190111 Maskapai Desak Perbaikan Sarana dan Prasarana Penerbangan

JAKARTA—Maskapai penerbangan mendesak perbaikan sarana dan prasarana penerbangan untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang  angkutan udara dan  persiapan pemberlakuan kebijakan ASEAN Open Sky 2015.

Hal itu disampaikan oleh EVP Operation PT Garuda Indonesia  (Persero) Tbk Capt. Ari Sapari dan  Presiden Direktur Indonesia Air Asia (IAA) Dharmadi kala menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPR-RI, Selasa (18/1).

“Kami sangat terkendala menambah frekuensi penerbangan karena keterbatasan sarana dan prasana penerbangan di Indonesia. Misalnya untuk masalah panjang landasan dan jam operasional bandara yang tidak standar di seluruh Indonesia,” katanya.
Diungkapkannya, panjang landasan di seluruh Indonesia tidak sama sehingga sulit untuk didarati oleh pesawat berbadan besar. Belum lagi masalah tidak beroperasinya bandara selama 24 jam yang membuat pesawat banyak terparkir. “Padahal maskapai lokal sedang dalam masa ekspansi karena pasar terus tumbuh,” jelasnya.

Dharmadi menambahkan, dibutuhkannya satu sistem standar navigasi di setiap bandara yang ada di Indonesia agar memudahkan maskapai untuk melakukan penerbangan dan peningkatan pelayanan di bandara. “Standar sistem check in harus ada. Ini agar penumpang nyaman menggunakan angkutan udara tidak hanya kala di udara, tetapi juga di darat,” katanya.

Hal lain yang menjadi catatan untuk ditingkatkan adalah  integrasi moda dari bandara dan ke bandara yang masih sangat minim. “Lonjakan penumpang cukup membuat padat  suasana di Bandara. Belum lagi persoalan integrasi moda yang masih sangat minim seperti taxi dan bus. Karena itu, kami meminta agar sarana dan prasarana diperbaiki,” katanya.
Pada kesempatan sama, Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim meminta pihak Angkasa Pura I dan II selaku badan usaha pengelola Bandar Udara untuk memenuhi fasilitas Bandara sesuai dengan amanat UU No.1/2009 tentang Penerbangan.

“Sesuai dengan Pasal 219 ayat (1), setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa Bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.” jelasnya.

Ditegaskannya, bila hal itu dilanggar,  Badan usaha tersebut dapat dikenakan sanski sebagaimana diatur dalam pasal 219 ayat (5) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sertifikat hingga pencabutan sertifikat.

Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko dalam berbagai kesempatan mengakui ada berbagai kekurangan dari bandara yang dikelolanya, tetapi telah mencanangkan diri terus memperbaiki kualitas layanan. Misalnya, untuk Bandara Soekarno-Hatta yang dicanangkan menjadi bandara kelas dunia di masa mendatang.

Terus Berkembang
Sementara itu, terkait pengembangan maskapai ke depan, Ari mengungkapkan, sedang menimbang bermain di rute-rute domestik pendek. “Kami sedang mengaji menggunakan pesawat jenis ATR, Embraer, atau Bombardier untuk segmen tersebut,” katanya.

Menurutnya, pesawat berkapasitas kursi kecil memberikan keuntungan dari sisi operasional sedangkan rute yang dilayani menjanjikan keuntungan yang besar. “Untuk segmen Low Cost Carrier (LCC) dimana yang bermain Citilink sedang dipertimbangkan pemilihan pesawat jenis Airbus atau Boeing 737,” jelasnya.

Sedangkan Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, terus meremajakan armadanya dan sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA) .
“Pada tahun lalu kami mengangku 20 juta penumpang. Kita berencana pada 2017 semua armada berisikan B737-NG,” katanya.

Wakil Direktur Utama Sriwijaya Air Hasudungan Panjaitan mengungkapkan, perseroan sedang mempersiapkan grand design dari  medium service menjadi full service pada Juli nanti. “Kami juga telah meminta ke Angkasa Pura II lahan seluas 5 HA untuk bisnis perawatan pesawat. Sriwijaya akan terus berkembang, hal itu terlihat pada kemampuannya mengangkut 600 ribu penumpang setiap harinya,” jelasnya.

Sementara Deputy Service Director Batavia Air M.Yamin mengungkapkan, maskapainya telah menguasai 60 persen dari total 36 unit armada yang dioperasikan. “Ini artinya Batavia tidak mengalami masalah dalam operasional atau pesawat mendadak ditarik lessor. Kami sendiri dalam pengembangan rute internasional seperti ke Australia, Osaka, dan Roma. Setiap bulannya dari 39 rute yang dijalani terangkut 500 ribu penumpang,” jelasnya
Dharmadi juga tidak mau kalah bersaing dengan menyatakan telah memiliki lima Hub di Indonesia yakni Medan, Cengkareng, Bandung, Denpasar, dan Surabaya.

Corporate Communication Manager Indonesia Air Asia Audrey Progastama Petriny mengungkapkan,  maskapainya pada tahun ini menargetkan mengangkut 4,5 juta penumpang atau naik 12,5 persen dibanding 2010 sebesar 4 juta penumpang.  Hampir 75 persen penumpang yang diangkut untuk rute  internasional dan sisanya  domestik. Sedangkan jumlah pesawat Airbus A320 yang dioperasikan rencananya berjumlah 16 unit dengan kedatangan  dua armada baru pada tahun ini.[dni]

190111 Kemenhub Diminta Tidak Hanya Awasi Aspek Keselamatan

JAKARTA—Kementrian Perhubungan diminta tidak hanya fokus mengawasi aspek keselamatan yang dijalankan oleh  operator penerbangan, tetapi juga memberikan perhatian kepada faktor kemampuan manajemen untuk memastikan hadirnya industri penerbangan yang sehat di Indonesia.

“ Undang-Undang (UU) Penerbangan No 1/2009 tentang Penerbangan itu tidak hanya membebankan pengawasan aspek keselamatan kepada regulator. Aspek manajemen seperti Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan keuangan, dan sertifikasi juga harus diperhatikan untuk kesehatan industry,” ungkap , Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim di Jakarta, Selasa (18/1).

Menurutnya, terjadinya pemberhentian operasional secara mendadak oleh satu maskapai tidak bisa dibebankan kesalahan hanya kepada operator, tetapi ada juga kelalaian regulator disitu. “Jika regulatornya teliti melihat laporan keuangan dan kemampuan manajemen, tentu ada semacam status siaga yang diberlakukan ke maskapai itu. langkah-langkah antisipasi dilakukan, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Dijelaskannya, salah satu bentuk kelalaian dari regulator itu bisa dilihat dengan tidak adanya petunjuk teknis dari amanat UU Penerbangan itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri (KM) yang mengatur regulator bisa menganalisa kemampuan keuangan satu maskapai.

“Jika bicara UU-nya itu sudah lengkap mengatur hal-hal terkait industry penerbangan. Masalahnya implementasi di lapangan belum maksimal dijalankan oleh regulator,” ketusnya.

Anggota Komisi V lainnya, Yudi Widiana Adia menegaskan, dibutuhkan regulasi yang lebih rinci dibuat oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi kejadian operator penerbangan berhenti mendadak. “Regulasi itu harus bisa masuk menganalisa hubungan pemegang saham atau kemampuan membayar hutang.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan, regulasi terkait kemampuan manajemen  bisa berupa keputusan tiga menteri yakni Kementrian Perhubungan, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Perindustrian.

Dijelaskannya, jika aturan itu diterbitkan, regulator bisa masuk hingga ke dalam satu maskapai dan menganalisa kelayakan usaha dari perusahaan menjalankan usaha. “ Aturan penerbangan lebih ke soal teknis dan keselamatan. Belajar dari tumbangnya Mandala, early warning system harus dijalankan oleh regulator penerbangan terkait kelayakan usaha,” katanya.

Menurutnya, hal yang wajar regulator penerbangan mendapatkan laporan progress keuangan dari satu perusahaan dalam menjalankan usahanya karena nanti terkait untuk menganalisa pemberian izin rute atau membuat regulasi yang mendukung industri penerbangan.

Sementara itu, Presiden Direktur Indonesia AirAsia Dharmadi mengakui telah mengirimkan laporan keuangan perseroan secara rutin ke regulator. “Kami selalu melaporkan kinerja ke regulator setiap tahunnya. Kewajiban melaporkan ini menjadi mutlak mulai akhir tahun ini,” katanya.

Wakil Direktur Utama Merpati Adi Gunawan mengatakan, pelaporan dari kinerja keuangan sekarang ini tergantung kepada permintaan dari regulator. “Kalau yang minta laporan lupa, kadang kita suka lupa juga memberikan,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Hubungan Udara  Herry Bakti S Gumay menegaskan, Kemenhub mengaku sudah mengetahui Mandala Airlines bermasalah dengan keuangannya sehingga memperketat pengawasan terhadap maskapai itu sejak tahun lalu.

“Kami sudah mengetahui maskapai itu bermasalah sejak tahun lalu. Karena itu kami meminta maskapai itu menyesuaikan rute yang dilayani dengan jumlah maskapai dimiliki,” jelasnya.
Menurutnya, regulator sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan melihat kesiapan aspek keselamatan yang dijalankan oleh maskapai tersebut.

“Masalah kita memberikan izin rute baru seperti ke luar negeri yakni Macau atau HongKong  karena ingin mengakomodasi perencanaan bisnis dari maskapai itu yang ingin bertahan. Mereka melayani rute baru dan meninggalkan rute lama sebagai bagian dari strategi bisnis,” jelasnya.

Kecewa
Sementara itu, Komisi V DPR RI  kecewa dengan ketidakhadiran pihak Mandala Airlines dalam Rapat Dengar Pendapat dengan  Komisi V pada Selasa (18/1). Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat Micheal Watimena meminta agar rapat ditunda sampai pihak Mandala menyatakan bersedia hadir.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi V Hana Gayatri yang juga meminta agar rapat ditunda karena ketidakhadiran pihak Mandala dan kurangnya  bahan rapat yang disampaikan masing-masing maskapai.[dni]