100111 Kemenhub Tunda Kembali Tarif KA Ekonomi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menunda kembali pemberlakuan tarif kereta api (KA) ekonomi baru berdasarkan KM 35 Tahun 2010 yang sempat mulai dilaksanakan pada 8 Januari 2011 karena  kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan.

“Ini penundaan ketiga kali yang dilakukan oleh Kemenhub. Kondisi sosial ekonomi seperti perubahan cuaca yang cukup ekstrem mengakibatkan banjir, kerusakan sejumlah infrastruktur, serta gagal panen. Dampaknya adalah kenaikan harga beberapa kebutuhan dasar dan pokok yang menjadi salah satu gangguan ekonomi bagi masyarakat,” ungkap
Dirjen Perkeratapian Tunjung Inderawan di Jakarta, Minggu (9/1).

Dijelaskannya, penundaan tarif baru itu juga didasari pertimbangan untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah-tengah upaya pemerintah menjaga tingkat inflasi, walaupun  BPS menjelaskan bahwa kenaikan tarif KA ekonomi tidak banyak menyumbang terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,09 persen.

Selain itu adanya  arahan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar  pelayanan KA tidak membebani masyarakat, merupakan salah satu pertimbangan utama yang diperhatikan. “Kami juga meminta pelayanan kereta api  perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Standar Pelayanan yang ada saat ini perlu lebih dirinci dan ditingkatkan serta diberlakukan sebagai dasar bagi penyediaan  pelayanan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, penundaan tarif  KA ekonomi  merupakan penundaan ketiga kalinya. Pada awal Juli 2010 Kementeri Perhubungan telah mengeluarkan KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi. KM 35 tahun 2010 tersebut mengatur tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi termasuk iuran wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang terbagi dalam jenis angkutan yaitu kereta antarkota dan kereta perkotaan yang terdiri dari kereta lokal, kereta Jabodetabek dan Jabodetabek AC.

Namun berdasarkan pertimbangan kondisi yang berkembang di masyarakat pada saat itu dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang ada maka pemberlakuan tarif tersebut ditunda sampai 1 Oktober 2010 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2010. Selanjutnya karena kondisi yang berkembang di masyarakat masih belum memungkinkan diterapkannya tarif baru tersebut maka  pada tanggal 23 September dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2010 yang menunda kembali pemberlakuan tarif tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2010.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 54 Tahun 2010 tersebut juga disebutkan bahwa pemberlakuan tarif setelah dilakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap tarif. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap tarif bahwa dampak penundaan tarif menyebabkan tingkat pelayanan semakin menurun antara lain berkurangnya frekuensi dan fasilitas pelayanan maka dipandang perlu segera diberlakukan tarif sesuai KM 35 Tahun 2010 yang telah tertunda hampir 6 (enam) bulan tersebut.
Untuk itu dikeluarkan Surat Menteri Perhubungan kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor HK. 202/1/3PHB 2011 tanggal 5 Januari 2011 yang menyatakan tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas Ekonomi dilaksanakan pada bulan Januari 2010.

Variasi kenaikan tariff pada kisaran 8-200 persen. Kenaikan rata-rata tertinggi terjadi pada KA perkotaan di wilayah Jabodetabek sebesar 62 persen dan kenaikan rata-rata terendah terjadi pada KA jarak jauh sebesar 16 persen.

Secara terpisah, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI)  Sulistyo Wimbo Hardjito mengaku siap melaksanakan penundaan karena masalah tarif KA ekonomi memang domain pemerintah.

Direktur Utama KAI  Ignasius Jonan mengungkapkan, tarif  ekonomi sudah tidak naik sejak tahun 2001. “Jika dihitung  inflasi, berapa total inflasi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini?,” katanya.

Ditegaskannya, perseroan sejak dua tahun terakhir sudah membenahi fasilitas KA Ekonomi. Namun, pihaknya meminta dilihat secara obyektif dengan tarif  lama yang berlaku. Misalnya,  tarif KA Jakarta-Bekasi (Rp 1000/pnp/sekali jalan)  Jakarta ke Bogor (Rp 2000/pnp/sekali jalan),  dan Jakarta – Surabaya (Rp 37000/pnp/sekali jalan), serta rata-rata  Public Service Obligation (PSO)  per penumpang sekali jalan jauh-dekat  3. 900 rupiah. “Apa itu seimbang untuk digunakan sebagai alat pembenahan,” keluhnya.

Menurutnya, tudingan PT KAI tidak efisien bisa diperdebatkan jika dibandingkan dengan moda angkutan darat lainnya. “Bandingkan tarif KA Ekonomi dengan bus yang sekelas pada jarak yang sama. Lihat saja kualitas layanan dan harganya,” tegasnya.

Sementara Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo melihat terjadinya penundaan sebagai bukti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan. “Jika konsultasi publiknya matang, tidak perlu ragu dengan keputusan yang diambil. Sekarang terkesan pemerintah plin-plan,” ketusnya.

Sedangkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai penundaan merupakan hal yang tepat asalkan didukung oleh perencanaan dengan waktu yang jelas terkait penetapan perhitungan dan pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM). “Jika penundaan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu, akan sia-sia semua,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s