181210 Membangkitkan Kedaulatan Anak Negeri

Kala UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pertengahan Mei dua tahun lalu, para pelaku usaha di pelayaran merasa harga dirinya telah kembali sebagai anak negeri yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pasalnya, dalam regulasi itu menegaskan untuk angkutan laut dalam negeri harus menggunakan kapal berbendera Indonesia dan berlaku secara efektif pada tahun 2011.

UU ini ibarat klimaks dari regulasi sebelumnya yakni Inpres No. 5 tahun 2005 yang memuat mengenai asas cabotage. Azas ini sendiri telah disiapkan roadmap pelaksanaanya sejak 2005 untuk 13 komoditi.

Ke 13 komoditas tersebut adalah minyak dan gas, kargo umum, batu bara, kayu, beras, crude palm oil (CPO), pupuk, semen, bahan galian, biji-bijian, muatan cair & bahan kimia, bijian hasil pertanian, serta produk segar.

“Azas cabotage telah menaikkan investasi di kapal selama 5 tahun terakhir yang tumbuh 60,1 persen menjadi 7,3 miliar dollar AS dengan jumlah kapal yang awalnya 6.500 menjadi 9.715 unit per Agustus 2010,” ungkap Ketua Bidang Angkutan Tongkang & Kapal Tunda Indonesian National Shipowners Association (INSA) Teddy Yusaldi di Jakarta, belum lama ini.

Chairman & Group CEO Thome Groud, Olav Thorstensen mengakui, oenerapan azas cabotage di industri pelayaran Indonesia bisa membuka peluang usaha baru bagi pengusaha lokal.

“Penerapan regulasi ini membuat banyak pengusaha lokal yang ingin memiliki kapal sendiri untuk melakukan bisnis pelayaran. Ini bagus bagi Indonesia karena selama ini banyak kapal berbendera Indonesia di luar negeri,” ungkap

Managing Director PT Wintermar Offshore Marine Sugiman Layanto mengakui, khusus untuk pasar kegiatan lepas pantai, potensi pasarnya besar dan anak bangsa belum menjadi tuan rumah.

”Hingga kini sektor itu masih dikuasai oleh kapal berbendera asing yakni sekitar 60 persen dari total pangsa off shore sekitar 1,5 miliar dollar AS per tahun. Kapal asing jumlahnya 60 unit, tetapi dari sisi penguasaan pendapatan, mampu mengambil porsi 60 persen dari total nilai pasar off shore,” jelasnya.

Diungkapkannya, posisi anak negeri lemah karena dalam tender pun tidak diberikan keistimewaan layaknya yang dilakukan oleh pemerintahnya kepada pelaku usaha lokal. “Di Malaysia jika ada pemain lokal ikut tender, itu dipiroritaskan. Di Indonesia, sikap seperti ini belum ada,” katanya.

Berdasarkan laporan anggota INSA, jumlah kapal yang beroperasi di sektor usaha hulu migas (offshore) mencapai 631 unit dengan jumlah KKKS sebanyak 25 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 541 unit dipastikan sudah berbendera Indonesia dan 90 unit asing. Kapal asing tersebut (90 unit) terdiri dari 61 unit dengan kontrak berakhir sebelum 1 Januari 2011, dan 29 unit setelah 1 Januari 2011.

Kegiatan di sektor seismic dan EPCI (Kelompok C) yang banyak menggunakan kapal-kapal khusus sebagai sarana penunjang, dikarenakan perbedaan golongan usaha sehingga anggota INSA tidak dapat berpartisipasi.

Namun, berdasarkan data BPMigas, jumlah kapal offshore di Indonesia mencapai mencapai 531 unit. Hingga akhir 2009, kapal berbendera Indonesia di sektor hulu tercatat 468 unit (88%), sedangkan asing 63 unit (12%). Dari 63 unit kapal asing itu, 47 diantaranya memiliki kontrak yang berakhir sebelum 1 Januari 2011, sedangkan sisanya sebanyak 16 kapal memiliki kontrak hingga melampaui 1 Januari 2011.

Keenam belas kapal dengan kontrak melampaui 1 Januari 2011 tersebut disewa atau dioperasikan oleh enam kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mitra BPMigas yakni 5 unit disewa oleh CNOOC Southeast Sumatra BV, 2 unit oleh Conocophilips Indonesia, 1 unit oleh Petrochina International (Bermuda) Ltd, 1 unit Petrochina International Jabung Ltb, 3 unit Santos (Sampang) Pty.Ltd, dan 4 buah di Total E & P Indonesia.

Praktisi pelayaran Paulis Djohan menilai, adanya wacana mengubah UU Pelayaran karena rendahnya komitmen dari semua pemangku kepentingan di negeri ini untuk memajukan industry pelayaran.

“Sebenarnya untuk masalah kapal Off Shore itu sudah ada beberapa kali pertemuan dengan BP Migas dan ESDM seperti di Surabaya dan Bandung. Sudah ada kesepakatan azas cabotage di sektor off shore dilaksanakan 17 Juli 2009, entah kenapa sekarang semuanya berubah,” ketusnya.

Diingatkannya, caboatge harus dilaksanakan dan diamankan karena memiliki factor multiplier effect terhadap Negara. “Menyewa kapal asing memang murah, tetapi itu sama saja kita membiarkan devisa lari keluar. Enak sekali perusahaan pengeboran itu, sudah menghisap minyak Indonesia, bahkan untuk mengangkut pun tidak dibiarkan anak negeri. Apa hal seperti ini yang kita wariskan kepada anak-cucu,” keluhnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s