140111 Ditunda Untuk Pelayanan Lebih Baik

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menunda kembali pemberlakuan tarif kereta api (KA) ekonomi baru berdasarkan KM 35 Tahun 2010 yang sempat mulai dilaksanakan pada 8 Januari 2011 karena  kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan.

“Ini penundaan ketiga kali yang dilakukan oleh Kemenhub. Kondisi sosial ekonomi seperti perubahan cuaca yang cukup ekstrem mengakibatkan banjir, kerusakan sejumlah infrastruktur, serta gagal panen. Dampaknya adalah kenaikan harga beberapa kebutuhan dasar dan pokok yang menjadi salah satu gangguan ekonomi bagi masyarakat,” ungkap  Dirjen Perkeratapian Tunjung Inderawan di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan catatan, penundaan tarif  KA ekonomi  merupakan penundaan ketiga kalinya. Pada awal Juli 2010 Kementeri Perhubungan telah mengeluarkan KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi. KM 35 tahun 2010 tersebut mengatur tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi termasuk iuran wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang terbagi dalam jenis angkutan yaitu kereta antarkota dan kereta perkotaan yang terdiri dari kereta lokal, kereta Jabodetabek dan Jabodetabek AC.

Namun berdasarkan pertimbangan kondisi yang berkembang di masyarakat pada saat itu dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang ada maka pemberlakuan tarif tersebut ditunda sampai 1 Oktober 2010 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2010. Selanjutnya karena kondisi yang berkembang di masyarakat masih belum memungkinkan diterapkannya tarif baru tersebut maka  pada tanggal 23 September dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2010 yang menunda kembali pemberlakuan tarif tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2010.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 54 Tahun 2010 tersebut juga disebutkan bahwa pemberlakuan tarif setelah dilakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap tarif. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap tarif bahwa dampak penundaan tarif menyebabkan tingkat pelayanan semakin menurun antara lain berkurangnya frekuensi dan fasilitas pelayanan maka dipandang perlu segera diberlakukan tarif sesuai KM 35 Tahun 2010 yang telah tertunda hampir 6 (enam) bulan tersebut.
Untuk itu dikeluarkan Surat Menteri Perhubungan kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor HK. 202/1/3PHB 2011 tanggal 5 Januari 2011 yang menyatakan tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas Ekonomi dilaksanakan pada bulan Januari 2010.

Variasi kenaikan tarif pada kisaran 8-200 persen. Kenaikan rata-rata tertinggi terjadi pada KA perkotaan di wilayah Jabodetabek sebesar 62 persen dan kenaikan rata-rata terendah terjadi pada KA jarak jauh sebesar 16 persen.

Diungkapkannya, penundaan tarif baru itu juga didasari pertimbangan untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah-tengah upaya pemerintah menjaga tingkat inflasi, walaupun  BPS menjelaskan bahwa kenaikan tarif KA ekonomi tidak banyak menyumbang terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,09 persen.

Selain itu adanya  arahan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar  pelayanan KA tidak membebani masyarakat, merupakan salah satu pertimbangan utama yang diperhatikan. “Kami juga meminta pelayanan kereta api  perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Standar Pelayanan yang ada saat ini perlu lebih dirinci dan ditingkatkan serta diberlakukan sebagai dasar bagi penyediaan  pelayanan,” tegasnya.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi Menteri memperkirakan penundaan bisa terjadi hingga April tergantung selesainya pembuatan dan sosialisasu Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan  keluarnya perintah operasional.

Menurutnya, pada kenaikan yang sempat terjadi satu hari itu tidak sesuai prosedur karena SPM, sosialisasi, dan perintah operasional belum diselesaikan.  “Sebelum saya tandatangan harga sudah dinaikka. Itu tidak benar. Kenapa sudah naikkan harga sebelum konsultasi? Saya tak akan keluarkan surat itu sebelum disiapkan. Cuma seribu rupiah tapi dampaknya besar. PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus siapkan sebelum naikkan,” tegasnya.
Ditegaskannya, persiapan untuk tiga masalah itu harus selesai pada April nanti, jika lewat batas waktu  maka dana subsidi pemerintah bakal membengkak dari yang ditetapkan Rp 630 miliar.

Secara terpisah, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI)  Sulistyo Wimbo Hardjito mengaku siap melaksanakan penundaan karena masalah tarif KA ekonomi memang domain pemerintah.

Direktur Utama KAI  Ignasius Jonan mengungkapkan, tarif  ekonomi sudah tidak naik sejak tahun 2001. “Jika dihitung  inflasi, berapa total inflasi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini?,” katanya.

Ditegaskannya, perseroan sejak dua tahun terakhir sudah membenahi fasilitas KA Ekonomi. Namun, pihaknya meminta dilihat secara obyektif dengan tarif  lama yang berlaku. Misalnya,  tarif KA Jakarta-Bekasi (Rp 1000/pnp/sekali jalan)  Jakarta ke Bogor (Rp 2000/pnp/sekali jalan),  dan Jakarta – Surabaya (Rp 37000/pnp/sekali jalan), serta rata-rata  Public Service Obligation (PSO)  per penumpang sekali jalan jauh-dekat  3. 900 rupiah. “Apa itu seimbang untuk digunakan sebagai alat pembenahan,” keluhnya.

Menurutnya, tudingan PT KAI tidak efisien bisa diperdebatkan jika dibandingkan dengan moda angkutan darat lainnya. “Bandingkan tarif KA Ekonomi dengan bus yang sekelas pada jarak yang sama. Lihat saja kualitas layanan dan harganya,” tegasnya.

Sementara Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo melihat terjadinya penundaan sebagai bukti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan. “Jika konsultasi publiknya matang, tidak perlu ragu dengan keputusan yang diambil. Sekarang terkesan pemerintah plin-plan,” ketusnya.

Pengurus harian  YLKI Husna Zahir menegaskan, jika akan ada kenaikan tarif KA Ekonomi maka harus diikuti oleh perubahan yang signifikan terutama dalam pelayanan.

Sedangkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai penundaan merupakan hal yang tepat asalkan didukung oleh perencanaan dengan waktu yang jelas terkait penetapan perhitungan dan pembuatan SPM. “Jika penundaan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu, akan sia-sia semua,” katanya.

Menurutnya, jika masalah tarik menarik implementasi tarif KA ekonomi masih berlangsung justru akan memberikan citra buruk bagi investasi di sektor kereta api walau sudah diperbolehkan oleh regulasi. “Tidak ada gunanya UU Perkeretapian jika implementasi di lapangan tidak tegas. Ini akan embuat investor di sektor operator angkutan penumpang maju-mundur,” katanya.

Diungkapkannya, dari sisi pelaku usaha juga perlu ketegasan dari pemerintah terkait pola menghitung  Track Access Charges (TAC), Infrastructure Maintenance Operation (IMO), dan Public Service Obligation (PSO). “Dulu katanya aturan tentang tiga hal itu akan direvisi. Sampai sekarang tidak terdengar kabarnya. Jika masalah perhitungan tiga hal ini tidak selesai, masalah tarif kereta api ekonomi tidak akan pernah beres,” tegasnya. [dni]

140111 SPM, Parameter yang Dinanti

Masyarakat dan pemerintah boleh saja mengatakan kualitas layanan dari PT Kereta Api (PT KAI) dalam menyelenggarakan kereta api (KA) ekonomi tidak memuaskan. Namun, masalahnya hingga saat ini tidak ada  Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bisa dijadikan parameter oleh operator untuk dipenuhi.

Menyadari kekurangan itu, Kementrian Perhubungan (Kemenhub) ngebut menyusun SPM untuk KA kelas ekonomi di  semua jurusan yang akan dijadikan  dijadikan patokan bagi KAI dan masyarakat dalam pelaksanaan transportasi tersebut.

SPM ini nantinya juga akan  menjadi acuan untuk dilaksanakan bagi PT KAI untuk menaikkan tarifnya.  SPM ini diperkirakan bakal menjadi Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) pada bulan ini.

Dalam draft SPM disebutkan pemberian layanan harus dilakukan pada dua tempat
yaitu stasiun dan di atas kereta api. Di kawasan stasiun, PT KAI wajib memberikan informasi mengenai tarif, nomor kereta, jadwal keberangkatan dan kedatangan dan peta jaringan.

SPM juga mewajibkan PT KAI menyediakan loket, ruang tunggu, tempat ibadah, tempat parkir, kemudahan naik turun tangga, fasilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit.

Sedangkan untuk di atas perjalanan KA dibagi pada dua layanan yaitu kereta antar kota dan perkotaan, PT KAI diwajibkan menyediakan kereta dengan jendela yang dapat dibuka, untuk antar kota minimal 4 jendela, untuk perkotaan 16 jendela.

Kereta perkotaan antar kota setidaknya memuat sekitar 106 seat, sedangkan untuk perkotaan memuat penumpang yang duduk sebanyak 46 seat dan berdiri sebanyak 86 penumpang yang berdiri. Kipas angin harus ada dan menyala saat berjalan. Maksimal suhu kipas angin 26 derajat celcius.

Sayangnya, dalam draft tersebut belum ada poin mengenai kompensasi bagi pengguna KA. Misalnya bila terjadi keterlambatan apa hukuman yang akan diberlakukan pada PT KAI.

Dirjen Perkeretapian Tundjung Inderawan menjelaskan, masalah SPM diatur dalam PP No 72 Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. “Di dalamnya terdapat SPM untuk stasiun dan peron, SPM itu sedang diterjemahkan lagi dalam RKM yang dibahas  lebih detil mengenai SPM tersebut,” jelasnya.

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mendukung adanya SPM. “Saya mendukung. Implementasinya akan membutuhkan  waktu transisi untuk mempersiapkannya dan perlu Public Service Obligation (PSO) atau tarif yang wajar untuk memenuhi SPM tersebut,” katanya.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta  sebelum kenaikan tarif diberlakukan, PT KAI harus menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

Menurutnya, seharusnya SPM memiliki batas toleransi gangguan perjalanan KA. Berapa dan seberapa besar gangguan dapat mempengaruhi perjalanan yang dapat ditoleransi dalam satu bulannya. Dengan langkah tersebut, maka berbagai gangguan yang kerap terjadi dapat ditekan, dan kenaikan tarif menjadi hal yang wajar di tengah
kenaikan biaya operasional operator.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengungkapkan, dalam draft SPM  belum terlihat maaslah  kewajiban dasar dalam contract agreement yaitu frekuensi, kapasitas dan reliability atau punctuality. Selain itu  juga belum nampak adalah penyediaan alternatif saat tidak tersedia layanan yang dijanjikan seperti waktu ditariknya sejumlah gerbong untuk pemeliharaan.

“Kompensasi untuk pelanggan juga  harus dimasukkan,  persoalannya kan hanya berapa additional risk premium yang harus di-charge  ke pemerintah maupun ke penumpang,” katanya.[dni]