040111 Penumpang Pesawat Capai 48 Juta


JAKARTA—Pertumbuhan penumpang pesawat pada 2010 dipastikan menanjak secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada  Senin (3/1) mengungkapkan  hingga November 2010 ini terjadi lonjakan hingga 21 persen.

Hingga akhir November 2010 ini, jumlah penumpang pesawat yang tercatat di BPS mencapai 48,05 juta penumpang yang terdiri dari penumpang rute domestik sebanyak 39,3 juta dan penumpang rute internasional sebanyak 8,7 juta.

Pada 2009 lalu, jumlah penumpang pesawat mencapai 40,6 juta yaitu 32,25 juta penumpang penerbangan domestik dan 8,744 juta orang.

“Pertumbuhan ini menandakan bahwa penerbangan di Indonesia masih booming,”  ungkap Kepala BPS, Rusman Heriawan.

Jika dibandingkan dengan periode sama pada 2009, capaian November  telah melampaui kinerja penerbangan sepanjang tahun itu  yaitu sebanyak 44 juta penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay mengatakan, jumlah penumpang pada sisa bulan Desember 2010 ini akan lebih besar lagi mengingat memasuki masa peak season.

Namun Herry menyatakan pihaknya memperkirakan kenaikan jumlah penumpang tahun pada 2010 sebesar 15 persen. Hal ini karena belum selesainya penghitungan pada Desember 2010.

“Jika untuk 2011 saya prediksi kenaikan sebesar 12 persen. Ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Biasanya untuk penumpang dua kal itu,” katanya.

Pada kesempatan lain, Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Hari Cahyono mengungkapkan, sekitar 43,7 juta orang bepergian menggunakan pesawat melalui pintu Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada 2010.

Berdasarkan data Angkutan Udara yang dikeluarkan Angkasa Pura II, pada 2010 ini sekitar 9,535 juta turis asing masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta sedangkan 34,169 juta penumpang domestik terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“Semua itu terangkut dalam 247.541 penerbangan domestik dan 63.405 penerbangan internasional,” ungkapnya.

Diungkapkannya,  lonjakan penumpang terjadi dalam bulan Juli, September dan Desember 2010. Ketiga bulan tersebut, terdapat tiga event besar yaitu liburan sekolah, Lebaran serta Natal dan tahun baru.

Hari menjelaskan pada bulan Juli, jumlah penumpang domestik yang terbang dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 3,233 juta penumpang sedangkan jumlah penumpang asing mencapai 962, 063 ribu orang.

Pada saat Lebaran yang jatuh pada September, jumlah penumpang domestik yang datang dan berangkat melalui Soekarno-Hatta berjumlah 2,996 juta penumpang dan turis asing yang menggunakan Soekarno-Hatta mencapai 840.995 orang.

Sedangkan pada Desember, Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta melayani 3,13 juta penumpang domestik dan 848.608 orang penumpang asing.[dni]

040111 Akhir Tahun, Trafik Naik 165 %

JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)  mencatat trafik layanan telekomunikasi meningkat  165 persen kala menyambut pergantian tahun 2010 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2009.

“Kenaikan yang dialami sejumlah operator lumayan tajam. Atas dasar kondisi kualitas layanan telekomunikasi pada saat pergantian Tahun Baru 2011 dan kondisi di sepanjang 2010, Kemenkominfo mengharapkan agar standar kualitas layanan telekomunikasi dapat lebih diperbaiki,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Senin (3/1).

Diungkapkannya,  Indosat  melaporkan trafik pesan singkat (SMS) saat pergantian Tahun Baru 2011 mencapai 714 juta SMS atau melonjak 165 persen  dibandingkan dengan pergantian tahun baru sebelumnya.

Pengiriman data dari operator itu mencapai 18,73 terrabyte, sedangkan layanan suara mencapai 355 juta minutes production atau 123 persen  dibandingkan pergantian tahun baru sebelumnya.

Kenaikan trafik telekomunikasi juga dialami oleh PT PT XL Axiata. Pada kondisi normal ,trafik layanan suara  XL rata-rata  600 juta menit, sedangkan pada pergantian Tahun Baru 2011 naik tipis  3 persen  menjadi 617 juta menit.

Adapun, trafik SMS XL saat pergantian Tahun Baru 2011 naik 16 persen  menjadi 755 juta SMS dibandingkan dengan kondisi normal yang mencapai 650 juta SMS.

Sementara itu, layanan komunikasi data dari operator tersebut yang pada kondisi normal sebanyak 17 terrabyte, pada saat pergantian tahun baru naik  4 persen  menjadi 17,7 terrabyte .

Telkomsel  juga mencatat kenaikan trafik  SMS Telkomsel  sebesar 24,45 persen  dibandingkan hari-hari biasa pada 2010, sedangkan trafik SMS yang diakses melalui mobile device naik 19,96 persen.

Telkomsel mencatat trafik pesan multimedia (MMS) melonjak 72,52 persen  Sementara itu, layanan komunikasi data yang diakses melalui Telkomsel Flash turun sebesar 23,46 persen.

Gatot menegaskan, layanan operator kala pergantian tahun belum memuaskan  mengacu fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggan masih harus mengulang panggilan minimal sekali untuk dapat terhubung dengan tujuan yang dihubungi.

Sementara itu, untuk layanan data, sekitar 2 jam menjelang pergantian tahun baru hingga 2 jam berikutnya, kecepatan untuk mengakses internet agak terkendala, karena kecepatannya berkurang dan cukup banyak dikeluhkan oleh sejumlah pengguna layanan kepada Kemenkominfo.

“Kondisi ini (successfull call ratio dan layanan data yang kurang memuaskan) tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” tegasnya.[dni]

040111 Solusi Media Semesta Menangkan Tender SIMMLIK

JAKARTA— Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Ditjen Postel memenangkan PT Solusi Media Semesta (SMS) dalam  tender Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) yang dilaksanakan sejak November 2009.

“PT SMS menang dengan pagu yang diitawarkan 82 miliar rupiah untuk pengerjaan empat tahun. Proses pengerjaan akan dikerjakan pada Januari 2011 dengan memakan waktu enam bulan,” ungkap Kepala BTIP Santoso Serad kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Ditegaskannya, walau SMS tidak memiliki afiliasi dengan pemenang tender Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK), tetapi perangkat yang akan dipasangnya bisa berinterperobilitas karena standar yang digunakan sama.

Berdasarkan catatan, perusahaan yang menjadi pelaksana  PLIK adalah  Telkom, Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, serta Aplikanusa Lintasarta.

Sementara untuk pengadaan Port Internet, BTIP telah mengikat kontrak dengan Cyber Network Indonesia (CNI) yang berkonsorsium dengan Indopratama Tele Global. Nilai kontrak untuk pengadaan Port Internet sekitar 24 miliar rupiah.

“Program internet kecamatan itu ada tiga tahap, pertama PLIK, kedua Port Internet, setelah itu SIMMLIK. Nah, jika ini sudah selesai semua akan ada digital library ditempatkan di server agar
akses internet itu berguna bagi masyarakat desa,” jelasnya.

Selanjutnya diungkapkan, dalam pengadaan PLIK lembaganya berhasil melakukan penghematan karena alokasi dana sebesar 1,45 triliun rupiah tidak terpakai semuanya. “Hanya terserap 68 persen. Dana itu akan dikembalikan ke kementrian keuangan. Kami juga mengusulkan dana tersebut digunakan untuk membangun infrstruktur telematika lainnya di pedesaaan,” katanya.

Berkaitan dengan makin maraknya keluhan dari rekanan pemenang PLIK terhadap skema kerjasama yang dilakukan, Santoso mengaku akan melakukan evaluasi. “Kami mendengar ada yang menyetor sejumlah dana ke pemenang tender PLIK. Tetapi itu bagian skema kerjasama antara pemenang dengan kontraktornya. Kita akan teliti jika ada pihak yang dirugikan,” katanya.[dni]

040111 Telkom Minta Pelanggan Waspada Penipuan

JAKARTA—PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengingatkan kepada masyarakat khususnya pemilik telepon rumah untuk mewaspadai aksi penipuan yang mengatasnamakan program Telepon Rumah Rejeki Tumpah dan atau Telkom Poin Rejeki Tumpah yang diselenggarakan Telkom.

Head of Corporate Communication Telkom, Eddy Kurnia mengatakan pihaknya telah mendapat laporan tentang adanya pihak  tertentu yang mengirimkan surat, SMS maupun pemberitahuan melalui telepon kepada pelanggan yang isinya mengabarkan seolah-olah pelanggan tersebut memperoleh hadiah uang tunai, sepeda motor atau mobil dari program Telkom Poin Rejeki Tumpah (TPRT).

“Penipuan seperti ini kembali marak. Pelanggan supaya berhati-hati,” keluhnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diakuinya, saat ini Telkom memang tengah menggelar program undian TPRT. Pengundian pemenang program tersebut selalu diumumkan secara terbuka melalui media massa dan atau situs resmi perusahaan http://www.telkom.co.id. “Selain itu, Telkom tidak pernah melakukan korespondensi, SMS, maupun telepon dengan pemenang, apalagi meminta sejumlah uang untuk menebus hadiah, melainkan petugas resmi Telkom akan langsung bertemu dengan pemenang secara fisik,” jelasnya.

Disarankannya,  pelanggan tidak  menanggapi permintaan untuk mentransfer mengirimkan sejumlah uang, pulsa, dan lain-lain untuk alasan apa pun (pajak, ongkos kirim, BBN, dan lain-lain).

Dijelaskannya, bahwa maraknya penipuan yang mengatasnamakan Telkom sebagai penyelenggara program undian, kuis atau survey yang beredar di masyarakat beberapa waktu ini, maka perlu diperhatikan bahwa sebagai perusahaan yang bertanggungjawab, pada setiap program promosi dan marketing baik dalam bentuk undian, kuis atau survey, Telkom akan memberitahukan kegiatan dimaksud melalui media cetak dan atau media eletronik kepada masyarakat.

“Untuk itu kami mengimbau masyarakat, agar selalu berhati-hati dan mengklarifikasi kebenarannya dengan menghubungi contact center resmi Telkom di telepon no  147 ataupun Plasa Telkom terdekat,” jelasnya.[dni]

040111 Bergairah dengan Struktur Baru

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mulai Januari 2011 tampil dengan struktur organisasi baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo  struktur baru yang  mulai berlaku  adalah Sekretaris Jenderal, Irjen, Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Litbang SDM.

Adapun struktur lama  terdiri dari Sekjen, Irjen, Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Ditjen Aplikasi Telematika, Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Badan Informasi Publik dan Badan Litbang SDM.

Restrukturisasi ini sudah dirintis sejak pertengahan 2009  dengan diapungkannya nama  Ditjen Sumber daya,  Ditjen Penyelenggaraan,  Ditjen  Standarisasi dan Kepatuhan,  Ditjen  Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan.

Melihat hasil akhir yang disetujui oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, sepertinya terjadi kompromi tetapi nafas yang dikedepankan tetap sama yakni mempreteli wewenang Ditjen Postel yang terlalu besar.

Kewenangan Ditjen Postel yang selama ini terkenal kuat sehingga menjadi lumbung uang  akan meleleh ke beberapa Ditjen dalam restrukturisasi ini.

Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi. Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan rencananya akan mengambil alih fungsi Direktorat Telekomunikasi.

Kabar beredar mengapungkan nama  Basuki Yusuf Iskandar sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Infromatika diduduki Azhar Hasyim dan  M. Budi Setyawan di pos Dirjen Aplikasi dan Informatika.

Untuk posisi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dipegang oleh Freddy Tulung, Badan Litbang SDM oleh Cahyana Ahmadjayadi, serta Sekjen oleh Aizirman Djusan. Tim Penilai Akhir (TPA) sendiri dikabarkan sudah mengirimkan hasil penilaian kepada Menkominfo Tifatul Sembiring pada Desember 2010.

Tifatul mengharapkan struktur baru  yang mulai berlaku itu dapat meningkatkan lembaga yang dipimpinnya. “Struktur baru ini sangat transparan karena  antara pembuat regulasi dan pemberi izin tidak sekaligus di lapangan,” jelasnya.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi memahami restrukturisasi yang dilakukan Kemenkominfo dalam rangka mengantisipasi  era konvergensi. “Hal yang penting  bisnis proses di internal Kemkominfo dapat diperbaiki dan dibakukan agar tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

Diharapkannya, pelaku usaha  tidak dihadapkan pada proses birokrasi yang berbelit akibat ketidakjelasan tanggungjawab. “Hal yang lebih penting adalah adanya kejelasan siapa nantinya Dirjen yang merangkap duduk sebagai Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengingat Dirjen Postel tidak ada lagi,” katanya.

Head Of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia Soal  menilai  resktrurisasi hal yang wajar  sepanjang secara fungsi regulasi lebih fokus dan  lincah. “Tentunya  implementasi harus selalu mempertimbangkan industri, jangan hanya melihat tugas regulator dan benefit konsumen, tetapi melupakan kebutuhan pelaku usaha.  Semuanya harus berimbang,” katanya.

Sementara Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi meminta regulator bisa mejnjaga netralitasnya dalam membina pelaku usaha dengan berdiri di atas kepentingan semua pihak. “Jangan hanya suara operator besar yang didengar. Semua kalangan harus didengar masukannya untuk membangun industri,” katanya.[dni]

040111 Kenaikan Target PNBP: Setoran yang Ditakuti

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diperkirakan  kembali mencatat prestasi yang gemilang dalam urusan memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2010.

Berdasarkan catatan, hingga 20 November 2010 Kemkominfo telah menyetorkan PNBP sebesar 11,131 triliun rupiah. Padahal, target yang ditetapkan hanya  sekitar 10,27 triliun rupiah dengan alokasi anggaran yang diberikan 2,8 triliun rupiah.  Diperkirakan pada tutup 2010 jumlah PNBP dari Kemkominfo bisa mencapai  12,09 triliun rupiah.

Angka ini diluar perhitungan belum dibayarkannya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi oleh Smart Telecom sebesar 600 miliar rupiah dan Mobile-8 (Rp 300 miliar). Selanjutnya,  pengembalian up front fee dan BHP frekuensi dari pemain Broadband Wireless Access (BWA) karena dicabut lisensinya seperti Internux dan Wireless Telecommunication Universal (WTU). Terakhir,  adanya restitusi  terhadap Bakrie Telecom sebesar 80 miliar rupiah.

Prestasi melewati target yang ditetapkan adalah hattrick  yang dibuat Kemkominfo.  Pada 2008, target yang ditetapkan sekitar 6,505 triliun rupiah, realisasinya 7,706 triliun rupiah. Hal yang sama pada 2009 dimana target 7,269 triliun rupiah, tetapi realisasi 9,921 trliun rupiah.

Sumber utama  PNBP datang dari  BHP frekuensi,  pembuatan sertifikasi, biaya Jasa Telekomunikasi (Jastel), dan kontribusi Universal Service Obligation (USO). Jastel biasanya ditarik satu persen dari pendapatan operasional penyelenggara telekomunikasi. Sedangkan USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator. Sektor telekomunikasi adalah kontributor terbesar  menyumbang PNBP sekitar 80 persen.

“Kami memperkirakan setoran PNBP pada tahun depan mencapai 11,8059 triliun rupiah atau naik 15 persen dari target  tahun ini sebesar 10,266 triliun rupiah. Itu target awal, tetapi realisasi bisa saja melebihi,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, potensi setoran PNBP pada 2011 datang dari implementasi TV digital yang  menyisakan frekuensi untuk dilelang Selain itu ada satu ijin TV digital yang dikeluarkan. “Frekuensi yang lowong akan diprioritaskan untuk telekomunikasi. Kita optimistis  pemasukan tetap besar dari lelang nantinya,” katanya

Plt. Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo Muhammad Budi Setiawan menegaskan, walau mulai 15 Desember 2010 dimulai perhitungan BHP frekuensi berbasis pita, tidak akan menganggu target PNBP.

“Tidak akan turun  walau pola perihitungan diubah. Konsep ini  menjadikan semuanya mudah dalam menghitung biaya karena tidak lagi per sektor, tetapi berdasarkan lebar pita,” ujarnya.

BHP berbasis pita adalah penarikan frekuensi berdasarkan lebar pita yang dimiliki pelaku usaha. Sebelumnya penarikan berbasis izin stasiun radio (ISR).

Pertimbangkan
Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi menegaskan, kenaikan PNBP tidak perlu dilakukan sebelum banyak hal ditata ulang. Salah satunya  pemerataan pembebanan di  semua sektor. “Jangan hanya dibidik telekomunikasi terus. Pemerintah harus melihat industri secara keseluruhan,” tegasnya.

Head Of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia  meminta kenaikan target  PNBP dipertimbangkan. “Jangan terlalu membebani operator karena  persaingan sekarang sudah sangat ketat dengan tingkat  penetrasi yang tinggi. Artinya pertumbuhan untuk jasa dasar seperti suara dan SMS mulai melambat, meskipun  data tumbuh cukup tinggi tetapi konstribusi nominalnya masih rendah,” katanya.

Deputy Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto mengingatkan, target yang ditetapkan oleh pemerintah sangat bergantung pada kondisi pasar.  “Kalau persaingan menjurus ke perang tarif yang tajam dan membuat operator besar tidak punya pilihan untuk ikut, tentunya ini akan mengganggu rencana pemerintah,” katanya.

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena salah satu komponen PNBP adalah  jastel. Jika perang tarif terus terjadi, tentunya sumbangan dari jastel menurun. “BHP frekuensi berbasis pita akan membuat pemasukan dari sektor itu flat. Harapan tentunya dari jastel,” jelasnya.

Group Head Corporate Communication Indosat Djarot Handoko meminta, tidak hanya PNBP yang dikaji ulang targetnya tetapi  juga  biaya retribusi. “Persaingan sangat ketat berdampak kepada penurunan tarif, sementara biaya meningkat. Industri telekomunikasi sudah  berkembang baik  sehingga perlu dijaga kelangsungannya dengan mengurangi  biaya retribusi. Justru yang diharapkan industri adanya insentif bukan kenaikan target PNBP,” ketusnya.

Sedangkan Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi mengingatkan nafsu mengejar target setoran tidak membuat regulator mengeluarkan aturan untuk mengubah tatanan yang sudah ada. “Misalnya, menaikkan biaya yang sudah ada untuk pembayaran frekuensi. Kalau dari lelang, itu tidak masalah,” katanya.

Semena-mena
Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menilai, kenaikan PNBP sebesar 15 persen semena-mena karena tidak ada insentif yang diberikan bagi operator untuk membangun atau memperbaiki kualitas jaringan.

“Cara berpikir “mengejar setoran” kurang pantas bagi  regulator karena akan berdampak negatif terhadap  pembangunan telematika  Indonesia yang oleh presiden SBY diharapkan  menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Ditegaskannya, setoran PNBP selama ini masuk ke Kementrian Keuangan dan tidak pernah secara langsung digunakan untuk membangun industri. “Sebaiknya Kemkominfo duduk bersama dengan industri mencari solusi menerjemahkan keinginan SBY yakni  menumbuhkan ekonomi nasional melalui telematika,” katanya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menambahkan, jika terjadi kenaikan setoran sebaiknya dikembalikan ke industri  dalam bentuk ICT Fund disertai  peningkatan pelayanan regulator kepada industri. “Jangan hanya berfikir untuk menarik setoran tanpa ada imbalan berupa pelayaanan kepada industri. Semuanya harus seimbang,” tegasnya.
[dni]