141210 Membangun dari Hulu ke Hilir

Total. Inilah kata yang pantas disematkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dalam membangun ekosistem industri kreatif di Indonesia. Simak saja program penghargaan Indonesia Digital Community (Indigo)  yang ditujukan bagi pelaku usaha di industri kreatif yang kembali digelar oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tahun ini.

Ajang yang mengambil tema  “Ketika Kreasi Bersimfoni” itu  bisa dikatakan sebagai cara Telkom merangsang para kreator untuk menghasilkan produk yang bisa dijual setelah diinkubasi oleh operator itu.

“Kami sedang bertrasformasi dari perusahaan telekomunikasi menjadi Telekomunikasi, Informasi, Media, dan Edutainment (TIME). Program Indigo sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan komunitas kreatif,” ungkap  Direktur IT & Supply Telkom  Indra Utoyo di Jakarta belum lama ini.

Dijelaskannya, melalui Indigo perseroan memposisikan dirinya sebagai penyedia sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif, sehingga dapat bersama-sama menumbuhkan pasar bagi karya kreatif digital di Indonesia.

“Untuk sektor musik ada namanya  Indigo Music yang merupakan  bagian  dari ekosistem industri musik yang  mencakup sourcing new talent, production, distribusi, dan promosi. Telkom berkepentingan menjaga pertumbuhan industri musik karena sudah menguasai  62 persen  dari pasar  musik digital, terutama dari penjualan Ring Back Tone (RBT),” jelasnya.

Ditegaskannya, langkah Telkom yang masuk mulai dari hulu seperti memunculkan bakat baru atau memiliki gudang lagu digital bukan untuk  untuk menyaingi perusahaan rekaman tetapi  memperkaya industri dengan semangat kolaborasi saling membutuhkan.

“Acara pengharagaan Indigo yang dilakukan kemarin belum pernah ada selama ini. Hal ini karena  artisnya semua  kemasan baru produksi dari Telkom grup,” tegasnya.

Dijelaskannya,  masuk ke industri musik merupakan konsekuensi dari konektivitas telah menjadi komoditasi di telekomunikasi. “Model bisnis yang baru adalah menjadikan musik sebagai servis bukan produk. Sangat banyak bisa dieksploitasi jika musik dijadikan sebagai servis, misalnya berlangganan berbasis waktu atau potongan lagu. Ini sesuatu yang tidak terpikir sebelumnya oleh pelaku usaha di industri musik,” jelasnya.

VP Digital Music and Content Management Telkomsel Krish Pribadi menambahkan, semua komponen industri musik harus fokus meningkatkan skala bisnis  musik legal untuk menekan merajalelanya pembajakan. “Jangan belum apa-apa sudah meminta revisi pembagian keuntungan dulu. Kita bersama dulu membangun industri musik legal. Hilangkan kecurigaan kepada operator yang ingin memajukan musik legal,” tegasnya.

Sedangkan VP  Commerce Royal Prima Musikindo Isra Ruddin mengaku, masuknya operator telekomunikasi ke industri musik memudahkan perusahaan rekaman dalam mengakses pasar.

“Digarapnya bisnis edutainment oleh operator telekomunikasi membantu perusahaan rekaman untuk menikmati uang yang diambil pembajak. Apalagi keseriusan yang ditunjukkan Telkom dengan membuat penghargaan seperti Indigo yang  bisa menjadi  parameter bagi  dunia musik terhadap tanggapan publik atas karyanya,” jelasnya.

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Trisakti Fransiskus Paschalis mengingatkan, Telkom tidak terlalu kebablasan dalam menggarap bisnis musik sehingga melupakan khitah sebagai operator telekomunikasi.

“Bagaimana pun bisnis inti dari Telkom adalah menyediakan konektifitas. Langkah Telkom masuk terlalu dalam hingga menyediakan pengharagaan rasanya kurang efisien membangun citra di pasar musik karena merek operator ini kurang kuat sebagai refrensi penilai karya musik. Baiknya manajemen Telkom pintar-pintar memainkan anggaran pemasarannya agar tidak seperti membuang garam ke laut,” katanya.[dni]

141210 Melon Indonesia : Pertaruhan Penguasa di Industri Musik

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya mengenalkan secara resmi ke pasar perusahaan hasil patungannya dengan operator dari Korea Selatan, SK Telecom, pada awal Desember ini.

PT Melon Indonesia (Melon), inilah nama yang dipilih untuk anak usaha dengan  investasi sebesar 100 miliar rupiah itu.  Perusahaan ini akan  memberikan layanan Digital Content Exchange Hub (DCEH).

DCEH adalah jenis baru hub untuk mendistribusikan konten digital, seperti file musik, permainan dan klip video yang  dapat diakses  tidak hanya oleh konsumen tetapi juga toko musik online dan operator telepon baik yang berbasis kabel maupun selular. Telkom memiliki saham sebesar 51 persen di anak usaha ini dan sisanya ditalangi SK Telecom.

Raksasa di industri telekomunikasi lokal ini memiliki harapan besar terhadap Melon sebagai Master Lisence Bank (MLB). Telkom berharap perusahaan ini bisa menjadi salah satu mesin pencari keuntungan dari bisnis musik yang memiliki nilai pasar sekitar 6,5 triliun rupiah pada tahun ini. Selain tentunya misi mulia yakni  menekan pembajakan karya musik secara digital dengan hadirnya Melon Indonesia.

Telkom sendiri sudah merintis bermain di bisnis distribusi musik digital sejak dua tahun lalu dengan memanfaatkan basis pelanggan yang dimilikinya. Hal itu bisa dilihat dengan kehadiran portal reseller seperti  Langit musik.com (Telkomsel), Fleximusik.com (Telkom Flexi), dan Fulltrack (Speedy).

Saat ini secara grup, kontribusi musik digital beserta turunannya sekitar 1,1 persen dari total pendapatan Telkom. Diharapkan dengan mulai komplitnya senjata untuk bermain dari hulu hingga ke hilir angka itu bisa melonjak menjadi  15-20 persen pada 2011.

“Nilai bisnis dari industri musik sebesar 6,5 triliun rupiah  tidak semuanya dinikmati oleh pelaku legal di Industri musik. Sekitar 69 persen atau 4,5 triliun rupiah  dikuasai oleh para pembajak. Hadirnya penjualan musik ala Melon diharapkan bisa meningkatkan skala bisnis musik dan menekan pembajakan. Di Korea Selatan konsep Melon ini bisa menekan pembajakan hingga 20 persen,” ungkap  Direktur Teknologi Infromasi Telkom Indra Utoyo kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah optimistis, dalam satu tahun ke depan Melon  akan mampu menggaet 800 ribu pengguna dan dalam waktu tiga tahun beroperasi akan memiliki arus kas yang positif. “Di Korea Selatan bisnis musik ini berhasil mendorong pendapatan operator, kita ingin coba juga di sini,” katanya.

CEO Melon Indonesia Abraham Jo mengungkapkan, untuk tahun pertama disiapkan belanja modal sebesar 15 miliar rupiah untuk membangun platform dengan jumlah lagu yang dimiliki 400 ribu dari artis asing dan 15 ribu artis lokal. “Kami juga mengalokasikan dana untuk membangun ekosistem di industri tentang perlunya membeli musik legal. Kesadaran membeli ini sangat dibutuhkan agar bisnis Melon bisa berjalan,” katanya.

Indra  menambahkan, pemahaman pentingnya musik legal harus ditanamkan ke masyarakat agar pembajakan tidak merajalela. “Pasar nantinya akan sadar sesuatu yang legal itu memiliki nilai lebih dari sisi kualitas. Namun, untuk sampai ke tahap pentingnya kualitas untuk pasar  Indonesia sangat  berat. Butuh edukasi terus-terusan,” katanya.

Abraham mengungkapkan, tantangan lain yang harus diatasi oleh Melon Indonesia adalah masalah metode pembayaran di Indonesia yang masih terbatas, menyediakan akses bagi semua perangkat, dan penetapan harga yang sesuai kantong pengguna.

“Pembayaran dengan mobile payment masih banyak kendala regulasi. Padahal pengguna ponsel  tidak mau repot membayar denominasi kecil harus ke bank terdekat,” katanya.

Tantangan
Chief Executive Officer Generasi Indonesia Digital (GENiD)  M. Gopal Utiarrachman  mengungkapkan, tantangan terberat dari bisnis musik digital adalah adanya persepsi yang kuat di kalangan pengguna bahwa mengunduh lagu dengan format MP3 adalah gratis.

“Hal ini semakin berat dengan adanya portal-portal yang menawarkan file sharing secara gratis. Kami mencoba mengubah persepsi itu dengan mengkampanyekan slogan “Heal our Music” alias sembuhkan musik Indoensia. Hal ini karena memang ada yang tidak benar di industri musik,” keluhnya.

Untuk diketahui, GENiD adalah perusahaan lokal yang telah bermain sebelumnya di DCEH sejak  dua tahun lalu di Indonesia dengan menggandeng 11 label besar (anggota Asosiasi Industri Rekaman Indonesia/ASIRI) yang menguasai 80 persen industri musik. Saat ini sudah lebih dari 70 retailer yang sudah tersambung dengan GENiD dan lebih dari 60.000 full track song, dengan 16 tipe konten.

Praktisi telematika Mochammad James Falahuddin menyarankan, Melon harus lebih berinovasi dalam permainan harga agar kompetitif di pasar. Hal ini karena konsep  menggunakan  Digital Right Management (DRM) dengan 30 ribu rupiah sebulan untuk mengunduh lagu tanpa batas  kurang menarik. Sedangkan untuk format MP3 seharga 8 ribu rupiah per lagu itu cukup mahal dibandingkan dengan yang ditawarkan reseller yakni 5 ribu rupiah per track.

“Dua konsep berjualan ini sebenarnya sudah lama ditawarkan, harusnya Melon yang memiliki dukungan kuat dari raksasa telekomunikasi bisa  muncul dengan sesuatu yang lebih inovatif,” jelasnya.

Diingatkannya, Melon harus berhati-hati dalam penerapan DRM walau bertujuan baik menghindari adanya pembajakan. Hal ini karena DRM secara langsung membatasi hak pelanggan untuk mendengarkan lagu. Sementara saat seseorang ‘membeli lagu’ yang dibeli adalah “hak mendengarkan lagu”  tanpa mempedulikan jenis media yang digunakannya.

“iTunes sebagai tempat jualan lagu terbesar di dunia sejak tiga tahun lalu tidak lagi menggunakan DRM. Jadi, baiknya inovasi baru dipikirkan agar tidak gagal di pasar. Selain itu masalah metode pembayaran harus mulai dipikirkan  dengan cara potong pulsa dan lainnya. Ini memang akan meningkatkan investasi tetapi dalam jangka panjang akan berbuah manis,”  tuturnya.

Pesaing Berminat
Secara terpisah, Manager MDS Content Service & Mobile Advertising XL Axiata Susila Devi mengungkapkan, perseroan sedang mempersiapkan  DCEH versi perseroan untuk diluncrukan pada kuartal pertama 2011. “Kami menyadari tingginya minat akan layanan full track download. Tahap awal telah diluncurkan reseller XL Music Life pada November lalu,” ungkapnya.

Group Head Vas Marketing Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, perseroan masih dalam tahap mengaji perlunya DCEH atau tidak. “Tanpa DCEH, industri musik sudah berkontribusi sebesar 4 persen bagi total pendapatan perseroan. Ini karena Indosat fokus pada segmen yang digarap yakni anak muda dan pecinta musik. Selain itu pilihan rekanan dan kualitas layanan yang baik telah membuat pelanggan lumayan nyaman,” katanya.

Sedangkan VP Commerce Royal Prima Musikindo Isra Ruddin mengaku  senang raksasa telekomunikasi seperti Telkom ikut memperhatikan industri musik lokal karena bisa memunculkan peluang bagi pelaku di bisnis tersebut.

“Perusahaan rekaman sekarang bergantung kepada musik digital. Banyak yang memperkirakan era Ring Back Tone akan usai tiga tahun mendatang dan digantikan Full Track Download. Masuknya raksasa seperti Telkom di bisnis ini diharapkan bisa membawa angin segar bagi industri musik lokal yang terus tertekan oleh pembajakan,” jelasnya.[dni]

131210 TelkomFlexi Bidik 650 ribu Pelanggan Gunakan FlexiNet

JAKARTA—Layanan Fixed Wireless Access (FWA) milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom),TelkomFlexi, membidik 650 ribu pelanggannya akan aktif menggunakan akses internet melalui layanan FlexiNet.

“Saat ini pengguna aktif layanan FlexiNet sekitar 400 ribu pengguna. Sisa waktu yang ada sebelum penutupan tahun ini  diharapkan ada pertumbuhan sekitar 62,5 persen sehingga menjadi 650 ribu pengguna,” ungkap Executive General Manager TelkomFlexi Triana Mulyatsa.

FlexiNet adalah layanan  yang memungkinkan pelanggan berselancar bebas di dunia maya  melalui kecepatan akses up to 153 Kbps dengan  tarif berlangganan secara harian (Rp 2.500), mingguan (Rp 15 ribu), dan bulanan (Rp 50 ribu).

Diungkapkannya, pada Juni lalu FlexiNet tampil dengan pola penjualan yang lumayan menggemparkan pasar melalui program  Gebyar Sejuta FlexiNet (JUFE) di seluruh kota-kota besar di Indonesia.

Dalam program yang berjalan mulai Juni hingga September itu ditargetkan ada satu juta modem FlexiNet yang terdiri dari berbagai merek seperti ZTE, IVIO, Huawei, Olive, Data Card dengan harga rata-rata di bawah 200 ribu rupiah.

“Program itu telah melebihi targetnya karena di jaringan tercatat ada 1,8 juta pengguna yang pernah mengakses internet dengan pilihan terbanyak di paket bulanan dan harian. Ini bukti selain harga dari perangkat yang murah, konten dan kualitas layanan yang ditawarkan FlexiNet bisa memikat pelanggan,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk mencapai realisasi pencapaian pelanggan FlexiNet pada akhir tahun nanti, telah disiapkan berbagai program direct selling untuk 200 ribu dongle FlexiNet dan 50 ribu ponsel yang berkemampuan mengakes internet dengan harga rata-rata 199 ribu rupiah.

“Kami akan fokus berjualan di rural  area dengan basis di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di area tersebut tingkat okupansi jaringan masih di bawah 40 persen sehingga ideal untuk berjualan data,” tuturnya.
.
Berdasarkan catatan, saat ini TelkomFlexi memiliki 16,8 juta pelanggan dengan dukungan 5.650 BTS.

Layanan akses internet  di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Bandung dari TelkomFlexi untuk backbone telah menggunakan serat optik yang lebih bisa diandalkan kestabilan penghantaran data ketimbang radio. Sedangkan kontribusi jasa data bagi total omset Flexi masih berkisar 10 persen.[Dni]

131210 Revisi UU Pelayaran Tidak Tepat

JAKARTA— Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai wacana merevisi Undang-Undang Pelayaran tidak tepat jika hanya ingin memberikan kompensasi bagi kapal berbendera asing menggarap sektor penunjang kegiatan lepas pantai (Off Shore).

“Rasanya tidak tepat jika ingin memberikan kompensasi hanya untuk sektor Off Shore, UU Pelayaran yang direvisi. Ini bisa mengubah semua tatanan dunia pelayaran yang sebelumnya sudah menguntungkan pengusaha lokal dengan adanya azas cabotage,” sesal Ketua Bidang Angkutan Tongkang & Kapal Tunda Teddy Yusaldi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, langkah Kementrian Perhubungan (Kemhub)  menerbitkan PM No 73/2010 yang memutuskan untuk menunda azas cabotage hingga 7 Mei 2011 bagi angkutan barang muatan antar pelabuhan laut  dengan alasan ruang muatan kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk kegiatan pengangkut penunjang usaha hulu dan hilir minyak atau gas bumi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan juga tidak tepat.

“Terbitnya PM itu saja sudah tidak tepat, ditambah lagi dengan wacana akan ada revisi UU Pelayaran. Ini sudah kebablasan. Sepertinya ada yang tidak rela pengusaha lokal berdaulat di laut sendiri,” tegasnya.

Dijelaskannya, seharusnya pemerintah memberikan kejelasan dulu kepada industri jenis kapal yang tidak sanggup dilayani oleh pengusaha lokal di pasar Off Shore mengingat ada tiga kaetgori kapal di sektor tersebut. Pertama, kapal A biasanya terdiri atas tug n barge, crew boat, accommodation. Kedua, kapal B seperti  FSO,FPSO, AHTS, dan PSV. Ketiga, kapal C yaitu  drilling ship, jack up rig, seismik 3D, dan construction.

“Untuk jenis kapal A dan B, pemain lokal sudah sanggup menyediakan. Sementara untuk jenis C, memang pemainya asing semua. Kapal jenis C ini menguasai 60 persen dari total nilai pasar off shore senilai 1,5 miliar dollar AS tahun ini,” ungkapnya.

Disarankannya, jika masalahnya hanya di kapal jenis C, maka tidak pantas dilakukan revisi dari UU pelayaran yang baru berumur dua tahun. “Sebaiknya itu yang direvisi adalah KM N0 26/2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pergantian Bendera Kapal. Kalau UU direvisi akan membutuhkan waktu lama dan bisa ada perubahan menyeluruh tentang azas cabotage di sektor lainnya. Kami akan menyurati Presiden tentang solusi terbaik ini,”  katanya.
Untuk diketahui, azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage. Terbitnya PM No 73/2010 tentunya membuat makin molor dari jadwal yang ditentukan yakni akhir Desember 2010.
Wakil Ketua Umum INSA L.Sudjatmiko menambahkan, sebenarnya masalah pengadaan kapal C itu bisa diusahakan oleh pengusaha lokal jika pemerintah bisa membuat kepastian kontrak pengeboran minyak.
“Bisnis pengeboran ini kontraknya jangka pendek semua. Jika ada kepastian jadwal tender dan kontrak jangka panjang, pemain lokal siap menyediakan jenis kapal C yang menelan investasi satu unitnya 50 juta dollar AS itu,” tegasnya.
Diingatkannya, pemerintah harusnya belajar dari kasus azas cabotage ketika diterapkan untuk angkutan batu bara dan chemical dimana muncul juga kekhawatiran tentang kelangkaan kapal dan komoditas. “Tetapi itu tidak terbukti. Pemerintah harus sadar azas cabotage telah menaikkan investasi di kapal selama 5 tahun terakhir yang tumbuh 60,1 persen menjadi    7,3 miliar dollar AS dengan jumlah kapal yang awalnya  6500  menjadi  9.715 unit per  Agustus 2010,” tegasnya.
Praktisi pelayaran Paulis Djohan menegaskan, masalah cabotage seharusnya sudah selesai sejak lima tahun lalu karena sudah ada road map dan inpres pelayaran. “Jika semua mematuhi yang tercantum di road map, tinggal masalah implementasi di lapangan. Adanya penundaan dan revisi ini menunjukkan  ketidakrelaan pengusaha lokal menjadi tuan di negeri sendiri dan rendahnya komitmen untuk membantu pelaku usaha dalam negeri. Tidak bisa masalah ini hanya diurus oleh Kemhub, jika BP Migas dan Kementrian ESDM lepas tangan,” tegasnya.
Dikatakannya, jika akhirnya ada penundaan untuk penerapan azas cabotage, maka pemerintah harus membuat perencanaan aksi yang jelas langkah selanjutnya untuk mendorong industri pelayaran. “Ini bagian dari akuntabilitas pemerintah ke pemangku kepentingan di industri ini,” ketusnya.

Secara terpisah,  Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menjelaskan, pemerintah tidak keluar dari komitmen menjadikan armada nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

“Masalahnya kita harus melihat kenyataan di lapangan, tidak semua kategori bisa disediakan  Untuk Offshore kita tidak punya. Di dunia hanya 4-5 perusahaan yang punya, karena itu kategori seperti ini ada pengecualian di cabotage,” jelasnya.

Ditegaskannya, jika memang ada kapal lokal yang mampu melayani kegiatan offshore maka akan diberikan prioritas. “Di UU Pelayaran ada yang abu-abu soal jenis kapal atau komoditi yang diangkut. Kita ada rencana mengamandemen pasal itu. Biar dipertegas agar tidak abu-abu seperti sekarang,” katanya.[dni]