011210 Telkom Masih Kaji Lisensi Selular untuk Flexi

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)baru dalam tahap melakukan kajian memberikan lisensi selular untuk Telkom Flexi (Flexi) guna meningkatkan daya saing unit usaha tersebut.

“Sekarang masih dalam tahap kajian untuk penambahan lisensi selular bagi Flexi. Soalnya banyak konsekuensi secara bisnis dan teknis jika mengantongi lisensi selular,” ungkap Direktur Konsumer Telkom I. Nyoman G. Wiryanata di Jakarta, Kamis (2/12).

Ditegaskannya, untuk saat ini Flexi akan tetap fokus memberikan layanan Fixed Wireless Access (FWA) walaupun teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) mengalami banyak keterbatasan dibandingkan GSM yang diusung oleh pemain selular. “Kami berusaha menyamakan setiap fitur ysng ditawarkan oleh selular. Selain itu secara teknis juga terus ditingkatkan kualitas layanannya,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan, tidak mudah bagi pemain FWA untuk berpindah ke selular dan langsung menjadi pemain utama di pasar tersebut. “Jangan berfikir di selular itu malah mudah berkembang. Justru lebih berat bagi pemain baru, misalnya saja dari sisi investasi itu bisa meningkat karena jenis radio yang dipilih harus lebih besar,” katanya.

Sebelumnya, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang menjadi kompetitor dari Flexi di pasar FWA diketahui telah mengajukan lisensi selular ke KemKominfo. Saat ini permintaan itu dalam tahap evaluasi teknis dan legal. Saat ini BTEL memiliki 12,1 juta pelanggan, sementara Flexi 16,8 juta pelanggan.

Pembeda antara layanan FWA dan seluler adalah pengguna FWA hanya boleh menggunakan nomor tersebut hanya di wilayah tersebut, tidak boleh membawanya ke luar kode area. Sedangkan seluler prefix number yang digunakan berlaku nasional.

Menanggapi aksi dari BTEL yang maju untuk meminta lisensi selular itu, Rinaldi mengaku tidak gentar karena secara grup memiliki anak usaha Telkomsel di selular. “Kami akan sinergikan nanti Flexi dengan Telkomsel. Itu lebih menggetarkan pasar,” tegasnya.

Head Of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan, manajemen memiliki fokus membesarkan Flexi dengan menggencarkan pemasaran di lapangan. “Jika sekarang muncul isu konsolidasi Flexi dengan BTEL , kami meminta karyawan untuk tidak terpancing . Saya harus tegaskan wacana konsolidasi itu masih dalam kajian internal khususnya berkaitan dengan nasib sumberdaya, terutama karyawan,” tegasnya.

Komersialkan Melon
Pada kesempatan sama, Direktur Teknologi Infromasi Telkom Indra Utoyo mengungkapkan, dalam rangka mendukung bisnis berbasis Telecommunication, Informasi, Media, dan Edutainment (TIME), Telkom mulai mengomersialkan perusahaan patungan dengan SK Telecom, PT MelOn Indonesia, yang bergerak di bidang Digital Music Service untuk menyediakan layanan download dan streaming musik secara tak terbatas (unlimited).

“Kami menanamkan dana sebesar 100 miliar rupiah, dimana 51 persen ditanggung Telkom. MelOn Indonesia tidak hanya masalah bisnis tetapi juga usaha untuk menekan tingkat pembajakan music di Indonesia,” katanya.

Rinaldi optimistis, dalam satu tahun ke depan MelOn Indonesia akan mampu menggaet 800 ribu pengguna dan dalam waktu tiga tahun beroperasi akan memiliki arus kas yang positif. “Di Korea Selatan bisnis music ini berhasil mendorong pendapatan operator, kita ingin coba juga di sini,” katanya.

CEO MelOn Indonesia Abraham Jo mengungkapkan, untuk tahun pertama disiapkan belanja modal sebesar 15 miliar rupiah untuk membangun platform. “Kami juga mengalokasikan dana untuk membangun ekosistem di industri tentang perlunya membeli music legal. Kesadaran membeli ini sangat dibutuhkan agar bisnis MelOn bisa berjalan,” katanya.[dni]

031210 Penerapan BBM Non Subsidi Ancam Pengusaha Pengiriman

JAKARTA–Rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi untuk mobil berpelat nomor hitam diperkirakan akan mengancam pengusaha pengiriman barang karena armada yang digunakan umumnya menggunakan pelat nomor pribadi.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia(Asperindo) M Kadrial mengungkapkan, umumnya armada yang digunakan oleh pebisnis di usaha pengiriman adalah pelat hitam, disamping kendaraan roda dua.

“Kita harapkan dalam penerapan pembatasan subsidi BBM pemerintah tidak menyamaratakan pelat hitam untuk usaha dan keperluan pribadi. Jika disamakan, bisa gulung tikar para pengusaha pengiriman,” katanya di Jakarta, Jumat (3/12).

Diungkapkannya, mayoritas anggota asosiasinya adalah usaha kecil menengah (UKM) dan sangat mengandalkan BBM subsidi untuk operasional kendaraannya.

Seperti diketahui selisih harga  BBM bersubsidi dengan yang tidak hampir mencapai 45 persen. Premium per liter harganya 4.500 rupiah sedangkan BBM tidak bersubsidi sekelas  Pertamax sekitar 6 ribu rupiah per liter.

Sementara untuk jasa pengiriman di dalam kota, biaya BBM menjadi komponen biaya terbesar yaitu sekitar 75persen.”Untungnya masih ada kebijakan sepeda motor diperbolehkan menggunakan premium,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini ada lebih dari 630-an perusahaan kurir di Indonesia. Sedangkan perusahaan yang masuk UKM sekitar 75 persen.

“Saat ini saja, karena masalah macet sudah menyulitkan perusahaandan sudah ada beberapa yang gulung tikar, apalagi kalau harus menggunakan BBM yang tidak disubsidi,” tuturnya.

Ditegaskannya, selama ini perusahaan kurir hampir di seluruh Indonesia hanya mengambil keuntungan sebesar 3 hingga 4 persen saja. Sedangkan langkah menaikkan tarif jauh dari pemikiran karena dipastikan bakal kalah bersaing dengan perusahaan asing yang saat ini mendominasi pasar.

“Secara internal kami sedang melakukan evaluasi mengenai rencana kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Hasilnya akan kami berikan ke pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan melarang semua mobil berpelat hitam untuk menggunakan BBM bersubsidi mulai tahun depan. BBM jenis itu akan digunakan oleh kendaraan umum, nelayan, dan roda dua. Wacana ini akan disosialisasikan pada parlemen secepat mungkin.[Dni]

031210 Pajak Restoran untuk Warteg Tidak Tepat

JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai rencana pengenaan pajak restoran terhadap pengusaha Warung Tegal (Warteg) dengan omset 50 juta rupiah pertahun atau 5 juta rupiah per bulan di wialyah DKI Jakarta tidak tepat dan bertentangan dengan semangat mendorong majunya Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sebaiknya rencana implementasi itu ditinjau ulang. Pemerintah daerah jangan hanya berfikir meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja,” tegas Wakil Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Daerah Kadin Iqbal Farabi di Jakarta, Kamis (2/12).

Dijelaskannya, pajak restoran adalah pajak atas penyediaan pelayanaan oleh restoran. Dalam pelaksanaannya pajak ini tergolong withholding tax atau pajak yang dipungut oleh pemberi jasa sehingga pemberi jasa berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan hasil pemungutan tersebut atau biasa disebut self assessment.

“Hal ini menjadikan sebenarnya yang dikenakan pajak adalah konsumen dari restoran tersebut, atas dasar itulah maka perlu adanya klasifikasi dari tiap pelanggan restoran. Seandainya ditelusuri lebih lanjut, tentunya pelanggan Warteg adalah kalangan menengah ke bawah. Jika Warteg dikenakan pajak, maka otomotis konsumennya akan terbebani dengan kenaikan harga sebagai imbas dari pengenaan pajak restoran ini,” jelasnya.

Diingatkan oleh Pria yang menjadi Calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DKI Jaya itu, pajak memiliki dua fungsi yaitu budgeter atau anggaran dan Regulerent atau pengatur.

Disarankannya, Pemda dalam hal ini jangan hanya berfokus pada fungsi penerimaan saja sehingga melupakan fungsi pengatur yang jika diimplementasikan dengan baik dapat mendorong pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Warteg adalah salah satu elemen dalam sektor riil yang tergolong UMKM sudah selayaknya mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dapat terus tumbuh dengan tumbuhnya sektor riil maka makin banyak potensi khususnya dari sektor pajak yang dapat digali yang secara otomatis meningkatkan penerimaan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah,” katanya.

Dia meminta, Pemda dalam mebuat kebijakan untuk daerahnya mempertimbangkan banyak hal khususnya program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Misalnya, pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa dalam setiap proses penyusunan APBN maupun APBD harus selalu mempertimbangkan prinsip pro poor, pro job, dan pro growth, sehingga sudah sewajarnyalah pemerintah mendorong pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta selalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Hal-hal di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sehingga regulasi yang digulirkan oleh pemerintah selalu mendorong ke arah kemakmuran masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak restoran berupa pungutan 10 persen dari total pembayaran kepada pengusaha warteg.

Dalam penarikan pajak tidak akan ada struk khusus tetapi menggunakan sistem self assessment. Warteg yang akan dikenakan pajak, adalah yang beromzet lebih dari 60 juta rupiah pertahunnya.

Pajak restoran yang akan dikenakan kepada warteg ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 dan 23 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak restoran sebesar 10 persen untuk warteg.

Isi dari aturan itu adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.[dni]