091210 UU No 5/99 Sebaiknya Direvisi

JAKARTA–Para pelaku usaha dan praktisi hukum meminta Undang-Undang No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat direvisi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masa kini.

“UU anti monopoli itu harus diganti karena banyak membawa cacat bawaan sejak lahir. Salah satunya masalah kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” tegas pengamat hukum persaingan usaha Pande Radja Silalahi di Jakarta, Kamis (8/12).

Diungkapkannya, kala UU tersebut hadir 10 tahun lalu, KPPU periode pertama sudah membuat rencana kerja yakni merevisi UU itu. “Semua itu karena ada kesadaran UU ini memang bermasalah, terutama untuk masalah eksekusi hasil keputusan KPPU,” jelasnya.

Pengamat hukum persaingan lainnya, Erman Radja Guguk menjelaskan, UU anti monopoli sekarang nafasnya sudah tidak sesuai dengan situasi dunia usaha masa kini. “Dulu kala membuat UU ini ada banyak tekanan, salah satunya terkait Letter Of Intent dengan IMF untuk perdagangan bebas. Baiknya direvisi denganm mengusulkan ke pemerintah dan DPR,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui, UU anti monopoli tidak kondusif bagi dunia usaha. “Semangatnya justru menekan agar harga di pasar turun. Belum lagi masalah posisi dari KPPU yang tidak pernah ditegaskan oleh pemerintah berada dimana,” katanya.

Sementara itu Anggota DPR RI Gayus Lumbun menyarankan, jika pemangku kepentingan tidak merasa nyaman dengan UU anti monopoli terbuka saja untuk direvisi. “DPR dan pemerintah adalah pengawas KPPU. Bagi saya, KPPU sudah bekerja optimal dan perlu lebih diperkuat,” katanya.

Dikatakannya, jika menginginkan perubahan dari UU Anti Monopoli dalam jangka pendek adalah meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan suasana dunia usaha. “Baru-baru ini sudah ada PP tentang akuisisi dan merger, itu sudah bagus. Jadi, jika ada pasal yang tidak sreg dibuat saja revisi dalam PP. Soalnya di Prolegnas tahun ini, revisi UU No 5/99 tidak masuk agenda,” katanya.

Wakil Ketua  KPPU Anna Maria Tri Anggraini mengaku, memang ada kekurangan dalam UU Anti monopoli terutama masalah kelembagaan dan kewenangan.

“Banyak hasil putusan KPPU tidak bisa dieksekusi karena tidak punya wewenang untuk itu. Akhirnya kami harus bekerjasama dengan kepolisian untuk menindaklanjuti,” katanya.

Anna pun merasa heran jika ada pihak-pihak yang menyebutkan KPPU seperti lembaga super karena fakta di lapangan berbicara lain. “Saya rasa munculnya isu untuk revisi UU secara keseluruhan dan menggerus wewenang KPPU itu dari pihak-pihak yang tidak senang dengan sepak terjang kami belakangan yang mulai mengungkap beberapa kasus melibatkan pemain besar,” katanya.

Untuk diketahui, dalam tahun ini KPPU berhasil mengungkap dugaan monopoli yang dilakukan beberapa pelaku usaha di sektor tertentu. Misalnya, kasus monopoli yang dilakukan oleh Pfizer untuk obat-obat darah tinggi, kasus fuel surcharge yang melibatkan maskapai-maskapai besar, dan Carrefour yang diduga menguasai pasar pemasok.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s