280111 KPPU Minta Industri Rotan Ditata Ulang

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk menata kembali industri rotan agar bisa mendorong perekonomian nasional.

“KPPU telah melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah terkait industri rotan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pedagangan No. 36/M-DAG/PER/2009 (Permendag No 36/2009) tentang Ketentuan Ekspor Rotan.  Terkait hasil kajian tersebut, KPPU menyampaikan Surat Saran dan Pertimbangan kepada Presiden RI melalui surat No. 263/K/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010,” ungkap Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum  Zaki Zein Badroen  melalui keterangan tertulis , Kamis (27/1).

Dijelaskannya, berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh KPPU, terdapat beberapa permasalahan terkait persaingan usaha yang dapat diakibatkan oleh Permendag No 36/2009 itu,  antara lain,  Pertama, terkait pembatasan ekspor rotan yang dapat menghilangkan potensi nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari ekspor rotan.

Kedua, adanya kewenangan pemberian lisensi yang diberikan kepada pelaku usaha seperti bukti pasok. Ketiga, Permendag No 36/2009 belum menjelaskan batasan jumlah produksi minimal suatu daerah dapat disebut sebagai daerah penghasil rotan. Tidak adanya batasan minimal produksi tersebut menyebabkan aturan ini berpotensi menghambat daerah penghasil rotan baru untuk dapat melakukan ekspor dari wilayahnya.

Keempat, meskipun rotan yang tidak dapat terserap oleh industri dalam negeri dapat diekspor dengan rekomendasi dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, namun pada kenyataannya hingga pertengahan 2010 permintaan rekomendasi tersebut hanya diajukan oleh 1 pelaku usaha.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, serta hasil analisis dampak kebijakan ekspor rotan terhadap persaingan usaha, maka KPPU menyampaikan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk    menentukan kuota ekspor rotan yang mengacu pada potensi lestari rotan, kemampuan memasok industri hulu rotan dan daya serap industri pengolahan rotan dalam negeri dengan menggunakan data yang terpusat dan diperbarui secara berkala.

Berikutnya,  menetapkan batas produksi agar suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah penghasil rotan sehingga dapat memberi peluang ekspor bagi wilayah penghasil rotan lainnya. Mengembalikan kewenangan penerbitan bukti pasok kepada Pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek abuse of dominant position dan mempermudah pengawasan dari Pemerintah.

“Terkahir,  meningkatkan sosialisasi tentang kesempatan ekspor bagi rotan yang tidak terserap dalam negeri, sehingga pasar tersebut dapat terbuka bagi petani dan eksportir rotan,” katanya.[dni]

280111 CDP Dijadikan Percontohan Pelabuhan Darat

JAKARTA—Cikarang Dry Port (CDP) dijadikan percontohan pembangunan  pelabuhan darat (Dry Port)  bagi wilayah lainnya di Indonesia yang ingin membangun  sistem angkutan petikemas terpadu.

“Kita akan membuat Dry Port seperti CDP, terutama di kota-kota industri seperti Medan, Bandung, Surabaya dan lainnya. Diharapkan ini bisa mengurangi beban jalan, kepadatan di pelabuhan sekaligus mempercepat proses ekspor impor,” ujar Wakil Menteri Perhubungan  Bambang Susantono di Jakarta, Kamis (27/1).

Saat ini kegiatan ekspor-impor dari CDP sudah mulai berjalan. Tapi, masih mengandalkan angkutan truk ke Tanjung Priok.  Sementara, akses kereta api (KA) dari CDP  baru beroperasi  April-Juni 2011,  langsung ke Terminal Pasoso di  Tanjung Priok. Dari Pasoso komoditi didistribusikan ke dermaga dan  langsung di kapalkan ke negara atau pelabuhan tujuan.

“Saya targetkan agar PT Kereta Api Logistik dan pengelola CDP  supaya paling lambat Juni sudah ada angkutan peti kemas melalui kereta api,” ujarnya.

Direktur Cikarang Dry Port Noor Yusuf mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun emplasemen KA, dan diharapkan sudah selesai April.

“Dengan emplasemen itu, peti kemas bisa diangkut dengan mudah ke kereta. Kemudian, kereta akan memanfaatkan jalur eksisting untuk menuju Stasiun Pasoso,” paparnya.

Menurut Bambang, mengembangkan pelabuhan darat terutama di sentra industri  adalah  salah satu upaya mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta terutama di sentra industri.

“CDP dijadikan proyek percontohan karena  dibangun menyatu dengan kawasan industri Jababeka, dekat dengan akses kereta api (KA) dan langsung terhubung ke Pelabuhan Tanjung Priok.  Jika proyek ini sudah berjalan optimal, maka akan terjadi pengurangan  kemacetan lalu lintas yang cukup signifikan,” jelasnya.

Diharapkannya, melalui pembangunan CDP bisa mengurangi arus barang yang menumpuk di Tanjung Priok antara 60-65 persen.  Hal ini karena Dry port akan mempermudah proses ekspor mengingat  ketika peti kemas sampai Pelabuhan Tanjung Priok akan langsung dimuat di kapal. Pengurusan surat-surat seperti Bea dan Cukai, dan lainnya, sudah dibereskan di dry port.

“Kita belum menghitung berapa besar penghematan yang bisa diperoleh. Satu hal yang pasti  akan  cukup signifikan sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya,” tuturnya.

Untuk diketahui, kepadatan lalu lintas di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang (Jabodetabek) sudah semakin parah. Implikasinya, cukup menghambat proses ekspor impor, serta produksi  yang  mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing nasional.

Sebelumnya,  Organda mengeluhkan,  tingginya biaya operasi kendaraan di Jakarta dan sekitarnya akibat kemacetan lalu lintas. Dalam setahun, kerugian bisa mencapai 7 triliun rupiah.

Data terakhir, arus  barang di Pelabuhan Tanuung Priok baik melalui JICT, TPK Koja serta MTI sekitar 3 juta Teu’s. Jumlah itu setara dengan 10.000 truk per hari yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi tersebut semakin padat karena lapangan penumpukan, depo penumpukan petikemas dan lainnya terpusat di sekitar Tanjung Priok.

Pada kesempatan lain, manajemen Pelabuhan Tanjung Priok mulai mengoperasikan satu unit mobil penyapu jalan untuk menjaga kebersihan lingkungan di dermaga maupun sekitar pelabuhan.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Tanjung Priok Cipto Pramono mengatakan perseroan menanamkan investasi  2,3 milliar rupiah    untuk pembelian satu unit mobil berteknologi tinggi untuk menghisap debu dan sampah tersebut.[dni]

280111 Omset Bisnis Logistik Naik 8,3%

JAKARTA—Omset bisnis logistik pada tahun ini diperkirakan mencapai 1,414 triliun rupiah atau naik 8,3 persen dibandingkan  tahun lalu sebesar 1,297 triliun rupiah.

Wakil Presiden Transportasi dan Logistik Frost & Sullivan Gopal R.  memperkirakan, industry logistic akan tumbuh dengan Coumpound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 9,6 persen  atau mencapai 2,042 triliun rupiah pada 2015.

“Indonesia memberikan peluang besar bagi penyedia jasa logistic karena kebanyakan segmen bisnis terkemuka telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya di Jakarta Kamis (27/1).

Diungkapkannya, pada 2010 third party logistics (transportasi, penyimpanan dan jasa kurir-3PL) bernilai sebesqar 149 triliun rupiah, sementara biaya atau pengeluaran in-house logistik dalam perekonomian Indonesia bernilai 843,7 triliun  rupiah. Layanan 3PL diperkirakan tumbuh sebesar 22,5 persen mencapai  280 juta dollar AS pada  2012.

Menurutnya, sektor minyak dan gas Indonesia memiliki potensi terbesar bagi penyedia jasa logistik “Pengiriman domestic diperkirakan akan meraih keuntungan besar pada 2011 dimana para kontraktor industry minyak dan gas mengeluarkan 1,5 miliar dollar AS untuk jasa transportasi laut di Indonesia pada 2010 dan pemilik kapal lokal mendapatkan keuntungan sekitar 700 juta dollar AS dari nilai kontra. Sedangkan untuk tahun ini jasa logistic berpotensi mencapai 3,2 miliar dollar AS dari industry minyak dan gas,” jelasnya.

Sedangkan komoditas lainnya yang menjadi primadona diangkut oleh penyedia layanan logistic adalah batu bara dan kelapa sawit. Pada 2009 Indonesia telah mengekspor 230 juta ton, sementara hingga September 2010 telah dikapalkan 209,4 juta ton.

Berkaitan dengan  daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Indeks, World Economic Forum, diungkapkannya,  telah meningkat menjadi 44 di tahun 2010/2011 dari peringkat 74 dari 200/2006. Meskipun demikian, indeks kinerja logistik Indonesia mengalami penurunan menjadi 75 di 2010/2011 dari 43 pada tahun 2007/2008.

Kurang SDM Lokal
Sedangkan masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang menduduki level strategis di industry logistic, Gopal mengungkapkan, sangat kurang pasokannya karena  kebanyakan orang Indonesia yang terjun ke dunia logistik tidak mendapatkan ilmu logistik dari akademi atau lembaga pendidikan, melainkan belajar setelah masuk ke dunia logistik.

Menurut Gopal, dari 100 persen  profesional yang ada di Indonesia, hanya sekitar 2 persen  saja yang tergolong profesional logistik. Itu pun kebanyakan orang asing yang bekerja di Indonesia.

“Harusnya  ada 4-5 persen  profesional logistik di Indonesia supaya bisnis logistik dapat maju dengan pesat,” ujarnya.

Minimnya profesional logistik di Indonesia,  membuat perusahaan memperkerjakan  profesional  dari Singapura dan Hong Kong. “Akibatnya, posisi selevel management senior kebanyakan diisi oleh warga asing, bukan warga Indonesia sendiri,” katanya.[dni]

270111 Target Laba AP II Naik 23,4%

JAKARTA —PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II menargetkan laba perseroan untuk tahun ini mencapai 1,290 triliun rupiah atau naik 23,4 persen dari 2010 sebesar 1,049 triliun rupiah.

“Pada 2010 AP II  berhasil meraup laba sebesar 1,264 triliun rupiah atau 20 persen  lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh pemegang saham yaitu sebesar 1,049 triliun rupiah,” ungkap  Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/1).

Dijelaskannya,   perolehan tersebut bisa dicapai berkat upaya manajemen mempertahankan laju kenaikan biaya tidak lebih tinggi dari kenaikan pendapatan.

”Untuk tahun anggaran 2011, pemegang saham telah menetapkan target laba yang harus dicapai oleh manajemen sebesar 1,290 triliun rupiaj,” jelasnya.

Ditegaskannya,  manajemen optimistis bahwa perusahaan akan mampu mencapai target laba 2011 yang telah ditentukan oleh pemegang saham tersebut.

”Direksi mencanangkan tahun 2011 ini sebagai ’Tahun Bekerja dan Tahun Berlari’. Targetnya adalah mengubah citra dan wajah bandara melalui tahapan-tahapan shock image, melakukan hal kecil namun berdampak besar yang tahap goal ultimate-nya adalah mewujudkan bandara berkualifikasi internasional,” paparnya.

Dijelaskannya,  terkait dengan pertumbuhan angkutan udara tahun 2010, pergerakan pesawat udara di seluruh bandara yang dikelola PT AP II mencapai hingga 499.178 pergerakan atau mengalami kenaikan 10,45 persen  dari tahun sebelumnya. Sedangkan pergerakan penumpang tumbuh sebesar 15,20 persen  mencapai 60.514.295 orang.

Sementara khusus untuk Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan pesawat pada 2010 meningkat 14,21 persen  dari tahun sebelumnya, mencapai 311.658 pergerakan. Kemudian untuk pertumbuhan penumpang, terjadi peningkatan signifikan hingga 18,39 persen atau mencapai hingga 43.974.021 orang.

Berdasarkan data tersebut, Tri menambahkan, pergerakan pertumbuhan angkutan udara dan penumpang dapat memberikan kontribusi produksi dan pendapatan yang semakin baik bagi  Angkasa Pura II. Sementara di sisi lain, terutama pada sisi pelayanan, pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Angkasa Pura II, khususnya dalam penyediaan kapasitas dan fasilitas yang lebih aman dan nyaman bagi para pengguna jasa bandara.

”Kami menyadari bahwa hampir seluruh bandara yang kami kelola mengalami lack of capacity  atau penumpang yang dilayani lebih tinggi dari kapasitas yang tersedia. Karena itu, kami berusaha melakukan percepatan/penyelesaian pembangunan terminal di bandara-bandara Angkasa Pura II dan perbaikan seluruh fasilitas dalam bentuk investasi, dengan tetap fokus pada 3S + 1C yaitu Safety, Security, Services and Compliance, serta mengedepankan prinsip ‘Zero tolerance for causing any complaint and/or accident’,” jelasnya.

Khusus untuk Bandara Soekarno Hatta, Tri mengungkapkan, manajemen saat ini sedang menyelesaikan grand design yang komprehensif dalam suatu komunitas ’aerotropolis’. Pembenahan tersebut di antaranya meliputi revitalisasi terminal 1 dan 2, pembangunan terminal 3, area parkir, pembenahan lalu lintas kendaraan di dalam kawasan bandara termasuk aksesibilitasnya, pembangunan sarana navigasi udara, serta pengembangan area komersial dan vila kargo. ”Terkait dengan itu, kami berharap pembangunan jalur kereta api dari Jakarta dan Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta juga akan dikembangkan,” jelasnya.

Gandeng Telkom dan BRI
Berkaitan dengan sinergi terbaru yang dilakukan, Tri mengungkapkan, baru saja menggandeng Telkom dan BRI untuk  pengembangan Sistem Informasi dan  Kartu Elektronik Prabayar (e-payment card) di Bandara Soekarno-Hatta.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut, jelas Tri Sunoko, merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah dibicarakan secara informal sebelumnya  oleh masing-masing perusahaan.

”Kemudian, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa bandara, kami akan mencanangkan program kepedulian kepada pelanggan yang ditandai dengan penggunaan pin bertuliskan kalimat ’Tegur Saya Bila Tidak Ramah’,” jelasnya.

PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan perusahaan pengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang telah melakukan aktivitas pelayanan jasa penerbangan dan jasa penunjang bandara di kawasan Barat Indonesia sejak tahun 1984. Pada awal didirikan, 13 Agustus 1984, Angkasa Pura II bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang bertugas mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (kini Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dan Bandara Halim Perdanakusuma. Pada 19 Mei 1986, namanya berubah menjadi Perum Angkasa Pura II, dan pada 2 Januari 1993, resmi menjadi Persero sesuai Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 3 tahun 1993 menjadi PT (Persero) Angkasa Pura II.

Saat ini PT Angkasa Pura II mengelola dua belas (12) bandara utama di kawasan Barat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping) dulunya Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) dulunya Kijang, Sultan Thaha (Jambi) dan Depati Amir (Pangkal Pinang) , serta melayani jasa penerbangan untuk wilayah udara (Flight Information Region/ FIR) Jakarta.[Dni]