030111 Dipa Kemenhub Meningkat 19,8%

JAKARTA—Total pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun ini mencapai 22,11 triliun rupiah atau meningkat 19,8 persen dibandingkan anggaran 2010 sebesar 17,87 triliun rupiah.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi menjelaskan, sesuai instruksi presiden, penyerahan Dipa untuk Tahun anggaran 2011 dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada akhir Tahun 2010.

“Ini agar pelaksanaan kegiatan anggaran Tahun 2011 dapat dimulai seawal mungkin di tahun anggaran berjalan. Dengan begitu pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk dipertengahan sampai akhir tahun, ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, untuk realisasi daya serap anggaran Kemenhub pada 2010, sesuai proses perhitungan dari Kementerian Keuangan, mengalami minus 4,72 persen dari target. “Realisasi daya serap anggaran DIPA 2010 Kemenhub pada posisi 29 Desember adalah 84 persen dari target yang ditetapkan sebesar 88,72 persen. Sedangkan realisasi fisik 85,21 persen dari target yang ditetapkan sebesar 91,98 persen,” jelasnya.

Terkait minus yang dialami tersebut, Menhub mengemukakan sejumlah penyebabnya, antara lain, pertama, proses usulan pencairan anggaran bertanda bintang (blokir) yang berlarut-larut karena proses tender memerlukan waktu lama dan banyaknya sanggahan dalam proses pelelangan, adanya tender ulang, serta faktor kehati-hatian.

Kedua, keterlambatan dalam persetujuan design dan aspek teknis. Dan ketiga, rencana penarikan uang perbulan yang tidak sesuai petunjuk operasional (PO).

“Dalam kaitan itu, saya minta agar pelaksanaan anggaran DIPA Tahun 2011 dapat dipersiapkan sebaik-baiknya dengan belajar dari pengalaman yang lalu sehingga proses pelaksanaan tidak bergeser dari rencana yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional (PO),” katanya.

Freddy juga meminta , sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, para pengelola anggaran untuk segera mempersiapkan pembentukkan tim panitia pelelangan atau pengadaan. Selain itu, KPA juga diminta agar dapat melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Ketua Basarnas
Pada kesempatan lain, Freddy juga melantik Kepala Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) yang baru yakni Nono Sampono menggantikan Kepala Basarnas sebelumnya Wardjoko.

Penggantian Kapala Basarnas ini disebebkan masa tugas Wardjoko yang telah berakhir masa tugasnya pada tahun ini. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No 174/M/2010 pertanggal 21 Desember 2010.

“Saya berharap Nono Sampurno bisa melanjutkan keberhasilan Basarnas di era sebelumnya dibawah kepemimpinan Wardjoko. Keberhasilan yang baik selama kepemimpinan sebelumnya, diharapkan bisa dilanjutkan ke arah yang lebih baik lagi pada kepemimpinan yang baru ini,” kata Freddy.

Tak hanya itu saja, Menhub juga mengemukakan bahwa tugas dan tanggung jawab Badan SAR Nasional makin diperluas, tidak lagi hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan serta penyelamatan jiwa manusia yang hilang, dikhawatirkan hilang, atau dalam menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan saja, tetapi juga yang menghadapi bencana dan musibah lainnya, termasuk bencana alam.

Dengan makin luas dan besarnya tugas dan tanggung jawab tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 kelembagaan Badan SAR Nasional pun ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan SAR Nasional tetap dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.[dni]

030111 Kemhub Hanya Keluarkan 3 SIUP

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemhub) hanya mengeluarkan tiga Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) selam tahun lalu untuk menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar internasional.

“Pelaku usaha yang mengajukan meminta SIUP selama tahun lumayan banyak. Tetapi yang lolos untuk mendapatkan SIUP hanya tiga. Soalnya kami memberikan persyaratan yang ketat agar maskapai yang bermain di industri penerbangan memenuhi standar keselamatan dan keamanan internasional,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakti Singayudha Gumay di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, sepanjang tahun lalu SIUP diberikan kepada PT Aviastar Mandiri dan PT Tri MG Intra Asia Airlines yang mengajukan maskapai penerbangan niaga berjadwal. Sedangkan untuk maskapai tidak berjadwal yaitu PT Marta Buana Abadi.

Setelah mendapat SIUP, pelaku usaha ini harus mendapatkan izin terbang (air operating certificate/AOC) dan kemudian izin rute agar bisa menerbangi rute yang diinginkan. “Sedangkan pelaku usaha lainnya yang belum disetujui harus mengajukan lagi untuk dievaluasi memenuhi syarat atau tidak,” katanya.

Berdasarkan catatan, 10 perusahaan mengajukan SIUP sejak 2009 lalu. Sepuluh pelaku usaha itu adalah tiga yang mengajukan izin niaga berjadwal yaitu PT Asia Link (Cargo), PT LCNC dan PT Asi Pujiastuti Aviation (Susi Air).

Sedangkan tujuh perusahaan yang mengajukan maskapai tidak berjadwal yang belum dapat SIUP adalah PT Love Air Services, PT Life Air, PT Bee Air Charter, PT Aero One Indonesia, PT Surya Air, PT Archipelago Air Indonesia dan PT Matthew Air Indonesia.

Dijelaskannya, selain harus memenuhi syarat administrasi seperti telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM dan administrasi lainnya, perusahaan tersebut juga harus memiliki rencana bisnis yang jelas. “Rata-rata yang tidak dikeluarkan SIUP belum memenuhi syarat administrasi dan rencana
bisnis yang telah ditentukan,” katanya.

Berkaitan dengan aksi salah satu anak usaha Malaysia Airlines, FireFly, yang mengajukan SIUP pada tahun lalu, Herry mengungkapkan, nama yang dipilih oleh pelaku usahanya adalah AeroOne. “Namanya sudah diganti lebih netral. Pemiliknya pun sekarang sudah dominan orang Indonesia sesuai regulasi. Tetapi SIUP belum dikeluarkan,” jelasnya.

Sedangkan tentang gejolak harga minyak mentah dunia yang berdampak juga ke arif avtur, Herry mengaku tarif batas atas masih bisa mengakomodasi fluktuatif komoditas tersebut. “Tarif batas atas mematok harga avtur di 10 ribu rupiah. Ini masih bisa mengakomodasi gejolak,” katanya.

Ditegaskannya, sebelum harga avtur melebihi 11 ribu rupiah per liter, pemerintah tidak akan mengubah aturan tarif batas atas penerbangan kelas ekonomi.

“Selama harga avtur belum melebihi 10 ribu rupiah per liter maka tarif belum akan direvisi,” katanya.

Dijelaskannya, bila harga avtur melebihi 10 ribu rupiah per liter, maka pemerintah akan mengumpulkan stake holder untuk membahas kembali revisi penetapan tarif batas atas penerbangan kelas ekonomi.

Tarif tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No 26 Tahun 2010. KM tersebut menyebutkan tarif akan direvisi bila harga avtur melebihi 10 ribu rupiah per liter.

Sebelumnya, Direktur Niaga Sriwijaya Air, Toto Nursatyo mengatakan, maskapai telah bersiap-siap akan meminta revisi tarif batas atas karena harga avtur telah mencapai 8.700 rupiah per liter.

Harga avtur tersebut menyesuaikan harga BBM dunia yang mengalami turun naik. Tercatat pada 27 Desember lalu, harga BBM mencapai 100 dollar AS per barrel. Namun harga kemudian menurun menjadi 91 dollar AS per barrel. Bila KM No 26 tahun 2010 direvisi, kemungkinan tarif penerbangan
bisa naik lagi.

Sementara, Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Yurlis Hasibuan mengungkapkan, sebentar lagi jumlah sekolah penerbangan di Indonesia akan bertambah seiring sedang diprosesnya sertifikasi dari PT Musi Aviation Training. “Tahun depan (2011) sekolah ini kemungkinan beroperasi. Untuk bisa mengoperasikan sekolah penerbangan harus ada instruktur, pesawat, dan manual. Rencananya sekolah ini akan mendatangkan tiga pesawat Cessna,” jelasnya.[dni]