181210 Telkom Antisipasi Kejenuhan Telekomunikasi Dasar

JAKARTA–Jajaran direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi datangnya kejenuhan telekomunikasi dasar seperti suara dan SMS dalam waktu lima tahun mendatang.

“Sekarang industri telekomunikasi itu di era 2.0. Telkom sudah kuat di konektifitas dalam penyediaan jasa suara, SMS, dan Internet. Lima tahun ke depan itu adalah era layanan solusi teknologi informasi (TI),” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Jumaat (17/12).

RUPSLB Telkom selain memilih. kembali Rinaldi juga menetapkan posisi lama seperti Direktur Keuangan Sudiro Asno, Direktur Network & Solution Ermady Dahlan, Direktur Konsumer I. Nyoman G Wiryanata, Direktur Human Capital & GA Faisal Sjam, Direktur Compliance & Risk Management Prasetio, Direktur Enterprise & Wholesale Arief Yahya, dan Direktur IT&Supply Indra Utoyo.

Sedangkan komisaris Utama Telkom sekarang diduduki oleh mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Komisaris Independen Rudiantara, komisaris Independen Johnny Swandi Sjam, Komisaris Bobby A.A Nazief, dan komisaris Mahmmuddin Yasin.

Rinaldi mengungkapkan, sejumlah langkah telah dilakukan dalam memperkuat di bisnis IT seperti akan diluncurkannya layanan Internet Protocol TV (IPTV) pada kuartal I 2011, menggarap bisnis komputasi awan (Cloud Computing) melalui anak usaha Sigma Cipta Caraka, dan mengembangkan pembayaran melalui akses telekomunikasi (e-payment).

“E-payment ini sesuatu yang baru. Pada tahun depan akan diluncurkan dengan nama Delima,” jelasnya.

Sedangkan untuk aksi korporasi berupa mengembangkan sayap ke tingkat regional, perseroan tengah membidik satu perusahaan seluler di Kamboja.

“Kami berkompetisi dengan tiga perusahaan dalam upaya menjadi pemilik mayoritas di operator berbasis teknologi GSM itu. Kamboja dipilih karena penetrasi selulernya masih rendah yakni sekitar 50 persen dari total populasi 14 juta jiwa,” jelasnya.

Berkaitan dengan realisasi konsolidasi unit usaha Flexi dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), Rinaldi mengungkapkan, belum ada langkah lebih jauh yang dapat dilakukan mengingat evaluasi terus dijalankan.

“Satu hal yang pasti, kami harus melaporkan semua langkah-langkah ke dewan komisaris baru. Hingga saat ini belum ada perkembangan baru,” katanya.

Dijelaskannya, pemikiran diperlukannya mengkonsolidasikan unit usaha yang bergerak di jasa Fixed Wireless Access (FWA) itu karena posisi Telkom tidak 100 persen menguasai saham anak usaha di bidang seluler yakni Telkomsel. Telkomsel selama ini adalah kontributor terbesar bagi total omset Telkom yakni sebesar 60 persen.

“Di Telkomsel, kami hanya memiliki 65 persen, sisanya SingTel. Jika Telkom 100 persen di Telkomsel, itu lain cerita,” katanya.

Diingatkannya, masalah konsolidasi tidak perlu dilihat secara sinis karena kenyataan di Indonesia terlalu banyak pemain yakni 11 operator. “Konsolidasi itu pasti terjadi antarpemain untuk efisiensi,” katanya.

Rinaldi pun membantah, terpilihnya jajaran direksi lama sebagai upaya mengamankan konsolidasi dengan BTEL. “Kami semua terpilih untuk satu term alias periode. Itu lima tahun. Tidak ada itu hanya dipilih untuk 6 bulan ke depan,” tegasnya.

Menneg BUMN Mustafa Abubakar juga menegaskan, penetapan manajemen Telkom tidak berhubungan dengan konsolidasi Flexi dan Esia.

“Mereka terpilih karena diyakini mampu meningkatkan kinerja Telkom sebagai satu-satunya BUMN yang listing di New York,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum DPP Serikat Karyawan Telkom Wisnu Adhi Wuryanto menegaskan, masih dalam posisi menolak rencana konsolidasi Flexi dengan BTEL.

“Kami akan bertanya ke pemerintah sebagai pemegang saham. Menneg BUMN menyatakan mengaji aksi itu dan tidak memaksakan. Jika demikian, orang-orang yang terpilih ini harus membuktikan mampu mendengar suara karyawan yakni menolak konsolidasi,” tegasnya.

Secara terpisah, pengamat pasar modal Adler Manurung mengingatkan, manajemen terpilih untuk pintar membaca reaksi pasar terkait rencana konsolidasi dengan BTEL.

“Pernyataan Telkom yang keluar hari ini di media tentang konsolidasi tidak terjadi tahun ini direspons dengan naiknya saham operator itu dan turunnya saham BTEL. Ini artinya, pasar itu tidak setuju dengan aksi korporasi itu,” tegasnya.[Dni]

181210 GPS Mobil akan Terjual 79.100 unit

JAKARTA—Perangkat sistem navigasi mobil (Global Positioning System/GPS) akan terjual sebanyak 79.100 unit pada tahun depan atau tumbuh 49,5 persen dibandingkan 2010 sebesar 52.900 unit.

Menurut Konsultan Senior Otomotif & Transportasi, Frost & Sullivan Asia Pasifik, Masaki Honda, pasar navigasi mobil di Indonesia saat ini masih sangat kecil namun akan berkembang pesat menjelang tahun 2015 seiring dengan meningkatnya kesadaran dan daya beli masyarakat.

“Pasar navigasi mobil Indonesia didominasi oleh PND atau perangkat navigasi portabel (Portable Navigation Device). Sistem navigasi yang dipasang menyatu dengan perangkat audio di kendaraan (embedded) kemungkinan besar tidak dapat melakukan penetrasi lebih jauh di pasar karena harganya yang tinggi,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (17/12).

Dikatakannya, penggunaan perangkat navigasi asli dari pabrikan (original equipment /OE) dan yang dipasang di dealer masih belum menjadi hal yang umum di Indonesia dan kemungkinan belum akan menjadi sesuatu hal yang populer dalam waktu dekat.

Diungkapkannya, mobil mewah seperti Mercedes-Benz, BMW dan Audi tidak memiliki rencana untuk meluncurkan model yang dilengkapi sistem navigasi mobil menyatu dengan perangkat audio karena sebagian besar para pemilik mobil mewah umumnya memiliki supir yang sudah hafal jalan-jalan di kota mereka di Indonesia.

“Saat ini Garmin dan Mio merupakan pemain-pemain utama pasar navigasi di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 90 persen. Pemasok perangkat navigasi portabel mengharapkan adanya peningkatan permintaan pasar yang besar di masa depan,” katanya.

Dijelaskannya, istem pasar navigasi mobil di empat negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand diharapkan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (Compound Annual Growth Rate) sebesar 33,5 persen (2009-2015) hingga mencapai 1,7 juta unit pada tahun 2015.

“Khusus untuk pasar navigasi mobil di Indonesia kemungkinan bertumbuh pada laju pertumbuhan tahunan gabungan (Compound Annual Growth Rate) 29,1 persen (2009-2015) hingga mencapai 174.600 unit pada tahun 2015,” katanya.

Ditegaskannya, perangkat navigasi portabel akan tetap menjadi sistem navigasi mobil yang paling populer dan menguasai lebih dari 95 persen dari total pasar navigasi di empat negara ASEAN karena harganya yang terjangkau dan multi fungsi.

“Fitur baru seperti layar 3 Dimensi dan tampilan persimpangan telah menjadi fitur standar di perangkat navigasi portabel,” katanya, sambil menambahkan bahwa perangkat navigasi portabel juga mencakup fitur non-navigasi seperti MP3, pemancar radio FM dan Bluetooth.

“Penyedia perangkat sistem navigasi saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan sistem navigasi mobil, khususnya perangkat navigasi portabel, melalui media dan pameran, sehingga konsumen menjadi lebih sadar akan kemudahan sistem navigasi dalam mobil,” katanya.[dni]

181210 Membangkitkan Kedaulatan Anak Negeri

Kala UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pertengahan Mei dua tahun lalu, para pelaku usaha di pelayaran merasa harga dirinya telah kembali sebagai anak negeri yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pasalnya, dalam regulasi itu menegaskan untuk angkutan laut dalam negeri harus menggunakan kapal berbendera Indonesia dan berlaku secara efektif pada tahun 2011.

UU ini ibarat klimaks dari regulasi sebelumnya yakni Inpres No. 5 tahun 2005 yang memuat mengenai asas cabotage. Azas ini sendiri telah disiapkan roadmap pelaksanaanya sejak 2005 untuk 13 komoditi.

Ke 13 komoditas tersebut adalah minyak dan gas, kargo umum, batu bara, kayu, beras, crude palm oil (CPO), pupuk, semen, bahan galian, biji-bijian, muatan cair & bahan kimia, bijian hasil pertanian, serta produk segar.

“Azas cabotage telah menaikkan investasi di kapal selama 5 tahun terakhir yang tumbuh 60,1 persen menjadi 7,3 miliar dollar AS dengan jumlah kapal yang awalnya 6.500 menjadi 9.715 unit per Agustus 2010,” ungkap Ketua Bidang Angkutan Tongkang & Kapal Tunda Indonesian National Shipowners Association (INSA) Teddy Yusaldi di Jakarta, belum lama ini.

Chairman & Group CEO Thome Groud, Olav Thorstensen mengakui, oenerapan azas cabotage di industri pelayaran Indonesia bisa membuka peluang usaha baru bagi pengusaha lokal.

“Penerapan regulasi ini membuat banyak pengusaha lokal yang ingin memiliki kapal sendiri untuk melakukan bisnis pelayaran. Ini bagus bagi Indonesia karena selama ini banyak kapal berbendera Indonesia di luar negeri,” ungkap

Managing Director PT Wintermar Offshore Marine Sugiman Layanto mengakui, khusus untuk pasar kegiatan lepas pantai, potensi pasarnya besar dan anak bangsa belum menjadi tuan rumah.

”Hingga kini sektor itu masih dikuasai oleh kapal berbendera asing yakni sekitar 60 persen dari total pangsa off shore sekitar 1,5 miliar dollar AS per tahun. Kapal asing jumlahnya 60 unit, tetapi dari sisi penguasaan pendapatan, mampu mengambil porsi 60 persen dari total nilai pasar off shore,” jelasnya.

Diungkapkannya, posisi anak negeri lemah karena dalam tender pun tidak diberikan keistimewaan layaknya yang dilakukan oleh pemerintahnya kepada pelaku usaha lokal. “Di Malaysia jika ada pemain lokal ikut tender, itu dipiroritaskan. Di Indonesia, sikap seperti ini belum ada,” katanya.

Berdasarkan laporan anggota INSA, jumlah kapal yang beroperasi di sektor usaha hulu migas (offshore) mencapai 631 unit dengan jumlah KKKS sebanyak 25 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 541 unit dipastikan sudah berbendera Indonesia dan 90 unit asing. Kapal asing tersebut (90 unit) terdiri dari 61 unit dengan kontrak berakhir sebelum 1 Januari 2011, dan 29 unit setelah 1 Januari 2011.

Kegiatan di sektor seismic dan EPCI (Kelompok C) yang banyak menggunakan kapal-kapal khusus sebagai sarana penunjang, dikarenakan perbedaan golongan usaha sehingga anggota INSA tidak dapat berpartisipasi.

Namun, berdasarkan data BPMigas, jumlah kapal offshore di Indonesia mencapai mencapai 531 unit. Hingga akhir 2009, kapal berbendera Indonesia di sektor hulu tercatat 468 unit (88%), sedangkan asing 63 unit (12%). Dari 63 unit kapal asing itu, 47 diantaranya memiliki kontrak yang berakhir sebelum 1 Januari 2011, sedangkan sisanya sebanyak 16 kapal memiliki kontrak hingga melampaui 1 Januari 2011.

Keenam belas kapal dengan kontrak melampaui 1 Januari 2011 tersebut disewa atau dioperasikan oleh enam kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mitra BPMigas yakni 5 unit disewa oleh CNOOC Southeast Sumatra BV, 2 unit oleh Conocophilips Indonesia, 1 unit oleh Petrochina International (Bermuda) Ltd, 1 unit Petrochina International Jabung Ltb, 3 unit Santos (Sampang) Pty.Ltd, dan 4 buah di Total E & P Indonesia.

Praktisi pelayaran Paulis Djohan menilai, adanya wacana mengubah UU Pelayaran karena rendahnya komitmen dari semua pemangku kepentingan di negeri ini untuk memajukan industry pelayaran.

“Sebenarnya untuk masalah kapal Off Shore itu sudah ada beberapa kali pertemuan dengan BP Migas dan ESDM seperti di Surabaya dan Bandung. Sudah ada kesepakatan azas cabotage di sektor off shore dilaksanakan 17 Juli 2009, entah kenapa sekarang semuanya berubah,” ketusnya.

Diingatkannya, caboatge harus dilaksanakan dan diamankan karena memiliki factor multiplier effect terhadap Negara. “Menyewa kapal asing memang murah, tetapi itu sama saja kita membiarkan devisa lari keluar. Enak sekali perusahaan pengeboran itu, sudah menghisap minyak Indonesia, bahkan untuk mengangkut pun tidak dibiarkan anak negeri. Apa hal seperti ini yang kita wariskan kepada anak-cucu,” keluhnya.[dni]

181210 Revisi UU Pelayaran Pembuktian Inkonsistensi

Menteri Perhubungan Freddy Numberi akhirnya membuktikan pernyataannya menjelang akhir 2009 lalu tentang azas cabotage. Kala itu, menteri yang juga menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat ini memberikan sinyal azas cabotage tidak akan bisa dijalankan secara penuh seperti yang diminta oleh UU Pelayaran.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore dari 13 komoditi yang belum menjalankan cabotage.

“Azas cabotage itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan sampai itu justru membelenggu kepentingan nasional. jika di lapangan tidak ada kapal berbendera lokal yang mampu mengangkut komoditas dalam jumlah banyak,” katanya pertengahan Desember 2009.

Sinyal itu mejadi kenyataan menjelang tutup November tahun ini dimana Kementrian Perhubungan memasukkan revisi UU Pelayaran (UU No. 17 tahun 2008) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Agendanya adalah mengubah satu pasal yakni Pasal 341. Dalam pasal ini menyatakan kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukannya kegiatannya paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya UU ini yaitu tanggal 7 Mei 2008.

Rencananya akan dimasukkan kalimat tambahan “kecuali kapal tertentu”. Kapal tertentu yang dimaksud untuk konstruksi, survei, dan penunjang dan pengaturan jenis kapal itu akan diatur dalam peraturan menteri.

Sebelumnya, Kementrian Perhubungan telah menerbitkan PM No 73/2010 yang memutuskan untuk menunda azas cabotage hingga 7 Mei 2011 bagi angkutan barang muatan antar pelabuhan laut dengan alasan ruang muatan kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk kegiatan pengangkut penunjang usaha hulu dan hilir minyak atau gas bumi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan.

“Langkah ini diambil untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana sektor Minyak dan Gas menjadi penopang utama keuangan negara. Jika dipaksakan, penerapan azas Cabotage untuk Off Shore itu bisa mengancam lifting minyak nasional karena kapal lokal tidak ada yang melayani kegiatan Off Shore, khususnya untuk kategori B dan C,” tegas Freddy di Jakarta, Selasa (14/12).

Dimintanya, para pengusaha pelayaran untuk berfikir terbuka dengan satu regulasi dan tidak menjadikan aturan sebagai alat merantai ekonomi nasional. “Cabotage itu memang dibutuhkan. Tetapi kita harus realistis juga dengan kondisi di lapangan. Jika kapal jenis B & C itu tidak ada miliki pengusaha lokal, tidak mungkin dipaksakan. Ada kepentingan lebih besar harus diselamatkan,” tegasnya.

Untuk diketahui di Off Shore kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni jenis Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing mulai 1 Januari 2010.

Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD tTugboats, Platform Supply Vessel (PSV), Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship. Jenis kapal C ini menguasai bisnis penyewaan kapal untuk Off Shore sebesar 60 persen dari total nilai pasar 1,5 miliar dollar AS per tahunnya

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemhub Leon Muhammad memastikan dalam revisi UU Pelayaran yang telah diajukan ke parlemen hanya menyangkut satu hal yakni pasal 341. “Hanya satu pasal itu yang minta direvisi. Tetapi tidak tahu kalau dari parlemen minta ada revisi lainnya,” katanya.

Tidak Tepat
Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim menegaskan, tidak sependapat dengan langkah pemerintah mengingat masih ada kebijakan lain yang bisa dilakukan.

“Mengubah UU yang belum lama disahkan dan belum sepenuhnya diimplementasi merupakan tindakan yang kurang bijaksana dan tidak produktif ,” tegasnya.

Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pelayaran Indonesia (Mappel) Oentoro Surya mengatakan, Kemhub tidak perlu merevisi UU jika hanya masalah kapal jenis tertentu yang terkendala pengdaannya oleh pengusaha lokal.

“Kalau yang dibutuhkan kapal jenis C, beri saja kebijaksanaan sampai batas waktu tertentu agar perusahan nasional dapat mengambilalih dan mengadakan jenis kapal tersebut. Sebenarnya jika semua tender terbuka dan pemain lokal diberi kesempatan, pasti bisa,” tegasnya.

Sementara Ketua Bidang Angkutan Tongkang & Kapal Tunda Teddy Yusaldi Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengkhawatirkan revisi UU Pelayaran bisa merembet tidak hanya pada satu pasal, tetapi untuk 13 kategori komoditi yang harus menjalankan azas cabotage.

“Untuk jenis kapal A dan B, pemain lokal sudah sanggup menyediakan. Sementara untuk jenis C, memang pemainya asing semua. Kapal jenis C ini menguasai 60 persen dari total nilai pasar off shore senilai 1,5 miliar dollar AS tahun ini,” ungkapnya.

Disarankannya, ketimbang merevisi UU, sebaiknya yang diubah adalah KM N0 26/2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pergantian Bendera Kapal.

“Kalau UU direvisi akan membutuhkan waktu lama dan bisa ada perubahan menyeluruh tentang azas cabotage di sektor lainnya. Kami akan menyurati Presiden tentang solusi terbaik ini,” katanya

Wakil Ketua Umum INSA L.Sudjatmiko menambahkan, sebenarnya masalah pengadaan kapal C itu bisa diusahakan oleh pengusaha lokal jika pemerintah bisa membuat kepastian kontrak pengeboran minyak.

“Bisnis pengeboran ini kontraknya jangka pendek semua. Jika ada kepastian jadwal tender dan kontrak jangka panjang, pemain lokal siap menyediakan jenis kapal C yang menelan investasi satu unitnya 50 juta dollar AS itu,” tegasnya.

Diingatkannya, pemerintah harusnya belajar dari kasus azas cabotage ketika diterapkan untuk angkutan batu bara dan chemical dimana muncul juga kekhawatiran tentang kelangkaan kapal dan komoditas. “Tetapi itu tidak terbukti. Hanya dalam waktu dua minggu sudah tersedia kapal-kapal untuk komoditas tersebut. Pengambil keputusan di negeri ini harus sadar, masalah cabotage ini adalah tentang kedaulatan akan sumber daya alam dan ekonomi,” tegasnya.

Praktisi pelayaran Paulis Djohan menegaskan, masalah cabotage seharusnya sudah selesai sejak lima tahun lalu karena sudah ada road map dan Inpres No. 5 tahun 2005 tentang pelayaran.

“Jika semua mematuhi yang tercantum di road map, tinggal masalah implementasi di lapangan. Adanya penundaan dan revisi ini menunjukkan ketidakrelaan pengusaha lokal menjadi tuan di negeri sendiri dan rendahnya komitmen untuk membantu pelaku usaha dalam negeri. Tidak bisa masalah ini hanya diurus oleh Kemhub, jika BP Migas dan Kementrian ESDM lepas tangan,” tegasnya.[dni]