170111 Pemerintah Harus Terbitkan Regulasi untuk Awasi Keuangan Maskapai.

JAKARTA—Pemerintah harus menerbitkan aturan yang mengawasi keuangan dan operasional maskapai untuk menjamin kesehatan industri penerbangan.

“Aturan itu bisa berupa keputusan tiga menteri yakni Kementrian Perhubungan, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Perindustrian. Ini untuk menghindari maskapai mendadak setop operasi seperti Mandala Airlines yang merugikan citra dunia penerbangan dan konsumen,” tegas Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Minggu (16/1).

Dijelaskannya, jika aturan itu diterbitkan, regulator bisa masuk hingga ke dalam satu maskapai dan menganalisa kelayakan usaha dari perusahaan menjalankan usaha. “Selama ini belum ada landaasan hukum dari regulator untuk masuk hingga ke tingkat kelayakan finansial. Aturan penerbangan lebih ke soal teknis dan keselamatan. Belajar dari tumbangnya Mandala, early warning system harus dijalankan oleh regulator penerbangan terkait kelayakan usaha,” katanya.

Menurutnya, hal yang wajar regulator penerbangan mendapatkan laporan progress keuangan dari satu perusahaan dalam menjalankan usahanya karena nanti terkait untuk menganalisa pemberian izin rute atau membuat regulasi yang mendukung industri penerbangan.

Secara terpisah, Head of Corporate Communication Mandala Nurmaria Sarosa enggan dikonfirmasi tentang jumlah hutang perseroan yang mencapai 800 miliar rupiah. “Sebaiknya ditanya ke pengacara yang ditunjuk oleh perseroan saja,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Hubungan Udara  Herry Bakti S Gumay mengungkapkan, sedang menimbang untuk perlunya kehadiran perusahaan asuransi mengatasi permasalahan tiket jika ada maskapai yang bangkrut. “Jika ada perusahaan asuransi, nanti mereka yang menanggung kalau ada maskapai yang bermasalah seperti Mandala untuk pengembalian tiket penumpang,” katanya.

Mandala berhenti beroperasi mulai Kamis pekan lalu karena kesulitan keuangan. Lima armada yang dimilikinya telah dikembalikan ke lessor. Mandala sedang menunggu keputusan Pengadilan Niaga terkait penundaan hutangnya pada Senin (17/1) nanti.

Tetap Ekspansi
Pada kesempatan lain, walau satu maskapai lokal tumbang, industri penerbangan tetap bergairah. Hal itu bisa dilihat dengan aksi dari Indonesia Air Asia (IAA) yang meresmikan Hub kelima di Medan. Empat Hub yang telah dimiliki sebelumnya berada di adalah Cengkareng, Bandung, Denpasar, dan Surabaya.

“Kami melihat Medan sebagai kota yang dinamis serta mengalami perkembangan yang pesat di berbagai sektornya.  Medan menjadi pasar yang sangat potensial bagi maskapai penerbangan, terutama dalam hal jumlah penumpang dan rute penerbangan yang dapat dikembangkan, baik domestik maupun internasional,” kata Presiden Direktur Indonesia AirAsia Dharmadi.

Corporate Communication Manager Indonesia Air Asia Audrey Progastama Petriny mengungkapkan, dalam waktu dekat akan ada penambahan kota yang menjadi Hub yakni Makassar. “Belum bisa dipastikan waktunya. Satu hal yang pasti ini sudah masuk dalam rencana tahun ini,” katanya.

Diungkapkannya, maskapainya pada tahun ini menargetkan mengangkut 4,5 juta penumpang atau naik 12,5 persen dibanding 2010 sebesar 4 juta penumpang.  Hampir 75 persen penumpang yang diangkut untuk rute  internasional dan sisanya  domestik. Sedangkan jumlah pesawat Airbus A320 yang dioperasikan rencananya berjumlah 16 unit dengan kedatang dua armada baru pada tahun ini.[dni]

170111 Kemenkominfo Siap Hadapi RIM

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) siap menghadapi Research In Motion (RIM) yang akan bertandang ke kantor Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika serta Ditjen Penyelenggara Perangkat Pos dan Informatika pada Senin (17/1) besok.

“Kita sudah siap dengan keteguhan hati menagih janji RIM yang dilontarkan selama ini kepada pemerintah Indonesia untuk mematuhi semua aturan yang ada di negeri ini. Tidak ada niat untuk mundur selangkah pun,” tegas Kepala Humas dan Pusat Informasi  Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Minggu (16/1).

Diungkapaknnya, Kemenkominfo beserta seluruh jajarannya sudah memanggil semua operator yang menjadi mitra RIM pekan lalu untuk memastikan kesiapan mengantisipasi kemungkinan terburuk yakni blokir browsing akses internet jika RIM tidak memenuhi tuntutan pemerintah. “Operator siap mendukung Kemenkominfo menegakkan aturan,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Importir Telepon Genggam (Aspiteg)Alie Cendrawan mendukung  uoaya Menkominfo Tifatul Sembiring menekan RIM agar berkontribusi kepada Indonesia seeprti membangun server atau menajdi penyedia jasa internet (PJI) agar ada setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tuntutan Kemenkominfo terkait penyediaan server RIM di Indonesia akan membawa keuntungan besar bagi pemerintah, pelaku bisnis telekomunikasi, hingga pelanggan,” katanya.

Menurutnya,  pembangunan server di Indonesia bukan hanya berdampak pada pengendalian konten berbahaya. Pada akhirnya pemerintah juga bisa mendapatkan pemasukan pajak yang sudah sewajarnya dibayarkan RIM.

“Jika server RIM ada di Indonesia maka RIM wajib mendirikan perusahaan, bukan sekedar kantor perwakilan seperti saat ini. Jika mereka mendirikan perusahaan, tentu harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Karena bisnis operasional ada di Indonesia, perusahaan wajib membayar pajak. Dari sana pendapatan pemerintah bisa mencapai triliunan per tahun,” jelasnya.

Menurutnya,  jika sekarang RIM bisa mendapatkan sekitar  1,4 triliun rupiah  per tahun dari operator dengan menarik fee 7 dollar AS per pelanggan  itu tidak sebandig dengan kerja keras yang dikeluarkan oleh operator.  “Berarti keuntungan RIM besar sekali. Sedangkan operator yang bekerja keras mencari pelanggan, porsinya sedikit sekali,” jelasnya.

Alie mengingatkan, masalah penyaringan konten di BlackBerry sebenarnya tidak hanya sebatas masalah  pornografi tetapi juga  mencakup data intelijen. “Isu pornografi sebenarnya merupakan kendaraan bagi pemerintah agar tuntutan untuk penyaringan konten bisa terwujud karena pornografi kan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang,” tuturnya.

Alie menyarankan, jika RIM membandel dalam pertemuan pada Senin (17/1)) pemerintah bisa mengambil langkah  membekukan sementara sertifikasi Blackberry di Indonesia. Selain demi memberi tekanan lebih kepada RIM, hal ini juga diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja RIM.

“Lebih baik pembekuan sertifikasi dilakukan ketimbang blokir akses ke internet. Jika pembekuan sertifikasi, pasar BlackBerry bisa tidak berkembang. Kalau blokir akses kasihan pelanggan yang sudah menggunakan layanan itu,” katanya.[dni]