281210 PP BHP Pita : Dorongan untuk Optimalisasi Frekuensi

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada pertengahan Desember ini mendapatkan kado istimewa. Kado itu adalah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Berbasis Pita oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Regulasi ini sudah ditunggu lama oleh Kemkominfo sebagai pengganti pola perhitungan penggunaan frekuensi berbasis Izin Stasiun Radio (ISR) yang dianggap memberatkan industri serta memicu  tidak optimalnya  pemanfaatan  sumber daya alam terbatas itu.

BHP  berdasarkan  ISR adalah besaran pungutan  tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio, sedangkan BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi  berdasarkan lebar pita (bandwidth).

“Penerapan BHP Pita sudah bisa dilakukan untuk pungutan 2010 karena efektif berlaku pada 15 Desember lalu. Pola pungutan ini berlaku  bagi operator seluler dan Fixed Wireless Access (FWA).
Ke depan juga akan berlaku bagi penguasa frekuensi lainnya yang menggunakan secara eksklusif dan memiliki nilai strategis seperti penyiaran dan TV digital,” ungkap Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kementerian KemKominfo  Tulus Rahardjo di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, hadirnya BHP pita akan memudahkan operator dalam menambah  base transceiver station (BTS) karena tidak perlu lagi mengeluarkan dana setiap penambahan satu site. “Secara administrasi tim Balai Monitoring akan dimudahkan. Ini juga mendorong  ekspansi karena operator akan rugi bila menguasai frekuensi besar tetapi tidak membangun mengingat pungutan yang dikenakan sama,” katanya.

Dijelaskannya, cara penghitungan dari BHP pita untuk setiap operator adalah dengan menjadikan  pungutan frekuensi selama 2009 sebagai referensi ditambah dengan harga dasar frekuensi 3G (Rp 160 miliar). Setelah angkanya di dapat, akan ada penambahan  dengan melihat index konsumen dan populasi yang diasumsikan naik sebesar dua persen setiap tahun.  Sedangkan bagi pemilik frekuensi 900 Mhz ada beberapa tambahan mengingat alokasi yang dimiliki lebih strategis.

“Tetapi besaran BHP pita secara ideal itu baru terjadi lima tahun ke depan. Selama lima tahun ini ada masa transisi yang dilakukan mengingat belum semua operator menjangkau area nasional. Selain itu, kita  ingin  menjaga capaian target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

Dikatakannya, dalam masa transisi ini operator membayar secara gradual setiap tahunnya agar mencapai angka ideal sesuai rumusan BHP pita. Misal, untuk pembayaran 2010 rumusannya BHP 2009 + 20% (BHP 2014-BHP 2009). Sedangkan untuk tahun 2011 besaran berubah menjadi  40 persen, 60 persen (2012), dan 80 persen (2013).

Ditegaskannya,  regulasi baru ini tidak akan mengubah tarif ritel ke masyarakat mengingat pemerintah akan menyesuaikan nilai yang menjadi pendapatan negara dan nilai dari pengelolaan sumber daya itu, termasuk nilai yang dibebankan ke masyarakat. “Perhitungan BHP berdasarkan lebar pita akan dievaluasi per tahun sesuai dengan perubahan nilai tukar rupiah dan hitungan ekonomis lainnya, termasuk zonasi,” jelasnya.

Menolong
Presiden Direktur  XL Axiata Hasnul Suhaimi mengakui penerapan BHP berbasis pita menolong beban operasi dari operator yang berniat mengoptimalkan frekuensi. “Bagi XL ini sangat membantu perluasan atau peningkatan kapasitas jaringan. Jika berbasis ISR kita harus hitung biaya setiap BTS, sekarang kalau mau bangun tidak perlu repot kalkulasi. Kami pastikan tahun depan agresif mengembangkan jaringan dengan membangun 1.500- 2.000 BTS,” tegasnya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto menambahkan, regulasi baru itu  sangat membantu dalam upaya penyehatan industri khususnya bagi operator yang berkeinginan untuk memperluas dan menambah kapasitas jaringannya sehingga  akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Kami akui dalam masa transisi ini beban Telkomsel tidak berkurang secara siginifikan. Tetapi ini adalah jalan keluar terbaik untuk mengatasi kecemburuan dari pelaku usaha yang merasa membayar kebanyakan atau kurang untuk frekuensi yang digunakan,” katanya.

Head Of Corprate Communication Telkom Eddy Kurnia mengakui dibutuhkan masa transisi untuk  penyesuaian kemampuan antara operator  besar dan kecil.  “Prinsipnya mencari keseimbangan sehingga perlakuannya menjadi adil. Selain itu secara Telkom grup, kami selalu melihat ada peluang,” jelasnya.

Sementara Head of Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengatakan, bisa mengambil keuntungan dari masa transisi karena nilai yang dibayarkan oleh perseroan menjadi lebih rendah. “Kami pun bisa mengembangkan teknologi netral sejauh tidak adanya interferensi. Jasa FWA seperti StarOne akan lebih digenjot pembangunannya,” tuturnya.

Direktur  Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi mengingatkan, walaupun pungutan frekuensi telah berbasis pita, tetapi untuk tahun depan ekspansi jaringan masih melihat perkembangan ekonomi.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini menegaskan,  penerapan BHP frekuensi  berbasis pita  memberikan kepastian tentang biaya yang harus ditanggung oleh operator. “Skema ini menuntut operator  memanfaatkan spektrum frekuensi seefisien mungkin. Sedangkan dampak terhadap keuangan tidak langsung terasa karena adanya masa transisi selama beberapa tahun,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa meminta  peraturan baru ini diikuti oleh penghapusan berbagai pungutan bagi operator sehingga akan lebih efisien dalam  mengembangkan jaringan untuk memperbaiki kualitas.

Sedangkan Pendiri Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus)  Asmiyati Rasyid meminta masa transisi diperpendek menjadi dua tahun  karena beberapa operator sudah menguasai frekuensi sejak lama tanpa ada niat membangun. “Harusnya ada ketegasan dari pemerintah untuk operator yang telah lama mengangkangi frekuensi seperti Axis atau Tri. Jika alasan terbatas dana,  rasanya tidak masuk akal karena keduanya mengajukan tambahan frekuensi untuk 3G,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan BHP pita di masa depan berpotensi menurunkan setoran PNBP bagi pemerintah karena para pembayar terbesar seperti Telkomsel akan turun pungutannya. “Adanya  masa transisi ini memperlihatkan operator besar menjadi penopang operator kecil. Jika mau kompetisi yang adil, BHP pita langsung diterapkan tanpa ada masa transisi,” ketusnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s