091210 IMOCA Desak Skema Bagi Hasil Direvisi

JAKARTA— Indonesian Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) mendesak operator untuk mengubah skema bagi hasil dari penjualan konten ke pelanggan untuk mendukung kemajuan bisnis kreatif.

“Pola bagi hasil yang diterapkan sekarang sangat tidak menguntungkan penyedia konten yang masih dalam tahap skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika tidakada revisi, para pemain di bisnis kreatif bisa bertumbangan,” ungkap Ketua Umum IMOCA A Haryawirasma di Jakarta, Rabu (8/12).

Diungkapkannya, selama ini pola bagi hasil dari penjualan satu konten adalah dimulai dari 50:50 antara operator dengan penyedia konten atau dikisaran 65:35 dimana operator mendapatkan bagian yang dominant.

“Konsep ini merugikan para penyedia konten karena selama ini dukungan dari operator untuk memasarkan satu konten tidak maksimal. Operator tak lebih hanya sebagai alat transport untuk membawa satu konten, idealnya pembagian adalah 80:20 dimana yang dominan pembagiannya ada di penyedia konten,” tegasnya.

Menurutnya, permintaan merevisi itu hal yang normal karena selama ini praktik di lapangan untuk melakukan pemasaran secara berkelanjutan adalah tanggung jawab penyedia konten, belum lagi masalah pengembangan konten yang berasal dari ide kreatif para UKM itu.

“Hal lainnya adalah masalah pihak-pihak yang harus dibagi makin banyak seiring pihak-pihak yang bermain terus bertambah. Contohnya untuk penjualan satu lagu, penyedia konten harus membagi kepada label, penyanyi, dan pemilik lagu. Jika pembagian kami kecil, tentu kita tidak bisa menjalankan bisnis,” keluhnya.

Dikatakannya, jika pun penyedia konten mendapatkan bagian yang lebih besar justru akan berdampak positif kepada industri karena akan bermunculan lebih banyak konten kreatif mengingat ada dana untuk penelitian dan pengembangan. “Jadi, tidak seperti sekarang dimana konten yang keluar semuanya seragam. Ini karena tuntutan persaingan yang membuat para kreator menjadi komoditas,” ketusnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pertikaian antara IMOCA dengan KemKominfo terkait regulasi SMS Premium, diungkapkannya, sekarang masih dalam proses banding di Mahkamah Agung (MA).

“Kami tetap berprinsip penyedia konten tidak tepat dikenakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP). Jika masalah mendaftar ke regulator, itu sudah kita jalankan. Tekanan regulasi yang tidak jelas ini membuat bisnis SMS Premium tahun ini tidak akan mencapai angka   2,5-2,8 triliun rupiah,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s