130111 Mandala Airlines Hentikan Operasional

JAKARTA—Maskapai penerbangan swasta Mandala Airlines (Mandala) menghentikan operasionalnya mulai Kamis (13/1) untuk melakukan restrukturisasi perusahaan seiring hutang yang membelitnya.

“Kami harus mengambil langkah ini untuk menjamin adanya masa depan yang lebih baik bagi Mandala. Penghentian operasi ini lebih baik karena ruginya lebih besar beroperasi,” ungkap Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin di Jakarta, Rabu (12/1).

Dijelaskannya, untuk mengatasi masalah  kesulitan keuangannya. Mandala  telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Mandala sedang mengalami masalah keuangan.

“Pengajuan penundaan pembayaran utang ini merupakan jalan terbaik jika perusahaan ingin terus beroperasi. Soal berapa total hutang yang kami derita, itu masih dihitung dulu,” katanya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Mandala  adalah mencari investor baru dengan konsekuensi terdilusinya besaran saham yang dimiliki oleh pemegang lama. “Itu konsekuensi dan semua pemegang saham sudah setuju,” jelasnya.

Sedangkan masalah refund dari tiket yang terlanjur dibeli oleh masyarakat, sedang dihitung dan nanti diselesaikan setelah dilaporkan ke pengadilan.

Head of Corporate Communication Mandala Nurmaria Sarosa menambahkan, untuk 100 pilot yang bekerja di maskapainya akan ditempatkan di beberapa maskapai nasional atau luar negeri. “Salah satunya di Tiger Airways. Sedangkan karyawan tidak terjadi pemecatan,” katanya.

Menurut Nurmaria, pemicu utama terjadinya inefisiensi di maskapainya adalah mahalnya harga sewa pesawat ketimbang berlaku di pasar.

Diono pun mengamini hal tersebut dengan mengatakan lima pesawat yang dimiliki saat ini dikembalikan ke lessor.

Selanjutnya untuk masa penghentian operasi, Diono mengharapkan tak lebih dari 45 hari seperti jadwal yang ditetapkan pengadilan niaga. “Kami harapkan tak lebih dari 45 hari,” katanya

Diono pun menegaskan, maskapainya tidak akan berakhir seperti Adam Air yang berujung pada pailit dan tidak lagi menghiasi langit nusantara. “Ini beda. Kami memiliki sertifikat keselamatan yang diakui dunia internasional. Ini murni bisnis,” tegasnya.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti mengakui Mandala sudah memberikan laporan ke regulator hari ini untuk menghentikan operasinya mulai besok.

Dijelaskannya, sebagai regulator tidak bisa berbuat jauh jika maskapai ingin menyelesaikan masalah internal. Namun, Kementrian Perhubungan (Kemenhub)  meminta maskapai tersebut untuk  bertanggung jawab kepada calon penumpang atas tiket-tiket yang sudah dipesan untuk penerbangan mendatang, setelah maskapai itu berhenti beroperasi mulai Kamis besok.

“Kami meminta  Mandala bertanggung jawab kepada penumpang, mulai besok atau lusa. Hak penumpang jangan sampai dilanggar,” katanya.

Dijelaskannya, tanggung jawab yang dilakukan maskapai swasta itu bisa dilakukan dengan mengembalikan dana (refund) atau dengan mengalihkan ke maskapai lain.

“Apapun caranya harus dilakukan. Bisa dengan refund atau dialihkan ke maskapai lain. Mereka sudah menyatakan sanggup untuk kedua opsi itu,” tambahnya.

Berkaitan dengan nasib Mandala berikutnya,  regulator masih akan menahan izin rute Mandala selama 45 hari ke depan. Setelah itu, mungkin maskapai swasta itu akan diberi perpanjangan izin selama sebanyak dua atau tiga kali sebelum akhirnya izin rute tersebut dicabut. Namun, jika dalam perjalanannya setahun tidak beroperasi maka  Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP)  otomatis akan dicabut

Hingga pertemuan terakhir itu,  lanjutnya,  manajemen Mandala belum menginformasikan kepada pemerintah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan restrukturisasi perusahaan. Namun, jika dalam tenggat waktu yang diberikan pemerintah restrukturisasi bisa rampung, maka Mandala tidak perlu mengurus perizinan lagi.

“Tapi mereka belum bilang butuh waktu berapa lama. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti,” ujarnya.

Untuk diketahui, krisis yang melanda Mandala sudah terendus di kalangan industri penerbangan sejak medio Maret 2010. Kala itu dikabarkan  sejumlah pesawatnya ditarik perusahaan penyewaan pesawat (lessor).

Maskapai Mandala dikuasai Cardig International (51%) dan Indigo Partners (49%). Cardig International merupakan perusahaan yang memfokuskan bisnisnya pada industri aviasi yang kini memiliki investasi di 10 perusahaan.

Perusahaan inti yang mendukung sektor aviasi Indonesia adalah JAS Airport Services (yang bekerja sama dengan Singapore Airport Terminal Services – SATS) dan JAS Aera Engineering (yang bekerja sama dengan Singapore Airlines Engineering Company -SIAEC).

Indigo Partners adalah perusahaan yang berinvestasi di sektor penerbangan dan memiliki saham di sejumlah maskapai seperti Spirit Airlines (USA), Wizz (Europe), Tiger (Singapore), Abnanova Airlines (Russia) dan Mandala Airlines (Indonesia).

Namun kala itu manajemen Mandala bersikeras maskapainya masih mampu beroperasi dan menyakinkan  25 pesawat akan berdatangan pada 2011.  Pada posisi itu,  Mandala mengklaim mengoperasikan tujuh unit pesawat dari sebelumnya pernah mengoperasikan 11 pesawat pada akhir 2008. Sedangkan posisi terakhir dikabarkan Mandala hanya memiliki 5 unit pesawat. Angka itu jauh dibawah standar regulasi dimana maskapai diharuskan memiliki 10 unit pesawat.

Secara terpisah, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Asociation (INACA) Emirsyah Satar mengatakan, kondisi di industri penerbangan memang sudah menjurus kea rah konsolidasi. “Kedepan itu ukuran menjadi penentu menang di kompetisi. Walaupun skala ekonomi besar, tetapi efisiensi dari masing-masing pemain dibutuhkan. Masalah berapa jumlah pemain yang ideal dibutuhkan, biarkan pasar yang menentukan,” katanya.[dni]

130111 Perubahan Kedua PM 36/2008 Segera Ditandatangani

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merencanakan  Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kominfo No. 36/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) segera ditandatangani sebelum tutup Januari ini.

“Paling lambat pada 25 Januari ini sudah harus ditandatangani. Soalnya April ini harus dilakukan seleksi untuk tambahan satu wakil masyarakat di BRTI,” ungkap juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Jakarta, Rabu (12/1).

Dijelaskannya pertimbangan utama perubahan karena terjadinya restrukturisasi di Kemekominfo  Sebagaimana diketahui, struktur baru erdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Litbang SDM. Sehingga, BRTI yang selama ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Pos dan Telekomunikasi, maka dengan struktur baru ini mengalami penyesuaian.

Perubahan ini membuat BRTI terdiri dari  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dan Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT).

KRT adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang terdiri dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika menjalankan fungsi BRTI. Anggota Komite berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 6 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Ketua Komite dijabat oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Anggota Komite dari wakil Masyarakat Nonot Harsono meminta dalam rancangan tersebut harus jelas masalah  peran dan tanggungjawabnya.

“Selama ini hanya sebagai komite pertimbangan bagi dirjen saat ada sengketa regulasi. Minim peran di pembuatan kebijakan dan regulasi. Akhirnya para wakil masyarakat terkesan sebagai  bamper saat tabrakan dengan kepentingan penguasa atau pelaku usaha,” keluhnya.[dni]

130111 Palapa Ring I Segera Beroperasi

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memperkirakan pembangunan  serat optik Mataram-Kupang (Mataram-Kupang Cable System/MKCS) akan bisa dioperasikan pada Maret nanti seiring pekerjaan di darat mulai selesai.

“Pada Februari nanti akan dilakukan uji teknis. Jika tidak ada masalah bisa dioperasikan pada Maret nanti,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, belum lama ini.

MKCS adalah  bagian dari proyek mercu suar Palapa Ring yang ingin membangun  serat optik di sepanjang kawasan Indonesia Timur. MKCS sendiri membentang serat optik sepanjang 1.041 km yang menelan biaya 52 juta dollar AS.

Palapa Ring sendiri merupakan megaproyek pembangunan tulang punggung (backbone)  yang terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable) pada 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sendiri pembangunan Palapa Ring terdiri dari submarine cable dan inland cable sepanjang 10.812 km yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Telkom memulainya dengan  membangun link yang menghubungkan Mataram – Kupang setelah menunjuk Huawei Marine sebagai penyedia jaringan.

Pembangunan awalnya  diperkirakan selesai pada akhir November 2010 tersebut dilakukan  melalui laut dengan kapasitas sampai dengan 300 Gbps dan 6 landing point di kota Mataram, Sumbawa Besar, Raba, Waingapu dan Kupang serta 810 km melalui darat dengan 15 node di kota Mataram, Pringgabaya, Newmont, Taliwang, Sumbawa Besar, Ampang, Dompu, Raba, Labuhan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Maumere, Waingapu dan Kupang.

Selanjutnya Rinaldi mengungkapkan, perseroan berkeinginan untuk melanjutkan rute pembangunanan Palapa Ring jika konsorsium dimana Telkom ikut masuk di dalamnya tidak ada tanda-tanda ingin membangun.

“Kami tunggu dulu keputusan dari konsorsium. Telkom sendiri akan membangun terus di kawasan Indonesia Timur. Bisa saja rute yang dipilih masuk dalam Palapa Ring lagi,” katanya.

Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengatakan, sebagai perusahaan dimana  sahamnya  mayoritas dimiliki pemerintah merupakan hal yang wajar Telkom  mengambil inisiatif untuk memulai pembangunan Palapa Ring.

“Telkom telah memulai pembangunan proyek yang sarat dengan tarik ulur ini. Rasanya wajar diberikan penghargaan.,“ katanya.[dni]

130111 Flexi Dukung Konser Iron Maiden

JAKARTA—Telkom Flexi mendukung konser musik grup rock legendaries Iron Maiden yang diselenggarakan di Jakarta dan Bali dalam rangka memanjakan para pelanggannya.

Iron Maiden rencananya akan tampil pada  17 Februari 2011 di Pantai Karnival Ancol Jakarta dan 20 Februari 2010 di lotus Pond – Garuda Wisnu Kencana, Bali.

“Flexi memandang bahwa konser Iron Maiden ini adalah mega konser yang sangat ditunggu- tunggu pecinta musik metal di Indonesia, sebagai apresiasi kepada masyarakat musik Indonesia khususnya para pelanggan Flexi dan calon pelanggan Flexi,  Telkom  Flexi menyediakan 7000 tiket gratis konser Iron Maiden” ujar Executive General Manager Telkom Flexi Triana Mulyatsa di Jakarta, Rabu (12/1).

Dijelaskannya, tiket gratis ini bisa didapatkan melalui pembelian ponsel  Flexi Musik. Tiket Festival A (depan) bisa didapatkan melalui pembelian  HP Flexi Musik type hisense-  seharga 900 ribu rupiah  di Jakarta dan 700 ribu rupiah  di Bali.  Sedangkan tiket Festival B (belakang) bisa didapatkan melalui pembelian HP Flexi Musik type Ivio seharga 700 ribu rupiah  di Jakarta dan 500 ribu rupiah di  Bali

Selain memanjakan pendengar musik metal, Telkom Flexi bekerjasama dengan Keci Production juga menyelenggarakan  Hipnotis Flexi Dance Terror. Kegiatan ini  audisi  untuk menampung kreatifitas yang sedang berkembang di kalangan anak muda saat ini, yaitu sebagai wadah pencarian bakat para penari muda yang bukan saja berbakat tetapi juga memiliki keinginan kuat menjadi penari profesional.

Melalui program audisi ini para penari akan di adu kepiawaiannya di tingkat regional dan nasional. Audisi regional akan dilaksanakan mulai 8 Januari s.d. 12 Februari 2011 di 10 kota besar Indonesia, yaitu: Denpasar, Pontianak, Manado, Makassar, Jogja, Medan, Semarang, Surabaya, Tangerang, Bandung, dan Jakarta.

Para pemenang di tingkat regional akan mendapat kesempatan untuk mengikuti 2 hari Workshop bersama Professional Dancer dari STEP UP3! untuk kemudian dilakukan penilaian terakhir di Final Battle Dance Competition yang diselenggarakan pada 26-27 Februari 2011 di Jakarta.

Pemenang di Final Battledari Hipnotis Flexi Dance Competition akan mendapatkan Hadiah Rausan juta rupiah dan kesempatan untuk menjadi penari tetap dari penyanyi  Indah Dewi Pertiwi

Untuk mengikuti audisi ini para peserta cukup melakukan Top Up/ isi Ulang pulsa Flexi sebesar 50 ribu rupiah  atau menunjukkan kepemilikan Flexi Classy dan CD Hipnotis – Indah Dewi Pertiwi. Pendaftaran dapat dilakukan langsung di lokasi penyelenggaraaan audisi, atau untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Telkom Call Center 147.[dni]

130111 Memahami Aksi Akrobatik Ala Datuak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dalam meloloskan satu  kebijakan memang senang berakrobat.

Simak aksi Pria yang diberi gelar Datuak Tumangguang dari suku Koto oleh masyarakat Minangkabau ini dalam menekan Penyedia Jasa Internet (PJI) memblokir  konten pornografi di dunia maya pada medio 2010 lalu.

Awalnya Pak Datuak  mengapungkan  Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia yang bertujuan tidak hanya memblokir konten porno, tetapi segala sesuatu berbau SARA di internet.

Pro dan kontra yang terjadi di  masyarakat  membuat RPM itu direvisi  sehingga berganti wajah  menjadi dua yakni  RPM  Komunikasi dan Informasi Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Atau Pengaduan Konten Internet, dan RPM Pemanfaatan Akses Internet di tempat umum.

Dua regulasi yang sedang digodok itu pun walau mendapatkan sinyal bisa diterima oleh pelaku usaha tetapi masih ada hal yang perlu dikaji. Khususnya masalah filterisasi yang dibebankan kepada Penyedia Jasa Internet (PJI).

Namun, Tifatul yang dikenal piawai dalam berpolitik tak kehilangan akal. Memanfaatkan momentum Ramadan, isu konten porno dengan menggunakan    undang-undang (UU) No  44/2008 tentang pornografi, UU Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999, serta UU ITE Nomor 11 tahun 2008 pun digulirkan.

Kali ini Tifatul lebih cerdik. Operator telekomunikasi yang juga memiliki lisensi PJI diajak bekerjasama untuk memblokir melalui  Surat Edaran No1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pornografi.

Para operator tak bisa menghindar karena  Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel)  ditugaskan mengimbau ISP untuk memblokir situs-situs yang dianggap tidak pantas. Diseretnya Ditjen Postel karena lebih bertenaga dalam menekan operator mengingat lembaga ini  memiliki wewenang dalam  mengurus perijinan jaringan  sehingga lebih sakti menghadapi industri binaannya.

Sukses menekan pemain lokal, Tifatul ingin menerapkan hal yang sama dengan Research in Motion (RIM). Sayangnya, kali ini isu sensor konten porno justru berbalik arah menyerang sang menteri.

Hal ini karena Tifatul melupakan, BlackBerry tidak hanya masalah perangkat dengan akses, tetapi ada ekosistem yang dibangun disekelilingnya mulai dari pengembang aplikasi dan komunitas internet yang kritis.

Suara menentang kebijakan yang diambil oleh Menkominfo pun akhirnya terdengar keras di dunia maya. Pasalnya, masyarakat  sendiri sudah jengah dengan masalah sensor yang identik dengan masuk ke ranah pribadi pengguna internet.

Seandainya Tifatul memunculkan isu yang lebih teknis seperti kala RIM dipaksa oleh Ditjen Postel untuk membuka purna jual setara dengan lokasi di Singapura pada 2009 lalu tentu bukan cercaan yang diterima.
Kala itu, pada medio 2009 Ditjen Postel menggunakan Peraturan Menteri Kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/8/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk mengancam pembekuan  sertifikat A milik RIM. Walaupun sempat muncul pro dan kontra tetapi masyarakat paham kebijakan itu untuk mengamankan kepentingan pengguna.
Seharusnya, untuk kasus terakhir Tifatul lebih mengapungkan masalah pemenuhan Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur soal perizinan sehingga sentimen nasionalisme bisa diangkat yakni Indonesia bukan hanya pasar dari penjualan perangkat buatan luar negeri.
Perkembangan terakhir, Tifatul sepertinya sadar dengan kesalahan pemilihan isu untuk menjadi diskusi publik dan mencoba berakrobat lagi dengan menempatkan masalah teknis di atas misi pribadinya sebagai mantan pimpinan partai politik berbasiskan Islam.

Sekarang, dukungan berbalik kepada Tifatul. Semoga pak Datuak mendapatkan pelajaran berharga dan mulai menempatkan diri sebagai pembina masyarakat telematika Indonesia, bukan golongan tertentu.[dni]

130111 Tidak Sekadar Sensor

Research in Motion (RIM) akhirnya menunjukkan sinyal mengalah kepada keinginan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk  menyensor konten porno dari layanan BlackBerry dengan menggandeng operator yang menjadi mitranya.

“Kami memahami pentingnya masalah sensor itu. Hal ini akan segera dipenuhi dengan mengajak operator mitra melakukan sensor.  Berbagai hal teknis sedang didiskusikan dengan pemerintah dan operator lokal,” ungkap keterangan tertulis RIM yang diterima awal pekan ini.

Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan, masalah sensor konten porno  hanyalah  satu hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan asal Kanada itu merujuk tiga regulasi yang harus dipatuhi. Ketiga regulasi itu adalah UU 36/1999 (Telekomunikasi), UU 11/2008 (ITE),  dan UU 44/2008 (pornografi).

”Untuk beberapa hal seperti membuka layanan purna jual, mendirikan kantor perwakilan memang sudah terpenuhi. Tetapi ada hal utama yang harus dibereskan yakni masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai penyedia jasa internet (PJI),” katanya.

PLT Dirjen Sumber Daya Penyelenggaraan Perangkat Pos dan Informatika M. Budi Setyawan menambahkan, jika RIM ditetapkan sebagai PJI  ada potensi pemasukan bagi negara mulai dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, pungutan jasa telekomunikasi, dan  Universal Service Obligation (USO).

“Sebagai PJI tentu kewajiban BHP tak bisa dihindari. Sayangnya, RIM ingin memanfaatkan celah sebagai penyelenggara multimedia dengan menyatakan sebagai pemain Sistim Komunikasi Data (Siskomdat) atau server center,” keluhnya.

Jika sebagai Siskomdat atau server center, maka RIM lolos dari kewajibannya membayar BHP frekuensi karena kewajiban itu dialihkan ke operator yang menjadi rekanan.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan Indonesia menganut rezim perijinan. “Kami sudah mengirimkan surat untuk pertemuan pada 17 Januari nanti menekankan RIM harus segera mengurus perijinan PJI-nya,” tegasnya.

Hal lain yang dikejar adalah  RIM harus membangun server di Indonesia. Jika hal itu tercapai maka data pengguna bisa aman  sesuai UU 36/1999, serta tarif yang lebih murah bagi pengguna karena trafik Indonesia tidak perlu dibawa ke Kanada.

Teknis
Anggota Komite BRTI lainnya Nonot Harsono menjelaskan, secara teknis  layanan BlackBerry  merupakan global-network dengan numbering sistem sendiri ( Personal Identification Number/PIN) yang menjadikan operator seluler tak lebih sebagai pipa (akses poin).  RIM mengenakan biaya  langganan sekitar 17 dollar AS  per pelanggan per bulan dimana perusahaan itu menndapat 7 dollar AS  (netto), sedang seluruh biaya mulai dari jaringan, layanan pelanggan, kapaistas Radio Access Network (RAN), pemasaran, dan lainya ditanggung oleh operator.

Berdasarkan catatan, operator yang menjadi Mitra RIM adalah Telkomsel (960 ribu pelanggan), Indosat (650 ribu) pelanggan), XL (650 ribu pelanggan) Axis (90 ribu pelanggan), Smart Telecom (20 ribu pelanggan) Tri (90 ribu pelanggan)

Tarik menarik terjadi antara RIM dengan regulator karena perusahaan itu berpendapat  menyediakan  akses yang dibeli 7 dollar AS per pelanggan per bulan.  Sementara regulator  berpendapat RIM sebagai penyedia jasa global yang menyewa jaringan operator seharga 10 dollar AS per pelanggan.

“Konsep ala RIM itu tidak dijalankan oleh instant messaging lainnya seperti Yahoo, Skype, atau Facebook.  Dari pola bisnis ini, RIM melalui RIM Indonesia harusnya termasuk penyelenggara jasa.  Karena itu harus mengurus izin operasi dan cukup bikin node atau exchange-point di sini, “ jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A. Purwardi mengakui  layanan  BlackBerry Internet Service (BIS)  hanya menjadikan operator sebagai last miles tapi yang mengoperasikan sepenuhnya atas layanan  itu murni RIM. “Pola transparent proxy yang diterapkan RIM itu biasa dijalankan oleh PJI. Sudah wajar pemerintah menarik pungutan dari RIM agar ada perlakuan adil dengan pemain sejenis,” tegasnya.

Diungkapkannya, para PJI lokal juga bisa mengembangkan pola bisnis seperti RIM. Hal yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka kebijakan Mobile Virtual Network Operation (MVNO)  agar PJI yang tidak memiliki jaringan  bisa mendekati pola bisnis  RIM. “RIM ini adalah contoh nyata suksesnya Virtual Network Operation (VNO) Dimana  semua mitranya harus tergabung dalam cloud computing globalnya dan pemasarannya malah dilakukan oleh operator,” katanya.

Sementara Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menjelaskan, data yang disalurkan oleh RIM terenkripsi sehingga filtering tidak bisa oleh operator tetapi harus dilakukan RIM langsung.

“Pendirian server di Indonesia akan membantu karena trafik tidak  bolak- balik. RIM juga akan dianggap sebagai Network Access Perovider (NAP) sehingga bisa diminta tanggung jawab trafik internasional,  dan kecepatan menjadi lebih tinggi dengan peering ke Indonesia Internet Exchange (IIX). Terakhir tentunya baya untuk pengguna menjadi lebih murah,” jelasnya.

Sedangkan Praktisi Internet Onno W Purbo memiliki pandangan berbeda secara teknis akan layanan yang disediakan oleh RIM karena  hanya memberikan  proxy via ponsel. Sederhananya, BlackBerry akan menjadi perantara untuk mengambilkan sesuatu dari dunia maya.  “RIM  bukan operator. Ini hanya aplikasi di internet. Apalagi perusahaan itu membuat ponsel bukan operator,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala meminta,  upaya pemerintah dalam menekan RIM harus didukung jika rakyat Indonesia tidak ingin dianggap sebagai pasar saja oleh perusahaan internasional.

“Kita harus melihat secara obyektif keinginan dari pemerintah itu. Jika regulasi tidak ditegakkan, selamanya Indonesia hanya menjadi konsumen yang baik dari semua produk multinasional. Apa rela devisa lari semua keluar negeri,” tegasnya.[dni]

110111 RIM Bersedia Sensor Konten Porno

JAKARTA—Research in Motion (RIM) menegaskan akan memenuhi tuntutan dari Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menyensor konten porno dari layanan BlackBerry dengan menggandeng operator yang menjadi mitranya.

“Kami memahami pentingnya amsalah sensor itu. Hal ini akan segera dipenuhi dengan mengajak operator mitra melakukan sensor.  Berbagai hal teknis sedang didiskusikan dengan pemerintah dan operator lokal,” ungkap keterangan tertulis RIM yang diterima Senin (10/1).

Group Head Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengatakan,  permintaan pemerintah kepada RIM untuk menutup akses yang bisa digunakan  melihat situs porno melalui BlackBerry didukung penuh oleh perseroan.

Menurutnya,  tidak semua fitur layanan dan aplikasi di BlackBerry harus dinonaktifkan dalam rangka menutup akses terhadap situs konten porno. karena fitur Blackberry yang berpotensi untuk mengakses situs porno ada pada fitur browser.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, karena sensor domain pemerintah, akan ikut menyukseskan. “Kami ikut saja. Tetapi jika blokir total itu ada kerugian karena selama ini BlackBerry tidak hanya digunakan untuk data,” katanya.

Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan, masalah sensor konten porno hanya satu elemen yang harus diselesaikan RIM dengan  Kemenkominfo.

“Ini bukan hanya masalah sensor konten porno. Ada regulasi yaitu  UU 36/1999 (Telekomunikasi), UU 11/2008 (ITE),  dan UU 44/2008 (pornografi) yang harus dipenuhi oleh RIM,” tegasnya.

PLT Dirjen Sumber Daya Penyelenggaraan Perangkat Pos dan Informatika M. Budi Setyawan menambahkan, klarifikasi lain yang belum selesai dengan RIM adalah masalah pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Dijelaskannya, untuk penarikan BHP frekuensi, regulator menginginkan RIM dianggap sebagai penyelenggara multimedia berbasis Internet Service Provider (ISP). ” Jika sebagai ISP tentu kewajiban BHP tak bisa dihindari. Sayangnya, RIM ingin memanfaatkan celah sebagai penyelenggara multimedia dengan menyatakan sebagai pemain Sistim Komunikasi Data (Siskomdat) atau server center,” keluhnya.

Dijelaskannya, jika sebagai Siskomdat atau server center, maka RIM lolos dari kewajibannya membayar BHP frekuensi karena kewajiban itu dialihkan ke operator yang menjadi rekanan.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menambahkan,  hal utama yang harus dikejar adalah  agar RIM bangun server di Indonesia. Jika hal itu tercapai maka data pengguna bisa aman  sesuai UU 36/1999, serta tarif yang lebih murah bagi pengguna karena trafik Indonesia tidak perlu dibawa ke Kanada.

Kepala Pusat Informasi Kominfo Gatot S Dewa Broto, menjelaskan, masyarakat harus memahami cara kerja trafik yang dihantarkan oleh RIM dengan layanan sejenis.  “Saya akui akses konten porno bisa dengan ponsel biasa Tetapi aksesnya kan dari ISP (penyedia akses internet) yang jelas-jelas izinnya dari Kominfo,” jelasnya.

Gatot menjelaskan, BlackBerry berbeda dengan ponsel lain pada umumnyakarena menggunakan skema bisnis internet menggunakan jalur sendiri untuk koneksi internasionalnya. Sementara ponsel yang lain hanya mengandalkan jaringan yang disediakan operator.

Anggota Komite BRTI lainnya Nonot Harsono mengungkapkan, layanan BlackBerry  merupakan global-network dengan numbering sistem sendiri yang menjadikan operator seluler tak lebih sebagai pipa (akses poin).  RIM mengenakan biaya  langganan sekitar 17 dollar AS  per pelanggan per bulan dimana perusahaan itu menndapat 7 dollar AS  (netto), sedang seluruh biaya mulai dari jaringan, layanan pelanggan, kapaistas Radio Access Network (RAN), pemasaran, dan lainya ditanggung oleh operator.

Tarik menarik terjadi antara RIM dengan regulator karena perusahaan itu berpendapat  menyediakan  akses yang dibeli 7 dollar AS per pelanggan per bulan.  Sementara regulator  berpendapat RIM sebagai penyedia jasa global yang menyewa jaringan operator seharga 10 dollar AS per pelanggan.

“Konsep ala RIM itu tidak dijalankan oleh instant messaging lainnya seperti Yahoo, Skype, atau Facebook.  Dari pola bisnis ini, RIM melalui RIM Indonesia harusnya termasuk penyelenggara jasa.  Karena itu harus mengurus izin operasi dan cukup bikin node atau exchange-point di sini, “ jelasnya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menjelaskan, data yang disalurkan oleh RIM terenkripsi sehingga filtering tidak bisa oleh operator tetapi harus dilakukan RIM langsung.

“Pendirian server di Indonesia akan membantu karena trafik tidak  bolak- balik. RIM juga akan dianggap sebagai Network Access Perovider (NAP) sehingga bisa diminta tanggung jawab trafik internasional,  dan kecepatan menjadi lebih tinggi dengan peering ke Indonesia Internet Exchange (IIX),” jelasnya.

Selain itu biaya untuk pengguna menjadi lebih murah, negara mendapatkan tambahan PNBP, dan adanya kompetisi dengan penyedia akses lainnya.

Berdasarkan catatan, operator yang menjadi Mitra RIM adalah Telkomsel (960 ribu pelanggan), Indosat (650 ribu) pelanggan), XL (650 ribu pelanggan) Axis (90 ribu pelanggan), Smart Telecom (20 ribu pelanggan) Tri (90 ribu pelanggan) [dni]