301110 Teknologi Netral di 2,3 GHz: Kompromi untuk Standarisasi

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akhirnya membentuk tim adhoc untuk menyelesaikan kisruh pilihan  standarisasi di frekuensi 2,3 GHz. Tim adhoc ditugaskan untuk mengevaluasi penggunaan sisa pita yang tersedia sebanyak 60 MHz untuk penggunaan teknologi netral kala dilakukan lelang tahun depan.

Pemilihan teknologi netral berarti pemberian izin tidak dikaitkan dengan satu inovasi, industri memiliki hak untuk memilih.

Untuk diketahui, di frekuensi 2,3 GHz  tengah terjadi tarik menarik standar antara pemegang lisensi Broadband Wireless Access (BWA) yang telah mendapatkan alokasi pita sebesar 30 MHz dengan pemerintah. Para pemenang mendesak pemerintah merevisi surat Keputusan Dirjen Postel No. 94, 95, dan 96/2008 mengenai batasan kanalisasi (Channel Bandwitdh).

Regulasi itu mengatur pembatasan channel bandwitdh sebesar 3,5 MHz dan 7 MHz yang dalam istilah teknis mengacu pada standar  Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) IEEE 802.16d-2004  (16 d) untuk Fixed atau Nomadic Wimax.

Pemenang  meminta direvisi menjadi 5 MHz dan 10 MHz yang identik dengan IEEE 802.16e-2005 (16 e). Dampak dari tarik menarik ini tidak ada satupun hingga sekarang dari 8 pemenang yang menggelar layanan komersial.

“Saya sudah membentuk  tim adhoc untuk membahas kisruh di 2,3 GHz yang akan bekerja sebulan ini membahas tentang lelang sisa pita sebesar 60 Mhz digunakan untuk   teknologi netral.  Sedangkan untuk alokasi 30 MHz yang telah ada pemenangnya tak akan diubah standarnya, tetap 16 d,” tegas PLT Dirjen Postel M. Budi Setyawan kepada Koran Jakarta, Senin (29/11).

Dijelaskannya, pihaknya tidak bisa meloloskan keinginan dari para pemenang tender untuk mengubah regulasi tentang kanalisasi karena akan memperumit masalah. “Saya tidak mau  kala Long Term Evolution (LTE) masuk tahun depan nanti menjadi masalah lagi. Baiknya dipilih saja teknologi netral di sisa pita 2,3 GHz karena spektrum itu bisa digunakan untuk wimax standar d atau e, bahkan LTE,” jelasnya.

Langkah dari Postel tidak merevisi regulasi  tersebut bisa dimaklumi karena menurut Peraturan Pemerintah (PP) No  53/2000 Tentang  Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dalam pasal 27  dinyatakan pelaksanaan realokasi frekuensi radio harus memberitahu pemegang izin dua tahun sebelum penetapan.

Artinya, jika merujuk kepada regulasi ini tentunya pengubahan standar akan membuat komersialisasi Wimax semakin lama.  Seandainya dipaksakan pun pengubahan standar maka bisa dianggap melanggar  PerPres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa dimana dianggap telah terjadi post bidding.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  yang juga masuk dalam Tim Adhoc, Nonot Harsono mengungkapkan, salah satu yang dibahas adalah masalah  iklim kompetisi, jumlah operator di level akses dan  core network, dan lainnya.

“Kami juga memiliki pelajaran dari lelang dua tahun lalu dimana harga frekuensi bisa  melonjak tajam. Bisa dibayangkan untuk 60 MHz akan terjadi pertempuran antara pemain Wimax dan 3G, harga frekeunsi bisa melonjak tinggi dari penawaran dasar. Dampak sosial ekonominya menjadi perhatian,” tegasnya.

Perlakuan Sama
Sementara itu, operator  yang menjadi pemenang  dalam tender dua tahun lalu   meminta pemerintah untuk menerapkan perlakuan sama  yakni penggunaan teknologi netral di  pita  30 MHz. “Wacana adanya lelang untuk 60 MHz itu bagus, tetapi kami minta di 30 MHz diberlakukan juga teknologi netral,” ungkap GM Pengembangan Bisnis First Media Hermanuddin.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengatakan, perseroan pasti akan memanfatkan semua peluang yang ditawarkan pemerintah untuk memperkuat bisnis perseroan secara grup. “Kami pun meminta pemerintah memberikan kemudahan sebagai pemenang di 2,3 GHz dua tahun lalu untuk memilih standar karena semua kewajiban kepada negara sudah dipenuhi,” katanya.

Sedangkan, CEO Xirka Silicon Technology  Sylvia W. Sumarlin menilai kebijakan pemerintah menetapkan teknologi netral lebih pada membuka jalan masuknya standar wimax 16e.

“Kebijakan itu   langkah yang tepat agar pengembangan  Wimax bisa tercapai dengan segera. Kebijakan ini harusnya juga berlaku bagi 8 operator yang menjadi pemenang dua tahun lalu agar ada kelangsungan operasi, tidak kesulitan mencari suku cadang, dan mempunyai kesempatan untuk mendorong aplikasi canggih yang  hanya bisa dilakukan di  16e,”  jelasnya.

Menurutnya, teknologi netral  adalah pemilihan inovasi  di mana profil atau  standar yang diterapkan adalah netral. Jadi, dalam hal ini untuk di 2,3 GHz  teknologi pilihan adalah  Wimax dimana  standarnya bisa langsung ke 16e yang kemudian bisa dinaikkan ke mobile   tanpa adanya regulasi baru.

“Ini sama dengan jalan tol ditetapkan standarnya untuk kendaraan roda empat. Masalah merek mobil yang lewat, pemerintah tidak peduli. Jadi netral disini bukan semua kendaraan dari roda dua hingga empat,” tuturnya.

Komisaris PT INTI Johnny Swandi Sjam pun mendukung diberlakukannya teknologi netral untuk semua pemain di 2,3 GHz baik pemain lama atau baru karena industri dalam negeri sudah siap memproduksi perangkat wimax standar 16 e. “Chipset sudah ada Xirka. Jika sekarang dibuka, industri dalam negeri bisa berkembang manufakturnya karena potensi permintaan sedang tinggi,” jelasnya.

Sementara Komisaris Teknologi Riset Global (TRG) Sakti Wahyu Trenggono mengaku tidak keberatan diberlakukannya teknologi netral untuk sisa pita di 2,3Ghz asalkan masalah Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tetap diberlakukan sama dengan Wimax standar 16 d. “Kami minta perlakuan sama. Soalnya kita sudah investasi puluhan miliar rupiah untuk membangun ekosistem 16d. Belum lagi pabrik yang akan beroperasi mulai tahun depan,” tegasnya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan memperkirakan  tsunami teknologi akan terjadi jika 16e dibuka tanpa persiapan matang. “Ekosistem standar ini diluar negeri lebih kuat ketimbang manufaktur lokal yang sedang infant. Jika lelang dilakukan tahun depan dimana  akan memakan waktu enam bulan, saya perkirakan cukup mematangkan manufaktur lokal,” katanya.

Sedangkan Praktisi Telematika Suhono Harso Supangkat  mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati menerapkan teknologi netral karena bisa terjebak dalam skenario vendor global yang hanya ingin berjualan produknya di negeri ini.

“Pemerintah jangan goyang dengan skenarionya dalam membangun industri  menufaktur dalam negeri. Harus diingat, Indnesia memiliki potensi pasar yang besar, jika terus menerus mengikuti maunya vendor global, maka akan selamanya hanya menjadi negara konsumen,” ketusnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s