210111 Pemerintah Harus Dorong Konsolidasi di Angkutan Udara

JAKARTA–Pemerintah diminta untuk mendorong terjadinya konsolidasi di angkutan udara agar terjadi persaingan yang sehat dan konsumen lebih terjamin haknya.

“Indonesia sudah kebanyakan maskapai penerbangan. Tidak selamanya banyak pemain itu menguntungkan konsumen karena pilihan beragam. Lihat saja kondisi sekarang, konsumen dalam posisi yang lemah,” ungkap Anngota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo di Jakarta, Kamis (20/1).

Menurutnya, jika konsolidasi terjadi maka pelaku usaha juga diuntungkan karena maskapai-maskapai kecil sebenarnya kesulitan memenuhi persyaratan Undang-undang No 1/2009 tentang Penerbangan seperti memiliki 10 pesawat dimana 5 milik sendiri dan 5 sewa.

Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat bagi maskapai dengan tingkat kesulitan keuangan seperti yang dialami Mandala Airlines (Mandala) belum lama ini. “Seharusnya kala terjadi penutupan rute oleh Mandala harus diawasi secara ketat dan masyarakat pun diberitahukan kalau maskapai itu dalam keadaan kesulitan. Pemberhentian operasi secara mendadak itu sangat merugikan konsumen,” ketusnya.

Pasalnya, di industri penerbangan berkembang pola penjualan dengan membayar di depan untuk perjalanan sebelum hari H. “Penjualan melalui internet yang diharuskan membayar di depan itu harus diawasi secara ketat. Sekarang yang terjadi untuk refund pelanggan malah seperti pengemis untuk meminta uang kembali,” sesalnya.

Anggota Komisi V DPR- RI Estu Sadarwati juga mendorong terjadinya konsolidasi di angkutan udara karena sudah terlalu banyak pemain dan semakin rendahnya kualitas layanan yang diberikan ke masyarakat. “Maskapai baiknya jangan terlalu membanting harga tiket secara murah. Soalnya itu akan berdampak kepada kualitas layanan dan daya tahan keuangan perusahaan,” katanya.

Presiden Direktur Sriwijaya Air Chandra Lie menyarankan, untuk menjaga persaingan yang sehat di angkutan udara pemerintah harus secepatnya membuat aturan tarif batas atas dan bawah agar tidak terjadi perang harga. “Masalah aturan batas atas dan bawah itu harus cepat dibuat. Selain itu harus ada dukungan yang jelas dari lembaga keuangan untuk menolong maskapai dalamn memberikan pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya.

Sedangkan  Anggota Komisi V DPR KH Abdul Hakim meminta secepatnya dibuat aturan teknis untuk menganalisa manajemen dan keuangan maskapai dengan mengeluarkan keputusan tiga menteri yakni Menteri Perhubungan, Menneg BUMN, dan Menteri Keuangan. “Amanat UU penerbangan jelas, pemerintah  harus bisa mengintervensi jika ada sinyal maskapai bermasalah. Regulasi yang mengatur hingga teknis ini harus dikeluarkan agar klejadian seperti Mandala tidak terjadi lagi,” katanya.

Dia pun meminta, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk jujur menginformasikan ke masyarakat kondisi dari setiap maskapai dengan tidak menutuipinya. “Jangan mempunyai pemikiran ada maskapai yang berhenti beroperasi itu sebagai gagal membina. Harusnya berfikir menjalankan amanat UU Penerbangan secara sungguh-sungguh,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan, Kemenhub tidak memiliki aturan untuk mengatur masalah konsolidasi di angkutan udara. “Kami hanya mengatur masalah aspek keselamatan,” katanya.

Hal senada dikatakan oleh Direktur Angkutan Udara Edward A. Silooy dengan menegaskan Kemenhub adalah otoritas penerbangan sipil sehingga tidak bisa masuk terlalu masuk dalam ke aspek bisnis maskapai.

Untuk diketahui, industri penerbangan nasional baru saja terhenyak karena berhenti beroperasinya Mandala secara mendadak pekan lalu. Wajah industri penerbangan makin tertampar setelah Menhub Freddy Numberi mengungkapkan Kartika Airlines juga sedang bermasalah dengan keuangan sehingga berhenti beroperasi sejak Juli 2010.

Padahal, Direktur Utama Kartika Airlines Kim Johanes Mulia pada Juli 2010 mengumumkan  rencana memperbaharui armadanya dengan mendatangkan  30 Sukhoi SuperJet 200 senilai 840 juta dollar AS untuk menunjang rencana bisnis ke depan.

Kartika yang memiliki hub di Batam tersebut melayani delapan rute domestik, yaitu Batam-Jambi, Batam-Medan, Batam-Padang, Batam-Palembang, Jakarta-Batam, Jakarta-Medan, Jakarta-Padang, dan Medan Padang. Pesawat Kartika sekarang 3 unit yaitu MD-80, Boeing 737-200 dan Boeing 737-300. Sampai saat ini seluruhnya masih sewa belum ada yang berstatus milik.

Saat beroperasi, Kartika mengangkut  sebanyak 441.672 orang dan kargo 1.663 ton pada 2009. Tahun 2010 (per Juni) mengangkut sebanyak 105.355 pax dan 1 ton barang. Pada 10 Januari 2011  Kartika memberitahukan bahwa akan beroperasi kembali pada tgl 1 April 2011. Tetapi  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pada  14 Januari 2011 mencabut rute-rute Kartika. Saat ini Kartika tidak punya pesawat.[dni]

210111 RIM Mulai Sensor Konten Porno

JAKARTA–Research In Motion (RIM) mulai melakukan sensor konten porno secara bertahap di layanan BlackBerry sejak 18 Januari lalu.

“Mulai jam 4 sore waktu setempat di Kanada pada 18 Januari 2011, sensor  dilakukan secara bertahap,” ungkap Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Kamis (20/1).

Diungkapkannya, sensor dilakukan secara bertahap karena banyaknya nama situs porno yang beredar di dunia maya dan harus disinkronkan dengan sistem. “Satu hal yang pasti kami menyambut gembira kemajuan yang dibuat RIM. Ketimbang baru bergerak menjelang batas waktu yang diberikan  yakni 21 Januari,” katanya.

Pernyataan tertulis RIM yang dikirimkan melalui surat elektronik membenarkan perseroan dalam proses melakukan filtering konten pornografi dalam rangka memenuhi aturan di Indonesia.

Masih dalam pernyataan tersebut dikatakan solusi teknis yang tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pemerintah Indonesia dan digunakan sebelumnya oleh pelaku industri lokal.

RIM juga menegaskan akan terus berinvestasi di Indonesia dan mendukung pengembang aplikasi, pelanggan, dan distributornya.

Deputi Humas Yayasan Nawala Nusantara Irwin Day mengungkapkan, RIM menggunakan software lokal Domain Name System (DNS)  Nawala untuk memfilter konten porno.

DNS Nawala  merupakan software yang digunakan pengguna internet yang membutuhkan saringan konten negatif dan berbau pornografi. Perangkat lunak ini bisa menyaring konten-konten asusila, malicious software, dan phising.

“Saat ini sedang dilakukan uji coba. Kami memiliki sekitar satu juta nama situs porno yang siap ditangkal,” ungkapnya.

Diakuinya, hingga kini beberapa situs porno masih bisa diakses melalui BlackBerry karena diperlukan update service book semua BlackBerry. “Jika dilakukan langsung bakal repot,” jelasnya.

Irwin mengakui, hingga saat ini belum ada perjanjian komersial dengan RIM terkait penggunaan software-nya. “Kami akan tetap memberikan tagihan ke RIM. Pakai Nawala lebih murah. Software lainnya biayanya lebih mahal yakni sekitar 0,5 dollar AS per handset dan database-nya tidak semutakhir Nawala yang mulai mendapatkan trust di industri,” tegasnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyambut gembira aksi RIM karena dilandasi kesadaran dan pengakuan bahwa RIM telah melanggar UU ITE dan UU Pornografi.

Head of Corporate Communication XL Axiata Febriati Nadira ‎​mengakui proses filtering  sedang berjalan secara bertahap.” Kami optimis harusnya RIM bisa menyelesaikannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah. Untuk biayanya sendiri kami tidak memiliki gambaran, karena sesuai kesepakatan pertemuan  tanggal 17 Januri lalu, RIM sendiri yang akan melakukan proses filtering,” tegasnya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto mengakui pada ‎​jam 1 siang tadi RIM sudah terkoneksi dengan Nawala untuk pelanggannya. “Jika sampai sekarang ada yang masih bisa mengakses konten porno itu kemungkinan Nawala belum update database atau koneksi RIM ke Nawala tidak stabil,” katanya.

Untuk diketahui, permintaan sensor konten porno dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektornika (ITE), serta UU Pornografi. Hutang RIM yang belum selesai ke pemerintah adalah akses penyadapan (lawful of interception), pembangunan server, dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi.[Dni]