080211 Berbenah ala Penguasa

Dominasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  (Telkom) di  industri telekomunikasi tak  terbantahkan lagi. Anak usahanya, Telkomsel, adalah penguasa 55 persen pangsa pasar seluler. Belum lagi unit usaha Fixed Wireless Access (FWA) Flexi yang juga menjadi pemimpin di pasarnya.

Namun, mulai tahun lalu sepertinya Telkomsel yang selalu menjadi andalan sebagai pemasok sekitar 60 persen omset bagi perseroan secara grup agak tersendat. Kinerja anak usaha hasil patungan dengan SingTel ini tidak sekinclong 2009.

Untuk diketahui,    Telkomsel pada 2009 meraih pendapatan sekitar 40 triliun rupiah dengan jumlah pelanggan 82 juta nomor. Target pada 2010 adalah mendapatkan omset 44 triliun rupiah dengan jumlah pelanggan 100 juta nomor.

Namun, pada tahun lalu pertumbuhan omset hanya di bawah 4 persen atau sekitar 41,6 triliun rupiah dengan raihan 95 juta pelanggan. Sedangkan laba bersih hanya 11,326 triliun rupiah atau turun 13,6 persen dibandingkan 2009 sebesar 13,16 triliun rupiah.

“Ini semua karena pasar sudah mencapai titik jenuh. Kinerja paling terpukul kala kuartal I 2010 dimana terjadi perang penawaran SMS gratis lintas operator,” keluh Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, belum lama ini.

Telkom sebagai pemilik 65 persen saham Telkomsel pun tak tinggal diam. Restrukturisasi manajemen Telkomsel akan dilakukan secepatnya menjelang tutup semester I 2010. “Memang benar akan dilakukan restrukturisasi manajemen Telkomsel dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan lanskap industri,” ungkap Komisaris Utama Telkomsel Rinaldi Firmansyah.

Diungkapkannya, rencananya jumlah direksi Telkomsel akan dimekarkan dari lima menjadi delapan personil.  “Jumlahnya memang menjadi 8. Sekarang kita sedang diskusi dengan Singtel sebagai  pemegang  35 persen saham  untuk menentukan komposisi. Telkom tentu ingin mendapatkan jumlah dominan seperti sekarang karena menguasai  65 persen,” katanya.

Berdasarkan catatan, susunan direksi Telkomsel sekarang adalah Direktur Utama Sarwoto Atmosutarno,    Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong. Dua nama terakhir adalah perwakilan dari Singtel.

Pemekaran dilakukan  dengan menambah posisi direksi sumber daya manusia, penjualan, dan Teknologi Informasi. Telkom sendiri menginginkan posisi direksi utama, keuangan, operasi, penjualan, dan SDM harus diisi oleh perwakilannya. Kabar beredar memberikan sinyal kuat Herfini Haryono akan dipromosikan menjabat direktur utama.

Berkaitan dengan kinerja Telkomsel pada 2010 yang memberikan sinyal pesimistis berupa pertumbuhan omset tidak sesuai target yakni 10 persen, Rinaldi menegaskan, performa Telkom secara konsolidasi masih menunjukkan angka yang bagus untuk tahun lalu.  “Saya belum mau bicara kinerja karena masih dihitung. Telkom tetap tumbuh single digit tahun lalu. Baru itu saja yang bisa diinformasikan,” katanya.

Banyak kalangan beranggapan dengan melambatnya pertumbuhan Telkomsel pada 2010 dan tertekannya laba Telkom pada kuartal III 2010, diperkirakan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pada tahun lalu tidak begitu menggembirakan.

Menanggapi hal itu, Head of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia meminta, semua pihak untuk menunggu dulu  hasil audit laporan keuangan Telkomsel dan Telkom secara grup sebelum mengambil kesimpulan ada permasalahan di Telkomsel. “Jangan cepat mengambil kesimpulan. Sedangkan masalah  restrukturisasi itu hal yang biasa untuk mengadaptasi perubahan bisnis,” katanya.[dni]

080211 Pemain Besar Disarankan Minta Alokasi IPv4

JAKARTA—Para pemain besar di dunia internet seperti  penyedia konten, pemilik jaringan yang besar, kampus, bank, dan berbagai institusi yang memiliki jaringan dan konten internet, disarankan untuk  segera meminta alokasi IPv4, sekaligus langsung
menjalankan IPv6 agar bisnisnya tetap bisa berjalan.

IPv4 adalah pengalamatan internet versi 4  yang berjumlah 4,3 miliar Internet Protocol (IP), IPv6 berjumlah 4 triliun triliun triliun triliun IP dan  lebih  aman.

“Habisnya freepool IPv4 di  Internet Assigned Numbers Authority (IANA) diperkirakan pada sekitar pertengahan tahun 2011 ini. Para pemain besar disarankan meminta alokasi IPv4 sembari migrasi ke IPv6.  Ada banyak keuntungan apabila kita memiliki IPv4 sendiri,” jelas Kabid National Internet Registery dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Valens Riyadi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, memiliki alokasi IPv4 sendiri membuat pemain  berlangganan ke lebih dari satu Internet Service Provider (ISP) dan melakukan load balance, sekaligus fail over untuk beberapa link upstream tersebut. Pemain  juga lebih fleksibel untuk berpindah ISP, karena tidak perlu melakukan pengubahan alamat IP, karena alamat IP yang digunakan memang dialokasikan secara permanen  tidak tergantung pinjaman IP dari ISP.

Menurutnya, untuk penyedia konten seperti perbankan, memiliki IP sendiri juga lebih baik dari sisi keamanan, dan juga jika dilakukan whois pada alamat IP tersebut, data yang tercantum adalah identitas institusi sendiri, bukan ISP tempat  berlangganan.

Institusi yang ingin mendapatkan alokasi IPv4, bisa menghubungi Indonesia Network Information Center (IDNIC) di web http://www.idnic.net atau email hostmaster@idnic.net

Untuk diketahui, Alokasi IP Address di dunia diatur oleh IANA, dan di bawahnya ada pembagian 5 wilayah berdasarkan geografi. Indonesia bernaung di bawah Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). Menurut catatan APNIC, Indonesia saat ini telah mendapat alokasi alamat IPv4 sebanyak 49.455 blok IPv4 /24 atau sekitar 12.7 Juta alamat IP.

Pada 1 Februari 2011, IANA mengabulkan permintaan APNIC dan memberikan 2 buah blok /8 terakhirnya. Memang, masih ada 5 blok /8 lagi yang disimpan IANA, tetapi blok tersebut akan segera dibagikan secara merata ke setiap wilayah : Asia Pasific, Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, dan Eropa. 5 blok terakhir ini juga akan dialokasikan ke pengguna dengan tata cara yang jauh lebih ketat dari sebelumnya, dan jumlah maksimal yang jauh lebih kecil.

“Dalam beberapa waktu mendatang IPv4 dan IPv6 akan berjalan bersamaan (dual-stack), hingga satu saat nanti, kita bisa sepenuhnya menikmati penggunaan IPv6,” katanya.[dni]

080211 Mastel Tetap Perjuangkan Independensi BRTI

JAKARTA—Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tetap akan memperjuangkan hadirnya lembaga regulasi yang independen walaupun usulannya terkait perubahan  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ditolak mentah-mentah oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Kami tidak kecewa usulan untuk hadirnya regulator yang independent ditolak. Masih ada arena perjuangan lainnya yakni Rancangan Undang-undang Konvergensi yang sedang digodok bersama DPR. Kami akan berupaya menyakinkan wakil rakyat perlunya BRTI yang independen,” tegas Ketua Mastel Setyanto P Santosa kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, langkah Mastel memberikan masukan ke Kemenkominfo sudah sesuai dengan amanah UU Telekomunikasi dimana mewajibkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam membuat satu keputusan. “Untuk pejabat yang mengerti perundangan,  mencari masukan dari masyarakat itu wajib. Jika tidakdilakukan itu  sebenarnya melecehkan UU yang menjadi acuan dari kementrian terkait,” sesalnya.

Sebelumnya Mastel mengusulkan BRTI tetap diisi 7 personil dengan komposisi 5 wakil masyarakat dan 2 wakil pemerintah  untuk membentuk regulator yang tangguh dan independen.

Selain itu diusulkan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  dikeluarkan dari komposisi keanggotaan BRTI. Berikutnya Ketua BRTI dipilih di antara anggota dengan masa kerja selama  satu  tahun. Masa tugas anggota BRTI agar diatur dengan cara tidak bersamaan pengangkatannya, dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas sehingga diperlukan kondisi overlapping.

Sayangnya, semua usulan ini ditolak oleh Kemenkominfo. Bahkan, belum lama ini  Kemenkominfo seperti melenggang tanpa mendengar suara rakyat dengan melakukan perubahan personil di jajaran  eselon II.

Kursi yang disorot adalah berubahnya posisi  Azhar Hasyim dari Direktur Standarisasi Pos dan Telekomunikasi menjadi Direktur E-Business, Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan penggantinya adalah Lolly Amalia Abdullah yang sebelumnya menjabat Direktur Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten. Kabar beredar mengatakan Azhar diganti karena enggan mengubah standarisasi teknologi Wimax sesuai keinginan pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA).[dni]

080211 BRTI Janji Perketat Pemberian Lisensi

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berjanji akan memperketat pemberian lisensi penyelenggaraan agar terjadi efisiensi sumber daya.

“Kita sedang mengaji anak dan induk perusahaan tidak boleh memiliki lisensi yang sama. Ini pemborosan sumber daya,” ungkap Anggota Komite BRTI M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Dicontohkannya, perusahaan seperti Bakrie Telecom (BTEL) yang  memiliki anak usaha Bakrie Connectivity (Bconnect) dimana sama-sama ingin menyelenggarakan jasa internet. “BTEL sudah memiliki lisensi Penyelenggara Jasa Internet (PJI). Bconnect pada tahun lalu mengajukan pula PJI dan pleno BRTI menyetujuinya,” jelasnya.

Belum lama ini, Bconnect yang menjadi pemilik merek dagang AHA menggebrak pasar dengan menawarkan ponsel Android yang tidak hanya bisa mengakses data tetapi juga untuk jasa suara.

Anggota Komite BRTI lainnya, Heru Sutadi mengaku akan memeriksa lebih lanjut pola pemberian jasa suara yang dilakukan oleh Bconnect. “Kita harus tahu dulu itu jasa suara pakai clear channel atau Voice Over Internet Protocol (VoIP). Kalau clear channel itu pakai nomor esia atau Bconnect. Ini harus diklarifikasi,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kemenkominfo,  Titon Dutono mengatakan AHA hanya sekadar merek dagang milik BTEL. “Coba cek bagi yang berlangganan AHA. Lembar tagihan dari BTEL atau nama PJI lain,” katanya.

Sementara itu, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengungkapkan,  akan mengalokasikan dana 100 juta dollar AS untuk pengembangan  Bconnect tahun ini.

Belanja modal dari Bconnect akan digunakan untuk meng-upgrade 3-4 ribu BTS milik BTEL mengadopsi teknologi Evolution Data Optimized (EVDO). Sekarang baru 70 persen dari total BTS yang bisa EVDO.

Presiden Bakrie Connectivity Erik Meijer mengungkapkan, hingga akhir tahun lalu pengguna jasanya telah mencapai 75 ribu nomor di 12 kota. “Kami menargetkan pada tahun ini Bconnect bisa hadir di 20 kota,” katanya.[dni]

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berjanji akan memperketat pemberian lisensi penyelenggaraan agar terjadi efisiensi sumber daya.

“Kita sedang mengaji anak dan induk perusahaan tidak boleh memiliki lisensi yang sama. Ini pemborosan sumber daya,” ungkap Anggota Komite BRTI M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Dicontohkannya, perusahaan seperti Bakrie Telecom (BTEL) yang  memiliki anak usaha Bakrie Connectivity (Bconnect) dimana sama-sama ingin menyelenggarakan jasa internet. “BTEL sudah memiliki lisensi Penyelenggara Jasa Internet (PJI). Bconnect pada tahun lalu mengajukan pula PJI dan pleno BRTI menyetujuinya,” jelasnya.

Belum lama ini, Bconnect yang menjadi pemilik merek dagang AHA menggebrak pasar dengan menawarkan ponsel Android yang tidak hanya bisa mengakses data tetapi juga untuk jasa suara.

Anggota Komite BRTI lainnya, Heru Sutadi mengaku akan memeriksa lebih lanjut pola pemberian jasa suara yang dilakukan oleh Bconnect. “Kita harus tahu dulu itu jasa suara pakai clear channel atau Voice Over Internet Protocol (VoIP). Kalau clear channel itu pakai nomor esia atau Bconnect. Ini harus diklarifikasi,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kemenkominfo,  Titon Dutono mengatakan AHA hanya sekadar merek dagang milik BTEL. “Coba cek bagi yang berlangganan AHA. Lembar tagihan dari BTEL atau nama PJI lain,” katanya.

Sementara itu, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengungkapkan,  akan mengalokasikan dana 100 juta dollar AS untuk pengembangan  Bconnect tahun ini.

Belanja modal dari Bconnect akan digunakan untuk meng-upgrade 3-4 ribu BTS milik BTEL mengadopsi teknologi Evolution Data Optimized (EVDO). Sekarang baru 70 persen dari total BTS yang bisa EVDO.

Presiden Bakrie Connectivity Erik Meijer mengungkapkan, hingga akhir tahun lalu pengguna jasanya telah mencapai 75 ribu nomor di 12 kota. “Kami menargetkan pada tahun ini Bconnect bisa hadir di 20 kota,” katanya.[dni]

080211 Mencari Pasangan untuk Bersaing

Pada tahun ini pertumbuhan sektor telekomunikasi diperkirakan hanya 9 persen dengan  jumlah pelanggan yang diperebutkan sekitar 38,15 juta nomor baru. Jika menilik pada performa tiga tahun belakangan, jasa seluler akan kembali mendominasi perolehan jumlah pelanggan, sementara pemain Fixed Wireless Access (FWA) masih berusaha bertahan untuk hidup.

Pemain seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Smart, Mobile-8, Axis, Tri, dan Sampoerna. Sedangkan pemain FWA adalah TelkomFlexi, Indosat Starone, Bakrie Telecom (BTEL), dan Mobile-8 Hepi.

Isyarat pemain FWA masih berada dalam tekanan bisa dilihat dari kinerja BTEL yang hingga kuartal III tahun lalu  hanya mampu  mencatat pertumbuhan pendapatan usaha baik secara bersih atau kotor dibawah angka satu persen.

Belum lagi pertambahan pelanggannya per kuartal yang tergolong kecil yakni pada kuartal ketiga meraih 12,1 juta nomor, sementara pada semester I di posisi 11,1 juta pelanggan dengan Average Revenue Per User (ARPU) sekitar 26 ribu rupiah.

Begitu juga Flexi yang memiliki 16,8 juta pelanggan dengan ARPU 17 ribu rupiah yang didukung 5.650 BTS. Total dari kuartal pertama hingga kuartal III 2010,  Flexi hanya mendapatkan 852 ribu pelanggan. StarOne lebiih miris lagi nasibnya karena angka pelanggannya berputar-putar dari 500-722 ribu pelanggan selama setahun terakhir, sementara ARPU turun secara konstan dengan posisi terakhir 17 ribu rupiah.

Bandingkan dengan pemain seluler seperti Telkomsel yang sepanjang 2010 mampu mendapatkan 13 juta pelanggan baru sehingga mengumpulkan 95 juta nomor atau XL Axiata yang berhasil menambah 9 juta pelanggan baru hingga memiliki 40,4 juta pengguna.

Sadar
Para pemain FWA pun sadar berada dalam tekanan seluler untuk berkompetisi. Wacana konsolidasi sudah mulai terlontar. Salah satunya yang paling heboh pada tahun lalu adalah isyarat akan dikonsolidasikannya TelkomFlexi (Flexi) dengan BTEL.

Namun, kabar ini akhirnya mereda setelah Menneg BUMN Mustafa Abubakar menyadari wacana tersebut tidak menguntungkan bagi Telkom. “Sudah tutup buku soal itu,” tegasnya beberapa waktu lalu

Banyak kalangan di industri telekomunikasi menolak wacana merger Flexi dengan pemilik merek dagang  Esia itu,  termasuk dari Serikat Karyawan (Sekar) Telkom. Mereka menilai BTEL perusahaan yang terlalu memiliki hutang tinggi sehingga penggabungan justru akan menjadi beban bagi Telkom karena ikut menanggung. Hal ini makin dipersulit dengan isu posisi Telkom yang nantinya hanya menjadi minoritas jika penggabungan terjadi

Komisaris Utama Telkom Jusman Syafii Djamal menegaskan, Flexi terus dikembangkan untuk memperkuat portfolio perseroan. “Flexi terus dikembangkan. Strategi pengembangannya bermacam-macam. Kajian terus dilakukan,” ungkap Jusman.

Diakuinya, salah satu strategi yang dilakukan adalah mencarikan mitra untuk mengembangkan unit usaha itu. “Tentunya dalam bermitra itu kami mencari yang sehat dan dalam posisi mayoritas. Jika di dalam negeri tidak ada mitra yang sesuai, tak tertutup kemungkinan datang dari luar negeri,” tegasnya.

Lirik StarOne
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengaku terbuka jika  Indosat  ingin melepas anak usaha FWA, StarOne, untuk dikonsolidasikan dengan Flexi.  “ Dulu, satu atau 1,5 tahun lalu memang ada pembicaraan dengan Indosat membahas StarOne-Flexi. Tetapi setelah itu tidak ada lagi. Kami terbuka saja kembali berdiskusi jika Indosat memang benar ingin memisahkan StarOne dari perusahaanya,” jelasnya.

Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko  mengaku  ingin mengoptimalkan StarOne  agar tidak menjadi aset tidur yang memberatkan perusahaan. “StarOne akan terus dikembangkan. Kita ingin semua aset yang berpotensi memberikan pendapatan bagi perusahaan dioptimalkan,”  jelas Harry.

Jika melihat beberapa pilihan yang tersedia,  mencari mitra strategis atau melepas sebagian kepemilikan di StarOne adalah langkah realistis bagi Indosat. Pasalnya,  berharap induk usaha, Qatar Telecom, untuk menginjeksi dana sepertinya hal yang mustahil karena fokus selama ini ke jasa seluler.

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro menyarankan sebelum dilakukan konsolidasi ada kajian dulu tentang kebutuhan kedua pemain. “Konsolidasi itu mengincar spektrum frekuensi,  pelanggan, brand equity, saluran distribusi, atau efisiensi pendanaan,” katanya.

Diungkapkannya, dari sisi merek dagang atau saluran distribusi StarOne tidak begitu menarik. “Namun, jika melihat spektrum yang menganggur ada baiknya dikembangkan oleh Telkom,” tuturnya.

Pengamat telekomunikasi lainnya, Bayu Samudiyo mengungkapkan, jika  Flexi dikonsolidasikan dengan StarOne tidak memberikan dampak bagi Telkom secara grup. “Kalau dilihat dari sisi pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan, StarOne tidak menjual jika disandingkan dengan Flexi,” jelasnya.

Sementara Pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso mengingatkan, masalah letak frekuensi antara StarOne dan Flexi yang berjauhan akan menjadi kendala tersendiri untuk konsolidasi.

“Frekuensi  StarOne bersebelahan dengan GSM milik Indosat sendiri. Selama ini karena dikelola satu perusahaan lebih mudah mengatasi interference yang terjadi. Sementara kondisi sekarang, untuk di perbatasan Singapura  dan Malaysia, sulit dipakai, karena kedua negara  memakainya untuk extended GSM,” jelasnya.

Dijelaskannya, selama ini walau StarOne memiliki dua kanal frekuensi, satu kanal digunakan untuk guardband dengan GSM dan satunya lagi untuk menggelar layanan. “Akan lebih menguntungkan bagi Indosat,  frekuensi StarOne yang efektif satu kanal digunakan untuk pengembangan GSM khususnnya layanan data,” jelasnya.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi meminta kedua belah pihak yang akan melakukan konsolidasi melapor ke regulator jika benar akan direalisasikan.

“Meskipun dilihat dari penguasaan pasar keduanya tidak memicu monopoli kalau dari sisi jumlah pelanggan, regulator telekomunikasi perlu melakukan kajian terutama soal sumber daya terbatas yang dikelola keduanya yakni frekuensi dan penomoran,” tegasnya.

Dijelaskannya, StarOne hanyalah nama produk, sedangkan yang memegang lisensinya adalah Indosat, sehingga perlu kejelasan mengingat frekuensi tidak bisa dipindahtangankan ke perusahaan lain.

Diungkapkannya,  saat ini memang lisensi antara seluler dan FWA dipisahkan, tidak seperti dulu masih digabung dalam satu paket.

Dikatakannya, masalah kecenderungan konsolidasi di sektor telekomunikasi sudah diantisipasi dengan menggodok peraturan menteri terkait merger dan akuisisi.

Dalam kajian itu masalah penguasaan sumber daya terbatas akibat adanya konsolidasi harus dikembalikan dulu ke pemerintah untuk ditelaah  kebutuhan ideal dari entitas baru.

Rancangan peraturan menteri itu mengacu kepada UU anti monopoli sehingga tidak akan tumpang tindih dengan regulasi terkait merger dan akuisisi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Sekarang masih terus dibahas. Semoga bisa cepat diselesaikan agar bisa mendapat respons dari publik. Soalnya banyak yang bilang tahun ini akan ada beberapa konsolidasi dilakukan oleh pemain. Regulasi ini bisa menjadi kepastian dan payung hukum, ” tegasnya.[Dni]