240111 FPKS Tolak Usulan Revisi UU Pelayaran

JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI secara tegas menolak usulan revisi pasal 341 UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI belum lama ini.

Sekretaris FPKS DPR RI KH Abdul Hakim menilai, dasar hukum revisi sangat lemah  dan  kontraproduktif dengan tujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta  cenderung melindungi kepentingan bisnis asing di Indonesia.

“Dalam usulan revisi pasal 341 UU No. 17/2008, pemerintah berupaya mencabut penerapan asas cabotage untuk kapal tipe C pada angkutan laut industri Hulu Migas Alasan  tidak memiliki armada kapal yang cukup untuk melayani industri migas  ternyata  tidak benar,” tegasnya di Jakarta, Minggu (23/1).

Diungkapaknnya, berdasarkan referensi Indonesia National Shipowner Asociation (INSA)  2009, peluang pasar angkutan kapal disektor migas masih terbuka lebar yaitu angkutan oil dan gas masih dilayani 54 unit kapal berbendera asing yang harus dijadikan bendera Indonesia dengan nilai sewa 259,2 juta dollar AS per tahun dan Offshore service dimana sewa kapal offshore berbendera asing sebesar  1.125 miliar dollar AS per tahun . Selain itu, angkutan batubara untuk ekspor juga masih menggiurkan. Dengan asumsi muatan sebesar 160,27 juta ton, maka nilai sewa sekitar  4.01 miliar dollar AS per tahun.

Tak hanya peluang bisnis angkutan yang menjanjikan, dengan diberlakukannya asas cabotage industry galangan kapal milik pemerintah yang semuanya mengalami keterpurukan (kapasistas terpasang 600.000 DWT/tahun baru terpakai 58 persen atau 360.000 DWT pada tahun 2008) juga akan sangat terbantu.

Disisi lain, sejak tahun 2008, industry galangan kapal sudah melakukan penambahan investasi sebesar 5,065 triliun rupiah, salah satunya dengan membangun graving dock berkapasitas sd 80.000 DWT sehingga secara teknis industry galangan kapal dalam negeri mampu mendukung pemenuhan asas cabotage termasuk untuk sector usaha hulu mnyak dan gas bumi. Karena itu, industry galangan kapal harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Hal lain yang menjadi sorotan FPKS dalam usulan revisi UU Pelayaran yang diajukan pemerintah adalah kesimpulan Naskah Akademik yang menyatakan guna menjaga ketersediaan kapal asing untuk melayani industry migas, maka pemberlakukan asas cabotage dicabut untuk kapal-kapal tertentu.

Kesimpulan naskah akademis tersebut dinilai menunjukan kecenderungan pemerintah untuk berpihak dan mempertahankan keberadaan kapal-kapal asing. Hal ini jelas kontraproduktif dengan pasal 8 UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

240111 Garuda Perluas Segmen Pasar

JAKARTA—PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  ingin memperluas segmen pasar yang dilayaninya dengan menggarap  penerbangan  sub-100 seat atau  angkutan dengan kapasitas di bawah 100 penumpang.

Sebelumnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini  melayani penerbangan untuk kategori  full service dengan Garuda Indonesia  dan Low Cost Carrier (LCC) melalui unit bisnis Citilink.

“Armada Sub 100 seat itu untuk menghilangkan batasan antara feeder, regional, dan rute utama untuk melayani rute-rute high yield dengan low density,” kata EVP Operation  Garuda Indonesia  Capt. Ari Sapari di Jakarta,  kemarin.

Diungkapkannya, perseroan  sedang mengaji menggunakan pesawat jenis ATR, Embraer, atau Bombardier untuk segmen tersebut. “Pesawat berkapasitas kursi kecil memberikan keuntungan dari sisi operasional sedangkan rute yang dilayani menjanjikan keuntungan yang besar,” jelasnya.

Direktur IT dan Strategis Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan menjelaskan, digarapnya segmen sub 100- seat  untuk mengakomodasi tiga hal. Pertama, untuk melayani  rute yang memiliki landasan pendek dan tidak terlalu keras.

Kedua,  mengakomodasi rute-rute yang selama ini belum memiliki hak bypass domestik seperti  Medan-Denpasar yang selama ini harus dilewati melalui Jakarta.Adanya layanan ini membuat tercipta  pasar baru  karena benefit yang bisa dirasakan langsung oleh pengguna, yaitu kecepatan dan kemudahan dalam bepergian.

Ketiga,  menambah frekuensi di sejumlah slot kosong penerbangan. Selama ini ada sejumlah rute dengan frekuensi yang cukup tinggi masih memiliki jeda waktu atau slot kosong.  Contohnya,  Jakarta-Surabaya, masih ada slot yang kosong sekitar 1,5 jam, tidak ada penerbangan.

Berkaitan dengan pengembangan layanan Citilink, Ari Sapari  mengungkapkan,  sedang dipertimbangkan pemilihan pesawat jenis Airbus atau Boeing 737. “Citilink akan menjadi “game changer” di pasar LCC. Strategi Citilink berfokus pada peningkatan kapasitas kursi, frekuensi penggunaan pesawat, biaya distribusi yang rendah, dan bermain di rute dengan radius penerbangan 2 jam baik domestic maupun internasional,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengungkapkan, armada Citilink akan ditambah sebanyak 19 unit dari 6 unit yang dimiliki. Pada  2010, Citilink pun telah mengangkut penumpang  sebanyak 1,2 juta orang.

Dikatakannya, Garuda dalam waktu dekat  berencana untuk membuka dua rute domestik baru, yaitu Gorontalo dan Belitung, serta tiga rute internasional baru, yaitu Delhi, Mumbai, dan Taipei. Dengan adanya tambahan dua rute domestik itu, tahun ini Garuda genap menerbangi seluruh nusantara.

Pada kesempatan lain, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengakui, angkutan udara menjadi salah satu andalan untuk menghubungkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Angkutan udara menjadi tulang punggung untuk Indonesia Connected. Pemerintah akan mendorong terus industri penerbangan untuk melayani tidak hanya pasar domestik tetapi juga luar negeri,” katanya.

Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Michael Watimmena meminta, Garuda tidak hanya memiliki frekuensi yang tinggi pada rute-rute yang gemuk. “Kawasan timur Indonesia juga harus diberikan perhatian. Masyarakat di kawasan itu juga ingin merasakan kenyamanan angkutan udara tetapi maskapai yang singgah bisa dihitung jari. Garuda sebagai flag carrier harus bisa menjawab permintaan masyarakat kawasan itu,” katanya.[dni]