar yang dilakukan adalah mendorong  pendistribusian secara masif IPv6 kepada publik. Namun ini akan menghadapi kendala dimana selama ini  sumber daya IP sudah menjadi komoditas yang dikuasai oleh rejim NIC/NIR akibatnya lantas cenderung komersil serta birokratif, untuk mengikat stakeholder  sekaligus  daya tawar di dalam relasinya ke semua mitra.

Wakil Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan  menjelaskan, sebenarnya yang terrjadi bukanlah migrasi ke IPv6 tetapi semua PJI siap menjalankan IPv6.  “Migrasi baru bisa dilakukan  jika semua stakeholder sudah mengunakan IPv6. Sekarang itu masih  dual stack.  Saat ini yang sudah terlihat di jaringan internasional ada 44 atau sekitar 19 persen  dari total  227 PJI,” jelasnya.

Sammy pun membantah asosiasinya melakukan komersialisasi dalam pengalamatan IP. “Komersial darimana? Fee kita lebih murah daripada ambil di APNIC dan fee itu ditentukan lewat  rapat yang terbuka,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A. Purwardi mengungkapkan, baru sekitar 10 persen PJIyang siap menjalankan IPv6. “Soal migrasi itu akan  terjadi secara akomodatif. Jika tidak migrasi  para pengguna IPv4 tidak bisa melongok ke IPv6. Proses ini hulu ke  hilir dari segi jaringan dan paralel  dengan DNSv6,” jelasnya.

Diungkapkannya, walau IPv4 sudah krisis persediaannya, PJI yang juga sebagai operator selular atau Fixed Wireless Access (FWA)  masih meminta IPv4  karena belum siap dengan IPv6 di sisi jaringan hingga ke  pelanggan. “Operator itu  sudah habis-habisan investasi  di IPv4. Ini juga salah satu pemicu lambannya persiapan ke IPv6,” ketusnya.[dni]