100111 Kemenhub Tunda Kembali Tarif KA Ekonomi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menunda kembali pemberlakuan tarif kereta api (KA) ekonomi baru berdasarkan KM 35 Tahun 2010 yang sempat mulai dilaksanakan pada 8 Januari 2011 karena  kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini belum memungkinkan.

“Ini penundaan ketiga kali yang dilakukan oleh Kemenhub. Kondisi sosial ekonomi seperti perubahan cuaca yang cukup ekstrem mengakibatkan banjir, kerusakan sejumlah infrastruktur, serta gagal panen. Dampaknya adalah kenaikan harga beberapa kebutuhan dasar dan pokok yang menjadi salah satu gangguan ekonomi bagi masyarakat,” ungkap
Dirjen Perkeratapian Tunjung Inderawan di Jakarta, Minggu (9/1).

Dijelaskannya, penundaan tarif baru itu juga didasari pertimbangan untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah-tengah upaya pemerintah menjaga tingkat inflasi, walaupun  BPS menjelaskan bahwa kenaikan tarif KA ekonomi tidak banyak menyumbang terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,09 persen.

Selain itu adanya  arahan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar  pelayanan KA tidak membebani masyarakat, merupakan salah satu pertimbangan utama yang diperhatikan. “Kami juga meminta pelayanan kereta api  perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Standar Pelayanan yang ada saat ini perlu lebih dirinci dan ditingkatkan serta diberlakukan sebagai dasar bagi penyediaan  pelayanan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, penundaan tarif  KA ekonomi  merupakan penundaan ketiga kalinya. Pada awal Juli 2010 Kementeri Perhubungan telah mengeluarkan KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi. KM 35 tahun 2010 tersebut mengatur tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi termasuk iuran wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang terbagi dalam jenis angkutan yaitu kereta antarkota dan kereta perkotaan yang terdiri dari kereta lokal, kereta Jabodetabek dan Jabodetabek AC.

Namun berdasarkan pertimbangan kondisi yang berkembang di masyarakat pada saat itu dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang ada maka pemberlakuan tarif tersebut ditunda sampai 1 Oktober 2010 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2010. Selanjutnya karena kondisi yang berkembang di masyarakat masih belum memungkinkan diterapkannya tarif baru tersebut maka  pada tanggal 23 September dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2010 yang menunda kembali pemberlakuan tarif tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2010.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 54 Tahun 2010 tersebut juga disebutkan bahwa pemberlakuan tarif setelah dilakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap tarif. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap tarif bahwa dampak penundaan tarif menyebabkan tingkat pelayanan semakin menurun antara lain berkurangnya frekuensi dan fasilitas pelayanan maka dipandang perlu segera diberlakukan tarif sesuai KM 35 Tahun 2010 yang telah tertunda hampir 6 (enam) bulan tersebut.
Untuk itu dikeluarkan Surat Menteri Perhubungan kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor HK. 202/1/3PHB 2011 tanggal 5 Januari 2011 yang menyatakan tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas Ekonomi dilaksanakan pada bulan Januari 2010.

Variasi kenaikan tariff pada kisaran 8-200 persen. Kenaikan rata-rata tertinggi terjadi pada KA perkotaan di wilayah Jabodetabek sebesar 62 persen dan kenaikan rata-rata terendah terjadi pada KA jarak jauh sebesar 16 persen.

Secara terpisah, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI)  Sulistyo Wimbo Hardjito mengaku siap melaksanakan penundaan karena masalah tarif KA ekonomi memang domain pemerintah.

Direktur Utama KAI  Ignasius Jonan mengungkapkan, tarif  ekonomi sudah tidak naik sejak tahun 2001. “Jika dihitung  inflasi, berapa total inflasi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini?,” katanya.

Ditegaskannya, perseroan sejak dua tahun terakhir sudah membenahi fasilitas KA Ekonomi. Namun, pihaknya meminta dilihat secara obyektif dengan tarif  lama yang berlaku. Misalnya,  tarif KA Jakarta-Bekasi (Rp 1000/pnp/sekali jalan)  Jakarta ke Bogor (Rp 2000/pnp/sekali jalan),  dan Jakarta – Surabaya (Rp 37000/pnp/sekali jalan), serta rata-rata  Public Service Obligation (PSO)  per penumpang sekali jalan jauh-dekat  3. 900 rupiah. “Apa itu seimbang untuk digunakan sebagai alat pembenahan,” keluhnya.

Menurutnya, tudingan PT KAI tidak efisien bisa diperdebatkan jika dibandingkan dengan moda angkutan darat lainnya. “Bandingkan tarif KA Ekonomi dengan bus yang sekelas pada jarak yang sama. Lihat saja kualitas layanan dan harganya,” tegasnya.

Sementara Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo melihat terjadinya penundaan sebagai bukti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan. “Jika konsultasi publiknya matang, tidak perlu ragu dengan keputusan yang diambil. Sekarang terkesan pemerintah plin-plan,” ketusnya.

Sedangkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai penundaan merupakan hal yang tepat asalkan didukung oleh perencanaan dengan waktu yang jelas terkait penetapan perhitungan dan pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM). “Jika penundaan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu, akan sia-sia semua,” katanya.[dni]

100111 Ancaman Blokir Layanan BlackBerry Tidak Sekadar Masalah Konten Porno

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan  ancaman pemblokiran layanan BlackBerry milik Research In Motion (RIM) pada 17 Januari nanti  tidak sekadar masalah penyensoran konten porno, tetapi menegakkan regulasi telekomunikasi bagi pelaku usaha.

“Ini bukan hanya masalah sensor konten porno. Ada regulasi yaitu  UU 36/1999 (Telekomunikasi), UU 11/2008 (ITE),  dan UU 44/2008 (pornografi) yang harus dipenuhi oleh RIM,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Minggu (9/1).

Diungkapkannya, jika merujuk pada tiga regulasi itu, RIM harus membuka  perwakilan dan service center  di Indonesia mengingat pelanggannya sudah mencapai dua juta nomor.

Selanjutnya, merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional, menggunakan  lebih banyak konten lokal,  memasang software blocking terhadap situs-situ porno, sebagaimana yang dilakukan oleh operator telekomunikasi,  membangun server agar dapat dilakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan.

“Selama ini permintaan dari pemerintah tidak disanggupi secara tulus. Bahkan, walau sudah ada kantor perwakilan, tetap saja untuk rapat harus menunggu eksekutifnya dari luar negeri. Ketegasan dibutuhkan untuk menunjukkan kewibawaan,”  tandasnya.

PLT Dirjen Sumber Daya Penyelenggaraan Perangkat Pos dan Informatika M. Budi Setyawan menambahkan, klarifikasi lain yang belum selesai dengan RIM adalah masalah pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Dijelaskannya, untuk penarikan BHP frekuensi, regulator menginginkan RIM dianggap sebagai penyelenggara multimedia berbasis Internet Service Provider (ISP). ” Jika sebagai ISP tentu kewajiban BHP tak bisa dihindari. Sayangnya, RIM ingin memanfaatkan celah sebagai penyelenggara multimedia dengan menyatakan sebagai pemain Sistim Komunikasi Data (Siskomdat) atau server center,” keluhnya.

Dijelaskannya, jika sebagai Siskomdat atau server center, maka RIM lolos dari kewajibannya membayar BHP frekuensi karena kewajiban itu dialihkan ke operator yang menjadi rekanan.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menambahkan,  hal utama yang harus dikejar adalah  agar RIM bangun server di Indonesia. Jika hal itu tercapai maka data pengguna bisa aman  sesuai UU 36/1999, serta tarif yang lebih murah bagi pengguna karena trafik Indonesia tidak perlu dibawa ke Kanada.

Kepala Pusat Informasi Kominfo Gatot S Dewa Broto, menjelaskan, masyarakat harus memahami cara kerja trafik yang dihantarkan oleh RIM dengan layanan sejenis.  “Saya akui akses konten porno bisa dengan ponsel biasa Tetapi aksesnya  dari ISP  yang jelas-jelas izinnya dari Kominfo,” jelasnya.

Gatot menjelaskan, BlackBerry berbeda dengan ponsel lain pada umumnyakarena menggunakan skema bisnis internet menggunakan jalur sendiri untuk koneksi internasionalnya. Sementara ponsel yang lain hanya mengandalkan jaringan yang disediakan operator.

Anggota Komite BRTI lainnya Nonot Harsono mengungkapkan, layanan BlackBerry  merupakan global-network dengan numbering sistem sendiri yang menjadikan operator seluler tak lebih sebagai pipa (akses poin).  RIM mengenakan biaya  langganan sekitar 17 dollar AS  per pelanggan per bulan dimana perusahaan itu menndapat 7 dollar AS  (netto), sedang seluruh biaya mulai dari jaringan, layanan pelanggan, kapaistas Radio Access Network (RAN), pemasaran, dan lainya ditanggung oleh operator.

Tarik menarik terjadi antara RIM dengan regulator karena perusahaan itu berpendapat menyediakan  akses yang dibeli 7 dollar AS per pelanggan per bulan.  Sementara regulator  berpendapat RIM sebagai penyedia jasa global yang menyewa jaringan operator seharga 10 dollar AS per pelanggan.

“Konsep ala RIM itu tidak dijalankan oleh instant messaging lainnya seperti Yahoo, Skype, atau Facebook.  Dari pola bisnis ini, RIM melalui RIM Indonesia harusnya termasuk penyelenggara jasa.  Karena itu harus mengurus izin operasi dan cukup bikin node atau exchange-point di sini, “ jelasnya.

Pada kesempatan lain, operator yang menjadi mitra RIM seperti Telkomsel dan XL mengaku siap menjalankan permintaan pemerintah untuk memblokir layanan BlackBerry asalkan didukung dengan penjelasan oleh pemerintah kepada pelanggan.

“Tidak ada masalah jika itu permintaan pemerintah. Tetapi kami minta pemerintah menjelaskan ke pelanggan. Jangan malah nanti kami dicari pelanggan,” kata Direktur Utama XL Axiata Hasnul Suhaimi.

Sementara Direktur Utama  Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan siap menjalankan permintaan regulator walau ada potensi kerugian yang diderita.

“Kami menawarkan paket layanan BlackBerry kana da juga dengan suara, SMS, dan data. Kita belum bisa menghitung berapa kerugiannya,” tandas Sarwoto.

Di Indonesia, selain dua operator tersebut, mitra lainnya dari RIM adalah Indosat, Smart Telecom, Tri, dan Axis.[dni]