260111 Ekspansi Milik Pemodal Kuat

Agresifitas milik yang kuat. Pameo ini masih berlaku di industri penerbangan. Di tengah ada pemain yang kesulitan keuangan, pelaku usaha lainnya terlihat masih bernafsu mengepakkan sayapnya di angkasa Indonesia.

Simak aksi Garuda Indonesia yang segera melantai di bursa saham tak lama lagi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini rencananya melakukan ekspansi pasar ke segmen sub-100 seat alias angkutan dengan kapasitas di bawah 100 penumpang tak lama lagi

EVP Operation  Garuda Indonesia  Capt. Ari Sapari mengungkapkan, ekspansi  guna melengkapi layanan yang ada selama ini.Di dunia penerbangan selama ini bermain di pasar full service melalui Garuda dan Low Cost Carrier (LCC) dengan Citilink.

“Armada Sub 100 seat  untuk menghilangkan batasan antara feeder, regional, dan rute utama untuk melayani rute-rute high yield dengan low density,” jelasnya.

Diungkapkannya,  perseroan  sedang mengaji untuk menggunakan pesawat jenis ATR, Embraer, atau Bombardier untuk segmen tersebut. “Pesawat berkapasitas kursi kecil memberikan keuntungan dari sisi operasional sedangkan rute yang dilayani menjanjikan keuntungan yang besar,” jelasnya.

Direktur IT dan Strategis Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan menjelaskan, segmen sub 100- seat digarap untuk mengakomodasi tiga hal. Pertama, untuk melayani  rute yang memiliki landasan pendek dan tidak terlalu keras. Kedua, mengakomodasi rute-rute yang selama ini belum memiliki hak bypass domestik seperti Medan-Denpasar yang selama ini harus dilewati melalui Jakarta.

Melalui layanan ini, maka akan terbuka peluang pasar baru karena penumpang bisa merasakan keuntunganlangsung, yakni kecepatan dan kemudahan dalam bepergian.

Ketiga, tentunya menambah frekuensi di sejumlah slot kosong penerbangan. Selama ini ada sejumlah rute dengan frekuensi yang cukup tinggi masih memiliki jeda waktu atau slot kosong.  Contohnya, Jakarta-Surabaya, masih ada slot yang kosong sekitar 1,5 jam, tidak ada penerbangan.

Sedangkan Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, terus meremajakan armadanya dan sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA) .

“Pada tahun lalu kami mengangku 20 juta penumpang. Kita berencana pada 2017 semua armada berisikan B737-NG,” katanya.

Wakil Direktur Utama Sriwijaya Air Hasudungan Panjaitan mengungkapkan, perseroan sedang mempersiapkan grand design dari  medium service menjadi full service pada Juli nanti. “Kami juga telah meminta ke Angkasa Pura II lahan seluas 5 HA untuk bisnis perawatan pesawat. Sriwijaya akan terus berkembang, hal itu terlihat pada kemampuannya mengangkut 600 ribu penumpang setiap harinya,” jelasnya.

Sementara Deputy Service Director Batavia Air M.Yamin mengungkapkan, maskapainya telah menguasai 60 persen dari total 36 unit armada yang dioperasikan. “Ini artinya Batavia tidak mengalami masalah dalam operasional atau pesawat mendadak ditarik lessor. Kami sendiri dalam pengembangan rute internasional seperti ke Australia, Osaka, dan Roma. Setiap bulannya dari 39 rute yang dijalani terangkut 500 ribu penumpang,” jelasnya

Presiden Direktur Indonesia Air Asia (IAA) Dharmadi  juga tidak mau kalah bersaing dengan menyatakan telah memiliki lima Hub di Indonesia yakni Medan, Cengkareng, Bandung, Denpasar, dan Surabaya.

Corporate Communication Manager Indonesia Air Asia Audrey Progastama Petriny mengungkapkan,  maskapainya pada tahun ini menargetkan mengangkut 4,5 juta penumpang atau naik 12,5 persen dibanding 2010 sebesar 4 juta penumpang.

Guna mendukung ekspansi  yang dilakukan, maskapai-maskapai ini meminta adanya perbaikan sarana dan prasarana di bandara udara.

“Kami sangat terkendala menambah frekuensi penerbangan karena keterbatasan sarana dan prasana penerbangan di Indonesia. Misalnya untuk masalah panjang landasan dan jam operasional bandara yang tidak standar di seluruh Indonesia,” kata Ari.

Diungkapkannya, panjang landasan di seluruh Indonesia tidak sama sehingga sulit untuk didarati oleh pesawat berbadan besar. Belum lagi masalah tidak beroperasinya bandara selama 24 jam yang membuat pesawat banyak terparkir.

Dharmadi menambahkan, dibutuhkannya satu sistem standar navigasi di setiap bandara yang ada di Indonesia agar memudahkan maskapai untuk melakukan penerbangan dan peningkatan pelayanan di bandara. “Standar sistem check in harus ada. Ini agar penumpang nyaman menggunakan angkutan udara tidak hanya kala di udara, tetapi juga di darat,” katanya.

Hal lain yang menjadi catatan untuk ditingkatkan adalah  integrasi moda dari bandara dan ke bandara yang masih sangat minim. “Lonjakan penumpang cukup membuat padat  suasana di Bandara. Belum lagi persoalan integrasi moda yang masih sangat minim seperti taxi dan bus. Karena itu, kami meminta agar sarana dan prasarana diperbaiki,” katanya.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengakui, angkutan udara memang menjadi andalan untuk menghubungkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Angkutan udara menjadi tulang punggung untuk Indonesia Connected. Pemerintah akan mendorong terus industri penerbangan untuk melayani tidak hanya pasar domestik tetapi juga luar negeri,” katanya [dni]

260111 Sayap-sayap Patah di Industri Penerbangan

Industri penerbangan Indonesia mendapatkan kado yang tak manis di awal tahun ini. Mandala Airlines (Mandala) yang merupakan salah satu maskapai andalan di angkutan udara akhirnya menghentikan operasi untuk sementara pada paro kedua Januari karena krisis keuangan yang membelitnya.

Krisis yang melanda Mandala sebenarnya  sudah terendus di kalangan industri penerbangan sejak medio Maret 2010. Kala itu dikabarkan  sejumlah pesawatnya ditarik perusahaan penyewaan pesawat (lessor).

Namun kala itu manajemen Mandala bersikeras maskapainya masih mampu beroperasi dan menyakinkan  25 pesawat akan berdatangan pada 2011.

Pada posisi itu,  Mandala mengklaim mengoperasikan tujuh unit pesawat dari sebelumnya pernah mengoperasikan 11 pesawat pada akhir 2008. Sedangkan posisi terakhir dikabarkan Mandala hanya memiliki 5 unit pesawat. Angka itu jauh dibawah standar regulasi dimana maskapai diharuskan memiliki 10 unit pesawat

Maskapai Mandala dikuasai Cardig International (51%) dan Indigo Partners (49%). Cardig International merupakan perusahaan yang memfokuskan bisnisnya pada industri aviasi yang kini memiliki investasi di 10 perusahaan.

Sedangkan Indigo Partners adalah perusahaan yang berinvestasi di sektor penerbangan dan memiliki saham di sejumlah maskapai seperti Spirit Airlines (USA), Wizz (Europe), Tiger (Singapore), Abnanova Airlines (Russia) dan Mandala Airlines (Indonesia).

Mandala tidak sendirian yang mengalami “sayap patah”. Kartika Airlines ternyata telah menghentikan operasinya sejak Juli 2010. Kabar ini tentu mengejutkan karena awal Juli 2010, maskapai ini mengumumkan  rencana memperbaharui armadanya dengan mendatangkan  30 Sukhoi SuperJet 200 senilai 840 juta dollar AS untuk menunjang rencana bisnis ke depan.

Kartika yang memiliki hub di Batam tersebut melayani delapan rute domestik, yaitu Batam-Jambi, Batam-Medan, Batam-Padang, Batam-Palembang, Jakarta-Batam, Jakarta-Medan, Jakarta-Padang, dan Medan Padang. Pesawat Kartika sekarang 3 unit yaitu MD-80, Boeing 737-200 dan Boeing 737-300. Seluruh armada  masih sewa belum ada yang berstatus milik.

Saat beroperasi, Kartika mengangkut  sebanyak 441.672 orang dan kargo 1.663 ton pada 2009. Tahun 2010 (per Juni) mengangkut sebanyak 105.355 pax dan 1 ton barang. Pada 10 Januari 2011  Kartika memberitahukan bahwa akan beroperasi kembali pada tgl 1 April 2011. Tetapi  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pada  14 Januari 2011 mencabut rute-rute Kartika. Saat ini Kartika tidak punya pesawat

Salah Strategi
Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadinmengaku, kalah bersaing di industri penerbangan lokal karena salah menerapkan strategi dalam berusaha.

“Kami bermain di pasar low cost carrier (LCC), tetapi tidak didukung saluran penjualan yang tepat. Selama ini Mandala berjualan tiket melalui agen, sedangkan LCC itu direct sales,” katanya.

Hal ini semakin diperburuk dengan struktur biaya yang tinggi karena menyewa pasat mahal  sehingga pendapatan yang diraih tidak seimbang dengan pemasukan.

Dikatakannya, langkah kedepan yang dilakukan oleh manajemen adalah mengubah strategi agar bisa bersaing dengan dukungan investor baru. “Kami sudah berbicara dengan beberapa investor. Semoga dalam waktu 45 hari kedepan sudah ada kepastian investor baru masuk,” katanya.

Sementara untuk kontrak mendatangkan 25 pesawat Airbus baru yang telah dicanangkan sejak lama akan dilakukan negosiasi ulang.

“Kami optimistis jika mendapatkan investor baru beberapa rencana lama bisa direalisasikan seperti memiliki 10 pesawat dan melayani rute lama. Bahkan kita ada rencana masuk ke Australia dan India,” katanya.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti  S Gumay mengaku sudah mengetahu Mandala bermasalah sejak pertengahan tahun lalu sehingga memperketat pengawasan terhadap maskapai itu sejak tahun lalu.

“Kami sudah mengetahui maskapai itu bermasalah sejak tahun lalu. Karena itu kami meminta maskapai itu menyesuaikan rute yang dilayani dengan jumlah maskapai dimiliki,” ungkapnya.

Menurutnya, regulator sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan melihat kesiapan aspek keselamatan yang dijalankan oleh maskapai tersebut.

“Masalah kita memberikan izin rute baru seperti ke luar negeri yakni Macau atau HongKong  karena ingin mengakomodasi perencanaan bisnis dari maskapai itu yang ingin bertahan. Mereka melayani rute baru dan meninggalkan rute lama sebagai bagian dari strategi bisnis. Saya tegaskan, Mandala itu kesulitan karena salah satu pemegang saham yakni Indigo and Partners tidak mendukung ekspansinya,” jelasnya

Sementara Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Edward A Silooy mengatakan, sebaiknya jangan cepat tersilau dengan rencana ekspansi dari satu maskapai seperti pengumuman akan membeli pesawat. “Kartika itu baru sebatas MoU. Bisnis penerbangan ini tidak hanya membutuhkan skill usaha tapi juga teknis,” katanya.

Pengawasan Lemah
Pada kesempatan lain, Anggota Komisi V DPR KH Abdul Hakim menyesalkan sikap yang diambil oleh  Kemenhub dimana dalam membina industri penerbangan hanya fokus pada aspek keselamatan tetapi melupakan analisa kemampuan  manajemen terutama keuangan.

“Pasal 99 dalam UU Penerbangan secara tegas mengatakan harus dilakukan evaluasi secara periodik dari kinerja manajemen. Ini sudah cukup untuk melakukan intervensi jika maskapai disinyalir bermasalah, bukan malah terjadi pembiaran. Kalau sudah begini, dalam kasus Mandala pemerintah tak bisa lepas tangan,” ketusnya.

Sedangkan di pasal 118 huruf G dinyatakan setiap bulan tanggal 10 harus diberikan laporan keuangan kepada pemerintah.

Menurutnya, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah beroperasinya Mandala walau sudah tahu terseok seperti menutupi ketidakmampuan mengawasi. “Saya melihat pemerintah seperti tidak rela maskapai berhenti operasi. Padahal transparansi itu bagus untuk pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya,” katanya.

Anggota Komisi V DPR- RI Estu Sadarwati mendorong terjadinya konsolidasi di angkutan udara karena sudah terlalu banyak pemain dan semakin rendahnya kualitas layanan yang diberikan ke masyarakat. “Maskapai baiknya jangan terlalu membanting harga tiket secara murah. Soalnya itu akan berdampak kepada kualitas layanan dan daya tahan keuangan perusahaan,” katanya.

Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan  tidak selamanya banyak pemain  menguntungkan konsumen karena pilihan beragam. “Lihat saja kondisi sekarang, konsumen dalam posisi yang lemah,” ungkapnya.

Presiden Direktur Sriwijaya Air Chandra Lie menyarankan, untuk menjaga persaingan yang sehat di angkutan udara pemerintah harus secepatnya membuat aturan tarif batas atas dan bawah agar tidak terjadi perang harga. “Masalah aturan batas atas dan bawah itu harus cepat dibuat. Selain itu harus ada dukungan yang jelas dari lembaga keuangan untuk menolong maskapai dalamn memberikan pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Asociation (INACA) Emirsyah Satar mengatakan, kondisi di industri penerbangan memang sudah menjurus kea rah konsolidasi.

“Kedepan itu ukuran menjadi penentu menang di kompetisi. Walaupun skala ekonomi besar, tetapi efisiensi dari masing-masing pemain dibutuhkan. Masalah berapa jumlah pemain yang ideal dibutuhkan, biarkan pasar yang menentukan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Herry Bakti menegaskan  tidak akan menerapkan batas tarif bawah . “Maskapai dipersilakan untuk memberlakukan tarif promosi agar ada penumpangnya. Pemerintah tidak akan memberlakukan batas tarif bawah,” katanya.

Menurutnya, konsolidasi akan terganjal ego pemilik yang tinggi. “Kemungkinan besar di akhir tahun akan banyak yang tidak memenuhi persyaratan kepemilikan jumlah pesawat yakni lima sewa dan lima milik sendiri,  sehingga Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP)  bisa dicabut,” katanya.[dni]

260111 RI-India Tandatangani Air Service

JAKARTA–Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan India menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) Air Service  pada Selasa (25/1).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Penerbangan Sipil India Dr. Syed Nasim dan Menteri Perhubungan Indonesia Freddy Numberi disaksikan PM India Manmohan Singh dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“MoU sudah resmi ditandatangani,” ungkap juru bicara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S. Ervan di Jakarta, Selasa (25/1).

Dijelaskannya,  perjanjian  akan berisi tentang definisi wilayah, penunjukan perusahaan penerbangan, tarif, sertak eselamatan dan keamanan penerbangan.

“Selama ini penerbangan ke India tidak ada yang langsung. Semua baru codeshare atau connecting flight. Pemerintah ingin membuka kesempatan bagi maskapai lokal masuk ke India,” jelasnya.

Menurutnya, India adalah salah satu negara yang mengalami pertumbuhan perekonomian tinggi sehingga wajar dipererat kerjasama khususnya untuk angkutan udara.

Dalam situs resmi Kemenhub, perjanjian baru itu merupakan revisiatas air service agreement antarkedua negara sebelumnya yang telahditandatangani pada 18 September 1968.

Sebelumnya juga telah dilakukan perundingan hubungan udara untukmerevisi perjanjian yang ada. Perundingan dilakukan di New Delhi,India, pada 25 Mei-26 Mei 2010.

Di dalam revisi perjanjian udara,
kedua negara sepakat menganut multi designated airlines, untuk penunjukan perusahaan penerbangan. Artinya, tidak hanya satumaskapai yang bisa melayani rute RI-India.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay mengungkapkan,    sejumlah maskapai tertarik memberikan layanan penerbangan ke India.

Sebelumnya, Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan tahun ini akan beroperasi ke beberapa rute regional antara lain kota Mumbai dan New Delhi.

Rencananya Garuda akan mengoperasikan pesawat jenisBoeing 737-800 NG.

Secara terpisah, juru bicara Indonesia Air Asia  Audrey Progastama mengatakan belum tertarik menggarap rute langsung dari Indonesia ke India.

” AirAsia memang sudah ke India. Indonesia AirAsia (IAA) belum,” katanya.

Diungkapkannya, selama ini IAA  hanya ada layanan fly thru dari Jakarta, Bali, Surabaya, Medan menuju beberapa Kota di India, melalui Kuala Lumpur (transit). Itupun bukan hanya IAA yang mengoperasikan,  gabungan antara IAA dan AirAsia X.[Dni]

260111 BPSDM Perhubungan Optimistis Penuhi Kebutuhan Industri

JAKARTA— Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) optimistis mampu memasok sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk memenuhi tantangan industri transportasi selama lima tahun mendatang.

“Kami optimistis mampu mencetak SDM yang berkompeten dan unggul untuk sektor transportasi. Sekolah dan badan diklat yang berada di bawah BPSDM terus memperbaiki diri baik dari sisi jumlah atau kualitas,” ungkap Kepala BPSDM Kementrian Perhubungan  Bobby R Mamahit di Jakarta, Selasa (25/1).

Diperkirakannya, untuk lima tahun mendatang sektor transportasi udara dan laut akan membutuhkan banyak SDM yang unggul. Kebutuhan SDM sektor udara untuk lima tahun mendatang sekitar 7.500 orang, dimana 4 ribu diantaranya penerbang dan seribu petugas Air Traffic Control (ATC). Sedangkan untuk pelayaran dibutuhkan 43.806 pelaut yang terdiri diantaranya  18.774 perwira.

“Kapasitas sekolah pelayaran yang dikelola bisa meluluskan 700-1000 pelaut tiap tahunnya, tetapi kita punya target pada tahun depan bisa meluluskan 3.000 pelaut. Sedangkan untuk penerbang setiap tahunnya ada lulusan sekitar 100-200 orang,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk meningkatkan jumlah SDM di sektor transportasi, BPSDM  berencana menambah jumlah sekolah. Rencananya tiga sekolah pelayaran akan dibuka pada tahun depan yang berada di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Menado. Sedangkan pembangunan fisik Akademi Kereta Api di Madiun telah dimulai pada tahun ini. Selain itu juga ada rencana membangun Diklat  transportasi darat dan pelayaran di Kalimantan,  penerbangan di Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya dijelaskan, tantangan menyediakan SDM yang bermutu adalah kemauan untuk bekerja di perusahaan nasional. Umumnya para lulusan mengincar perusahaan luar negeri karena struktur gaji yang lebih menjanjikan.

Guna menahan para SDM terbaik bekerja di perusahaan luar negeri biasanya untuk sektor penerbangan BPSDM bekerjasma dengan maskapai nasional untuk memperkerjakan dengan kompensasi mengganti sebagian  uang pendidikan pilot yang mencapai 500 juta rupiah hingga  lulus. “Model seperti ini juga akan diterapkan di pelayaran. Kita ingin perusahaan pelayaran itu mendapatkan SDM terbaik. Soalnya 75 persen pelaut lulusan dalam negeri itu bekerja di perusahaan asing karena gajinya 3-4 kali lebih tinggi ketimbang perusahaan lokal,” jelasnya.[dni]