181210 Revisi UU Pelayaran Pembuktian Inkonsistensi

Menteri Perhubungan Freddy Numberi akhirnya membuktikan pernyataannya menjelang akhir 2009 lalu tentang azas cabotage. Kala itu, menteri yang juga menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat ini memberikan sinyal azas cabotage tidak akan bisa dijalankan secara penuh seperti yang diminta oleh UU Pelayaran.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore dari 13 komoditi yang belum menjalankan cabotage.

“Azas cabotage itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan sampai itu justru membelenggu kepentingan nasional. jika di lapangan tidak ada kapal berbendera lokal yang mampu mengangkut komoditas dalam jumlah banyak,” katanya pertengahan Desember 2009.

Sinyal itu mejadi kenyataan menjelang tutup November tahun ini dimana Kementrian Perhubungan memasukkan revisi UU Pelayaran (UU No. 17 tahun 2008) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Agendanya adalah mengubah satu pasal yakni Pasal 341. Dalam pasal ini menyatakan kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukannya kegiatannya paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya UU ini yaitu tanggal 7 Mei 2008.

Rencananya akan dimasukkan kalimat tambahan “kecuali kapal tertentu”. Kapal tertentu yang dimaksud untuk konstruksi, survei, dan penunjang dan pengaturan jenis kapal itu akan diatur dalam peraturan menteri.

Sebelumnya, Kementrian Perhubungan telah menerbitkan PM No 73/2010 yang memutuskan untuk menunda azas cabotage hingga 7 Mei 2011 bagi angkutan barang muatan antar pelabuhan laut dengan alasan ruang muatan kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk kegiatan pengangkut penunjang usaha hulu dan hilir minyak atau gas bumi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan.

“Langkah ini diambil untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana sektor Minyak dan Gas menjadi penopang utama keuangan negara. Jika dipaksakan, penerapan azas Cabotage untuk Off Shore itu bisa mengancam lifting minyak nasional karena kapal lokal tidak ada yang melayani kegiatan Off Shore, khususnya untuk kategori B dan C,” tegas Freddy di Jakarta, Selasa (14/12).

Dimintanya, para pengusaha pelayaran untuk berfikir terbuka dengan satu regulasi dan tidak menjadikan aturan sebagai alat merantai ekonomi nasional. “Cabotage itu memang dibutuhkan. Tetapi kita harus realistis juga dengan kondisi di lapangan. Jika kapal jenis B & C itu tidak ada miliki pengusaha lokal, tidak mungkin dipaksakan. Ada kepentingan lebih besar harus diselamatkan,” tegasnya.

Untuk diketahui di Off Shore kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni jenis Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing mulai 1 Januari 2010.

Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD tTugboats, Platform Supply Vessel (PSV), Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship. Jenis kapal C ini menguasai bisnis penyewaan kapal untuk Off Shore sebesar 60 persen dari total nilai pasar 1,5 miliar dollar AS per tahunnya

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemhub Leon Muhammad memastikan dalam revisi UU Pelayaran yang telah diajukan ke parlemen hanya menyangkut satu hal yakni pasal 341. “Hanya satu pasal itu yang minta direvisi. Tetapi tidak tahu kalau dari parlemen minta ada revisi lainnya,” katanya.

Tidak Tepat
Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim menegaskan, tidak sependapat dengan langkah pemerintah mengingat masih ada kebijakan lain yang bisa dilakukan.

“Mengubah UU yang belum lama disahkan dan belum sepenuhnya diimplementasi merupakan tindakan yang kurang bijaksana dan tidak produktif ,” tegasnya.

Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pelayaran Indonesia (Mappel) Oentoro Surya mengatakan, Kemhub tidak perlu merevisi UU jika hanya masalah kapal jenis tertentu yang terkendala pengdaannya oleh pengusaha lokal.

“Kalau yang dibutuhkan kapal jenis C, beri saja kebijaksanaan sampai batas waktu tertentu agar perusahan nasional dapat mengambilalih dan mengadakan jenis kapal tersebut. Sebenarnya jika semua tender terbuka dan pemain lokal diberi kesempatan, pasti bisa,” tegasnya.

Sementara Ketua Bidang Angkutan Tongkang & Kapal Tunda Teddy Yusaldi Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengkhawatirkan revisi UU Pelayaran bisa merembet tidak hanya pada satu pasal, tetapi untuk 13 kategori komoditi yang harus menjalankan azas cabotage.

“Untuk jenis kapal A dan B, pemain lokal sudah sanggup menyediakan. Sementara untuk jenis C, memang pemainya asing semua. Kapal jenis C ini menguasai 60 persen dari total nilai pasar off shore senilai 1,5 miliar dollar AS tahun ini,” ungkapnya.

Disarankannya, ketimbang merevisi UU, sebaiknya yang diubah adalah KM N0 26/2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pergantian Bendera Kapal.

“Kalau UU direvisi akan membutuhkan waktu lama dan bisa ada perubahan menyeluruh tentang azas cabotage di sektor lainnya. Kami akan menyurati Presiden tentang solusi terbaik ini,” katanya

Wakil Ketua Umum INSA L.Sudjatmiko menambahkan, sebenarnya masalah pengadaan kapal C itu bisa diusahakan oleh pengusaha lokal jika pemerintah bisa membuat kepastian kontrak pengeboran minyak.

“Bisnis pengeboran ini kontraknya jangka pendek semua. Jika ada kepastian jadwal tender dan kontrak jangka panjang, pemain lokal siap menyediakan jenis kapal C yang menelan investasi satu unitnya 50 juta dollar AS itu,” tegasnya.

Diingatkannya, pemerintah harusnya belajar dari kasus azas cabotage ketika diterapkan untuk angkutan batu bara dan chemical dimana muncul juga kekhawatiran tentang kelangkaan kapal dan komoditas. “Tetapi itu tidak terbukti. Hanya dalam waktu dua minggu sudah tersedia kapal-kapal untuk komoditas tersebut. Pengambil keputusan di negeri ini harus sadar, masalah cabotage ini adalah tentang kedaulatan akan sumber daya alam dan ekonomi,” tegasnya.

Praktisi pelayaran Paulis Djohan menegaskan, masalah cabotage seharusnya sudah selesai sejak lima tahun lalu karena sudah ada road map dan Inpres No. 5 tahun 2005 tentang pelayaran.

“Jika semua mematuhi yang tercantum di road map, tinggal masalah implementasi di lapangan. Adanya penundaan dan revisi ini menunjukkan ketidakrelaan pengusaha lokal menjadi tuan di negeri sendiri dan rendahnya komitmen untuk membantu pelaku usaha dalam negeri. Tidak bisa masalah ini hanya diurus oleh Kemhub, jika BP Migas dan Kementrian ESDM lepas tangan,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s