210111 Pemerintah Harus Dorong Konsolidasi di Angkutan Udara

JAKARTA–Pemerintah diminta untuk mendorong terjadinya konsolidasi di angkutan udara agar terjadi persaingan yang sehat dan konsumen lebih terjamin haknya.

“Indonesia sudah kebanyakan maskapai penerbangan. Tidak selamanya banyak pemain itu menguntungkan konsumen karena pilihan beragam. Lihat saja kondisi sekarang, konsumen dalam posisi yang lemah,” ungkap Anngota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo di Jakarta, Kamis (20/1).

Menurutnya, jika konsolidasi terjadi maka pelaku usaha juga diuntungkan karena maskapai-maskapai kecil sebenarnya kesulitan memenuhi persyaratan Undang-undang No 1/2009 tentang Penerbangan seperti memiliki 10 pesawat dimana 5 milik sendiri dan 5 sewa.

Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat bagi maskapai dengan tingkat kesulitan keuangan seperti yang dialami Mandala Airlines (Mandala) belum lama ini. “Seharusnya kala terjadi penutupan rute oleh Mandala harus diawasi secara ketat dan masyarakat pun diberitahukan kalau maskapai itu dalam keadaan kesulitan. Pemberhentian operasi secara mendadak itu sangat merugikan konsumen,” ketusnya.

Pasalnya, di industri penerbangan berkembang pola penjualan dengan membayar di depan untuk perjalanan sebelum hari H. “Penjualan melalui internet yang diharuskan membayar di depan itu harus diawasi secara ketat. Sekarang yang terjadi untuk refund pelanggan malah seperti pengemis untuk meminta uang kembali,” sesalnya.

Anggota Komisi V DPR- RI Estu Sadarwati juga mendorong terjadinya konsolidasi di angkutan udara karena sudah terlalu banyak pemain dan semakin rendahnya kualitas layanan yang diberikan ke masyarakat. “Maskapai baiknya jangan terlalu membanting harga tiket secara murah. Soalnya itu akan berdampak kepada kualitas layanan dan daya tahan keuangan perusahaan,” katanya.

Presiden Direktur Sriwijaya Air Chandra Lie menyarankan, untuk menjaga persaingan yang sehat di angkutan udara pemerintah harus secepatnya membuat aturan tarif batas atas dan bawah agar tidak terjadi perang harga. “Masalah aturan batas atas dan bawah itu harus cepat dibuat. Selain itu harus ada dukungan yang jelas dari lembaga keuangan untuk menolong maskapai dalamn memberikan pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya.

Sedangkan  Anggota Komisi V DPR KH Abdul Hakim meminta secepatnya dibuat aturan teknis untuk menganalisa manajemen dan keuangan maskapai dengan mengeluarkan keputusan tiga menteri yakni Menteri Perhubungan, Menneg BUMN, dan Menteri Keuangan. “Amanat UU penerbangan jelas, pemerintah  harus bisa mengintervensi jika ada sinyal maskapai bermasalah. Regulasi yang mengatur hingga teknis ini harus dikeluarkan agar klejadian seperti Mandala tidak terjadi lagi,” katanya.

Dia pun meminta, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk jujur menginformasikan ke masyarakat kondisi dari setiap maskapai dengan tidak menutuipinya. “Jangan mempunyai pemikiran ada maskapai yang berhenti beroperasi itu sebagai gagal membina. Harusnya berfikir menjalankan amanat UU Penerbangan secara sungguh-sungguh,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan, Kemenhub tidak memiliki aturan untuk mengatur masalah konsolidasi di angkutan udara. “Kami hanya mengatur masalah aspek keselamatan,” katanya.

Hal senada dikatakan oleh Direktur Angkutan Udara Edward A. Silooy dengan menegaskan Kemenhub adalah otoritas penerbangan sipil sehingga tidak bisa masuk terlalu masuk dalam ke aspek bisnis maskapai.

Untuk diketahui, industri penerbangan nasional baru saja terhenyak karena berhenti beroperasinya Mandala secara mendadak pekan lalu. Wajah industri penerbangan makin tertampar setelah Menhub Freddy Numberi mengungkapkan Kartika Airlines juga sedang bermasalah dengan keuangan sehingga berhenti beroperasi sejak Juli 2010.

Padahal, Direktur Utama Kartika Airlines Kim Johanes Mulia pada Juli 2010 mengumumkan  rencana memperbaharui armadanya dengan mendatangkan  30 Sukhoi SuperJet 200 senilai 840 juta dollar AS untuk menunjang rencana bisnis ke depan.

Kartika yang memiliki hub di Batam tersebut melayani delapan rute domestik, yaitu Batam-Jambi, Batam-Medan, Batam-Padang, Batam-Palembang, Jakarta-Batam, Jakarta-Medan, Jakarta-Padang, dan Medan Padang. Pesawat Kartika sekarang 3 unit yaitu MD-80, Boeing 737-200 dan Boeing 737-300. Sampai saat ini seluruhnya masih sewa belum ada yang berstatus milik.

Saat beroperasi, Kartika mengangkut  sebanyak 441.672 orang dan kargo 1.663 ton pada 2009. Tahun 2010 (per Juni) mengangkut sebanyak 105.355 pax dan 1 ton barang. Pada 10 Januari 2011  Kartika memberitahukan bahwa akan beroperasi kembali pada tgl 1 April 2011. Tetapi  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pada  14 Januari 2011 mencabut rute-rute Kartika. Saat ini Kartika tidak punya pesawat.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s