231210 PP BHP Pita Disahkan

JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) tentang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis pita akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Desember lalu.

“Sudah ditandatangani oleh Presiden pada pertengahan bulan lalu. PP langsung berlaku sejak ditandatangani yakni 15 Desember 2010,” ungkap Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Kominfo Tulus Rahardjo di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, BHP frekuensi berbasis pita adalah penarikan pungutan berbasis lebar pita yang dikuasai oleh pelaku usaha. Konsep ini berbeda dengan yang berlaku selama ini yakni berbasis izin stasiun radio (ISR). Di pola ISR, setiap operator yang menambah base transceiver station membayar setiap jumlah BTS yang ditambahnya.

BHP pita akan diprioritaskan untuk seluler dan fixed wireless access (FWA) dan kemudian disusul untuk layanan broadcasting, digital broadcasting, dan lain-nya yang penggunaan frekuensinya bersifat eksklusif.

Diyakininya, konsep BHP berbasis pita akan memacu operator untuk melakukan ekspansi pada tahun depan agar frekuensi yang telah dibayar tidak sia-sia. Dengan penerapan pola baru itu setiap operator pada saatnya akan membayar kewajiban dengan nilai yang sama selama menggunakan spektrum yang sama.

“Memang ada transisi selama 5 tahun agar besaran yang dibayar oleh semua operator menjadi sama. Hal ini karena adanya operator yang telah menjangkau nasional, sementara lainnya masih terbatas. Masa transisi ini akan dipaksa yang masih ketinggalan untuk giat membangun,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam transisi 5 tahun itu, operator akan membayar BHP per MHz frekuensi yang dimilikinya sebagai bentuk kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dan dianggap sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian teknis yaitu Kemenkominfo.

Berkaitan dengan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran BHP milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) untuk tahun lalu, Tulus mengungkapkan, telah dilakukan setalah adanya penghitungan ulang. “Tidak ada masalah dengan restitusi itu,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, restitusi terjadi setelah adanya protes dari BTEL yang merasa membayar BHP frekuensi kelebihan dibandingkan Telkom Flexi yang memiliki jumlah BTS lebih besar. Restitusi BTEl diperkirakan mencapai 80 miliar rupiah.[dni]