180111 RIM Bersedia Penuhi Keinginan Kemenkominfo

JAKARTA—Research In Motion (RIM) bersedia memenuhi keinginan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan sensor terhadap konten pornografi melalui perangkat BlackBerry mulai 21 Januari nanti.

“Pihak RIM sudah menandatangani surat hitam-putih yang menyatakan siap memenuhi tuntutan pemerintah untuk melakukan sensor konten porno melalui layanan yang diselenggarakannya,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (17/1).

Dijelaskannya, jika RIM tidak memenuhi janjinya pada batas waktu yang ditentukan maka akan diproses melalui hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kita akan laporkan ke polisi dan diproses melalui jalur hukum. Perintah undang-undang sudah jelas, pornografi itu dilarang,” tegasnya.

Diungkapkannya, selama ini seluruh penyedia jasa internet (PJI) di Indonesia pada 10 Agustus 2010 sudah melaksanakan keinginan dari regulasi untuk menyensor konten porno yang disebarkan melalui akses internet.

Sedangkan RIM sebagai penyedia konten belum melakukan hal tersebut. Kala Kemenkominfo mendesak kepada 6  operator (Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, Smart) untuk melakukan sensor konten porno melalui BlackBerry, para mitra mengatakan ada perjanjian dengan RIM yang menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. “Perjanjian antarmitra ini kami jadikan sebagai bahan untuk mendesak RIM melakukan sensor dan itu akhirnya dipenuhi setlah selama ini terkesan mengulur waktu,” keluhnya.

Dikatakannya, selain akan melakukan sensor konten porno, perusahaan asal Kanada itu juga akan membuka node atau semacam network aggregator di salah satu negara Asean yang diperkirakan akan mendorong penurunan tarif Blackberry secara signifikan.

Adapun, negara tempat dibukanya node itu belum diputuskan oleh RIM. Sementara itu, RIM diakuinya telah sepakat memenuhi syarat membuka service center dengan membuka 40 pusat layanan yang pada saatnya akan dicek oleh Kemenkominfo. “kami inginnya ada server atau relay di Indonesia. Ini untuk memudahkan  permintaan penerapan penyadapan legal (lawful interception),” katanya.

Managing Director RIM  South East Asia Gregory Wade  menegaskan, akan terus melanjutkan investasi di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan mendirikan PT RIM Indonesia belum lama ini. “Soal sensor konten porno kami memahami keinginan regulator lokal.  Kami benar-benar  mematuhi aturan yang berlaku di sini. Kami fokus untuk memenuhi tenggat dan batas waktu yg disediakan pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya, terdapat  komponen penting  dengan jalur operator terkait filterisasi konten sehingga perlu dibicarakan bersama mitra.

Gegabah
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, mendukung langkah Kemenkominfo untuk menerapkan peraturan berkaitan dengan telekomunikasi dan lainnya kepada RIM.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, Kemenkominfo walau didukung wakil masyarakat tetapi harus menjelaskan dulu posisi RIM jika dipandang melalui undang-undang telekomunikasi.

“Jangan gegabah meminta satu perusahaan memenuhi undang-undang jika di pelaku usaha itu sendiri tak bisa didefinisikan sebagai penyelenggara jasa intenet atau operator. Ini akan menjadi bahan tertawaan dunia luar nantinya,” tegasnya.

Sedangkan Anggota Komisi  I lainnya Muhammad Najib meminta Tifatul untuk pintar memilih isu yang dikedepankan ke masyarakat dalam menyosialisasikan perlakuan terhadap RIM. “Tidak pantas bolak-balik Menkominfo bicaranya sensor konten porno. Baiknya diangkat soal penyadapan terkait terorisme atau mengejar pendapatan yang selama ini tak dinikmati besar dari RIM,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Tifatul mengakui RIM adalah penyedia konten. Namun, dia sendiri  ragu akan stempel itu. “Saya akan koordinasi dengan Kemenkeu dan DPR,” katanya.[dni]

180111 Pengadaan Serat Optik MKCS Tidak Bermasalah

JAKARTA–Pengadaan serat optik Mataram Kupang Cable System (MKCS) dinilai tidak melanggar Undang-undang anti monopoli sehingga tidak merugikan negara.

“Tidak ada Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No 5/99 yang dilanggar oleh Telkom dan  Huawei Sansaine Consortium,” ungkap anggota  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjuddin Noersaid yang menjadi ketua tim pemeriksa di Jakarta, Senin (17/1).

Pasal 19 huruf d menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa  melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sedangkan Pasal 22 menyatakan
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Namun, meskipun tidak menemukan kesalahan dalam tender, KPPU meminta Menteri Negara BUMN agar mengawasi pelaksanaan proyek tersebut agar terjamin realisasinya secara efektif dan optimal.

MKCS adalah  bagian dari proyek mercu suar Palapa Ring yang ingin membangun  serat optik di sepanjang kawasan Indonesia Timur.
MKCS sendiri membentang serat optik sepanjang 1.041 km yang menelan biaya 52 juta dollar AS.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sendiri pembangunan Palapa Ring terdiri dari submarine cable dan inland cable sepanjang 10.812 km yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Telkom memulainya dengan  membangun link yang menghubungkan Mataram – Kupang setelah menunjuk Huawei Marine sebagai penyedia jaringan.

Pembangunan awalnya  diperkirakan selesai pada akhir November 2010 tersebut dilakukan  melalui laut dengan kapasitas sampai dengan 300 Gbps dan 6 landing point.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, pemenang tender sudah memberikan harga termurah dalam pengadaan perangkatnya.

Pada kesempatan lain, PLH Biro Humas KPPU Zaki Zein mengungkapkan Telkomsel telah membayar denda sebesar 15 miliar rupiah terkait  Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek.

“KPPU menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sikap Telkomsel yang telah melaksanakan putusan KPPU dan menghimbau bagi pihak – pihak yang belum melaksanakan Putusan KPPU tersebut agar secepatnya melaksanakan sebagaimana diperintahkan dalam Putusan,” katanya.[Dni]

180111 PKPU Mandala Dikabulkan

JAKARTA–Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar 800 miliar rupiah  yang diajukan PT Mandala Airlines (Mandala) pada Kamis (13/1) pekan lalu. Dikabulkannya PKPU tersebut menjadikan maskapai tersebut  dapat sesegara mungkin merestrukturisasi bisnis dalam perusahaannya selama 45 hari kedepan.

“PKPU klien kami dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Nilai hutangnya sebesra 800 miliar rupiah kepada kurang lebih 200 kreditur diantaranya lessor, agen penjualan tiket, dan perbankan,” ungkap  Kuasa hukum Mandala Airlines Nien Rafles Siregar di Jakarta, Senin (17/1).

Namun, dia mengaku kurang  hapal berapa nilai utang masing-masing krediturnya. “Kami akan melakukan klasifikasi atas kreditur Mandala, sekaligus melakukan verifikasi utang dari para kreditur tersebut,” katanya.

Selanjutnya adalah  melakukan klasifikasi setelah putusan permohonan PKPU dikabulkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  Klasifikasi tersebut untuk menentukan, kreditur mana yang diutamakan untuk dibayar utangnya, sekaligus melakukan verifikasi besaran dari hutang masing-masing kreditur dalam beberapa hari kedepan.

“Pihak kreditur juga bisa mengajukan tagihan piutang untuk mengurus proses pembayaran selama 45 hari setelah putusan permohonan PKPU disetujui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun yang pasti harus didukung dengan bukti,” katanya.

Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pramudana menambahkan pihaknya telah mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan Mandala pada Kamis pekan lalu. Menurutnya, pihak maskapai tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan PKPU. “Pihak Mandala Airlines sudah mencantumkan syarat PKPU. Majelis hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ini,” ujarnya.

Pengabulan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang itu, menurut Pramudana, dilakukan supaya Mandala dapat melakukan rencana restrukturisasi perusahaan. Maskapai itu diberikan waktu selama 45 hari untuk melaksanakan rencana tersebut.

Penasihat Hukum Mandala lainnya  James Purba menyatakan, putusan tersebut sekaligus memberikan jalan bagi Mandala untuk melaksanakan rencana restrukturisasi perusahaan.

“Putusan ini disambut baik oleh perusahaan. Setelah diputuskan, Mandala akan fokus untuk membuat rencana restrukturisasi perusahaan. Kami memiliki waktu 45 hari untuk fokus dalam restrukturisasi,” ungkap James.

Menurutnya, dengan keluarnya putusan tersebut pengadilan pun mengutus pengurus yang akan bertugas untuk melindungi aset dari kreditor dan juga pengajuan berbagai klaim dalam waktu 45 hari. Dengan begitu, manajemen Mandala pun diharapkan dapat fokus melakukan restrukturisasi.

Sementara itu, Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin menyambut baik putusan Pengadilan Niaga. Dia juga menyatakan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat ditutupnya operasi penerbangan Mandala.

“Kami mengerti dan menyesal atas ketidaknyamanan yang telah dialami oleh seluruh penumpang, agen, dan rekan bisnis kami lainnya, namun langkah restrukturisasi perusahaan merupakan cara yang terbaik bagi manajemen untuk memperbaiki kondisi perusahaan,”  katanya.

Berdasarkan catatan,  Mandala memiliki utang yang tercatat dalam beberapa mata uang. Jika dikonversi jumlah utang nilainya mencapai  800 miliar rupiah. Utang itu berasal dari sekitar 271 kreditur, dari perusahaan lokal maupun asing.

Kabar beredar mengatakan salah satu investor lokal yang tertarik untuk menyelamatkan Mandala adalah Barito Pacific yang berniat menjadikan maskapai tiu sebagai salah satu anak usahanya.

Diono sendiri menolak untuk menyebutkan secara pasti jumlah utang  atau investor yang akan menolong perusahaan . Namun dia mengaku, Mandala memiliki tunggakan kepada lessor pesawat dan perbankan nasional. Utang itulah yang kemudian membuat Mandala kian merugi.

Jika terus dibiarkan beroperasi, lanjut dia, Mandala akan tambah merugi. Namun demikian, ia optimistis perusahaan dapat menyelesaikan restrukturisasi dan maskapai akan kembali beroperasi dalam waktu kurang dari 45 hari.

Secara terpisah, Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo menilai, waktu 45 hari yang diberikan PN Jakarta Pusat bagi Mandala Airlines untuk melakukan restrukturisasi perusahaan, terutama keuangan, adalah terlalu singkat. “Bercermin dari kasus Japan Airlines (JAL) yang juga pernah dinyatakan bangkrut atau pailit, butuh waktu lebih dari 100 hari untuk melakukan restrukturisasi keuangan hingga akhirnya bisa melunasi utang-utang maskapai asal Jepang tersebut,” katanya.[dni]

180111 Pasar Modem Masih Menarik

JAKARTA—Para penyedia perangkat akses internet melalui modem optimistis produk yang dijualnya masih diminati pasar di tengah derasnya ponsel pintar yang menawarkan kemudahan menjelajah ke dunia maya.

“Pasar modem tetap terbuka luas pada tahun ini. Pengguna internet yang menginginkan akses yang nyaman tentu melalui layar lebih besar. Umumnya perangkat akses yang digunakan adalah modem,” ungkap Business Development Manager Wellcomm Ritelindo Pratama Abednego Tambayong Abednego Tambayong di Jakarta, Senin (17/1).

Diungkapkannya, untuk menggarap pasar yang masih membutuhkan modem, perseroan  meluncurkan modem dengan  kecepatan 7,2 mbps menggunakan teknologi High Speed Downlink Package Access (HSDPA) yang memudahkan  untuk downloading data dan teknologi High Speed Uploading Package Access (HSUPA) 5,76 mbps memberikan kecepatan  untuk mengupload data.

“Produk terbaru kami Wellcomm W228G  compatible untuk berbagai jenis laptop atau komputer dengan konsep  plug & play yang  bisa digunakan untuk semua operator GSM,” jelasnya.

Dijelaskannyam modem Wellcomm W228G  juga memberikan  bonus 300 mbps selama 6 bulan dari Telkomsel dengan  harga jual  599 ribu rupiah.

Secara terpisah, Pengamat Telekomunikasi Bayu Samudiyo mengakui, perang tarif di layanan data tak bisa dihindari pada tahun ini karena operator harus tetap mempertahankan pertumbuhan pendapatan. “Perang di suara dan SMS itu sudah lewat karena harga sudah dibanting terlalu murah. Persaingan sekarang bergeser ke data. Lihat saja keberanian operator menawarkan paket murah baik akses data atau harga modem untuk pelanggan,” katanya.

Diharapkannya, ditengah persaingan mendapatkan pelanggan itu operator tidak melupakan kualitas layanan karena pengguna data sangat kritis terhadap jasa yang digunakan. “Konsep Fair Usage Policy (FUP) yang selama ini menjadi pagar untuk mengamankan kapasitas jaringan itu harus teredukasi dengan baik ke pelanggan. Jika tidak, operator akan menderita hanya menjadi penyalur trafik data saja,” katanya.[dni]

180111 Omset Telkomsel Hanya Rp 42 Triliun

JAKARTA—Telkomsel diperkirakan pada tahun lalu hanya mengantongi omset sebesar 42 triliun rupiah atau hanya tumbuh 5 persen dibandingkan 2008 sebesar 40 triliun rupiah.

“Kami akui suffer (menderita) pada tahun lalu. Tetapi 2011 kita tetap optimistis mengalami pertumbuhan sama dengan industri,” ungkap Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, pada 2010 Telkomsel tidak mencapai satupun target yang ditetapkan baik dari sisi pertumbuhan omset yang harusnya 10 persen atau pelanggan sebesar 21,9 persen. Pada 2010, Telkomsel gagal meraih 100 juta pelanggan alias terpatok di angka 95 juta pelanggan. Padahal, secara biaya operasional terjadi pembengkakan sebesar 5,4 persen dibandingkan 2009.

“Pada 2010 kami berhasil menghemat belanja modal sebesar dua triliun rupiah dari anggaran 13 triliun rupiah. Ini karena semakin murahnya belanja perangkat. Pada tahun ini belanja modal ditargetkan sekitar 10,5 triliun rupiah,” jelasnya.

Dijelaskannya, belanja modal digunakan untuk mencapai target 2011 yakni meraih pertumbuhan pendapatan sebesar 10 persen dan meraih 115 juta pelanggan. “Salah satu bentuknya adalah membangun 40 kota broadband. Kita menargetkan kapasitas data menjadi 40 Gbps dari 25 Gbps,” katanya.

Sementara dari sisi pemasaran adalah memperbaiki jalur distribusi dan membuat penawaran paket yang lebih menarik bagi pasar. Bahkan kabar beredar mengatakan dalam rangka efisiensi Telkomsel akan menarik biaya untuk konsultasi dengan contact center mulai kuartal I 2011.

Sedangkan VP Corporate Account Management Telkomsel Irlamsyah Syam mengungkapkan, salah satu segmen yang akan dijadikan prioritas untuk meningkatkan omset adalah pasar korporasi. “Banyak perusahaan kecil yang membutuhkan solusi teknologi informasi. Kami ingin masuk ke pasar itu,” katanya.

Alat yang disiapkan untuk menggarap pasar tersebut adalah  Business Connect, yaitu solusi konektivitas bisnis berbasis Web untuk mengoperasikan email, instant messaging, calendar, office operation tools, serta document sharing secara lebih ringkas dan praktis.

Business Connect memanfaatkan Google Apps sebagai solusi bisnis bagi pelanggan korporat yang didukung jaringan mobile broadband terluas dan berkualitas Telkomsel.

Diharapkan, dari sekitar 720 ribu pelanggan korporat yang menjadi karyawan di 6.000 perusahaan, Telkomsel menyasar 100 ribu di antaranya pada tahap pertama. Dengan Google Apps, pelanggan bisa membuat domain dan ruang sendiri di Web berbasis komputasi awan. Biaya yang dikeluarkan untuk server, storage, dan infrastruktur dapat dipangkas.

Berbagai manfaat yang ditawarkan Business Connect adalah Complete, Organize, Networking, No Hassle, Economical, dan Telkomsel Broadband. Complete, di mana kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi sudah tersedia dan terintegrasi. Collaboration apps memudahkan pengguna untuk mengorganisasi dokumen dengan lebih efektif.

Telkomsel menerapkan sistem pembayaran ‘pay as you grow’ untuk solusi Business Connect. Dengan metode ini, pelanggan korporat dapat menyesuaikan biaya yang dikeluarkan dengan perkembangan bisnisnya, sehingga dari sisi pembiayaan lebih efisien.

Dalam kurun waktu sebulan ke depan, pelanggan korporat Telkomsel dapat menikmati gratis Business Connect.[dni]

180111 Pengawas yang Minim Prestasi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) awalnya dibentuk  berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003. Lembaga ini  terdiri atas Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT)  dan  Ditjen Postel, Depkominfo.

BRTI periode 2009-2011, dilantik pada  2 Maret 2009 dengan susunan KRT terdiri dari lima wakil masyarakat yakni  Danrivanto Budhyanto, Heru Sutadi, Iwan Krisnadi, Nonot Harsono, dan Ridwan Effendi.

Sedangkan dua wakil pemerintah adalah PLH Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M. Budi Setyawan, serta staf khusus Menkominfo Adiseno. Kedua personil ini masuk di tengah periode menggantikan Basuki Yusuf Iskandar dan Abdullah Alkaff.

Jauh dari harapan. Inilah kalimat yang pantas dialamatkan kepada BRTI periode ini. Banyak contoh kasus  bisa diapungkan dimana peran dan ketegasan BRTI tidak tampak sebagai lembaga yang harusnya menjadi pengawas dan pembina industri telekomunikasi.

Kasus yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang bisa disebutkan adalah masalah SMS gratis lintas operator dimana  jelas-jelas ada surat edaran dari lembaga itu tidak diperbolehkan sejak awal 2010. Entah kenapa, himbauan untuk menghentikan layanan itu dianggap angin lalu oleh pelaku usaha.

Berikutnya ketika berhadapan dengan penguasa industri seperti Telkomsel, lembaga ini tak ubahnya anak manis yang terduduk diam melihat kenakalan temannya.

Lihatlah kasus pemotongan pulsa pelanggan secara sepihak untuk berlangganan nada sambung pribadi “Ayo Semangat” atau kesalahan penagihan langganan data. Tidak ada ketegasan yang ditunjukkan oleh BRTI dalam membela hak pelanggan.

Lebih runyam lagi dalam kasus penurunan biaya interkoneksi atau mengakomodasi keinginan Media Citra Indostar (MCI) memindahkan satelitnya. Untuk interkoneksi, para KRT tidak bisa melanjutkan penurunan dobel digit yang telah dirintis  para pendahulunya.

Sedangkan untuk pemindahan satelit, para KRT lebih memilih menyelamatkan satu pelaku usaha ketimbang repot menata sumber daya secara komprehensif sehingga menguntungkan industri secara keseluruhan.

Belajar dari perjalanan waktu, sudah seharusnya dalam aturan  baru yang akan disahkan pada akhir Januari nanti Menkominfo berani melakukan sesuatu yang inovatif terhadap BRTI dengan tidak memilih wakil masyarakat yang masih “terafiliasi” dengan pemerintah atau dirinya.

Hal lain  yang krusial adalah dipaparkan secara tegas dan jelas  fungsi dan tugas setiap komponen di BRTI dan proses pengambilan keputusan yang transparan

Ini sangat penting sebagai ukuran kinerja setiap KRT yang menjadi perwakilan dari masyarakat. Selain itu adanya  mekanisme penjelasan posisi dari setiap KRT terhadap satu kasus sangat dibutuhkan.

Contoh nyata dengan  publikasi dissenting opinion agar tidak ada lagi wakil masyarakat yang berlindung atas nama kolegial. Tentunya juga dibutuhkan komitmen dari setiap KRT untuk bekerja penuh di BRTI. Bukan rahasia lagi, walau sudah diangkat sebagai KRT, sebagian masih tidak rela melepas profesi lamanya.

Terakhir, Kemenkominfo  harus mulai secara legowo  melepaskan pengaruhnya di BRTI karena berdasarkan konsensus terdahulu, masuknya unsur pemerintah adalah transisi. Jika semua pihak tidak membenahi diri, maka BRTI tetap saja akan menjadi  macan ompong yang suka mengaum  di media massa tetapi tidak berkuku di industri.[dni]

180111 Restrukturisasi BRTI : Sejuta Harapan Pada Pengawas

Perubahan organisasi yang terjadi di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan dampak kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

BRTI dibentuk  berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2003. Lembaga ini  terdiri atas  komite regulasi telekomunikasi (KRT)  dan  Ditjen Postel  Depkominfo.

Dilikuidasinya Ditjen Postel untuk diganti dengan  Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, serta Ditjen Sumber Daya Pos dan Informatika, otomatis memaksa BRTI berubah diri.

“Kami terpaksa membuat rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 36/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Masa konsultasi publik telah usai, diharapkan pada 25 Januari sudah ditandatangani oleh Menkominfo,” ungkap Kepala Humas dan Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, setelah terbitnya aturan pengganti itu, pada April nanti akan dilakukan seleksi dari wakil masyarakat untuk melengkapi sembilan anggota BRTI. Tambahan satu anggota baru ini masa baktinya hanya hingga Desember 2011.

Untuk diketahui, BRTI periode  2009-2011 , komposisi dari anggotanya adalah lima wakil masyarakat yang diangkat dan dipilih oleh Menkominfo, serta dua wakil pemerintah. Wakil pemerintah salah satunya adalah Dirjen Postel yang merangkap menjadi ketua BRTI.

Adanya struktur baru di Kemenkominfo membuat BRTI akan terdiri dari  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT).

KRT adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika menjalankan fungsi BRTI. Anggota Komite berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 6 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Ketua Komite dijabat oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

“Inti perubahan hanya akomodasi tambahan anggota dan perubahan pada Dirjen di KemenKominfo. Soal kita tambah satu lagi anggota masyarakat agar dalam pengambilan keputusan melalui voting tidak terjadi deadlock,” jelasnya.

Perbaikan
Anggota KRT BRTI Nonot Harsono meminta dalam rancangan perubahan kedua itu tudak hanya mengurusi soal perubahan komposisi anggota tetapi hal lainnya yang krusial dalam menjalankan tugas mengawasi dan membina industri telekomunikasi. “Jika ingin menciptakan pengawas yang disegani oleh industri, ini kesempatan baik mengubah payung hukumnya walau hanya obat jangka pendek. Di jangka panjang perubahan secara prinsip bisa dilakukan melalui Undang-undang TIK,” katanya.

Diungkapkannya, selama ini peran KRT hanya  sebagai komite pertimbangan bagi dirjen saat ada sengketa regulasi. Minim peran di pembuatan kebijakan dan regulasi. Akhirnya para wakil masyarakat terkesan sebagai  bamper saat tabrakan dengan kepentingan penguasa atau pelaku usaha. “Amanah UU No 36/99 pasal 4 dan 5 tentang kewajiban melibatkan masyarakat itu tidak tercapai,” keluhnya.

Menurutnya, walau BRTI sudah mengeluarkan suatu keputusan, tidak jelas mengikat pihak mana. Bahkan, kadang-kadang para KRT wakil masyarakat tidak diajak ikut serta dalam keputusan strategis yang meyangkut kepentingan masyarakat.

Disarankannya, jika ingin peran BRTI diperkuat, maka para KRT wakil masyarakat harus memiliki kantor dan dipimpin salah satu anggota.  Selain itu, sebagai wakil masyarakat  harus  ada klausul rakyar  dapat menyampaikan pendapat lewat wakilnya.

Berikutnya, pemerintah juga harus memiliki sikap yang jelas dari setiap  pleno yang dilakukan oleh para KRT. memperjelas hubungan kerja, alur pertanggung jawaban, tata-kelola organisasi antara KRT-Dirjen-Menteri. dan internal KRT sehari-hari. “Hal yang paling utama adalah soal produk hukum dari BRTI itu sendiri,” tegasnya.

Lebih Berkualitas
Pada kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno meminta jika BRTI berubah nantinya bisa menghasilkan keputusan yang berkualitas bagi pelaku usaha. “Lembaga itu diisi oleh orang-orang hebat. Harusnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ketimbang belakangan ini,” katanya.

Head Of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia menyambut baik perubahan yang terjadi di BRTI karena industri telekomunikasi sedang bertransformasi dari penyedia akses menjadi lebih konvergen dengan ikut bermain di konten.

“Saya pikir dengan berubahnya portofolio pelaku usaha yang fokus  antara lain ke konten, aplikasi dan komunikasi  maka tantangan regulasi juga perlu menyesuaikan,” katanya.

Menurutnya,  perubahan dalam teknologi yang mendorong perubahan layanan juga cepat sekali sehingga BRTI jangan terlambat mengantisipasi semua perubahan tersebut. ?Jangan lupa perlu mendengar masukkan operator, selain masukkan masyarakat. Jangan jalan sendiri-sendiri karena bisnis ini perlu keseimbangan,” katanya.

Group Head Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengingatkan kedudukan BRTI yang paling penting adalah dipisahkan antara pembuat kebijakan dengan pengawasan, serta dilaksanakan oleh personil yang berpengalaman pada bidangnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala meragukan BRTI dengan susunan baru  akan bisa bekerja dengan maksimal. “Satu hal yang pasti, adanya dua Dirjen di lembaga itu memunculkan  “Matahari Kembar”. Ini tentu tidak kondusif buat pengambilan keputusan,” katanya.

Menurutnya, kinerja BRTI periode 2009-2011 tidak menggembirakan karena jauh dari harapan masyarakat. “Suara masyarakat tidak tersalurkan oleh yang katanya “wakil masyarakat”. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan oleh para KRT untuk memperbaiki diri jika masih ingin terpilih kembali,” tegasnya.

Praktisi telematika Sumitro Roestam mengakui idealnya BRTI independen. Namun, mengingat hingga sekarang masih masa transisi untuk mencari konsep regulator yang ideal, masuknya wakil pemerintah bisa dimaklumi asalkan tidak menjadi ketua. “Kalau menjadi ketua pasti bias seperti selama ini dimana keputusan yang diambil tidak pro industri,” keluhnya.[dni]