010211 Revisi Regulasi Satelit Mendesak Diselesaikan.

JAKARTA—Pemerintah didesak untuk secepatnya menyelesaikan revisi KM No 37/2006  tentang Penggunaan Satelit agar bisa mengimbangi perkembangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

“Indonesia adalah pasar yang besar bagi bisnis satelit. Jika tidak ada aturan main yang jelas, bisa jadi potensi pasar dimanfaatkanoleh asing yang melihat banyaknya celah hukum di KM No 37/2006 itu,” tegas Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto kepada Koran Jakarta, Senin (31/1).

Dijelaskannya, pengaturan ruang angkasa diperlukan menyesuaikan dengan perkembangan jaman, apalagi telah muncul era Internet Protocol (IP)m konvergensi. “Diperlukan sinergi ijin antara pemberian lisensi, landing right (hak labuh), dan sertifikasi perangkat pelanggan sehingga kepentingan nasional lebih dapat diamankan.

“Regulator harus peka dalam memberikan ijin masuknya satelit asing ke Indonesia. Jika pemain lokal memiliki komitmen untuk agresif, keran untuk asing tetap dibuka, ini sama saja menjadikan anak bangsa jadi tamu di negeri sendiri,” sesalnya.

Diberikannya landing right kepada Inmarsat dipertanyakan sejumlah kalangan telematika, mensgingat satelit asal Inggris tersebut belum memenuhi asas resiprokal (timbal balik).

Belum lama ini jagat bisnis satelit lokal dihebohkan dengan masuknya satelit Inggris, Inmarsat,  melalui PT Dini Nusa Kusuma dan akan melayani mobile satellite di frekuensi 1.600 MHz.

Diberikannya  landing right  kepada satelit Inmarsat asal Inggris,  dipastikan operator mobile satellite PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) mendapatkan pesaing yang serius.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan cara-cara yang dilakukan Inmarsat sama seperti yang dilakukan SES-7 dan Mabuhay, yaitu menggandeng perusahaan lokal untuk mengambil kue satelit di Indonesia.

“Ini sangat aneh dan harus diselidiki, mengapa angkasa Indonesia begitu bebasnya diacak-acak satelit dari negara lain, padahal itu sangat terkait dengan masalah kedaulatan dan keamanan nasional,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Kelembagaan Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Ikhsan Baidirus mengakui untuk sementara Indonesia memang belum memiliki satelit yang punya foot print di wilayah Inggris.[dni]

010211 Telkom Rambah Bisnis Pengiriman Uang

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mulai merambah bisnis pengiriman uang (Remmitance) melalui produk Delivery Money Access (Delima) yang menelan investasi sebesar 15-20 miliar rupiah.

“Delima bagian dari transformasi yang dilakukan Telkom sebagai perusahaan berbasis Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment (TIME). Delima ini bagian dari IME, “ ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Senin (31/1).

Diungkapkannya, bisnis pengiriman uang ini lumayan besar nilainya. Diperkirakan dari luar negeri ada uang sebesar 154 triliun rupiah yang dikirimkan ke negeri ini. Sedangkan di dalam negeri  yang dikirimkan mencapai 1,4 miliar dollar AS. Semua itu terjadi melalui 300 juta transaksi setiap tahunnya. Bisnis IME sendiri telah berkontribusi sebesar 8 persen bagi total pendapatan perseroan.

“Kami mengharapkan dalam waktu tiga tahun pertama akan ada 20 persen dari 300 juta transaksi itu yang menggunakan Delima.  Hal ini agar dalam jangka waktu tiga-empat tahun investasi yang ditanamkan untuk Delima bisa kembali,” jelasnya.

Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G. Wiryanata mengungkapkan, untuk menjalankan bisnis pengiriman ini perseroan dibantu oleh beberapa bank besar dalam settlement seperti Bank Mandiri dan BNI. “Di tahun pertama kami mengharapkan ada sekitar 5-6 juta transaksi melalui Delima dengan dukungan cash point sekitar 1.700 titik,” jelasnya.

Telkom  menjalankan bisnis remmitance menyusul Indosat dan XL Axiata yang sebelumnya telah mengantongi  izin Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dari Bank Indonesia.  Anak usaha Telkom, Telkomsel, pada tahun lalu juga mengantongi izin KUPU dan telah menjalankan bisnis mobile remmitance.

Manajemen Telkomsel
Berkaitan dengan restrukturisasi manajemen Telkomsel, Rinaldi yang juga menjabat Komisaris Utama di operator tersebut mengakui, akan dilakukan secepatnya menjelang tutup semester I 2010. “Memang benar akan dilakukan restrukturisasi manajemen Telkomsel dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan lanskap industri,” katanya.

Diungkapkannya, rencananya jumlah direksi Telkomsel akan dimekarkan dari lima menjadi delapan personil.  “Jumlahnya memang menjadi 8. Sekarang kita sedang diskusi dengan Singtel sebagai  pemegang  35 persen saham  untuk menentukan komposisi. Telkom tentu ingin mendapatkan jumlah dominan seperti sekarang karena menguasai  65 persen,” katanya.

Berdasarkan catatan, susunan direksi Telkomsel sekarang adalah Direktur Utama Sarwoto Atmosutarno,    Direktur Keuangan Triwahyusari, Direktur Perencanaan & Pengembangan Herfini Haryono, Direktur Operasi Ng Kwon Kee dan Direktur Niaga Leong Shin Loong. Dua nama terakhir adalah perwakilan dari Singtel.

Pemekaran dilakukan  dengan menambah direksi Sumber daya manusia, penjualan, dan Teknologi Informasi. Telkom sendiri menginginkan posisi direksi utama, keuangan, operasi, penjualan, dan SDM harus diisi oleh perwakilannya.

Berkaitan dengan kinerja Telkomsel pada 2010 yang memberikan sinyal pesimistis berupa pertumbuhan omset tidak sesuai target yakni 10 persen, Rinaldi menegaskan, performa Telkom secara konsolidasi masih menunjukkan angka yang bagus untuk tahun lalu.

“Saya belum mau bicara kinerja karena masih dihitung. Telkom tetap tumbuh single digit tahun lalu. Baru itu saja yang bisa diinformasikan,” katanya.

Untuk diketahui,    Telkomsel pada 2009 meraih pendapatan sekitar 40 triliun rupiah dengan jumlah pelanggan 82 juta nomor. Target pada 2010 adalah mendapatkan omset 44 triliun rupiah dengan jumlah pelanggan 100 juta nomor.

Namun, pada tahun lalu pertumbuhan omset hanya di bawah 4 persen atau sekitar 41,6 triliun rupiah dengan raihan 95 juta pelanggan. Sedangkan laba bersih hanya 11,326 triliun rupiah atau turun 13,6 persen dibandingkan 2009 sebesar 13,16 triliun rupiah.

Rinaldi menegaskan, Telkomsel tetap akan menjadi kontributor utama bagi pendapatan perseroan karena itu pada tahun ini 65 persen dari belanja modal sebesar 1,6 miliar dollar AS digelontorkan ke pemain selular terbesar itu.

“Dana belanja modal 80 persen dari kas internal, 20 persen dari eksternal. Untuk eksternal kita akan gunakan bank yang biasa bekerjasama seperti BRI, BCA, BNI, dan Mandiri,” katanya.

Sedangkan untuk jasa Fixed Wireless Access (FWA) Telkom Flexi, Rinaldi mengakui, tertarik untuk mencarikan mitra selain Bakrie Telecom. “Pada satu atau 1,5 tahun lalu memang ada pembicaraan dengan Indosat membahas StarOne-Flexi. Tetapi setelah itu tidak ada lagi. Kami terbuka saja kembali berdiskusi jika Indosat memang benar ingin memisahkan StarOne dari perusahaanya,” jelasnya.[dni]

010211 Mastel Tetap Perjuangkan Independensi BRTI

JAKARTA—Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tetap akan memperjuangkan hadirnya lembaga regulasi yang independen walaupun usulannya terkait perubahan  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ditolak mentah-mentah oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Kami tidak kecewa usulan untuk hadirnya regulator yang independent ditolak. Masih ada arena perjuangan lainnya yakni Rancangan Undang-undang Konvergensi yang sedang digodok bersama DPR. Kami akan berupaya menyakinkan wakil rakyat perlunya BRTI yang independen,” tegas Ketua Mastel Setyanto P Santosa kepada Koran Jakarta, Senin (31/1).

Menurutnya, langkah Mastel memberikan masukan ke Kemenkominfo sudah sesuai dengan amanah UU Telekomunikasi dimana mewajibkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam membuat satu keputusan. “Untuk pejabat yang mengerti perundangan,  mencari masukan dari masyarakat itu wajib. Jika tidakdilakukan itu  sebenarnya melecehkan UU yang menjadi acuan dari kementrian terkait,” sesalnya.

Sebelumnya Mastel mengusulkan BRTI tetap diisi 7 personil dengan komposisi 5 wakil masyarakat dan 2 wakil pemerintah  untuk membentuk regulator yang tangguh dan independen.

Selain itu diusulkan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  dikeluarkan dari komposisi keanggotaan BRTI. Berikutnya Ketua BRTI dipilih di antara anggota dengan masa kerja selama  satu  tahun. Masa tugas anggota BRTI agar diatur dengan cara tidak bersamaan pengangkatannya, dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas sehingga diperlukan kondisi overlapping.

Sayangnya, semua usulan ini ditolak oleh Kemenkominfo. Bahkan, belum lama ini  Kemenkominfo seperti melenggang tanpa mendengar suara rakyat dengan melakukan perubahan personil di jajaran  eselon II.

Kursi yang disorot adalah berubahnya posisi  Azhar Hasyim dari Direktur Standarisasi Pos dan Telekomunikasi menjadi Direktur E-Business, Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan penggantinya adalah Lolly Amalia Abdullah yang sebelumnya menjabat Direktur Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten. Kabar beredar mengatakan Azhar diganti karena enggan mengubah standarisasi teknologi Wimax sesuai keinginan pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA).[dni]

010211 XL Siapkan Rp 1,66 Triliun untuk Jasa Data

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) menyiapkan dana sebesar 1,66 triliun rupiah atau sepertiga dari total belanja modal 2011 sebesar 5 triliun rupiah  untuk mengembangkan layanan data.

Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi menjelaskan, diberikannya perhatian lebih serius untuk mengembangkan jasa data mengingat strategi perusahaan ke depan tidak lagi akan bermain tarif di suara dan SMS karena  besaran  nilai ritelnya  terus dipangkas sejak tahun lalu.

“Jika kita terus bermain di tarif untuk kedua jasa itu akan terkorbankan kualitas layanan. Selain itu, melihat pertumbuhan SIM Card tahun ini yang tidak besar, tidak ada gunanya dibanting tarif kalau pelanggan yang masuk tidak besar,” jelasnya di Jakarta, Senin (31/1).

Hasnul menegaskan, sejak tahun 2010, XL mulai memfokuskan diri terhadap layanan data dimana  sekitar 30 persen dari belanja modal 2010 untuk layanan data. Sepanjang tahun 2010, XL telah membangun 2.842 BTS (2G/3G) sehingga pada akhir 2010 jumlah BTS XL telah mencapai 22.191 (2G/3G). Pada tahun ini perseroan berencana  membangun 1.500- 2 ribu BTS baru.

Dalam rangka meningkatkan pengalaman pelanggan di layanan data, XL menyediakan platform khusus, XL go!. Platform tersebut diciptakan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi sisa pulsa, mengakses layanan jejaring sosial dengan mudah, dan mendapatkan berita terkini.

Sejak peluncuran pertama XL go! pada tanggal 3 November, platform tersebut sudah diakses hingga 1 juta pelanggan hanya dalam kurun waktu 3 minggu sejak peluncurannya. Sejalan dengan strategi untuk meningkatkan penggunaan layanan mobile data, XL memperkenalkan paket Nokia X3 yang dilengkapi dengan konten Glee (acara TV yang sedang naik daun) dan juga tombol akses langsung untuk XL go!.

Diperkirakan pada 2010 jasa data berkontribusi sebesar 9-10 persen bagi total pendapatan perseroan. Pada 2011 diharapkan meningkat di kisaran 15 persen untuk target minimal dan 20 persen dalam pencapaian maksimal.

Nomor Dua
Berkaitan dengan kinerja yang diraih perseroan pada 2010, Hasnul mengungkapkan, XL berhasil meraih posisi nomor dua di segmen selular.

”Tahun lalu  merupakan tahun yang baik bagi XL dimana kami berhasil semakin memantapkan posisi kami sebagai operator no. 2 di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari upaya dan strategi yang telah diterapkan XL sejak  2007,” katanya.

Diungkapkannya, pada tahun lalu XL meraih laba bersih  2,9 triliun rupiah atau naik 69 persen dibandingkan 2009.  Pendapatan usaha juga meningkat sebesar 27 persen dibandingkan 2009 atau sebesar  17,6 triliun rupiah.Sedangkan  Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) mencapai  9,3 triliun rupiah atau naik 50 persen dibandingkan 2009 dengan  dengan EBITDA marjin yang meningkat menjadi 53 persen pada akhir 2010. Sementara jumlah pelanggan menjadi 40,4 juta atau naik  28 persen dibandingkan 2009 sebesar  31,4 juta pelanggan.  Untuk tahun ini XL menargetkan  meraih  44,5-44,9 juta pelanggan.

Sepanjang tahun 2010, XL telah melunasi sebagian pinjaman sehingga pada akhir tahun 2010, total pinjaman XL berkurang dari  13,5 triliun rupiah  menjadi  10,2 triliun rupiah  dengan rasio Hutang Bersih (Hutang berbunga dikurangi Kas)/EBITDA sebesar 1,1x.

Melihat  kondisi neraca XL yang sehat, maka pihak manajemen XL telah memutuskan untuk memperbaharui kebijakan dividennya menjadi minimum 30% dari normalized net income (laba bersih yang telah disesuaikan terhadap selisih kurs yang belum terealisasi dan peristiwa luar biasa). Selain itu, XL akan mengajukan pada agenda RUPS tahunan untuk membayar dividen di tahun 2011 sebesar 30 persen  dari normalized net income 2010.

Untuk diketahui, posisi nomor satu di kancah segmen selular masih dipegang oleh Telkomsel dengan 95 juta pelanggan dan omset pada tahun lalu sebesar 41,6 triliun rupiah. Sementara Indosat belum mengeluarkan laporan keuangan 2010.

Pimpinan anak usaha Qatar Telecom ini masih optimistis tetap di posisi nomor dua karena pada November 2010 sudah meraih 40 juta pelanggan. Namun, untuk kinerja pada 2010 diyakini banyak pihak bottom line Indosat akan tertekan mengingat restrukturisasi organisasi yang dilakukan belum lama ini memaksa banyak karyawannya menjalankan program pensiun dini. Kondisi inilah yang menjadikan XL bisa menyalip di nomor dua jika hanya dilihat dari kinerja selulernya dibandingkan dengan Indosat.[dni]

010211 Smartfren Gelar ESB Ke-3

JAKARTA—PT Smart Telecom dan Mobile-8 Telecom yang bersinergi pemasaran dam merek Smartfren mengerahkan tiga ribu karyawannya untuk memasarkan  kartu perdana Lokal Plus di Jakarta,  Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Palembang, dan Makassar yang dinamakan program  Employee Sales Blitz (ESB) ketiga.

“Kami memanfaatkan seluruh saluran dan sumber daya yang ada untuk memasarkan layanan pertama dan satu-satunya di Indonesia  memberikan  gratis telpon selamanya tanpa syarat,” jelas  Presiden Direktur Mobile-8 Telecom Merza Fachys di Jakarta, Senin (31/1).

Deputy CEO Commercial Smart Telecom Djoko Tata Ibrahim mengharapkan, melalui  ESB,  karyawan smartfren dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berada di target lokasi potensial untuk produk-produk perseroan.

Lokal Plus merupakan kartu perdana pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan layanan telekomunikasi gabungan antara Fixed Wireless Access (FWA) atau Telepon Lokal  Wireless (nirkabel) dengan Layanan Selular. Kartu perdana ini dapat dibawa ke luar kota tanpa harus melakukan registrasi. Selain itu, layanan ini  juga menawarkan kenyamanan, karena kedua-duanya dapat dihubungi secara bersamaan, serta cukup mengisi ulang satu nomor saja untuk mengaktifkan keduanya.

Pada kesempatan lain, VP Area Jabotabek Jabar Telkomsel Venusiana Papasi  meluncurkan  situs interactiv  http://www.haisobat.com, sebagai  media komunikasi berbasis web untuk para anggota komunitas Telkomsel School Community (TSC).

Dijelaskannya, http://www.haisobat.com menyediakan berbagai menu yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan maupun pengetahuan akademik. Salah satu menunya adalah Aljabar dan Trigonometri yang dijabarkan dengan metode yang sangat mudah dan menarik. Disini para siswa bisa menyaksikan berbagai penyelesaian soal denga tips dan trik tertentu.

“Situs ini telah lama ada dan dikenal oleh para anggota TSC. Kini kami  mengembangkannya menjadi lebih baik lagi, sehingga mereka semakin betah untuk berlama-lama disini sekaligus mampu memberi manfaat bagi seluruh pengunjung situs ini,” katanya.

TSC merupakan komunitas sekolah pertama dan terbesar di Indonesia yang kini memiliki 6 juta anggota dari sekitar 7.000 sekolah di seluruh Indonesia. Program-program bagi TSC fokus pada kegiatan untuk meningkatkan kualitas prestasi siswa tanpa melupakan sisi entertainment dengan konsep edukasi.

Anggota TSC dapat menikmati tarif murah untuk nelpon, SMS, dan internet. Tersedia pula paket spesial chatting  melalui layanan Chatbox (Rp 5.500 per 30 hari), paket hemat internet berkecepatan tinggi Telkomsel Flash (Rp 10.000 untuk 35 MB), dan layanan SMS Freedom (Rp 20 per SMS).[dni]

010211 Mengoptimalkan Keberadaan Sumber Daya Terbatas

Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) melalui riset yang dilakukannya menyatakan band-band spektrum frekuensi strategis yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan layanan broadband wireless sudah habis.

Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena  tuntutan tambahan spektrum untuk beberapa operator besar seperti XL Axiata dan Telkomsel dikhawatirkan tidak bisa dipenuhi. Padahal, tambahan alokasi spektrum baru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kepada  masyarakat.

“Jika dilihat dari jumlah pelanggan, habisnya spektrum tidak rasional.  Jumlah total pengguna  selular baru sekitar 200 juta nomor,  bandingkan kondisinya di India yang sudah lebih dari 600 juta nomor.  Jumlah pelanggan wireless broadband di Indonesia sekitar 16.5 juta nomor sementara di  India mencapai 156 juta nomor, “ungkap Pendiri Citrus Asmiati Rasyid kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, di negara lain rata-rata band spektrum yang dialokasikan untuk industri selular baru sekitar 400 MHz.  Sementara, di Indonesia  sudah mencapai 800 MHz lebih. Hal ini mengesankan terjadi pemborosan sumber daya alam yang terbatas.  “Spektrum dibagi-bagikan begitu saja tanpa adanya kriteria dan prioritas yang jelas,” jelasnya.

Ini juga sinyal telah terjadi penumpukkan (hoarding spectrum) yakni  sebagian besar spektrum yang sudah diserahkan belum dipakai. Akibatnya, sumber daya alam yang bernilai trilliunan rupiah tersebut belum produktif dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung maupun tak langsung kepada negara dan masyarakat banyak.

Berdasarkan tabel alokasi frekuensi dari Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, band spektrum yang sudah dibagikan kepada pemain industri mobile adalah  270 MHz untuk layanan berbasis GSM,  45 MHz band berbasis CDMA, dan 190MHz untuk teknologi WiMax.

Indosat group ternyata  telah mendominasi penguasaan spektrum di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, Indosat sudah mengantongi 82.5 MHz lisensi spektrum di band frekuensi 850/900/1800/2100MHz.  Di band 3.3 GHz dan 2,3 GHz melalui dua anak usaha (Lintasarta dan IM2)  masing-masing 12.5MHz..  Indosat group juga  menguasai  band 10 GHz dan band spektrum untuk komunikasi satelit.

“Wajarkah penguasaan spektrum begitu banyaknya?  Ini perlu di audit secepatnya,  apakah spektrum sebegitu banyak sudah dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal? Dikaitkan dengan jumlah pengguna yang dilayani dan kinerja perusahaan tersebut. Mengingat, Indosat sudah dikuasai secara majoritas oleh perusahaan asing dimana  kepemilikan negara hanya tinggal 15 persen,” katanya.

Band 2.6 GHz
Menurut Asmiati, hal yang paling menyesakkan adalah ditemukannya alokasi sebesar  150 MHz di band 2.6 GHz yang dikuasai oleh Media Citra Indostar (MCI), anak usaha  MNC group, dengan lisensi penyelenggaraan jaringan tetap tertutup yang diberikan semenjak tahun 1997.

Spektrum sebesar itu dipergunakan untuk layanan TV broadcast via satelit (BSS) dan Pay-TV, IndoVision. Permasalahannya, berdasarkan rekomendasi ITU pada World Radio Communications Conference (WRC) tahun 2003, band spektrum 2.6 GHz sudah dialokasikan untuk broadband wireless.

“Seharusnya, pada saat perpanjangan lisensi tahun 2007, pemerintah mampu menarik spektrum tersebut mengingat jumlah pelanggannya pun masih sedikit, dikabarkan sekitar satu juta.  Sehingga, spektrum sebesar 150 MHz bisa direlokasikan untuk layanan wireless broadband sesuai rekomendasi International Telecommunication Union (ITU),” jelasnya.

Diungkapkannya,  penataan ulang (Re-farming) spektrum di 2.6 GHz ini, telah dilakukan oleh regulator di Brazil pada Agustus 2010. Untuk tidak mengganggu bisnis operator MMDS, regulator tetap mengalokasikan alokasikan frekeunsi sebesar 70MHz, sehingga sisa sebanyak  120 MHz bisa ditenderkan untuk mobile broadband.

Audit Spektrum
Disarankannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan spektrum melalui refarming, audit spektrum perlu dilakukan secepatnya. Sebelum mengaudit spektrum yang dikuasai pemain industri broadcasting,  prioritas utama yang dapat dilakukan segera adalah audit spektrum pada band-band spektrum yang belum dipergunakan oleh pemain industri telekomunikasi.

“ Di India, untuk menghindari pemborosan spektrum, pinalti sudah diatur dengan jelas. Jika spektrum yang dikuasai berlebih dari keperluannya, apalagi belum dipakai sama sekali maka kelebihan spektrum tersebut dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) dua kali dan malahan sampai 230 persen,” tegasnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk pemain yang menginginkan  tambahan band spektrum, kriteria dan skala prioritas telah ditentukan secara jelas. Penambahan band spektrum dikaitkan dengan pencapaian kewajiban pembangunan jaringan (roll-out obligation).

“Malahan, untuk di metropolitan dan kota-kota besar, tidak cukup hanya roll-out obligation tetapi juga dilihat penguasaan pasar. Misalnya, untuk mendapatkan spektrum tambahan, operator harus sudah menguasai pasar 5 -10 persen tergantung lebar spektrum yang diminta,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengingatkan, kondisi spektrum di Indonesia berbeda dengan negara maju. “Kita jangan terjerumus pada pemikiran  frekuensi  harus dijual mahal. Spektrum memang mahal di negara lain, tapi industri mereka sudah lebih maju, dengan spektrum yang mahal pengembangan industri menjadi terkendala dari awal,” ingatnya.

Diakuinya, untuk spektrum 2,6 GHz memang  diperlukan  refarming dengan konsep kompensasi untuk kerugian yang mungkin ditimbulkan. “Untuk mendukung refarming ini perlu  ketegasan dan konsistensi pemerintah,” jelasnya.

Sementara Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengingatkan, jika ide refarming digulirkan harus melihat secara dekat kondisi industri. “Dulu refarming di 1.900 MHz, operator baru beli perangkat harus melakukan pergantian untuk 800 Mhz. tidak ada penggantian kerugian dari negara,” keluhnya.

Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Tulus Rahardjo menjelaskan, penggunaan frekuensi selalu menimbang aspek ekonomi, politik, dan manfaat bagi masyarakat.

“Untuk refaming itu pendekatannya melalui jangka waktu penggunaan. Untuk beberapa spektrum dilakukan pendekatan internasional, biasanya frekuensi  digunakan setelah  10 hingga 20 tahun. Namun untuk mobile data bisa lebih cepat, dalam waktu lima tahun sudah dilakukan recycle,” jelasnya.[dni]

010211 Dibalik Kebutuhan Spektrum

Kondisi spektrum frekuensi untuk pengembangan mobile broadband yang telah habis menjadikan jasa ini akan gagal sebagai  mesin ekonomi untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mengingat minimnya jaringan kabel dan serat optik di negeri ini, sehingga menjadikan  spektrum frekuensi sebagai  infrastruktur utama untuk pengembangan
industri layanan broadband.

Fenomena  bagi-bagi band spektrum di  Indonesia  tidak terlepas dari desakan pemain kakap global,  terutama kuatnya persaingan teknologi WiMax dan GSM. Untuk mengusai pasar di Asia, dengan strategi bisnis masing-masing,  kedua kubu ini berusaha
merebut band spektrum frekuensi sebanyak mungkin terutama di China, India dan Indonesia, tiga negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia.

Berdasarkan tabel alokasi frekuensi dari Ditjen Postel, band spektrum yang sudah dibagikan kepada pemain mobile industries, 270 MHz untuk layanan berbasis GSM,  45MHz band berbasis CDMA, dan 190MHz untuk teknologi WiMax.

Berbeda dengan strategi bisnis kubu GSM yang berani bayar tinggi untuk dapatkan spektrum, tetapi pemain kubu WiMax selalu berusaha untuk dapatkan spektrum dengan harga murah dengan selalu beragumentasi solusi teknologi murah untuk rakyat pedesaan.

Ini perlu  dikritisi. Coba bandingkan harga spektrum untuk 3G, pemain harus membayar up-front fee, mencapai 486 miliar rupiah  dan yang paling murah 320miliar rupiah  untuk lebar pita 2x5MHz.

Sementara untuk WiMax, pada tahun 2008-2009, 100MHz di band 3.3GHz dibagi-bagikan tanpa tender, meskipun disebutkan mereka siap bayar nantinya (price taker).  Untuk band 2.3GHz,  dilakukan tender tetapi reserve-price hanya sepersepuluh tender 3G tahun 2005.

Patut dipertanyakan, mengapa pemain  WiMax mendapat perlakuan istimewa demikian?  Bukan saja tidak fair terhadap pemain GSM,  hal ini juga dinilai sungguh telah merugikan penerimaan negara.

Dikhawatirkan, spektrum yang dibagi-bagikan secara murah dan gratis tersebut bisa disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan itu. Seperti kasus 3G sebelumnya, lisensi spektrum dijual ke pihak asing  melalui akuisisi dan pemilik perusahaan mengantongi ratusan juta dollar AS minimum. Karena harga pasar spektrum Broadband Wireless Access (BWA) di negara berkembang di level 20 juta dollar AS  per MHz.

Sementara di Indonesia, 100 MHz spektrum BWA pada band 3.3GHz  dibagi-bagikan begitu saja.  Di India, up front fee untuk lisensi spektrum 20 MHz (unpaired) BWA untuk cakupan nasional mencapai di India USD2.9 miliar.

Badan Spektrum Nasional
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan spektrum, khususnya  untuk lancarnya perencanaan re-farming spektrum secara nasional, diusulkan dibentuknya suatu Badan Pengeloloaan Spektrum  di bawah presiden. Lembaga ini harus  memiliki kewenangan yang  kuat terutama untuk melakukan re-farming band spektrum yang dikuasai oleh industri broadcasting, maupun band-band spektrum lainnya yang dimiliki Kementrian Pertahanan dan Kepolisian Negara.

Agar memiliki kekuatan hukum, pembentukan Badan Spektrum Nasional (BSN) harus dibarengi UU Radio Komunikasi Nasional sehingga memperjelas peran, fungsi dan kewenangan, termasuk kriteria pemilihan dan remunerasi  tenaga-tenaga yang dibutuhkan.

Mengingat sampai saat ini negara kita masih sebagai pemakai teknologi, diharapkan  komitmen dari  vendor-vendor asing adanya transfer teknologi guna dijadikan kriteria utama dalam pemilihan teknologi kedepan.

Komitmen itu adalah  melakukan investasi langsung untuk pembangunan pusat riset dan lokal manufaktur di negara kita dan memberdayakan tenaga-tenaga Indonesia.[dni]