200111 Pemerintah Dianggap Gagal Awasi Industri Penerbangan

JAKARTA–Pemerintah diangap gagal mengawasi industri penerbangan karena tidak menjalankan amanat Undang-undang (UU) No 1/2009 secara sungguh-sungguh.

“Pemerintah  tidak melakukan hal-hal yang diamanahkan oleh aturan. Lihat saja dalam kasus berhenti beroperasinya Mandala Airlines (Mandala) dimana izin rute masih diberikan beberapa hari sebelum penutupan,” tegas Anggota Komisi V DPR RI Tofan Tiro di Jakarta, Kamis (19/1).

Anggota Komisi V DPR KH Abdul Hakim menyesalkan sikap yang diambil oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dimana dalam membina industri penerbangan hanya fokus pada aspek keselamatan tetapi melupakan analisa kemampuan  manajemen terutama keuangan.

“Pasal 99 dalam UU Penerbangan secara tegas mengatakan harus dilakukan evaluasi secara periodik dari kinerja manajemen. Ini sudah cukup untuk melakukan intervensi jika maskapai disinyalir bermasalah, bukan malah terjadi pembiaran. Kalau sudah begini, dalam kasus Mandala pemerintah tak bisa lepas tangan,” ketusnya.

Sedangkan di pasal 118 huruf G dinyatakan setiap bulan tanggal 10 harus diberikan laporan keuangan kepada pemerintah.

Menurutnya, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah beroperasinya Mandala walau sudah tahu terseok seperti menutupi ketidakmampuan mengawasi. “Saya melihat pemerintah seperti tidak rela maskapai berhenti operasi. Padahal transparansi itu bagus untuk pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya,” katanya.

Anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso  dari Fraksi Golkar mendesak Kemenhub menjatuhkan sanksi sesuai UU terhadap Mandala karena menghentikan operasi secara mendadak jika dalam penyelidikan lebih dalam oleh pemerintah  ditemukan kesalahan dilakukan oleh maskapai itu.

“Sesuai aturan, penghentian operasi harus diumumkan tiga hari sebelumnya, tidak bisa mendadak. Jika maskapai seperti ini tidak ditindak bisa menjadi preseden buruk di masa depan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Edward Silooy menjelaskan, titik perhatian dari pihaknya pada aspek keselamatan, sedangkan untuk masalah bisnis tidak bisa masuk lebih dalam. “Masalah di Mandala sudah terdeteksi sejak 2009. Tetapi Kemenhub itu adalah otoritas penerbangan sipil,” jelasnya.

Salah Strategi
Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan ke Kemenhub dua hari sebelum penghentian secara lisan, setelah itu disusul dengan tertulis.

“Sedangkan untuk laporan setiap tanggal 10 itu dilakukan. Tetapi untuk di laporan itu memang tidak disebutkan rencana penghentian operasi, karena ini mendadak setelah rapat dengan pemegang saham,” jelasnya.

Diono pun mengaku, kalah bersaing di industri penerbangan lokal karena salah menerapkan strategi dalam berusaha.

“Kami bermain di pasar low cost carrier (LCC), tetapi tidak didukung saluran penjualan yang tepat. Selama ini Mandala berjualan tiket melalui agen, sedangkan LCC itu direct sales,” katanya.

Hal ini semakin diperburuk dengan struktur biaya yang tinggi karena menyewa pasat mahal  sehingga pendapatan yang diraih tidak seimbang dengan pemasukan.

Dikatakannya, langkah kedepan yang dilakukan oleh manajemen adalah mengubah strategi agar bisa bersaing dengan dukungan investor baru. “Kami sudah berbicara dengan beberapa investor. Semoga dalam waktu 45 hari kedepan sudah ada kepastian investor baru masuk,” katanya.

Sementara untuk kontrak mendatangkan 25 pesawat Airbus baru yang telah dicanangkan sejak lama akan dilakukan negosiasi ulang.

“Kami optimistis jika mendapatkan investor baru beberapa rencana lama bisa direalisasikan seperti memiliki 10 pesawat dan melayani rute lama. Bahkan kita ada rencana masuk ke Australia dan India,” katanya.[Dni]

200111 SPM KA Ekonomi Akan Dibuat Proporsional

JAKARTA–Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk kereta api (KA) ekonomi akan dibuat secara proposional dan mengakomodasi kepentingan publik.

“Kami akan akomodasi keinginan publik tentang kualitas layanan dari KA ekonomi. Tetapi harus proporsional juga dengan realita di lapangan,” jelas Dirjen Perkeretapian Tundjung Inderawan di Jakarta, Rabu (19/1).

Dicontohkannya, untuk rute Jakarta-Bogor yang dikenakan tarif dua ribu rupiah, tentu tidak proporsional diberikan refund pada penumpang jika ada keterlambatan KA. Pasalnya, moda seperti Ojek yang menerapkan tarif lebih mahal memberikan layanan di bawah KA ekonomi dengan tarif lebih mahal.

“Inilah yang saya sebut harus proporsional. Tetapi jika ada keinginan untuk refund dimasukkan kita akomodasi asal proporsional dan rasional,” katanya.

Ditegaskannya, masalah penyerapan keinginan publik hal yang utama sehingga bisa saja berujung pada keluarnya aturan SPM menjadi molor dari April 2011.

Pengamat transportasi LIPI Taufik Hidayat mengatakan, penyelenggaraan angkutan KA.  SPM sebagai acuan bagi operator, regulator maupun konsumen dalam mengukur tingkat pelayanan kereta api sebagai angkutan massal  yang paling diandalkan.

“SPM harus disusun guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tertuang dalam PP No 65 Tahun 2005 pasal 3 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM,” katanya.

Dikatakannya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri  untuk memenuhi SPM tersebut perlu menyusun Maklumat Pelayanan Angkutan Penumpang Kereta Api.

Diungkapkannya,  persepsi masyarakat terhadap pelayanan KA Jabodetabek untuk kelas ekonomi masih buruk, baru kelas ekspres dan semi ekspress yang masih lumayan baik.

“Masyarakat yang menganggap bahwa pelayanan KA masih buruk sekitar 60 persen. Dan mereka mengganggap tarif yang sekarang sudah pas (tidak berharap kenaikan),” katanya.

Namun, kereta api tetap menjadi pilihan angkutan massal yang diandalkan masyarakat karena bisa bergerak lebih cepat.

Asisten Deputi Standar Pelayanan Publik Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Koeshardo KS mengatakan, penyelenggaraan SPM KA merupakan implementasi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik karena itu masyarakat harus dilibatkan ketika substansi SPM dan tarif dibuat.

Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna jasa KA berhak didengar suara, keluhan dan aspirasinya terkait pelayanan jasa KA yang diberikan sehingga bisa memberikan kritik dan masukan yang membangun kinerja angkutan massal tersebut.

“Hal ini sesuai dengan UU, dimana masyarakat berperan langsung saat kebijakan dibuat serta dalam pengawasan-nya di lapangan,” katanya.

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan bahwa SPM merupakan kondisi minimal yang harus terpenuhi untuk pelayanan jasa angkutan penumpang kereta api.

“Sebagai operator, SPM akan kami terjemahkan dalam bentuk 4 pilar, yakni keselamatan, ketetapan waktu, pelayanan dan kenyamanan,” jelasnya.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setijowarno mengungkapkan, penyelesaian draf SPM ini sangat tergantung pada keinginan kuat Pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan angkutan massal yakni kereta api.

“Angkutan massal yang juga masuk dalam bagian infrastruktur menjadi tanggung jawab Pemerintah. Karena itu, tidak mungkin Pemerintah meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memperbaiki kualitas pelayanan tanpa mendukung dalam ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Draf SPM saat ini tengah dibahas di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang akan menyempurnakan  PP No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan KA. Regulasi itu kemungkinan dikemas dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).

Dalam PP No 71 Tahun 2009, SPM angkutan KA hanya sebatas pelayanan terkait kondisi fisik sarana dan prasarana. Misalnya, standar fisik KA meliputi lampu harus menyala, kipas angin harus berputar, toilet harus bersih dan tersedia air, sedangkan standar fisik stasiun meliputi harus tersedia peron, harus tersedia toilet, harus tersedia mushola, dan harus tersedia papan pengumuman tarif, akses keberangkatan, kedatangan, dan sebagainya.[Dni]

200111 Kartika Bisa Senasib dengan Mandala

JAKARTA–Maskapai swasta nasional,  Kartika Airlines, dikhawatirkan akan senasib dengan Mandala Airlines (Mandala)  yang menghentikan operasionalnya karena kesulitan pemodalan.

“Ada maskapai lainnya yang bisa seperti Mandala yakni Kartika Airlines (Kartika). Kami mengawasi secara ketat dan masih memberikan kesempatan untuk mencari investor baru,” ungkap Menhub Freddy Numberi di Jakarta, Rabu (19/1).

Dijelaskannya, sebagai regulator, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) lebih berkonsentrasi pada izin rute dan aspek keselamatan. “Tetapi belajar dari kasus Mandala, kami akan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” jelasnya.

Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Edward A Silooy mengakui, Kartika sudah tidak beroperasi karena pesawat yang dimiliki hanya tinggal satu unit.

“Kami masih memberikan kesempatan untuk mencari pemodal dan mengawasi. Kapan tepatnya berhenti beroperasi saya lupa,” jelasnya.

Sebelumnya,  Direktur Utama Kartika Airlines Kim Johanes Mulia pada Juli 2010 mengumumkan  rencana memperbaharui armadanya dengan mendatangkan  30 Sukhoi SuperJet 200 senilai 840 juta dollar AS untuk menunjang rencana bisnis ke depan.

“Penandatanganan kontrak dengan Sukhoi Civil Aircraft Co (SCAC), Rusia, telah dilakukan 19 Juli 2010 lalu saat menghadiri Farnborough Air Show 2010. Langkah ini dilakukan setelah mendapat dukungan dari investor baru agar Kartika bisa menjadi Full Service Airline,” ungkapnya kala itu.

Diungkapkannya, berdasarkan kontrak, mulai 2012 SCAC akan menyerahkan satu pesawat setiap bulan.

Setelah armada baru diterima,  Kartika Airlines akan fokus melayani rute-rute potensial baru (virgin route) yang belum dilayani oleh maskapai lain di Indonesia.

SSJ100 dipilih karena pesawat itu memiliki kapasitas 90 tempat duduk dan mampu mendarat dengan landasan 1.500 meter. Sedangkan untuk perawatan pesawat tersebut akan bermitra dengan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Saat ini Kartika yang memiliki hub di Batam tersebut melayani delapan rute domestik, yaitu Batam-Jambi, Batam-Medan, Batam-Padang, Batam-Palembang, Jakarta-Batam, Jakarta-Medan, Jakarta-Padang, dan Medan Padang.

Pesawat Kartika sekarang 3 unit yaitu MD-80, Boeing 737-200 dan
Boeing 737-300. Sampai saat ini seluruhnya masih sewa belum ada yang berstatus milik.

Kala ditanya tentang rencana bisnis dari Kartika tersebut, Edward mengatakan, bisnis penerbangan bukan hanya masalah publikasi. “Beda cara menjalankan bisnis ini. Kalau mentalnya pedagang, susah. Ini bisnis penuh resiko, perhitungan harus cermat,” tegasnya.[Dni]

200111 Indosat Ingin Optimalkan StarOne

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) ingin mengoptimalkan jasa Fixed Wireless Access (FWA) miliknya agar tidak menjadi aset tidur yang memberatkan perusahaan.

“StarOne akan terus dikembangkan. Kita ingin semua aset yang berpotensi memberikan pendapatan bagi perusahaan dioptimalkan,” ungkap Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko di Jakarta, Rabu (19/1).

Sayangnya, Harry enggan membagi strategi yang dipilih mengoptimalkan jasa yang memiliki sekitar 750 ribu pelanggan itu.

Saat ini pilihan yang tersedia adalah mencari mitra strategis atau melepas sebagian kepemilikan di StarOne. Sedangkan berharap induk usaha, Qatar Telecom, untuk menginjeksi dana sepertinya hal yang mustahil karena fokus selama ini ke jasa seluler.

“Kalau strateginya tidak bisa diungkap. Semua masih dikaji dulu,” katanya.

Berkaitan dengan kinerja dari jasa seluler pada 2010, Harry mengisyaratkan, terjadi pertumbuhan yang menggembirakan. “Untuk jumlah pelanggan kami bisa dapat lebih besar dari pesaing terdekat. Angkanya di atas 40 juta nomor. Sedangkan untuk pertumbuhan jasa seluler saja lumayan besar,” ungkapnya.

Pesaing terdekat Indosat di jasa seluler adalah XL Axiata. Perusahaan ini telah mengumumkan raihan pengguna 2010 sebanyak 40,1 juta nomor.

Sebelumnya, Group Head Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengungkapkan, perseroan pada tahun ini akan membangkitkan StarOne dari “tidur panjangnya” mengingat penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi telah berbasis lebar pita.

Namun, kabar tak sedap menghinggapi di kalangan internal Indosat terkait rencana itu karena dikabarkan akan ada pemberhentian kerja besar-besaran pada Februari nanti sebagai bagian dari efisiensi di perusahaan itu.[Dni

200111 Pemerintah Gelar Tender Sisa Frekuensi 2,3 GHz

JAKARTA—Pemerintah berencana segera menggelar tender sisa alokasi frekuensi di spektrum 2,3GHz pada tahun ini.

“Di spektrum tersebut ada sisa alokasi 60 Mhz. rencananya tender dilakukan tahun ini untuk penerapan teknologi netral,” ungkap Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kementerian KemKominfo  Tulus Rahardjo kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Pemilihan teknologi netral berarti pemberian izin tidak dikaitkan dengan satu inovasi, industri memiliki hak untuk memilih.

Untuk diketahui, di frekuensi 2,3 GHz  tengah terjadi tarik menarik standar antara pemegang lisensi Broadband Wireless Access (BWA) yang telah mendapatkan alokasi pita sebesar 30 MHz dengan pemerintah. Para pemenang mendesak pemerintah merevisi surat Keputusan Dirjen Postel No. 94, 95, dan 96/2008 mengenai batasan kanalisasi (Channel Bandwitdh).

Regulasi itu mengatur pembatasan channel bandwitdh sebesar 3,5 MHz dan 7 MHz yang dalam istilah teknis mengacu pada standar  Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) IEEE 802.16d-2004  (16 d) untuk Fixed atau Nomadic Wimax.

Pemenang  meminta direvisi menjadi 5 MHz dan 10 MHz yang identik dengan IEEE 802.16e-2005 (16 e). Dampak dari tarik menarik ini tidak ada satupun hingga sekarang dari 8 pemenang yang menggelar layanan komersial.

“Dalam tender yang akan dilaksanakan untuk alokasi sisa kami menyerahkan standar yang dipilih. Bisa wimax 16d, 16e, atau mobile wimax sekalipun. Nanti diatur di kanalisasinya saja,” katanya.

Berkaitan dengan nasib pita yang ditinggalkan oleh tiga  pemenang lama yakni Internux, Konsorsium Comtronics, dan WTU, Tulus mengatakan, belum bisa menarik kembali frekuensi mengingat proses hukum belum selesai. “Masih belum ada ketetapan hukum. Masih bertikai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dicabutnya lisensi kedua pemain yaitu Internux dan WTU,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pemenang tender 2,3 GHz yang melayani wilayah Jabodetabek dan Sumatera Bagian Utara,  First Media, kabarnya akan dilepas kepemilikannya oleh Lippo Group. Jika ini terealisasi, produk Sitra Wimax yang telah mengantongi Uji Laik Operasi (ULO) sejak tahun lalu terancam molor komersialisasinya.[dni]

200111 Mastel Usulkan BRTI Diisi 7 Personil

JAKARTA—Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyarankan keanggotaan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tetap diisi 7 personil dengan komposisi 5 wakil masyarakat dan 2 wakil pemerintah  untuk membentuk regulator yang tangguh dan independen.

“Kami usulkan  Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  dikeluarkan dari komposisi keanggotaan BRTI. Sedangkan untuk  jumlah anggota BRTI tetap tujuh orang,” ungkap Ketua Mastel Setyanto P Santosa kepada Koran Jakarta, Rabu (19/1).

Diusulkannya, Ketua BRTI dipilih di antara anggota dengan masa kerja selama  satu  tahun. Masa tugas anggota BRTI agar diatur dengan cara tidak bersamaan pengangkatannya, dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas sehingga diperlukan kondisi overlapping.

Menurutnya, fungsi regulasi seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh BRTI, untuk itu lembaga ini perlu dilengkapi oleh personalia dan sumber daya yang memadai. Selain itu dalam pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel.

“Kalau perlu harus jelas posisi masing-masing anggota terhadap satu masalah. BRTI harus menjadi lembaga yang independent. Masalah independensi ini kami usulkan juga masuk dalam batang tubuh RUU Konvergensi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merencanakan  Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 36/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) segera ditandatangani pada 25  Januari ini.

Pertimbangan utama perubahan karena terjadinya restrukturisasi di Kemekominfo.BRTI yang selama ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Pos dan Telekomunikasi, maka dengan struktur baru ini mengalami penyesuaian.

Perubahan ini membuat BRTI terdiri dari  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) dengan komposisi 6 wakil masyarakat dan tiga wakil pemerintah. Sedangkan ketua dipegang oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BRTI untuk periode 2009-2011 bisa dikatakan minim prestasi terutama yang membela kepentingan masyarakat dalam menghadapi menurunnya kualitas layanan operator.[dni]

200111 Memahami Model Bisnis “Sang Bintang”

Salah satu hal yang menjadi perdebatan serius kala pertemuan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  dengan Komisi I DPR adalah masalah “jenis kelamin” dari Research in Motion (RIM).

Komisi I DPR meminta regulator memastikan dulu kategori RIM di Undang-undang No 36/99 tentang Telekomunikasi antara sebagai penyelenggara jasa atau jaringan.

Jika merujuk pada UU 36/99 , penyelenggara dibagi menjadi penyelenggara jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus. Penjabaran rinci penyelenggara jaringan ada di KM 20/2001 yang diubah menjadi PM 1/2010, sementara untuk jasa di KM 21/2001.

“Jika  melihat  arsitektur jaringan dari RIM  ada beberapa kemungkinan “jenis kelaminnya” yakni Penyedia Jasa Internet (PJI), Sistem Komunikasi Data (Siskomdat), atau Network Acces Provider (NAP),” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (19/1).

Anggota Komite lainnya Nonot Harsono menjelaskan, penyebab utama akses internet menggunakan layanan BlackBerry (BB)  terasa cepat adalah karena operator seluler wajib menyediakan dedicated line ke server RIM di Amerika. Sedangkan akses internet melalui ponsel selain BB  hanya melalui Bandwitdh internasional seadanya (best effort).

Dari penyediaan dedicated-line hingga ke server terpusat RIM oleh semua operator ini, terbentuklah jaringan (virtual) global milik RIM  yang dibiayai oleh masing-masing  operator.  Konfigurasi jaringan yang terbentuk akibat antara RIM dan mitra ini, nyatalah terlihat  RIM global network adalah penyelenggaraan jaringan dan jasa internet  ditambah  instant messenger.

“Dalam  skema  lama yang dilakukan RIM ini  namanya Siskomdat untuk jaringannya dan PJI untuk jasanya. Sedangkan untuk gerbang dari Indonesia ke bandwidth internasional harunya memiliki izin NAP. UU No 36/99 itu filosofi lisensinya mengikuti konfigurasi jaringan. Untuk kasus RIM menjadi rumit karena yang menjalankan Virtual Private Network (VPN) adalah mitra lokal,” jelasnya.

Heru mengakui, kasus RIM ini unik karena yang terjadi selama ini, calon penyelenggara datang, mengajukan lisensi untuk menjadi PJI atau NAP. Setelah itu dilihat  proposalnya dan dievaluasi komitmen pembangunan

“Sekarang kita harus menilai RIM ini cocoknya mengantongi lisensi yang mana. Jika RIM mengantongi lisensi ada kewajiban membayar Biaya Hak Penyelenggara (BHP) telekomunikasi dan Universal Service Obligation (USO). Besaranya masing-masing  0,5 persen dan 1,25 persen dari pendapatan kotor,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A. Purwardi menyarankan, belajar dari kasus RIM pemerintah dalam RUU Konvergensi harus memasukkan  masalah Mobile Virtual Network Operation (MVNO)  agar PJI yang tidak memiliki jaringan  bisa mendekati pola bisnis  RIM. “RIM ini adalah contoh nyata suksesnya Virtual Network Operation (VNO) Dimana  semua mitranya harus tergabung dalam cloud computing globalnya dan pemasarannya malah dilakukan oleh operator,” katanya.

Sedangkan Praktisi Internet Onno W Purbo memiliki pandangan berbeda secara teknis akan layanan yang disediakan oleh RIM karena  hanya memberikan  proxy via ponsel. Sederhananya, BlackBerry akan menjadi perantara untuk mengambilkan sesuatu dari dunia maya.  “RIM  bukan operator. Ini hanya aplikasi di internet. Apalagi perusahaan itu membuat ponsel bukan operator,” tegasnya.

Jka dilihat dari struktur pendapatan RIM sebagai perusahaan, 81 persen terkontribusi dari penjualan handset. Ini tentunya membuat RIM adalah produsen ponsel. Jika demikian adanya pemerintah tak perlu repot menentukan “jenis kelamin” perusahaan ini.

Cukup minta PT RIM Indonesia dijadikan  saluran transaksi sebagai penyedia ponsel, service, dan aplikasi. Nah, pertanyaan berikutnya yang belum terjawab. Apakah manajemen PT RIM Indonesia memiliki kekuasaan  seperti itu diberikan oleh RIM Kanada?

Jika melihat proses negosiasi selama ini dengan Kemenkominfo, tudingan PT RIM Indonesia sebagai etalase lebih mendekati kenyataan, sehingga hal yang wajar regulator terus mengejar potensi setoran dari “sang bintang” yang meraup keuntungan setahun mencapai 2,26 triliun rupiah dari negeri ini.[dni]

200111 Sulitnya Menjerat “Sang Bintang”

Research In Motion (RIM) menunjukkan sinyal akan patuh terhadap  keinginan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan sensor terhadap konten pornografi melalui perangkat BlackBerry mulai 21 Januari nanti.

Sinyal itu  salah satu dari butir hasil pertemuan RIM_Kemenkominfo pada 17 Januari lalu. Hasil lainnya adalah perusahaan asal Kanada itu  menyediakan pusat layanan purna jual dan sekarang telah memiliki lebih dari 40 Customer Care dan  membahas kemajuan terkait fasilitasi akses lawful interception (penyadapan) bagi penegak hukum Indonesia.

Bahkan, ada sinyal menggembirakan, RIM ingin membangun  Regional Network Aggregator di lokasi yang belum disebutkan di kawasan ASEAN. Regional Network Aggregator atau Node  ini akan mengurangi biaya secara signifikan untuk    penyelenggara telekomunikasi di Indonesia dan meningkatkan kinerja untuk para pengguna BlackBerry.

Adanya Node membuat para mitra  hanya perlu untuk menunjang trafik pengiriman data ke regional node. Enam operator yang menjadi mitra RIM adalah Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dan Smart.

“Pihak RIM sudah menandatangani surat hitam-putih yang menyatakan siap memenuhi tuntutan pemerintah untuk melakukan sensor konten porno melalui layanan yang diselenggarakannya. Kami juga meminta Node itu bisa dibangun di sini,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, awal pekan ini.

Dijelaskannya, jika RIM tidak memenuhi janjinya pada batas waktu yang ditentukan maka akan diproses melalui hukum yang berlaku di Indonesia.  “Kita akan laporkan ke polisi dan diproses melalui jalur hukum. Perintah undang-undang sudah jelas, pornografi itu dilarang,” tegasnya.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo M.Budi Setyawan menambahkan, produsen ponsel pintar yang menjadi “bintang” di industri sejak dua tahun lalu itu  berkomitmen menanggung seluruh biaya filtering konten pornografi sebagai bagian dari belanja modalnya.
Menurutnya,  filtering adalah hal paling mudah dilakukan dan merupakan permintaan yang diajukan  di urutan bawah dari permintaan lain yang ditekankan, yakni kepatuhan terhadap regulasi penyadapan, data center dan layanan purna jual, serta penyerapan tenaga kerja dari Indonesia.
Managing Director RIM  South East Asia Gregory Wade  menegaskan, akan terus melanjutkan investasi di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan mendirikan PT RIM Indonesia belum lama ini.
“Soal sensor konten porno kami memahami keinginan regulator lokal.  Kami benar-benar  mematuhi aturan yang berlaku di sini. Kami fokus untuk memenuhi tenggat dan batas waktu yg disediakan pemerintah,” katanya.
Berkaitan  dengan kewajiban memasang data center di Indonesia, Gregory  meminta penjelasan soal aturan hukum yang mewajibkan pihaknya memasang data center di Indonesia.

Polemik
Masalah regulasi yang dijadikan sebagai landasan meminta sesuatu hal yang teknis kepada RIM ini juga menjadi polemik antara Kemenkominfo dengan para wakil rakyat di DPR.

Hal ini makin runyam karena Tifatul sendiri tidak konsisten dengan pernyataannya yang membuat RIM seolah-olah penyelenggara jaringan atau jasa, tetapi kala didesak malah menyebutkan ragu “jenis kelamin” dari RIM.  “Saya akan koordinasi dengan Kemenkeu dan DPR. Kalau saya lihat sepertinya penyedia konten,” katanya.

Sementara Budi Setyawan mengatakan, RIM bisa dikategorikan Penyedia Jasa Internet (PJI) jika Undang-undang Konvergensi disahkan nantinya.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengingatkan, Kemenkominfo walau didukung wakil masyarakat, namun harus menjelaskan dulu posisi RIM jika dipandang melalui undang-undang telekomunikasi.

“Jangan gegabah meminta satu perusahaan memenuhi undang-undang jika di pelaku usaha itu sendiri tak bisa didefinisikan sebagai penyelenggara jasa intenet atau operator. Ini akan menjadi bahan tertawaan dunia luar nantinya,” tegasnya.

Bahkan Tantowi menyindir, selama ini yang dilakukan oleh RIM tak jauh dari “menyenangkan” Kemenkominfo dengan seolah-olah menuruti semua permintaan. “Lihat saja pilihan tempat purna jual di Tanjung Priok. Mana ada yang mau bawa barang kesana kalau rusak. Belum lagi PT RIM Indonesia yang hanya berisikan lima orang. Itu kan semua akal-akalan seolah-olah comply,” sindirnya.

Anggota Komisi I DPR Harry Kartana mengingatkan, jika pemerintah menginginkan RIM sebagai penyedia jasa internet (PJI) akan terbentur dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni penghentian izin dari PJI untuk wilayah Jabodetabek.

Solusi
Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangerapan menyarankan, RIM tidak perlu diberikan izin PJI karena akan berdampak negatif bagi PJI lokal yang tergilas oleh pemain asing. “Jika itu dilakukan, PJI asing itu akan langsung masuk Indonesia, mitra lokalnya ditinggalkan. Apalagi batasan investasi untuk asing di PJI ini kecil sekali,” katanya.

Disarankannya, jika pemerintah mengejar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi  dan Universal Service Obligation (USO) dari RIM, cukup meminta perusahaan itu menitipkannya ke operator mitra.

Menanggapi hal itu, Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto dan Group Head Pemasaran VAS Indosat Teguh Prasetya menolak keras. “Aturannya darimana itu bisa nitip. Langsung saja bayar ke pemerintah,” kata keduanya.

Sedangkan VP Sales and Distribution Axis Syakieb A. Sungkar mengaku tidak keberatan dititipi setoran kepada negara asalkan jelas perhitungannya dan ada insentif bagi mitra.

Pada kesempatan lain, pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro mengungkapkan,  RIM sudah membayar BHP telekomunikasi melalui  operator  yang menjadi mitranya.

“Seperti halnya penyedia konten,  jatah pembayaran untuk RIM dari operator juga dilakukan setelah perhitungan pembayaran BHP,” jelasnya.

Disarankannya,  pemerintah seharusnya memeriksa detil perjanjian kerja sama (PKS) antara operator telekomunikasi dengan RIM sehingga bisa diketahui bahwa kewajiban membayar pajak sudah dipenuhi.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, permintaan untuk mengklarifikasi pembayaran BHP telekomunikasi itu sudah dilakukan sejak tahun lalu, tetapi operator tidak bisa menunjukkan hingga sekarang buktinya.

“Kita bicara sesuai fakta saja, hingga sekarang belum ada yang mampu menunjukkan RIM telah memenuhi BHP. Itu akan kita kejar terus setelah masalah filterisasi selesai,” tegasnya.[dni]