270111 Flexi Terus Dikembangkan

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berkeinginan terus mengembangkan layanan Fixed Wireless Access (FWA) Telkom Flexi yang menggunakan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) untuk memperkuat portfolio perseroan.

“Flexi terus dikembangkan. Strategi pengembangannya bermacam-macam. Kajian terus dilakukan,” ungkap  Komisaris Utama Telkom Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Rabu (26/1).

Diakuinya, salah satu strategi yang dilakukan adalah mencarikan mitra untuk mengembangkan unit usaha itu. “Tentunya dalam bermitra itu kami mencari yang sehat dan dalam posisi mayoritas,” tegasnya.

Ditegaskannya, di pasar FWA, Flexi adalah penguasa pasar bai dari sisi pelanggan atau infrastruktur, sehingga posisi mayoritas dalam bermitra adalah hal yang wajar. “Jika di dalam negeri tidak ada mitra yang sesuai, tak tertutup kemungkinan datang dari luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Flexi ramai diisukan akan disbanding dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Namun, kabar ini akhirnya mereda setelah Menneg BUMN Mustafa Abubakar menyadari wacana tersebut tidak menguntungkan bagi Telkom. “Sudah tutup buku soal itu,” tegasnya.

Banyak kalangan di industri telekomunikasi menolak wacana merger Flexi dengan Esia termasuk dari Serikat Karyawan (Sekar) Telkom. Mereka menilai BTEL perusahaan yang terlalu memiliki hutang tinggi sehingga penggabungan justru akan menjadi beban bagi Telkom karena ikut menanggung. Hal ini makin dipersulit dengan isu posisi Telkom yang nantinya hanya menjadi minoritas jika penggabungan terjadi.

Untuk diketahui, masalah BTEL hobi berhutang untuk membiayai operasional bukan rahasia baru lagi.  Berdasarkan laporan keuangan BTEL  per Juni 2010, pada 16 Juli 2010 salah satu emiten Grup Bakrie ini kembali berutang sebesar 30 juta dollar AS.Setelah itu pada  12 Agustus 2010 berhutang RMB 2 miliar dari Industrial and Commercial Bank of China dan Huawei Technologies Co. Ltd.

Terakhir, BTEL berencana menerbitkan obligasi senilai 130 juta dollar AS yang akan jatuh tempo pada Mei 2015. BTEL berencana menggunakan dana tersebut untuk membayar pinjaman bank senilai 30 juta dollar AS dan utang dagang perseroan senilai 50 juta dollar AS.
Sisanya, sekitar 50 juta dollar AS, akan digunakan untuk mendanai belanja modal perseroan. [dni]

270111 Total Bermain di Uang Digital

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) beserta anak usahanya bisa dikatakan operator yang paling total menggarap jasa uang digital. Tak terasa perjalanan waktu sudah empat tahun dilalui oleh Telkom untuk menjalankan bisnis ini.

Bisnis uang digital sendiri ada tiga yakni mobile money transfer, mobile banking dan  mobile payment

Awalnya adalah Telkomsel yang mengenalkan T-Cash.  T-Cash (singkatan dari Telkomsel Cash) merupakan inovasi layanan mobile wallet yang memungkinkan ponsel pelanggan berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang ( uang digital atau e-money) yang siap digunakan untuk bertransaksi dengan nominal hingga  5 juta rupiah. Telkomsel membenamkan dana sebesar 50 juta dollar AS sejak empat tahun lalu mengembangkan jasa ini.

Selanjutnya adalah  Flexi Cash yang hampir mirip dengan T-Cash tetapi digunakan oleh pelanggan TelkomFlexi. Layanan ini sempat menjadi harapan bagi pengembang aplikasi untuk dijadikan metode pembayaran bagi pengguna yang membeli konten. Sayangnya, hingga sekarang Flexi Cash berjalan di tempat.

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo menjelaskan, strategi perseroan mengembangkan uang digital adalah T-cash sebagai platform mobile to mobile baik e-money dan  remittance di Telkom group termasuk Flexi cash. Sedangkan Delima lintas platform dimana bisa menjadi  cash-to-cash, cash-to-mobile , cash-to-bank, dan  inter- mobile.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menyarankan dalam mengembangkan uang digital operator harus berkolaborasi dengan dunia perbankan karena kompetensinya tidak disana. “Sebaiknya operator itu menjadi transportasinya saja,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  menjelaskan, jasa uang digital agak susah berkembang  karena melibatkan aturan lain dari Bank Indonesia.  Ada dua  isu utama  terkait jasa  ini yakni  anti money laundering (AML) dan  combating financing terrorism (CFT). Selain itu tentunya fee yang besar dinikmati oleh pemainnya.

Menurutnya, walau tahu tantangan yang dihadapi berat, operator tetap bernafsu mengembangkan jasa ini karena sejumlah keuntungan yang dijanjikan seperti akuisisi pelanggan,  fee transaksi, disparitas dari valuta asing,  peningkatan Average Revenue Per User (ARPU),  menekan tingkat pindah layanan mencapai 0,5  hingga  3 persen per bulan,  dan kesempatan menjual konten.

“Operator itu semakin berat tantangannya malah jadi berani. Apalagi ada prediksi pada akhir 2013 lebih dari 424 juta pengguna ponsel akan mengirim uang ke kerabatnya melalui ponsel di satu negara dan 73 juta orang melakukannya lintas negara. Bisa kebayang uang yang berputar,” katanya.

Sementara Direktur Telecom Research Project Dr. Peter Lovelock mengatakan,  masalah regulasi memegang peranan penting karena akan mempengaruhi biaya dan investasi dari kegiatan uang digital. “Harus ada standarisasi sehingga tercipta interperobility yang membuat daya terima pasar terhadap produk ini tinggi. Isu lainnya yang perlu diperhatikan masalah perlukah transaksi ini terkena pajak pertambahan nilai. Soalnya jika ada pengiriman uang antar negara, masalah pajak akan menjadi hal utama,” katanya.

Senior Consultant Ovum Sascha Süßspeck menegaskan, masalah teknologi tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan mobile money karena bisa dijalankan melalui perangkat sederhana seperti ponsel 2G. “Hal yang harus diperhatikan adalah masalah kualitas layanan pengiriman harus setara dengan institusi keuangan khususnya masalah keamanan data,” katanya.

Diyakininya, di negara berkembang layanan uang digital akan mencapai pasar besar dalam waktu empat tahun mendatang jika isu-isu utama bisa diselesaikan.”Saya perkirakan penetrasinya bisa mencapai 30-40 persen jika masalah regulasi, interperobilitas dan standarisasi bisa diselesaikan,” katanya.

Diingatkannya,  mobile money tidak menjadi kontributor utama bagi  pendapatan operator karena menyediakan jasa itu  lebih kepada menjaga pelanggan dan nilai perusahaan tetap kompetitif di pasar. “Nah, sekarang tinggal regulator setempat memberikan ruang untuk menyuburkan dompet digital di wilayahnya agar less cash society terwujud,” tegasnya.[dni]

270111 Mencicipi Gurihnya Bisnis Remitansi

Simak data berikut ini. Pada 2009 Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan pengiriman uang (Remitansi) yang dikirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencapai 6,77 miliar dollar AS. Sebanyak  40 persen remitansi berasal dari Malaysia.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah  remitansi oleh  TKI dari luar negeri ke Indonesia mencapai 5,03 miliar dollar AS selama 2010 sampai dengan September. Jumlah ini meningkat 2,44 persen  dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 4,91 miliar dollar AS.

Dari total jumlah tersebut, remitansi TKI yang berasal dari Asia mencapai 2,81 miliar dollar AS, Timur Tengah dan Afrika 2,07 miliar dollar AS, Amerika 78,3 juta dollar AS, serta Eropa dan Australia 75,4 miliar dollar AS.

Bagi pelaku bisnis remitansi keuntungan dari menjalankan usaha ini berasal dari pendapatan  biaya administrasi dan selisih kurs karena biasanya pengiriman dilakukan  dalam valuta asing. Remitansi (remittance) biasanya dikenal dua produk yakni kiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri (inward remittance) dan dari  dalam negeri ke luar negeri (outward remittance).

Pemain utama di bisnis remitansi ini umumnya lembaga keuangan seperti perbankan diantaranya BNI atau Bank Mandiri, serta  Western Union.

Besarnya fee yang didapatkan bank konvensional dari bisnis ini juga membuat sejumlah BPR pun ikut tergerak untuk melayani pengiriman uang TKI ini. Bahkan kantor pos juga tak ketinggalan membidik bisnis ini, sebagai salah satu pendongkrak pendapatannya.

Terbaru adalah operator telekomunikasi yang ingin  mengoptimalkan izin Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dari Bank Indonesia. Telkomsel, XL, dan Indosat adalah tiga operator yang mulai bermain di bisnis ini sejak tahun lalu.

Kabar terakhir adalah induk usaha Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)  yang akan meluncurkan jasa remitansi melalu produk Delivery Money Access (Delima) pada awal Februari nanti.

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo mengungkapkan, perseroan sudah mengantongi izin KUPU  dan tengah melalkukan uji coba layanan secara internal di lokasi mitra yang akan menjadi agen dan Plasa Telkom. “Rencana softlaunching ke eksternal awal februari dan  komersial pada akhir Februari,” katanya.

Diungkapkannya,  belajar dari operator di negara lain seperti  Kenya dan Filipina yang telah matang di bisnis remitansi, jika ingin sukses maka  ekosistemnya harus  bersifat membuka saluran  non-bank sebagai agen pencairan dan pengiriman (cash-in/cash-out).

“Untuk fase pertama  dari model bisnis Delima akan bersaing dengan  pemain seperti Western Union dimana pasar TKI akan menjadi bidikan utama,” katanya.

Sedangkan untuk  menyukseskan fase pertama, tahap awal fokus Telkom adalah menggarap pasar domestik market domestik, setelah dipercaya  pelanggan baru  masuk ke  pasar international. “Telkom  ingin unggul dari sisi biaya, jangkauan, dan integrasi dengan notifikasi ponsel,” jelasnya.

Head of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan Delima akan bekerjasama dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahap awal, selain akan memberikan layanan di outlet Telkom secara bertahap.

“Delima  melayani pengiriman uang domestik dan segera dikembangkan untuk pengirman uang multilateral (antar negara). Pengambilan dapat dilakukan di cashpoint (outlet) mana saja yang berlogo Delima, termasuk di Plasa Telkom. Jumlah maksimal uang yang dikirimkan satu kali adalah 5 juta rupiah,” jelasnya.

Diungkapkannya, keunggulan dari Delima secara produk adalah bersifat real time dimana
pengiriman uang langsung sampai ke penerima. Aman, karena  pengiriman uang yang dilengkapi dengan kode transfer sehingga hanya penerima yang dapat mengambil dananya. Jangkauan luas karena pengambilan uang dapat dilakukan di cashpoint mana saja yang berlogo DELIMA. Dan tentu saja mudah karena  mengirimkan uang  tidak harus memiliki rekening bank.

Dijelaskannya, cara melakukan pengiriman uang dengan Delima adalah pengirim mendatangi cashpoint  dengan membawa indentitas diri. Setelah itu pengirim akan mendapatkan resi pengiriman,  kemudian hubungi penerima dan menarik  dana di  cashpoint Delima. Pengirim nantinya akan mendapatkan SMS notifikasi jika penerima telah melakukan pencairan. Biaya pengiriman ditanggung oleh pengirim.

Tidak Mudah
Pengamat Telekomunikasi Guntur S. Siboro mengatakan  E-money akan lebih mudah dilakukan kalau lisensi p-to-p remittance sudah ada. Namun tidak semudah itu menjalankannya karena nature bisnisnya adalah keuangan atau perbankan.

“Di  Filipina operatornya menggunakan eksekutif perbankan untuk menjalankan bisnis ini karena orang telekomunikasi  kurang mengerti.  Disisi lain bank dan lembaga keuangan akan merasa tersaingi sehingga pasti melakukan perlawanan,” katanya.

Hal lain yang menjadi tantangan untuk perusahaan seperti Telkom adalah budaya perusahaan dan regulasi yang belum matang. “Di Indonesia regulatornya sedang bingun soal ini. Tanggungjawabnua di Bank Indonesia, Kemenkominfo, atau keduanya,” jelasnya.

Sementara Praktisi Telematika Mochammad James Falahuddin  menilai, Delima akan susah bersaing jika bermain di pasar domestik karena kompetitornya adalah Western Union, Bank, dan Kantor Pos. “Kalau pasar dalam negeri akan susah. Biaya transfer melalui ATM saja rendah, belum lagi PT Pos dengan sebaran kantornya yang sampai pelosok. Telkom harus berani mempertajam positioning produk ini sebelum diluncurkan. Fokus dan segmentasi pada pasar tertentu adalah kunci utama untuk menjadi pemenang,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui, arah dari industri telekomunikasi adalah konvergensi dimana operator bisa menjelma menjadi berbagai penyelenggara. “Ke depan konvergensi tidak hanya menyangkut telekomunikasi, penyiaran dan internet tapi ke sektor lain. Masalahnya regulasi belum mendukung,” katanya.

Dijelaskannya, telekomunikasi hanyalah infrastruktur di era konvergensi yang menjadi  urat nadi banyak bisnis termasuk perbankan. “Nah ini yang harus secara nasional dipahami dan dibuat aturannya. Soalnya,  operator sekarang jadi bank, stasiun televisi,  penyedia vending machine, itu hal yang memungkinkan,” katanya.

Menurutnya,  pihak pemerintah yang menangani sektor perbankan, perdagangan, telekomunikasi harus duduk bersama menentukan bagaimana menyikapi perkembangan industri ini. “Sangat disayangkan, BI tdk pernah mengundang atau berdiskusi dengan kita menyangkut sinergi soal M money,” keluhnya.[dni]

270111 TV Berbayar Diyakini akan Menggeliat

JAKARTA—Para penyelenggara televisi  berbayar (pay tv)  menyakini bisnis yang dijalaninya akan menggeliat di Indonesia dala kurun waktu tak lama lagi.

“Bisnis TV berbayar itu akan tumbuh di masa depan karena potensinya besar. Terdapat sekitar 38 juta rumah yang telah menggunakan televise tetapi belum menjadi pelanggan TV berbayar untuk disasar,” ungkap Direktur Pemasaran Aora TV Guntur Siboro di Jakarta, Rabu (26/1).

Dijelaskannya, hambatan terbesar dalam berbisnis TV berbayar adalah mengedukasi pasar jika hiburan itu sesuatu yang harus dibayar. “Masyarakat kita terbiasa dengan siaran TV Free To Air seperti TVRI , RCTI, dan lainnya. Padahal, di TV berbayar itu yang dicari adalah konten berkualitas,” katanya.

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Vietnam dimana penetrasi dari TV bebrbayar lumayan tinggi karena masyarakatnya tidak puas dengan siaran TV Free To Air. “Kondisi ini sebenarnya hamper mirip dengan industri telekomunikasi 15 tahun lalu. Dulu mana ada yang menyangka penetrasi seluler mencapai 80 persen dari populasi dalam waktu singkat,” katanya.

Berkaitan dengan Aora TV, dijelaskannya, sebagai TV satelit yang dimiliki PT Karyamegah Adijaya ingin bermain di segmen C plus, sehingga masalah harga memegang peranan penting.

“Kami targetkan dapat meraih pelanggan sekitar 10 persen dalam dua-tiga tahun ke depan. Kami menyediakan tak kurang dari seratus ribu perangkat decoder bagi pelanggan baru. Tahap awal penjualan dilakukan di Jawa dan Sumatera,” katanya.

Dalam peluncuran kembali Aora TV, manajemen tidak banyak berinvestasi untuk infrastruktur karena masih menggunakan jaringan yang lama. Sama seperti sebelumnya, Aora TV menyewa satelit Malaysia, MEASAT-3 yang menggunakan frekuensi KU-Band.

“Kami menggunakan dua unit transponder yang masing-masing menampung 25-32 channel. Investasi transponder sekitar 1 juta dollar AS per unitnya,” katanya.

Aora TV pertama kali mengudara pada tanggal 8 Agustus 2008 dengan nama PT Karyamegah Adijaya dengan investasi awal Rp 40 miliar. Adapun PT Karyamegah Adijaya (KMA) merupakan milik keluarga Rini Mariani Soemarno, mantan menteri perdagangan era Megawati.

Tahun 2008 Aora TV sempat menjadi perhatian karena mendapatkan lisensi hak siar liga Inggris Liga Utama Inggris ( English Premier League) musim 2009/2010.
Namun sayang, saat itu terjadi sengketa antara konsorsium pay TV menggugat Astro Malaysia karena dituduh monopoli hak siar liga Inggris. Kasus tersebut akhirnya menyeret Aora TV yang dituduh terafiliasi dengan Astro Malaysia dan mengakali izin siaran agar dapat merebut hak siar Liga Utama Inggris musim 2009/2010.

Namun ditengah sengketa itulah sejak akhir Agustus 2009, Aora TV pun memutuskan untuk menghentikan siaran Liga Utama Inggris. Akhirnya, karena ditinggalkan para pelanggannya, Aora TV pun merugi dan  pada akhir 2009 merumahkan 90 persen karyawannya dan vakum mengudara.

Kepala Pusat Informasi dan bagian Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengungkapakan, sejak kasus tersebut pemerintah tidak mencabut izin siaran Aora TV.  Karya Megah tetap melaporkan kegiatan perusahaan sekalipun tidak mengudara.[dni]

270111 BRTI Dianggap Gagal

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dianggap gagal melindungi kepentingan konsumen telekomunikasi dengan tidak berhasil menertibkan penawaran promosi melalui pesan pendek dan bocornya data  25 juta nomor ke pihak di luar operator yang dilanggani.

“Masalah SMS yang meresahkan masyarakat itu sudah berjalan lama, apalagi jasa SMS Premium yang merugikan pelanggan. BRTI tidak berhasil menertibkan hal itu. Artinya fungsi pengawasan gagal dijalankan oleh regulator,” tegas Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih di Jakarta, Rabu (26/1).

Menurutnya, konsumen berada dalam posisi yang sangat dirugikan dengan adanya SMS sampah baik dari penyelenggara jasa pesan premium atau penawaran kredit tanpa agunan (KTA) dari lembaga perbankan. “SMS Premium itu banyak yang memakan pulsa konsumen tanpa izin. Sedangkan penawaran KTA masuk tanpa mengenal jam istirahat. Sejak tahun lalu diributkan terulang teru,” keluhnya.

Sebelumnya, Isu kebocoran data pengguna telekomunikasi mengemuka setelah adanya klaim dari penjual produk pengiriman sms broadcast yang mengaku memiliki database 25 juta pengguna telepon aktif di Indonesia

BRTI mengaku tengah melakukan  penyelidikan tentang hal tersebut karena bertentangan dengan UU Telekomunikasi yang menyatakan  data pengguna adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan dilindungi UU. Penyelidikan  juga terkait dengan maraknya pengiriman SMS broadcast yang bersifat spam dari bank-bank yang menawarkan kartu kredit maupun kredit tanpa aguna (KTA).

Dari laporan masyarakat, bank yang banyak mengirim sms spam adalah Standard Chartered Bank dan  ANZ. Selain perbankan, kini pola-pola seperti itu juga diikuti oleh penyelenggara telepon premium.

Menanggapi hal itu, juru bicara Axis Anita Avianty membantah keras nomor untuk pengiriman promosi KTA didominasi oleh Axis. “Tidak mungkin Axis menjual data pelanggan karena  semuanya  bersifat rahasia dan dilindungi oleh UU. Jika pun ada pengiriman menggunakan nomor Axis  berarti  program gratis kirim sms telah dimanfaatkan secara tidak bertanggug jawab,” kilahnya.

Dikatakannya, untuk pelanggan seperti ini, langkah yang dilakukan Axis adalah memeriksa ada aktivitas panggilan di nomor  tersebut. Jika tidak ada, disimpulkan sim card  hanya digunakan untuk  message center.  “Axis akan memberikan peringatan,  apabila tidak diindahkan maka nomor akan diblokir,” tegasnya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E.Marinto  menegaskan, pemicu banyaknya SMS sampah adalah kebijakan sender keep all terkait SMS membuka peluang pihak pengguna memanfaatkan dengan sangat leluasa. “Jika kebijakan sms interkoneksi diberlakukan maka dengan sendirinya penawaran operator akan terkoreksi sehingga mengecilkan peluang terjadinya sms spam,” katanya.[dni]