280111 KPPU Minta Industri Rotan Ditata Ulang

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk menata kembali industri rotan agar bisa mendorong perekonomian nasional.

“KPPU telah melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah terkait industri rotan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pedagangan No. 36/M-DAG/PER/2009 (Permendag No 36/2009) tentang Ketentuan Ekspor Rotan.  Terkait hasil kajian tersebut, KPPU menyampaikan Surat Saran dan Pertimbangan kepada Presiden RI melalui surat No. 263/K/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010,” ungkap Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum  Zaki Zein Badroen  melalui keterangan tertulis , Kamis (27/1).

Dijelaskannya, berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh KPPU, terdapat beberapa permasalahan terkait persaingan usaha yang dapat diakibatkan oleh Permendag No 36/2009 itu,  antara lain,  Pertama, terkait pembatasan ekspor rotan yang dapat menghilangkan potensi nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari ekspor rotan.

Kedua, adanya kewenangan pemberian lisensi yang diberikan kepada pelaku usaha seperti bukti pasok. Ketiga, Permendag No 36/2009 belum menjelaskan batasan jumlah produksi minimal suatu daerah dapat disebut sebagai daerah penghasil rotan. Tidak adanya batasan minimal produksi tersebut menyebabkan aturan ini berpotensi menghambat daerah penghasil rotan baru untuk dapat melakukan ekspor dari wilayahnya.

Keempat, meskipun rotan yang tidak dapat terserap oleh industri dalam negeri dapat diekspor dengan rekomendasi dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, namun pada kenyataannya hingga pertengahan 2010 permintaan rekomendasi tersebut hanya diajukan oleh 1 pelaku usaha.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, serta hasil analisis dampak kebijakan ekspor rotan terhadap persaingan usaha, maka KPPU menyampaikan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk    menentukan kuota ekspor rotan yang mengacu pada potensi lestari rotan, kemampuan memasok industri hulu rotan dan daya serap industri pengolahan rotan dalam negeri dengan menggunakan data yang terpusat dan diperbarui secara berkala.

Berikutnya,  menetapkan batas produksi agar suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah penghasil rotan sehingga dapat memberi peluang ekspor bagi wilayah penghasil rotan lainnya. Mengembalikan kewenangan penerbitan bukti pasok kepada Pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek abuse of dominant position dan mempermudah pengawasan dari Pemerintah.

“Terkahir,  meningkatkan sosialisasi tentang kesempatan ekspor bagi rotan yang tidak terserap dalam negeri, sehingga pasar tersebut dapat terbuka bagi petani dan eksportir rotan,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s