010211 Revisi Regulasi Satelit Mendesak Diselesaikan.

JAKARTA—Pemerintah didesak untuk secepatnya menyelesaikan revisi KM No 37/2006  tentang Penggunaan Satelit agar bisa mengimbangi perkembangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

“Indonesia adalah pasar yang besar bagi bisnis satelit. Jika tidak ada aturan main yang jelas, bisa jadi potensi pasar dimanfaatkanoleh asing yang melihat banyaknya celah hukum di KM No 37/2006 itu,” tegas Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto kepada Koran Jakarta, Senin (31/1).

Dijelaskannya, pengaturan ruang angkasa diperlukan menyesuaikan dengan perkembangan jaman, apalagi telah muncul era Internet Protocol (IP)m konvergensi. “Diperlukan sinergi ijin antara pemberian lisensi, landing right (hak labuh), dan sertifikasi perangkat pelanggan sehingga kepentingan nasional lebih dapat diamankan.

“Regulator harus peka dalam memberikan ijin masuknya satelit asing ke Indonesia. Jika pemain lokal memiliki komitmen untuk agresif, keran untuk asing tetap dibuka, ini sama saja menjadikan anak bangsa jadi tamu di negeri sendiri,” sesalnya.

Diberikannya landing right kepada Inmarsat dipertanyakan sejumlah kalangan telematika, mensgingat satelit asal Inggris tersebut belum memenuhi asas resiprokal (timbal balik).

Belum lama ini jagat bisnis satelit lokal dihebohkan dengan masuknya satelit Inggris, Inmarsat,  melalui PT Dini Nusa Kusuma dan akan melayani mobile satellite di frekuensi 1.600 MHz.

Diberikannya  landing right  kepada satelit Inmarsat asal Inggris,  dipastikan operator mobile satellite PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) mendapatkan pesaing yang serius.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan cara-cara yang dilakukan Inmarsat sama seperti yang dilakukan SES-7 dan Mabuhay, yaitu menggandeng perusahaan lokal untuk mengambil kue satelit di Indonesia.

“Ini sangat aneh dan harus diselidiki, mengapa angkasa Indonesia begitu bebasnya diacak-acak satelit dari negara lain, padahal itu sangat terkait dengan masalah kedaulatan dan keamanan nasional,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Kelembagaan Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Ikhsan Baidirus mengakui untuk sementara Indonesia memang belum memiliki satelit yang punya foot print di wilayah Inggris.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s