010211 Mengoptimalkan Keberadaan Sumber Daya Terbatas

Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) melalui riset yang dilakukannya menyatakan band-band spektrum frekuensi strategis yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan layanan broadband wireless sudah habis.

Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena  tuntutan tambahan spektrum untuk beberapa operator besar seperti XL Axiata dan Telkomsel dikhawatirkan tidak bisa dipenuhi. Padahal, tambahan alokasi spektrum baru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kepada  masyarakat.

“Jika dilihat dari jumlah pelanggan, habisnya spektrum tidak rasional.  Jumlah total pengguna  selular baru sekitar 200 juta nomor,  bandingkan kondisinya di India yang sudah lebih dari 600 juta nomor.  Jumlah pelanggan wireless broadband di Indonesia sekitar 16.5 juta nomor sementara di  India mencapai 156 juta nomor, “ungkap Pendiri Citrus Asmiati Rasyid kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, di negara lain rata-rata band spektrum yang dialokasikan untuk industri selular baru sekitar 400 MHz.  Sementara, di Indonesia  sudah mencapai 800 MHz lebih. Hal ini mengesankan terjadi pemborosan sumber daya alam yang terbatas.  “Spektrum dibagi-bagikan begitu saja tanpa adanya kriteria dan prioritas yang jelas,” jelasnya.

Ini juga sinyal telah terjadi penumpukkan (hoarding spectrum) yakni  sebagian besar spektrum yang sudah diserahkan belum dipakai. Akibatnya, sumber daya alam yang bernilai trilliunan rupiah tersebut belum produktif dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung maupun tak langsung kepada negara dan masyarakat banyak.

Berdasarkan tabel alokasi frekuensi dari Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, band spektrum yang sudah dibagikan kepada pemain industri mobile adalah  270 MHz untuk layanan berbasis GSM,  45 MHz band berbasis CDMA, dan 190MHz untuk teknologi WiMax.

Indosat group ternyata  telah mendominasi penguasaan spektrum di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, Indosat sudah mengantongi 82.5 MHz lisensi spektrum di band frekuensi 850/900/1800/2100MHz.  Di band 3.3 GHz dan 2,3 GHz melalui dua anak usaha (Lintasarta dan IM2)  masing-masing 12.5MHz..  Indosat group juga  menguasai  band 10 GHz dan band spektrum untuk komunikasi satelit.

“Wajarkah penguasaan spektrum begitu banyaknya?  Ini perlu di audit secepatnya,  apakah spektrum sebegitu banyak sudah dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal? Dikaitkan dengan jumlah pengguna yang dilayani dan kinerja perusahaan tersebut. Mengingat, Indosat sudah dikuasai secara majoritas oleh perusahaan asing dimana  kepemilikan negara hanya tinggal 15 persen,” katanya.

Band 2.6 GHz
Menurut Asmiati, hal yang paling menyesakkan adalah ditemukannya alokasi sebesar  150 MHz di band 2.6 GHz yang dikuasai oleh Media Citra Indostar (MCI), anak usaha  MNC group, dengan lisensi penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yang diberikan semenjak tahun 1997.

Spektrum sebesar itu dipergunakan untuk layanan TV broadcast via satelit (BSS) dan Pay-TV, IndoVision. Permasalahannya, berdasarkan rekomendasi ITU pada World Radio Communications Conference (WRC) tahun 2003, band spektrum 2.6 GHz sudah dialokasikan untuk broadband wireless.

“Seharusnya, pada saat perpanjangan lisensi tahun 2007, pemerintah mampu menarik spektrum tersebut mengingat jumlah pelanggannya pun masih sedikit, dikabarkan sekitar satu juta.  Sehingga, spektrum sebesar 150 MHz bisa direlokasikan untuk layanan wireless broadband sesuai rekomendasi International Telecommunication Union (ITU),” jelasnya.

Diungkapkannya,  penataan ulang (Re-farming) spektrum di 2.6 GHz ini, telah dilakukan oleh regulator di Brazil pada Agustus 2010. Untuk tidak mengganggu bisnis operator MMDS, regulator tetap mengalokasikan alokasikan frekeunsi sebesar 70MHz, sehingga sisa sebanyak  120 MHz bisa ditenderkan untuk mobile broadband.

Audit Spektrum
Disarankannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan spektrum melalui refarming, audit spektrum perlu dilakukan secepatnya. Sebelum mengaudit spektrum yang dikuasai pemain industri broadcasting,  prioritas utama yang dapat dilakukan segera adalah audit spektrum pada band-band spektrum yang belum dipergunakan oleh pemain industri telekomunikasi.

“ Di India, untuk menghindari pemborosan spektrum, pinalti sudah diatur dengan jelas. Jika spektrum yang dikuasai berlebih dari keperluannya, apalagi belum dipakai sama sekali maka kelebihan spektrum tersebut dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) dua kali dan malahan sampai 230 persen,” tegasnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk pemain yang menginginkan  tambahan band spektrum, kriteria dan skala prioritas telah ditentukan secara jelas. Penambahan band spektrum dikaitkan dengan pencapaian kewajiban pembangunan jaringan (roll-out obligation).

“Malahan, untuk di metropolitan dan kota-kota besar, tidak cukup hanya roll-out obligation tetapi juga dilihat penguasaan pasar. Misalnya, untuk mendapatkan spektrum tambahan, operator harus sudah menguasai pasar 5 -10 persen tergantung lebar spektrum yang diminta,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengingatkan, kondisi spektrum di Indonesia berbeda dengan negara maju. “Kita jangan terjerumus pada pemikiran  frekuensi  harus dijual mahal. Spektrum memang mahal di negara lain, tapi industri mereka sudah lebih maju, dengan spektrum yang mahal pengembangan industri menjadi terkendala dari awal,” ingatnya.

Diakuinya, untuk spektrum 2,6 GHz memang  diperlukan  refarming dengan konsep kompensasi untuk kerugian yang mungkin ditimbulkan. “Untuk mendukung refarming ini perlu  ketegasan dan konsistensi pemerintah,” jelasnya.

Sementara Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengingatkan, jika ide refarming digulirkan harus melihat secara dekat kondisi industri. “Dulu refarming di 1.900 MHz, operator baru beli perangkat harus melakukan pergantian untuk 800 Mhz. tidak ada penggantian kerugian dari negara,” keluhnya.

Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Tulus Rahardjo menjelaskan, penggunaan frekuensi selalu menimbang aspek ekonomi, politik, dan manfaat bagi masyarakat.

“Untuk refaming itu pendekatannya melalui jangka waktu penggunaan. Untuk beberapa spektrum dilakukan pendekatan internasional, biasanya frekuensi  digunakan setelah  10 hingga 20 tahun. Namun untuk mobile data bisa lebih cepat, dalam waktu lima tahun sudah dilakukan recycle,” jelasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s