281210 Telkomsel Bidik 1 juta Pengguna BlackBerry

JAKARTA—Telkomsel menargetkan pada akhir tahun nanti jumlah pengguna BlackBerry di jaringannya mencapai satu juta pelanggan melalui  dua bundling andalan terbaru, yakni varian BlackBerry Torch dan Onyx 2.

“Kami sangat optimistis dalam waktu dekat mampu melayani 1 juta pelanggan dengan tetap mengedepankan kualitas layanan dengan harga yang semakin terjangkau,” kata VP Channel Management Telkomsel Gideon Edie Purnomo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, saat  ini ada 960.000 pelanggan BlackBerry yang menggunakan akses jaringan data selulernya.

Dalam upaya memperluas penyebaran titik layanan BlackBerry, Telkomsel pun menggandeng Comtech, distributor resmi smartphone BlackBerry yang mempunyai jaringan layanan purna jual BlackBerry Authorized Customer Care Center di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

“Titik-titik layanan tersebut berlokasi di wilayah strategis, yakni di gerai OkeShop yang merupakan mitra ritel Comtech,” kata Gideon.

Telkomsel dan OkeShop pun menggelar BlackBerry Christmas Year End Sale pada tanggal 24-26 Desember 2010 di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Disediakan berbagai varian paket bundling BlackBerry, termasuk dua produk BlackBerry White Edition terbaru, yakni BlackBerry Torch 9800 seharga  6.099 juta rupiah  dan BlackBerry Bold 9780 sekitar  4.999 juta rupiah.

Bagi pemegang kartu kredit Citibank, BCA, Mandiri, BNI, HSBC, Mega, dan UOB bisa memperoleh cicilan 0 persen  selama enam hingga 12 bulan untuk pembelian paket bundling BlackBerry Telkomsel apa pun. Sementara, pemegang kartu kredit Citibank, BCA, BNI, HSBC, dan UOB juga bisa melakukan penukaran poin untuk mendapatkan diskon spesial 25  hingga 100 persen.

Pada event tersebut Telkomsel juga menyediakan layanan trade in, di mana pelanggan bisa menukarkan smartphone BlackBerry yang lama dengan model terbaru. BlackBerry lama dihargai mulai dari 400 ribu  hingga  2.7 juta rupiah  tergantung dari tipe, kondisi fisik, dan kelengkapan syarat garansi.[dni]

281210 PP BHP Pita : Dorongan untuk Optimalisasi Frekuensi

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada pertengahan Desember ini mendapatkan kado istimewa. Kado itu adalah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Berbasis Pita oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Regulasi ini sudah ditunggu lama oleh Kemkominfo sebagai pengganti pola perhitungan penggunaan frekuensi berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) yang dianggap memberatkan industri serta memicu  tidak optimalnya  pemanfaatan  sumber daya alam terbatas itu.

BHP  berdasarkan  ISR adalah besaran pungutan  tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio, sedangkan BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi  berdasarkan lebar pita (bandwidth).

“Penerapan BHP Pita sudah bisa dilakukan untuk pungutan 2010 karena efektif berlaku pada 15 Desember lalu. Pola pungutan ini berlaku  bagi operator seluler dan Fixed Wireless Access (FWA).
Ke depan juga akan berlaku bagi penguasa frekuensi lainnya yang menggunakan secara eksklusif dan memiliki nilai strategis seperti penyiaran dan TV digital,” ungkap Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kementerian KemKominfo  Tulus Rahardjo di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, hadirnya BHP pita akan memudahkan operator dalam menambah  base transceiver station (BTS) karena tidak perlu lagi mengeluarkan dana setiap penambahan satu site. “Secara administrasi tim Balai Monitoring akan dimudahkan. Ini juga mendorong  ekspansi karena operator akan rugi bila menguasai frekuensi besar tetapi tidak membangun mengingat pungutan yang dikenakan sama,” katanya.

Dijelaskannya, cara penghitungan dari BHP pita untuk setiap operator adalah dengan menjadikan  pungutan frekuensi selama 2009 sebagai referensi ditambah dengan harga dasar frekuensi 3G (Rp 160 miliar). Setelah angkanya di dapat, akan ada penambahan  dengan melihat index konsumen dan populasi yang diasumsikan naik sebesar dua persen setiap tahun.  Sedangkan bagi pemilik frekuensi 900 Mhz ada beberapa tambahan mengingat alokasi yang dimiliki lebih strategis.

“Tetapi besaran BHP pita secara ideal itu baru terjadi lima tahun ke depan. Selama lima tahun ini ada masa transisi yang dilakukan mengingat belum semua operator menjangkau area nasional. Selain itu, kita  ingin  menjaga capaian target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

Dikatakannya, dalam masa transisi ini operator membayar secara gradual setiap tahunnya agar mencapai angka ideal sesuai rumusan BHP pita. Misal, untuk pembayaran 2010 rumusannya BHP 2009 + 20% (BHP 2014-BHP 2009). Sedangkan untuk tahun 2011 besaran berubah menjadi  40 persen, 60 persen (2012), dan 80 persen (2013).

Ditegaskannya,  regulasi baru ini tidak akan mengubah tarif ritel ke masyarakat mengingat pemerintah akan menyesuaikan nilai yang menjadi pendapatan negara dan nilai dari pengelolaan sumber daya itu, termasuk nilai yang dibebankan ke masyarakat. “Perhitungan BHP berdasarkan lebar pita akan dievaluasi per tahun sesuai dengan perubahan nilai tukar rupiah dan hitungan ekonomis lainnya, termasuk zonasi,” jelasnya.

Menolong
Presiden Direktur  XL Axiata Hasnul Suhaimi mengakui penerapan BHP berbasis pita menolong beban operasi dari operator yang berniat mengoptimalkan frekuensi. “Bagi XL ini sangat membantu perluasan atau peningkatan kapasitas jaringan. Jika berbasis ISR kita harus hitung biaya setiap BTS, sekarang kalau mau bangun tidak perlu repot kalkulasi. Kami pastikan tahun depan agresif mengembangkan jaringan dengan membangun 1.500- 2.000 BTS,” tegasnya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto menambahkan, regulasi baru itu  sangat membantu dalam upaya penyehatan industri khususnya bagi operator yang berkeinginan untuk memperluas dan menambah kapasitas jaringannya sehingga  akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Kami akui dalam masa transisi ini beban Telkomsel tidak berkurang secara siginifikan. Tetapi ini adalah jalan keluar terbaik untuk mengatasi kecemburuan dari pelaku usaha yang merasa membayar kebanyakan atau kurang untuk frekuensi yang digunakan,” katanya.

Head Of Corprate Communication Telkom Eddy Kurnia mengakui dibutuhkan masa transisi untuk  penyesuaian kemampuan antara operator  besar dan kecil.  “Prinsipnya mencari keseimbangan sehingga perlakuannya menjadi adil. Selain itu secara Telkom grup, kami selalu melihat ada peluang,” jelasnya.

Sementara Head of Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengatakan, bisa mengambil keuntungan dari masa transisi karena nilai yang dibayarkan oleh perseroan menjadi lebih rendah. “Kami pun bisa mengembangkan teknologi netral sejauh tidak adanya interferensi. Jasa FWA seperti StarOne akan lebih digenjot pembangunannya,” tuturnya.

Direktur  Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi mengingatkan, walaupun pungutan frekuensi telah berbasis pita, tetapi untuk tahun depan ekspansi jaringan masih melihat perkembangan ekonomi.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini menegaskan,  penerapan BHP frekuensi  berbasis pita  memberikan kepastian tentang biaya yang harus ditanggung oleh operator. “Skema ini menuntut operator  memanfaatkan spektrum frekuensi seefisien mungkin. Sedangkan dampak terhadap keuangan tidak langsung terasa karena adanya masa transisi selama beberapa tahun,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa meminta  peraturan baru ini diikuti oleh penghapusan berbagai pungutan bagi operator sehingga akan lebih efisien dalam  mengembangkan jaringan untuk memperbaiki kualitas.

Sedangkan Pendiri Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus)  Asmiyati Rasyid meminta masa transisi diperpendek menjadi dua tahun  karena beberapa operator sudah menguasai frekuensi sejak lama tanpa ada niat membangun. “Harusnya ada ketegasan dari pemerintah untuk operator yang telah lama mengangkangi frekuensi seperti Axis atau Tri. Jika alasan terbatas dana,  rasanya tidak masuk akal karena keduanya mengajukan tambahan frekuensi untuk 3G,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan BHP pita di masa depan berpotensi menurunkan setoran PNBP bagi pemerintah karena para pembayar terbesar seperti Telkomsel akan turun pungutannya. “Adanya  masa transisi ini memperlihatkan operator besar menjadi penopang operator kecil. Jika mau kompetisi yang adil, BHP pita langsung diterapkan tanpa ada masa transisi,” ketusnya.[dni]

281210 Layanan Data Semakin Diminati

JAKARTA—Layanan data semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari pantauan trafik dalam menyambut hari Natal 2010 dimana  operator telekomunikasi mengalami kenaikan penggunaan jasa data sebesar 10-12 persen.

“Hampir sebagian besar operator telekomunikasi mencatat kenaikan trafik secara beragam. Khususnya pada tanggal 25 Desember 2010, komunikasi data  naik  berkisar antara 10 hingga 12 persen,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo  Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Senin (27/12).

Diungkapkannya,  trafik percakapan (voice) dibandingkan rata-rata di hari-hari biasa mencatat kenaikan antara 5 dan 8 persen. Sedangkan pengiriman SMS lonjakannya berkisar 7 dan 9 persen dibandingkan  hari biasa.

Untuk konsentrasi penggunaan layanan suara dan pengiriman SMS tertinggi secara umum tercatat di wilayah Jabodetabek, kemudian dari dan ke arah sebagian Jawa, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, Papua, Irian Jaya Barat, dan NTT.

Vice President Network & Service Quality Telkomsel Anky A. Priyagung,  mengakui,  pada libur dan perayaan Natal tahun ini terjadi peningkatan lonjakan trafik data sampai sekitar 5 persen dibandingkan hari-hari biasa. “Kami mencatat kenaikan lonjakan trafik data sekitar 5 persen  yang paling banyak dikontribusi dari layanan BlackBerry,” ujarnya.

Menurut Anky, lonjakan trafik komunikasi seperti percakapan (voice) dan SMS tidak terlalu besar dan cenderung seperti lonjakan pada akhir pekan biasanya.

Head of Corporate Communication  XL Axiata Febriati Nadira,, mengungkapkan, terjadi lonjakan trafik percakapan dan SMS  pada hari H Natal. “Trafik percakapan naik 6 persen menjadi 635 juta menit, SMS naik 7 persen (695 juta SMS) dan data  naik 11 persen menjadi 18,9 terrabytes per hari dibandingkan hari biasa,” paparnya.

Executive General Manager Divisi Telkom Flexi Triana Mulyatsa,  mengungkapkan,  animo masyarakat untuk menggunakan layanan data  FlexiNet cukup besar. “Khususnya pada hari libur dan periode Natal  2010 dan menjelang Tahun Baru 2011. Ini terlihat dari kenaikan trafik sekitar 2  Mbps setiap harinya,” ujarnya.[dni]

281210 Menata Ulang Sumber Daya Alam Terbatas

Kala teknologi telekomunikasi  belum maju seperti sekarang, pemerintah tidak memandang frekuensi sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Puluhan tahun lalu, pemerintah lebih memanjakan penyiaran dalam memanfaatkan sumber daya alam terbatas itu karena berfungsi untuk  diseminasi informasi dan membangun citra penguasa.

Namun, jaman telah berubah. Saat ini sektor telekomunikasi menjadi bintang dalam memberikan setoran kepada pemerintah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Simak data berikut ini, pada tahun lalu Kemkominfo meraih PNBP  sekitar 7 triliun rupiah atau berkontribusi sekitar 6,4 persen bagi total PNBP negara. Sedangkan pada 2010 angka itu melonjak sekitar 30 persen atau menjadi sekitar 8,5 hingga 9,1 triliun rupiah.

Hampir 80 persen PNBP dari Kemkominfo disumbang oleh Ditjen Postel, terutama dari pengelolaan frekuensi. Sektor telekomunikasi menyumbang 90 persen  dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, yaitu mencapai 5,13 triliun rupiah, sedangkan  sektor penyiaran hanya menyumbang 20 miliar rupiah pada tahun ini.

Sumber PNBP lainnya bagi Kemkominfo adalah pembuatan sertifikasi, biaya Jasa Telekomunikasi (Jastel), dan kontribusi Universal Service Obligation (USO). Jastel biasanya ditarik satu persen dari pendapatan operasional penyelenggara telekomunikasi. Sedangkan USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator.

Sayangnya, walaupun posisi sektor telekomunikasi menjadi bintang dalam hal setoran, tetapi tidak untuk penguasaan frekuensi. Hal ini tak bisa dilepaskan dari warisan kebijakan di masa lalu dimana  penyiaran adalah bintang lapangan.

Berdasarkan catatan, sektor telekomunikasi menguasai 585 Mhz, penyiaran berbasis satelit (1.600 Mhz), broadcast teresterial (700 Mhz), kementrian pertahanan/polisi (1.500 Mhz), Kemenhub (500 Mhz), dan penelitian (200 Mhz).

Melihat kondisi seperti ini, sudah saatnya dipikirkan oleh penguasa di negara ini melakukan refarming frekuensi dengan menghitung ulang kebutuhan setiap sektor usaha. Refarming adalah konsep menata ulang frekuensi yang telah terpakai dengan teknologi baru agar manfaat yang di dapat lebih optimal. Jika refarming terjadi, sektor telekomunikasi harus mendapatkan prioritas tambahan frekuensi mengingat era konvergensi akan datang dan membutuhkan penggunaan spektrum yang banyak.

Untuk kondisi Indonesia, refarming yang dilakukan haruslah bersikap nasional dan lintas sektoral. Pemerintah harus berani mengambil keputusan tegas dengan menarik frekuensi yang tidak terpakai secara optimal oleh satu sektor usaha atau mengurangi alokasi.

Di sektor telekomunikasi refarming bisa dilihat dari kepemilikan jumlah pelanggan dan daya jangkau operator. Sedangkan untuk penyiaran,  para pelaku usahanya  harus mulai menjalankan teknologi kompresi terbaru agar kepemilikan frekuensi yang besar bisa dikurangi dan dialihkan untuk teresterial.

Syarat dari suksesnya konsep penataan ulang ini harus dibuatnya Undang-Undang khusus tentang penggunaan frekuensi dan selanjutnya membentuk Badan pengelola frekuensi layaknya di beberapa negara Eropa seperti Perancis yang memiliki Agence Nationale des Frequences (ANF).

Badan yang langsung berada di bawah pemimpin pemerintahan ini harus dimiliki Indonesia mengingat pengaturan frekuensi lintas sektoral sehingga membutuhkan wewenang yang luas.

Jika seperti sekarang dimana hanya dipegang oleh level direktur di Ditjen Postel hal yang terjadi adalah  kewenangan tidak sebanding dengan fungsi yang besar sehingga    tidak mampu menahan intervensi  dari pihak luar.

Terakhir, diperlukan kerelaan dari semua pihak untuk menyadari refarming bertujuan meningkatkan perekonomian negara.  Soalnya sudah menjadi rahasia umum frekuensi dianggap sebagai aset oleh pelaku usaha, bukan “pinjaman” dari negara. [dni]

281210 Tri Tawarkan Tarif Hemat ke Hong Kong

JAKARTA—Hutchison CP Telecommunications Indonesia (HCPT)  memperkuat posisi produk Tri sebagai  solusi komunikasi hemat ke luar negeri dengan menawarkan tariff hemat ke Hong Kong menggunakan kode akses 01088.

“Untuk sambungan telepon berkualitas ke Hong Kong, Tri bersinergi dengan sesama grup Hutchison Asia Telecom, 3 Hong Kong,” ungkap Presiden Direktur HCPT Indonesia Manjot Mann di Jakarta, Senin (28/12).

Diungkapkannya, sambungan telepon ke luar negeri masih menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia dan berpotensi untuk tumbuh secara positif. Apalagi, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat besar, di antaranya tercatat sekitar 136.000 tenaga kerja Indonesia bekerja di Hong Kong.

Ekspat atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia terdapat sekitar 60.000 orang, belum lagi pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan tidak sempat pulang ke Indonesia untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru.

“Mereka adalah pangsa pasar yang potensial untuk layanan ini. Hal inilah yang mendorong Tri untuk berinovasi menghadirkan layanan telepon ke luar negeri dengan mekanisme tarif yang mudah, ekonomis namun tetap berkualitas,” ujarnya.

Dikatakannya, sinergi dengan grup operator 3 (Tri) dalam menghadirkan sambungan telepon ke luar negeri akan dikembangkan ke negara lain di antaranya Australia, Austria, Denmark, Irlandia, Italia, Macau, Swedia dan Inggris. ”Jaringan GSM di bawah merek 3 sudah banyak dikenal di negara-negara Eropa dan Asia, dan kualitas jaringannya tidak diragukan lagi. Kami berharap sinergi positif ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelanggan Tri di Indonesia,” jelasnya.

Dijelaskannya, Tri menawarkan tarif berlangganan telepon sepuasnya dari nomor Tri Indonesia ke nomor Tri Hong Kong dengan sangat hemat, yaitu 50 ribu rupiah  per bulan dengan tambahan bonus kirim SMS ke semua nomor operator Hong Kong. ”Tarif ini 38x lebih murah jika dibandingkan penawaran operator lain yang ada saat ini,” tegasnya.

Selain tarif hemat telepon ke Hong Kong, Tri  juga menawarkan tarif ekonomis  110 ribu rupiah  per bulan untuk telepon sepuasnya ke semua nomor tujuan di Amerika, Kanada, Singapura, Cina, Hongkong, Thailand dan India. Juga ke nomor PSTN di  Australia, Korea Selatan, Jepang, Belanda, Prancis, Inggris, Austria, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Spanyol, Swedia dan Taiwan.[dni]

281210 Merpati Targetkan Omset Naik 20%

JAKARTA—PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menargetkan meraih omset sebesar 2,04 triliun rupiah atau meningkat 20 persen pada tahun depan  dibandingkan capaian tahun ini senilai 1,7 triliun rupiah.

“Pada tahun depan diyakini ada pertumbuhan karena armada baru MA-60 sebanyak 15 unit akan beroperasi. Kita juga targetkan jumlah penumpang yang diangkut ada kenaikan dari 325 ribu per hari pada 2010, menjadi 350 ribu jiwa pada 2011,” ungkap Direktur Niaga Merpati Nusantara Airlines Tony Alia Achmad di Jakarta, Senin (27/12).

Direktur Keuangan Merpati Nusantara Airlines Farid Lutfi mengakui, untuk raihan pendapatan pada tahun ini terjadi penurunan sebesar 0,05 persen dibandingkan 2009 sebesar 1,8 triliubn rupiah. “Kondisi tahun lalu berbeda dengan tahun ini. Semester I tahun ini sangat berat, sehingga kinerja semester II yang mulai menguat tidak signifikan mendongkrak. Kami perhitungkan pada 2010 rugi operasi sekitar 30-40 miliar rupiah,” keluhnya.

Tony menjelaskan, pada semester I 2010 terjadi penurunan jumlah pesawat jet yang digunakan dari 10 atau 11 unit per harinya menjadi 6 pesawat. Padahal, pesawat jet menjadi kontributor utama pemasukan bagi perseroan. “Kalau pesawat baling-baling itu hanya sekitar 20 miliar rupiah,” katanya.

Dijelaskannya, kondisi mulai berubah memasuki semester II 2010 dimana jumlah pesawat jet berhasil dinormalkan kembali dan permintaan menguat. Saat ini, Merpati mengoperasikan 23 unit pesawat. Perinciannya 10 pesawat jet, 6 pesawat MA-60, 5 pesawat Twin Otter dan 2 pesawat Casa melayani 68 rute dengan 115 frekuensi penerbangan.

“Kami juga mulai membuka rute-rute baru. Salah satunya Denpasar-Dili yang mulai dibuka 8 Desember lalu dengan pesawat B 737-300. Selanjutnya penerbangan carter  Kupang_Dili pada 5 Januari 2011. Kedua rute itu tingkat isiannya 80 persen dan memiliki potensi yang menggiurkan mengingat ekspatriat dari Dili banyak yang ingin berlibur ke Indonesia,” jelasnya.

Hutang
Pada kesempatan sama, Direktur Utama  Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhoni Tjitrokusumo mengungkapkan, perseroan berhasil merestrukturisasi utang  dengan lessor pesawat senilai  5,4 juta dollar AS. Selain itu, Merpati juga mendapatkan penurunan harga sewa pesawat dari harga sebelumnya.

“Renegosiasi dilakukan dengan  tiga lessor pesawat yaitu Air Castle, Jetlease dan Jet Scape. Kami mengajak mereka bertemu karena kami merasa kesulitan kalau kontrak diteruskan dengan harga sewa yang mahal ,” jelasnya.

Diungkapkannya, negosiasi itu akhirnya menghasilkan kesepakatan penghapusan utang dengan dua lessor, yaitu Jetlease sebesar  1,7 juta dolar AS dan Jet Scape sebesar  3,7 juta dollar AS. Sementara dengan Air Castle, kontrak sewa menyewa pesawat tetap berjalan dan utang Merpati sebesar  305 ribu dollar AS  tetap dibayarkan.

Negosiasi dengan Jetlease juga menyetujui penurunan harga sewa pesawat per bulan dari  145 ribu dollar AS  menjadi  80 ribu dollar AS. Selain itu, lessor juga menyediakan 3 mesin pesawat yang sebelumnya harus disewa. “Jangka waktu sewa menyewa diperpanjang hingga 2015,” katanya.

Sementara itu, Jet Scape menjanjikan akan memberikan pesawat yang disewa sebagai hak milik Merpati pada Nopember 2011. Syaratnya, Merpati tetap melanjutkan sewa dan tetap membayar harga sewa pesawat usia 20 tahun sebesar  213 ribu dollar AS per bulan. Di sisi lain, uang deposit Merpati sebesar  2,5 juta dollar AS akan hangus

Merpati bekerjasama dengan lessor pesawat Air Castle untuk sewa menyewa 1 pesawat Boeing 737 Seri 400. Jet Lease untuk sewa menyewa 2 pesawat Boeing 737 seri 300. Sedangkan dengan Jescape untuk sewa menyewa 1 pesawat Boeing 737 seri 400 dan 1 pesawat Boeing 737 seri 300. Saat ini total utang Merpati sendiri  mencapai 1,9 triliun rupiah.[dni]

281210 Operator Disarakan Jalankan Transformasi Sistem OSS /BSS

JAKARTA—Operator telekomunikasi disarankan menjalankan tarnsformasi Operating System Software, Billing Software System (OSS, BSS) untuk mengantisipasi terus turunnya pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) di jasa  suara dan meningkatnya  permintaan untuk mobile internet.

“Operasi dan sistem pendukung bisnis (OSS/BSS) adalah kunci dari bisnis yang sukses mendukung operasi penyedia layanan sebagai  suatu badan usaha,” ungkap Country Director Frost & Sullivan Indonesia Eugene van De Weerd di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, sistem OSS/BSS mampu  menurunkan biaya dan menjaga efisiensi operasional, serta mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan mengingat  permintaan konsumen kian  dinamis.

“Pasar sedang mengalami masa transisi dan penyedia jasa telah ber-transformasi menjadi organisasi yang berorientasi pada konsumen (customer-centric) dengan jaringan dan infrastruktur yang lebih handal,” katanya.

Dikatakannya, layanan berbasis konsumen yang dikenal dengan istilah “life changing services” saat ini sedang berkembang. Layanan tersebut  merupakan kombinasi dari kemampuan jaringan, konten, dan fitur perangkat pengguna untuk memenuhi  kebutuhan konsumen akan fitur-fitur pendukung kegiatan bisnis, sosial maupun pribadi

“Tantangan terbesar bagi penyedia layanan adalah memenuhi peningkatan permintaan atas layanan data secara eksponensial. Masalah yang dihadapi sekarang adalah  kesenjangan antara layanan data yang bertumbuh secara eksponesial dan pendapatan yang dihasilkan ,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada awal tahun ini Telkomsel  salah satu operator yang menyelesaikan tender  OSS, BSS senilai 1,2 triliun rupiah  dengan menjadikan  Amdocs sebagai  rekanan.

Amdocs berdasarkan penelusuran di Internet pernah terlibat bersama agen rahasia Israel, Mossad, dalam menyadap gedung putih beberapa tahun lalu.  Namun, masalah asal perusahaan ini diklarifikasi oleh Menkominfo Tifatul Sembiring dan manajemen Telkomsel yang menyatakan perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat.[dni]